Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai analisis strategi transformasi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi BBPPT dalam menghadapi pentingnya mempersiapkan diri menghadapi imlementasi Mutual Recognition Arrangements. Perlunya kelayakan laboratorium uji perangkat telekomunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk bersaing dalam era globalisasi terutama dalam hal pemenuhan persyaratan atas penilaian kesesuaian terhadap alat perangkat telekomunikasi. Kondisi BBPPT saat ini dianggap belum memungkinkan untuk memberikan hasil penilaian kesesuaian yang diamanatkan dalam MRA karena keterbatasan infrastruktur dan masih perlunya kesesuaian terhadap kebijakan yang mengatur mengenai MRA.Seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang telekomunikasi dan informatika mendorong semakin banyaknya produk-produk perangkat telekomunikasi yang beredar marak di Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut secara langsung mengakibatkan pertumbuhan kebutuhan akan pengujian alat perangkat telekomunikasi untuk keperluan global acceptance dari produk-produk telekomunikasi yang tersebar di seluruh dunia. Kebijakan dan regulasi yang mengatur bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang akan dipasarkan di suatu negara di seluruh dunia diwajibkan untuk memenuhi peraturan teknis dari negara bersangkutan, sehingga untuk dapat meyakinkan hal tersebut diperlukan suatu tahapan pengujian di laboratorium yang memiliki kemampuan untuk menguji perangkat telekomunikasi sesuai standar yang berlaku. Maka pada tesis ini membahas tentang lingkup penelitian menitikberatkan pada regulasi , infrastruktur laboratorium uji perangkat telekomunikasi, pelayanan good laboratory practices serta peluang yang bisa digali dengan adanya transformasi . Penelitian ini adalah menggunakan studi literature dari berbagai sumber seperti brosur, white paper, laporan, jurnal penelitian, peraturan pemerintah dengan pengumpulan data dokumentasi, wawancara, literatur internet dan kondisi lapangan terhadap keberadaan laboratorium uji dengan menggunakan metode SWOT Balanced Scorecard dan Gap Analysis.Hasil penelitian ini adalah berupa sasaran strategi tahapan pendek, menengah dan panjang yang akan memfasilitasi peningkatan kualitas laboratorium uji secara berkelanjutan pada proses penilaiaan kesesuaian terhadap perangkat telekomunikasi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the transformation strategy analysis of the Examination Center of Telecommunication Equipment towards the importance implementation of Mutual Recognition Arrangements. The need of the readiness and feasibility of telecommunications equipment testing laboratory of the Directorate General of Resources of Post and Informatic Equipment to compete in the era of globalization, especially in terms with compliance of conformity assessment of telecommunications requirements. Currently, Examination Center of Telecommunication Equipment rsquo s conditions require a form of transformation to give appropriate results to the conformity assessment mandated by MRA, a research focuses on regulation, infrastructure and telecommunication equipment test laboratory on servicing good laboratory practices will be analyzed on this thesis.Along with the rapid developments in the field of telecommunications and informatics that encourage many telecommunications equipment products that circulate rampant in Indonesia . With the development of these technologies, directly resulting the growth of demand for telecommunications equipment testing tool for global acceptance purposes of telecommunications products spread all over the world. Policies and regulations that govern each of telecommunication equipment which will be marketed in such countries around the world are required to meet the technical regulations of the relevant countries, so to assure and convince them, it takes kind of lab test phases that have the ability to test that telecommunication equipment in accordance of applicable standards.This study uses study literatures from various sources such as brochures, white papers, reports, research journals , government regulations with documentation of data collection, interviews, internet literature and the existence of laboratory test using SWOT Balanced Scorecard analysis and Gap Analysis. The result of this objective is a short, medium and long long term strategy improvement of quality testing laboratory. A continuous improvement of the conformity assessment process for telecommunications equipment"

"Makalah ini mengkaji sejauh mana kebijakan standar wajib dan saling pengakuan mempengaruhi impor Indonesia dengan menganalisis nilai impor 300 produk dari 103 mitra dagang antara tahun 2007 dan 2019. Model gravitasi digunakan sebagai alat analisis, yang kemudian diregresikan dengan memanfaatkan regresi linier dengan efek tetap untuk produk. Hasil utama dari studi empiris ini adalah bahwa kebijakan standar wajib berdampak negatif pada impor Indonesia. Ukuran dampak dari penerapan standar wajib terhadap impor Indonesia sebagai hambatan non-tarif hampir sebesar kenaikan bea masuk sebesar tiga poin persentase. Temuan penting lainnya adalah bahwa meskipun kesepakatan saling pengakuan hasil penilaian kesesuaian berpengaruh positif terhadap impor Indonesia, namun secara statistik tidak signifikan.

---

This paper investigates the extent to which mandatory standards policy and mutual recognition affect Indonesian imports by analyzing the import value of 300 products from 103 trading partners between 2007 and 2019. The gravity model is used as an analytical tool, which is then regressed by utilizing linear regression with a product's fixed effect. A key outcome of this empirical study is that mandatory standards policy has a negative impact on Indonesian imports. The impact size of mandatory standards imposition on Indonesian imports as a non-tariff barrier is nearly as large as three percentage point increase in imports duty. Another crucial finding is that though the mutual recognition agreement of the conformity assessment results has a positive effect on Indonesian imports, it is not statistically significant."

"Tujuan penelitian mempelajari pengaruh pengaturan tempat tinggal, yaitu tinggal sendiri, berdua dengan pasangan dan bersama terhadap perilaku pencarian pengobatan lansia dengan memperhitungkan variabel jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, daerah tempat tinggal, status ekonomi dan akses pelayanan kesehatan dengan menggunakan data Susenas 2012 dan Podes 2011. Hasil regresi logistik multinomial menunjukkan bahwa pengaturan tempat tinggal secara signifikan memengaruhi perilaku pencarian pengobatan lansia, baik mengobati sendiri maupun berobat jalan. Setelah memperhitungkan faktor klasifikasi, ketika tidak tinggal sendiri, lansia laki-laki memiliki kecenderungan yang tinggi untuk mengobati sendiri maupun berobat jalan, dan sebaliknya pada lansia perempuan. Setelah memperhitungkan pengaturan tempat tinggal dan jenis kelamin, faktor terkuat dalam menentukan perilaku pencarian pengobatan lansia adalah umur dan status ekonomi, terutama untuk berobat jalan.

---

This study examines the effect of living arrangement, which are living alone, couple and with others on health seeking behavior of elderly, both self-treatment and outpatient treatment by controlling variables such as sex, age group, education level, rural urban, economic status and access to health services. Results of multinomial logistic regression analysis using Susenas 2012 and Podes 2011 data show that living arrangement affect health seeking behavior of elderly, both self-treatment and outpatient treatment. According control variables, if the elderly not living alone, men more likely than women to has self-treatment and outpatient treatment, and vice versa if they living alone. According to living arrangement and sex, the strongest determinants of health seeking behavior of elderly, are age group and economic status, especially for outpatient treatment."

"[ABSTRAKSebagai sebuah institusi regional yang memiliki peranan cukup signifikan dalammenciptakan stabilitas kawasan, ASEAN melakukan upaya pengembangan kerjasama dari waktu ke waktu untuk menjaga relevansinya dalam dinamika politikinternasional. Upaya signifikan yang dilakukan oleh ASEAN dalamperkembangannya adalah agenda pembentukan Komunitas ASEAN di mana padafase ini, perdebatan mengenai pengaturan keamanan di ASEAN dari berbagaiperspektif muncul. Perdebatan tersebut pada dasarnya membahas bentukpengaturan keamanan yang beragam, akan tetapi komunitas keamanan merupakankonsep yang mendominasi sebagai sebuah konsep yang dianggap paling relevandalam menjelaskan ASEAN pada masa ini. Meskipun begitu, literatur yang adamemperlihatkan bahwa perkembangan konsep pengaturan keamanan yangmembahas mengenai komunitas keamanan belum mampu menjelaskan kondisiASEAN saat ini dan di masa depan karena ASEAN tidak menunjukkan potensiuntuk melakukan evolusi sebagai sebuah komunitas keamanan yang mapanmenurut konsep yang sudah ada seperti layaknya Uni Eropa. Selain itu, salah satuhal yang menjadi urgensi ASEAN untuk melakukan reformasi institusi sebagai komunitas keamanan yang lebih baik, misalnya dengan reformulasi ASEAN Way.

---

ABSTRACTAs a regional institution that has significant role in creating regional stability,ASEAN has been developing cooperation from time to time in order to maintainits relevance in international politics. One significant step ASEAN has taken wasthe agenda of creating ASEAN Community which led to discourses from severalperspectives about security arrangement as theoretical framework to understandASEAN. Those discourses basically discussed different types of securityarrangement,with the security community as the most relevant type of securityarrangement dominating the study of ASEAN. However, the existing literaturesdiscussing about security community as a security arrangement concept have not been able to fully explain the present and future condition of ASEAN. Since ASEAN has not show any indication yet to evolve into a mature securitycommunity as the concept said, just like European Union. Furthermore, there is anurgency for institutional reform within ASEAN to serve the purpose of being a better security community, such as by reformulating the ASEAN Way., As a regional institution that has significant role in creating regional stability,ASEAN has been developing cooperation from time to time in order to maintainits relevance in international politics. One significant step ASEAN has taken wasthe agenda of creating ASEAN Community which led to discourses from severalperspectives about security arrangement as theoretical framework to understandASEAN. Those discourses basically discussed different types of securityarrangement,with the security community as the most relevant type of securityarrangement dominating the study of ASEAN. However, the existing literaturesdiscussing about security community as a security arrangement concept have not been able to fully explain the present and future condition of ASEAN. Since ASEAN has not show any indication yet to evolve into a mature securitycommunity as the concept said, just like European Union. Furthermore, there is anurgency for institutional reform within ASEAN to serve the purpose of being a better security community, such as by reformulating the ASEAN Way.]"

"Tesis ini membahas mengenai penyebab lambatnya penetapan Mutual Recognition Arrangement Jasa ASEAN dengan menggunakan pendekatan neorealis. Berdasarkan pendekatan neorealis, diketahui bahwa penyebab lambatnya penetapan Mutual Recognition Arrangement Jasa ASEAN adalah karakteristik kerjasama negara-negara ASEAN yaitu adanya pertimbangan mereka terhadap relative gain. Dan pertimbangan mereka terhadap relative gain tercermin dari komitmen-komitmen mereka dalam Paket-Paket Skedul Komitmen ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).

---

This thesis research is trying to define the cause of the ASEAN Services Mutual Recognition Arrangement (MRA) Late Establishment. And theoretical framework used to define this research problem is Neorealist Theoretical Framework. From Neorealist Theoretical Framework we know that the cause of the ASEAN Services MRA late establishment is relative gain concern of each ASEAN members which reflect from their commitments within packages of ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) commitments."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh faktor demografi, sosial, dan ekonomi, serta living arrangement terhadap kemiskinan dalam rumah tangga menggunakan data Susenas Triwulan 1 tahun 2013. Berdasarkan hasil regresi logistik biner menggunakan responden 263.813 rumah tangga, diketahui bahwa jumlah anggota rumah tangga, kepemilikan aset, dan living arrangement pada rumah tangga dengan usia muda dan lansia mempunyai pengaruh terkuat terhadap kecenderungan miskin dalam rumah tangga. Implikasinya adalah bahwa kebijakan program perlindungan sosial pemerintah perlu mempertimbangkan living arrangement. Temuan lainnya adalah bahwa bahwa daerah tempat tinggal rumah tangga dan jenis kelamin kepala rumah tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan miskin rumah tangga.

---

This research aims to study the effect of demographic, social, and economic factors, and the living arrangement on household poverty using the Susenas 2013 data. Based on the regression results of 263.813 households, it is found that the number of household members, asset ownership, and household living arrangement with the young and the elderly members have the strongest influence on the likelihood of poverty. It implies that living arrangement should be considered in formulating social protection policies. The area of residence and the gender of household head have no significant effect on tendency to be poor."

"Populasi yang menua diperkirakan memiliki dampak yang besar di Indonesia. Pada sensus populasi 2010, Indonesia menjadi masyarakat yang menua dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2050 dengan lansia perempuan sebagai bagian terbesar dari kelompok usia termiskin di Indonesia. Studi ini menganalisis konsep kehadiran balas-jasa dalam rumah tangga Indonesia yang dianalisis dengan melihat kecenderungan tinggal bersama dengan anak mereka untuk membantu ibu mereka keluar dari kemiskinan relatif usia tua. Dengan data dari IFLS 5 menggunakan model regresi "ordered logit". Dengan menggunakan proksi pengeluaran untuk menghitung kemiskinan relatif sebagai variable dependent makan menyimpulkan bahwa ada hubungan positif jika lansia tinggal dengan orang lain, lokasi hidup, lama bersekolah mereka sendiri dan anak mereka, dan aset rumah tangga, untuk membatu mereka keluar dari yang kuintil kemiskinan yang paling rendah ke kuintil tengah. Didapati juga hubungan negatif dengan status perkawinan anak mereka, usia anak mereka. Implikasi dari penelitian ini akan membantu pemerintah dalam meningkatkan peraturan tentang bantuan sosial hari tua atau pensiun yang layak di usia senja.

---

An aging population is expected to have a considerable impact on life of Indonesian. On the 2010 population census, Indonesia becomes an aging society and predicted to keep increasing by 2050 with female elderly as the biggest part of the poorest age group in Indonesia. This study analyses the whether the concept of "balas-jasa" presence in Indonesian household which analysed by seeing the tendency of co-reside with their children in order to help their elderly mother escaping from old-age relative poverty. With data from IFLS 5 using ordered logit regression model. The dependent variable uses the proxy of expenditure to calculate the relative poverty concludes that there is a positive relationship if elderly lives with other, location of living, years of schooling of their own and their child, and household assets, to make them escaping from the lowest quintile to the middle quintile. Also a negative relationship with marital status of their child, age of their child. The implication of this study would help the government in improving the regulations on old age social aids or pension decent life during aging."

"ABSTRAKTesis ini membahas implikasi hukum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS yang dilakukan berdasarkan perjanjian nominee. Permasalahan tesis ini adalah membahas Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan sebagai Objek Tata Usaha Negara dan tanggung jawab Notaris dalam RUPS yang tidak memenuhi kuorum akibat perjanjian nominee tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan serta menggunakan data sekunder, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Perjanjian nominee merupakan perjanjian yang dilarang dalam penanaman modal di Indonesia, oleh karenanya apabila terdapat perjanjian nominee dalam perseroan penanaman modal asing di Indonesia, perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian nominee lazim digunakan untuk menghindari peraturan yang membatasi kepemilikan saham asing dalam Perseroan Terbatas PT di Indonesia. Tentunya sebagaimana diketahui bahwa PT wajib mengadakan RUPS minimal satu tahun sekali, yang mana telah ditentukan batas kuorum yang harus dicapai agar RUPS tersebut dapat diselenggarakan. Batalnya perjanjian nominee tersebut membuat Notaris perlu memperhatikan kembali ketentuan kuorum yang ada. Apabila kourumnya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan, maka Notaris sebaiknya menggunakan mekanisme RUPS kedua atau mekanisme lainnya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 56 K/TUN/2017, Notaris lalai dalam menerapkan mekanisme tersebut sehingga atas Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan akibat RUPS yang tidak sah tersebut diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan menolak dengan dalil kompetensi absolut. Pada dasarnya Surat Penerimaan Pemberitahuan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena sifatnya hanya administratif semata dan perbuatan hukum tersebut berlaku mengikat saat RUPS ditutup atau pada saat tanggal yang ditentukan dalam RUPS.

---

ABSTRACTThis thesis analyze the legal implications of the General Meeting of Shareholders GMS that are based on nominee agreement. The legal questions in this thesis are whether the Receipt of Notice Letter of the Company rsquo s Data Amendment is fall within the Object of State Administration and the liability of Notary in the GMS that has no quorum due to nominee arrangement. This thesis uses the juridical normative methods along with literature study which is based on the secondary data, from many sources such as primary, secondary, and tertiary sources. In the context of investment in Indonesia, nominee arrangement basically is an unforceable agreement, thus if there was a nominee arrangement in foreign direct investment company in Indonesia, the agreement itself is void by law. The nominee arrangement is commonly made in order to avoid the regulation that limits the foreign owned shares percentage in limited liability companies in Indonesia. It is a well known fact that limited liability companies in Indonesia shall hold the General Meeting of Shareholders hereinafter referred to as ldquo GMS rdquo minimum once a year, which in the GMS itself contains various type of quorum requirements that shall be fulfilled. The nominee arrangement is void by law, so the Notary shall take account of the provisions of the quorum. If the quorum does not meet the regulations requirements, then the Notary shall take the second GMS mechanism or any other way. In the Supreme Court Stipulation Number 56 K TUN 2017, the Notary defaulted because he did not apply the second GMS mechanism, so the Receipt of Notice Letter of the Company rsquo s Data Amendment which was caused by non quorum GMS was sued to the State Administrative Court by the plaintiffs. The Court finally overruled and argued on the basis on absolute jurisdiction argument. Basically the Receipt of Notice Letter of the Company rsquo s Data Amendment is not an object of State Administrative Decree because of its administrative only nature and the legal action itself was already legally binding when the GMS was closed or the pointed date in the GMS. "

"Dewasa ini situasi ekonomi global merupakan salah satu faktor yang memberi dampak signifikan terhadap kondisi suatu negara. Ketidakpercayaan akan instrumen arsitektur perekonomian Internasional yang telah dinilai gagal mengimplementasikan fungsinya dengan baik dalam peristiwa krisis terdahulu menjadi dasar bagi negara-negara ASEAN+3 untuk membuat sebuah kerjasama finansial dalam kawasan untuk meredam dan mengantisipasi krisis tersebut. Transformasi kerja sama CMI dari menjadi multilateral merupakan peristiwa penting bagi kerja sama keuangan di Asia untuk menuju proses regionalisasi. Kerjasama yang kompleks antar negara-negara yang heterogen tersebut diwarnai dengan berbagai kepentingan dan posisi dari masing-masing negara atas keterlibatannya. Penelitian ini menganalisis posisi serta kepentingan Indonesia terkait keikutsertaannya dalam kerjasama CMIM. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikutserta serta latar belakang pengalaman krisis yang sedemikian rupa memiliki posisi dan kepentingan tersendiri yang diimplementasikan dalam kebijakan luar negeri. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara yang ikut mendukung terciptanya mekanisme penanganan krisis finansial alternatif yang kuat dan independen. Namun selain itu ada kepentingan akan terbentuknya kerjasama yang lebih kompleks berupa regionalisme, serta memperoleh berbagai keuntungan dibidang-bidang lainnya, baik ekonomi maupun politik sebagai dampak dari kerjasama multilateral dengan negara-negara ASEAN+3.

---

Global economic situation has become one of core factors that gave a significant impact on the conditions of countries. The distrust to the instrument of international economic architecture based on the judged that failed in the implementation of its functions on previous crisis, became the basis for ASEAN + 3 countries to set up a financial cooperation within the region, which become an alternative instrument to stifle and anticipate the crisis.

The CMI transformation into a multilateral cooperation is an important momentum for financial cooperation in Asia especially in leading the countries into the process of regionalization. Complex cooperation between those heterogeneous countries, influenced with variety of interests and position from each country on their involvement to the cooperation.

This research analyze position and interest of Indonesia regarding the involvement in CMIM. Indonesia as one of countries which took part in the cooperation, with background related to crisis experience in such a way, has it's own positions and interests implemented in foreign policy.

This research result showed that indonesia is a country that supporting the creation of a strong and also independent alternative mechanisms that can handle the financial crisis within the region. Futher, there is an intension and also desire to built a more complex cooperation as well as regionalism, that can give an advantage and benefits from various aspect, especially in economic and political as an impact with ASEAN + 3 countries multilateral cooperation."