Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RingkasanCi Liwung mengalir dari hulu di gunung Pangrango dan bermuara di Teluk Jakarta. Sejak zaman dahulu (kerajaan Pajajaran) Ci Liwung sudah dimanfaatkan penduduk. baik untuk sarana transportasi, irigasi maupun untuk mengurangi banjir. Pada zaman Belanda Banjir Kanal dibuat membelah Ci Liwung di Manggarai, kemudian mengalir ke Barat dan bermuara di Muara Karang.Sekarang ini Banjir Kanal Ci Liwung merupakan sungai yang berfungsi sebagai saluran pengendali banjir, selain sebagai sumber bahan baku air minum bagi penduduk DKI Jakarta. Jakarta yang sepertiga bagiannya merupakan wilayah endapan mendapat kiriman banjir melalui Ci Liwung dari wilayah kikisan di atasnya. Perlakuan manusia pada Ci Liwung berupa perubahan koefisien aliran maupun perubahan fisik alur sungai dapat mempengaruhi aliran permukaan sungai. Selain masalah banjir Ci Liwung juga mengalami pencemaran. Pencemaran karena limbah industri dan pencemaran karena limbah rumah tangga. Mengingat fungsi dan keberadaan Ci Liwung, adanya pemanfaatan tanah kosong atau bantaran Ci Liwung sebagai lahan tani (kebun sayur) oleh penduduk, melatar belakangi dilakukannya penelitian ini.Pertanyaan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penduduk menggunakan bantaran sungai sebagai lahan untuk bertani ? dan (2) Apakah pemanfaatan bantaran sungai untuk keperluan pertanian menguntungkan atau merugikan ?Berdasarkan masalah penelitian, diajukan hipotesis sebagai berikut:Penggunaan bantaran sebagai lahan untuk bertani lebih meni.mbulkan dampak negatif daripada dampak positif terhadap lingkungan' Penelitian dilakukan di bantaran Ci Liwung pada wilayah endapan, di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta.Data diperoleh melalui metode wawancara, yang dilakukan pada penduduk pemakai bantaran sebagai lahan usaha tarsi (petani) dan penduduk di sekitar bantaran (± 100 m) dari pinggir sungai. Data lain yang berupa hasil penelitian terdahulu. Pengambilan sampel untuk unit observasi petani dilakukan secara sensus dan penelitian untuk masyarakat sekitar bantaran dilakukan secara penarikan acak sederhana dengan melakukan estimasi proporsi penduduk yang telah tinggal 5 tahun atau lebih_ Data diolah secara deskriptif.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bantaran sebagai lahan usaha oleh petani mengakibatkan perubahan fisik alur sungai dan membahayakan badan tanggul. Sehingga dengan adanya perubahan fisik alur sungai, aliran air dari hulu akan naik, hal ini karena kapasitas pengaliran alur sungai lebih kecil dari debit pengaliran air, maka terjadi banjir dan merubuhkan tanggul. Keadaan ini diperburuk lagi oleh perubahan koefisien aliran akibat meningkatnya penggundulan hutan dan perubahan koefisien aliran akibat meningkatnya penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan di hulu.Penggundulan tanah kosong di bantaran oleh petani lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Dampak positif berupa memberi.pemandangan yang baik dan lebih hijau serta memberi sayuran segar. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menimbulkan kerawanan sosial karena status penggunaan tanah yang liar; mencemarkan lingkungan perairan; adanya sayuran yang mengakumulasi logam berat akibat penggunaan air sungai yang tercemar; dan penggunaan bantaran yang merubah fisik alur sungai sehingga menyebabkan banjir; serta tidak banyak menguntungkan walau memberi nafkah subsisten.

---

The Use Of The Fallow Land Along The River (A Case Study of "Bantaran' Ci Liwung on the Sediment Area of Jakarta)Ci Liwung flows from the up-stream at the mount of Pangrango and empties into Jakarta Bay. Since long times ago (Imperium of Pajajaran), Ci Liwung has been used by the people either for transportation, irrigation or for decreasing the flood. During the Dutch collonial times, the canal has been made to divide Ci Liwung at Manggarai, then flows to the west and empties into Muara Karang. Nowadays, besides the canal of Ci Liwung functions as a channel to control the flood, it being used as drinking water resources for the people of DKI Jakarta. Jakarta, which one third of its area is sediment gets the flood through Ci Liwung from a scrapping area upper of it.

The changes of the flow coefficient and the physics of the river meandering will change the river's flow.

Beside the problem of the flood, Ci Liwung also faces the problem of pollution. The pollution is caused by solid wastes and effluents, domestic and industrial. Considering the function and the existence if Ci Liwung, the writer ditermined to conduct a research on the use of fallow land or 'bantaran' (riverbank)Ci Liwung as farming area (specially for vegetable cultivation).

The questions in this research are:

How do people use 'bantaran' as farming area ?

Is the use of 'bantaran' for agriculture profitable or unprofitable ?

Based on the problems of this research, the hypotesis proposed is as follows:

The use of 'bantaran' as area for farming will cause nega-Live effect rather than positive effect to environment. The research is done at the sediment area of the 'bantaran' Ci Liwung, in Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta.

Data are obtained through the method of interviews. The interviews were carried out with the people who use 'bantaran' as farming land and with the people around 'bantaran' (± 100 m) from the edge of the river. Data are also obtained from secondary sources, the results of the previous researches. The sample farmers used as unit of observation are taken by census, While research on the people around the 'bantaran' is taken by simple random sampling, based on estimation proportion who have lived for 5 years or more. Data will processed with descriptive-analytic.

The results of this research show that the activities of the people who use the 'bantaran' for farming change the physics of meandering and these activities are also harmfull for the body of the dike. Because of the changes of physics meandering, in rainy season the flow from up-stream increases and this causes flow meandering river capasity smaller than the debit, thus flow comes. This situation becomes worse due to the bareness of the vegetation which increase quickly. Also, changes in the uses of land in the up-stream part of Ci Liwung cause changes in the river flow coefficient. The use of 'bantaran' by the farmers cause more negative effects rather than positive effects. The positif effects are beautiful green landscape and fresh vegetables produces. On the other hand, the negative effects induce social problems in a form of illegal land occupation. It also causes river pollution, polluted vegetable due to accumulation of heavy metals from polluted water, changes in the physics of river meandering, and unprofitable albeit produces subsistence earnings."

"Untuk melakukan perbaikan perekonomian Indonesia dilaksanakan pembangunan di segala bidang. Jalan bebas hambatan termasuk salah satu pembangunan yang menunjang perbaikan perekonomian tersebut. Setiap pembangunan memerlukan tanah, sebagai upaya dalam menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah melalui mekanisme pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan data memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Istilah ini dimaksudkan untuk menyediakan atau mangadakan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum. Maka yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dalam dalam hal pengadaan tanah dalam rangka penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road - JORR) ruas Hankam-Cikunir, Bekasi dan permasalahan dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam hal ini PT. Jasa Marga (Persero) sehubungan dengan pengadaan tanah tersebut serta upaya hukum yang dilakukan PT. Jasa Marga (Persero) untuk menyelesaikan permasalahan serta hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan semata-mata melainkan juga dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan kasus-kasus terutama kasus pengadaan tanah sehubungan dengan Proyek Jalan Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road - JORR) untuk ruas Hankam-Cikunir, Bekasi. Adapun gambaran yang diperoleh bahwa pengadaan tanah yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 berkisar pada penyerahan atau pelepasan hak atas tanah untuk melaksanakan pembangunan bagi kepentingan umum, permasalahan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan warga pemilik tanah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah pada proyek JORR ruas Hankam-Cikunir, Bekasi yang penyelesaiannya berlarut-larut terletak pada masalah sengketa kepemilikan tanah, mengenai besarnya ganti rugi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Bekasi dan pembayaran ganti kerugian sesuai sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut. Penyelesaian yang diambil dalam hal sengketa kepemilikan tanah dengan dilakukan penitipan/konsinyasi ke pengadilan negeri setempat sedangkan pembangunan proyek JORR dapat terus dilanjutkan.

---

Every subject in Indonesia is being developed in order to make economic growth. Highway is one part of this development which supporting this economic growth. This development of highway needs land as an effort of implementing this subject for public interest needs. The mechanism of this land provisioning already arranged with Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 connection with Presidential Regulation No. 65, 2006. Land provisioning is an activity to get an area by giving some substitute of their loose out who have rights of the land. This means to proper area for development of public interest. This thesis examine how to implement this Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 in connection with Presidential Regulation No. 65, 2006 about supply area for the completion of Jakarta Outer Ring Road (JORR) project internote Hankam-Cikurnir, Bekasi with its problems and obstacles which government faced, in this case PT. Jasa Marga (Persero) and how they proper the area for this project and its legal action to solve those problems and obstacles.

This thesis is a law research with using juridical norm as a method not only to inspect law regulation but also to study and examine certainty of law regulation and priority cases for land provision in connection with Jakarta Outer Ring Road (JORR) internote Hankam-Cikunir, Bekasi. Hence, land provisioning for this case already arrange in Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 connection with Presidential Regulation No. 65, 2006 subject in resignation or detachment the rights of land to implement development for public interest needs, problems about how to and amount of land's owner financial loss, conference between party who needs land and people as landlord.

Conclusion output of this thesis is that land provisioning for Jakarta Outer Ring Road (JORR) internote Hankam-Cikunir, Bekasi project which dissolved solution already settled in Regulation of Walikota Bekasi and the payment to change their financial loss appropriate with that regulation. Arrangement solution in this land owner legal action already done with consignation to government courthouse in that area whiles the project of JORR is being continued."

"Keterbatasan tanah dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang menghuninya harus ditangani dengan optimal agar fungsi tanah tetap dapat memakmurkan. Namun, dalam perkembangannya jumlah tanah terlantar semakin meningkat setiap tahunnya. Penelitian Persebaran Tanah Terlantar dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pola persebaran tanah terlantar di Kabupaten Sukabumi dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya pola persebaran tanah terlantar di Kabupaten Sukabumi. Batasan konsep tanah terlantar berupa sebidang fisik tanah yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukan tanahnya. Analisa keruangan dilaksanakan dengan menggabungkan Peta Peruntukan Tanah dengan Peta Penggunaan Tanah untuk mendapatkan ketidaksesuaian antara kawasan peruntukan dengan penggunaan tanah atau tanah terlantar. Setelah didapatkan pola persebaran tanah terlantar, selanjutnya dilakukan analisa spasial dan statistik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pola persebaran tanah terlantar dilihat dari faktor kependudukan, aksesibilitas dan penguasaan tanah. Hasil penelitian menyimpulkan tanah terlantar di Kabupaten Sukabumi mempunyai pola mengelompok, mengarah ke wilayah tenggara mendekati perbatasan dengan Kabupaten Cianjur, yakni pada bentuk wilayah bergunung atau kemiringan lereng curam, jenis tanah yang peka terhadap erosi, dan curah hujan yang tinggi. Variabel yang paling besar hingga yang yang paling kecil pengaruhnya terhadap pola persebaran tanah terlantar secara berurutan adalah jarak ke ibukota kabupaten, pertumbuhan penduduk, profesi konstruksi, profesi pertanian, kepadatan penduduk, dan penguasaan tanah Negara dikuasai.

---

The people growth makes the limitation of the availability of lands. Thus, lands have to be managed optimally so the function of land to give the prosperity of people could be achieved. This research about the distribution of idle land was held in Kabupaten Sukabumi, West Java Province. The aim of the research is to know the distribution pattern of idle lands and analyze factors that effect to create distribution pattern of idle land. The limitation concept of idle land was a parcel of land that was not utilized according to its allocation.

Spatial analyzation was used to integrate land allocation map with land use map to get incompability between the use and the allocation of land or idle land. After we got the pettern of idle land distribution, it was analyzed by using spatial analyzation and statistic to get factors that influenced the creation of idle lands from demography, accessibility and land tenure.

The result of research showed that idle land in Sukabumi had an agglomerate pattern, approaching to southeastern area to boundary of Kabupaten Cianjur wich was mountainous area or steep slopes, lands on those areas were sensitive to erosion, and high rainfall. The most influenced variables to the less ones for the distribution pattern of idle lands sequentially were the distance to the capital of kabupaten, population growth, constructions occupation, agriculture occupation, population density and state land tenurship."

"ABSTRAKAnalisis Pengalihan Hak Garap Berdasarkan Akta Peralihan Garapan Tanah Nomor: 007.21/PROVED/LOKNA-2/II/2017Pembimbing : Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., M.LI. Pengalihan hak garap seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada prakteknya dapat beralih tanpa melalui prosedur hukum yang jelas karena ketentuannya tidak terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tanah yang berlaku sehingga sering menimbulkan sengketa-sengketa tanah di pengadilan. Pengalihan hak garap dilakukan dengan cara oper alih garapan yaitu si penggarap awal akan menerima ganti rugi terhadap tanah garapan yang dialihkan tersebut kepada penggarap lain. Akta Peralihan Garapan Tanah Nomor: 007.21/PROVED/LOKNA-2/II/2017 menerangkan tentang pengalihan hak garap diatas tanah negara yang dikelola oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Desa Pamijahan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Bogor yang mana bersifat tertulis, memiliki dasar hukum, serta berkaitan dengan legalitas status tanah dan perjanjian yang diatur dalam hukum Indonesia dalam rangka untuk menemukan landasan teoritis mengenai konsepsi hak garap untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat, kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap tanah yang dilekati dengan hak garap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris. Pengalihan hak garap berdasarkan Akta Peralihan Garapan Tanah Nomor: 007.21/PROVED/LOKNA-2/II/2017 adalah sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan perjanjian tertulis oleh para pihak yang dituangkan dalam akta di bawah tangan tanpa ada pengalihan kepemilikan tanah karena berupa tanah negara yang mana tidak dapat dialihkan atau diperjualbelikan.

---

ABSTRACT The Analysis of Transferring Rights of Arable Land Based on Deed of Arable Land transferring Number 007.21 PROVED LOKNA 2 II 2017Counsellor Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., M.LI. The transfer of arable rights should be done in accordance by provision of applicable regulations. However, in practice it can be transferred without going through proper legal procedures because the provisions are not contained in the prevailing land legislation so that often cause land disputes in a court. The transfer of arable rights is done by a way of an expropriated which the early owner will receive compensation for the transferred land to another owner. The Deed of Arable Land Transfer Number 007.21 PROVED LOKNA 2 II 2017 explains about the transfer of arable rights on a state land that is managed by the Ministry of Environment and Forestry of The Republic of Indonesia in Pamijahan Village, Gunung Sari Sub district, Bogor Regency which is characterized written, has a legal basis, and relate to the legality of the status of a land and the agreements set forth in Indonesian law in order to find the theoretical foundation on the conception of arable rights for the achievement of the public welfare, legal certainty, and legal protection of the land which is attached by the arable right. This research uses normative juridical method with the research typology using explanatory. The transfer of arable rights based on Deed of Arable Land Transfer Number 007.21 PROVED LOKNA 2 II 2017 is legal under article 1320 of Indonesian civil code based on a written agreement by the parties set forth in a private deed without any transfer of land ownership due to in the form of state land that cannot be transferred or traded. "