Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang Analisis Implementasi Kebijakan Puskesmas Sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009. Disain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan penelitian kombinasi Sequential Explanatory Sedangkan model implementasi yang digunakan adalah Model yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Dalam model tersebut kebijakan dihubungkan dengan kinerja. Variasi dalam ke 6 variabel Standar dan Sasaran kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, Sikap Pelaksana dan Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik mempengaruhi kinerja kebijakan secara linier.

---

This thesis about Implementation Analysis Public Health Centre As Recipient Institution Obligation Report For Narcotic Addicts Policy in Greater Jakarta Province in 2014. Research design used is a combination of research methods Sequential Explanatory While the implementation model used is the model developed by Donald Van Meter and Carl Van Horn. In that model of policy associated with performance. The relationship is influenced by six variables: Standards and Targets policy, Resources, Communication Between Executive Agency, Executive Agency Characteristics, Attitudes of the implementing and Environment, Sosial, Economic and Political. Variation in the 6 variables Standar and Targets policy, Resources, Communication Between Executive Agency, Executive Agency Characteristics, Attitudes and Environment Implementing Social, Economic and Political influence policy performance linearly."

"Peran Indonesia sangat besar dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba. Indonesia melalui BNN terus meningkatkan kerjasama dengan dunia Internasional dalam rangka melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Salah satu Lembaga penegak hukum di luar negeri tersebut adalah National Narcotic Control China (NNCC). Antara BNN dengan NNCC terus meningkatkan kerjasama yang dilatar belakangi dengan adanya sebuah Memorandum of Understanding (MoU) untuk memberantas peredaran gelap dan penyelundupan narkoba. Dalam prakteknya pelaksanaan MoU saja tidak cukup, diperlukan koordinasi-koordinasi formal maupun informal untuk mendapatkan terobosan-terobosan dalam setiap penanganan kasus yang di hadapi. Koordinasi tersebut haruslah dilatar belakangi dengan rasa saling percaya dan saling menguntungkan, salah satu kasus yang di tangani dan di pecahkan antara BNN dengan NNCC adalah penyelundupan 1,4 juta ekstasi oleh Fredy Budiman. Dalam pengungkapan kasus tersebut, selain ada payung kerjasama MoU antara BNN dengan NNCC, dibutuhkan juga suatu kegiatan koordinasi yang dapat menciptakan terobosan-terobosan dalam memecahkan suatu permasalahan.

---

Indonesia is very large role in the framework of combating illicit drug trafficking. ndonesia through BNN continue to enhance cooperation with the international community in order to combat illicit trafficking of drugs. One of the law enforcement agencies abroad are National Narcotic Control China (NNCC). Between BNN with NNCC continue to enhance cooperation with the backdrop of a Memorandum of Understanding (MoU) to combat the trafficking and drug smuggling. In practice the implementation of the MoU is not enough,the necessary coordination-formal and informal coordination to get breakthroughs in any case handling in the face. In practice the implementation of the MoU is not enough, This coordination should be a background with mutual trust and mutual benefit, one of the cases were handled and solved between BNN with NNCC is 1.4 million ecstasy smuggling by Fredy Budiman. In the case of disclosure, in addition to an umbrella of cooperation MoU between BNN with NNCC, it needed a coordination activities to create breakthroughs in solving a problem."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai hukuman mati yang dilakukan kepada para terpidana narkotika di Indonesia selama dua tahun terakhir, dalam keterkaitannya dengan upaya pemberatasan narkotika di Indonesia oleh Pemerintah Indonesia. Tugas karya akhir ini menganalisis upaya penghukuman untuk kejahatan narkotika melalui teori penghukuman rehabilitasi yang mengedepankan sisi kemanusiaan para narapidana narkotika dan berupaya memperbaiki perilaku dan psikologis dari para narapidana narkotika. Tugas karya akhir ini disertai dengan data sekunder, baik dari lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Analisa pada tugas karya akhir ini didukung kajian literatur mengenai upaya penghukuman dan pemberantasan kejahatan narkotika. Dari hasil analisa penulis, dapat dikatakan bahwa hukuman mati dalam dua tahun terakhir ini, tidak memiliki kaitannya dengan upaya pemberantasan kejahatan narkotika. Perlu ada upaya baru Pemerintah Indonesia yang mengedepankan penghukuman berbasis rehabilitasi, agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dan berkontribusi dalam pemberantasan kejahatan narkotika di Indonesia. Kata Kunci: Hukuman mati, kejahatan narkotika, rehabilitasi.

---

This thesis discusses the death penalty committed to the narcotics convicts in Indonesia over the past two years, in the relation of the death penalty run by the Indonesia Government with the eradication of narcotics crimes in Indonesia. This thesis analyzes the punishment method for narcotics crimes, with the theory punishment of rehabilitation that focus on the humanity side of narcotics convicts and seeks to correct behavior and psychological of the convicts. This thesis also accompanied by secondary data, both from government institution and non governmental organizations. The analysis of this thesis supported by a literature review of the punishment method and eradication efforts or method of narcotics crimes. From the analysis of the author, it can be said that the death penalty in the last two years, has no relation with strategy to eradicate the narcotics crimes in Indonesia. There should be a new strategy reviewed by the Indonesia Government that promotes punishment method based on rehabilitation, in order for convicts to return to society and contribute to eradicate narcotics crime in Indonesia."

"[

Telah dilakukan penelitian makrozoobentos di Situ Agathis dan Situ Mahoni masing-masing pada 2014 dan 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur komposisi, keanekaragaman, kemerataan, dan dominasi, kemudian mengukur nilai kesamaan kedua komunitas makrozoobentos. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2024. Setiap perairan dibagi menjadi 3 titik berdasarkan arah aliran air, yaitu inlet, midlet, dan outlet. Sampel makrozoobentos diperoleh dengan ekman grab dan jaring. Parameter air yang diukur adalah suhu, keasaman, turbiditas, kecerahan, dan kadar DO (dissolved oxygen). Komunitas makrozoobentos masing-masing perairan dianalisis dengan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, indeks kemerataan, dan indeks dominasi Simpson. Komunitas kedua perairan dibandingkan dengan menghitung indeks kesamaan Sorensen. Teramati 8 spesies makrozoobentos selama penelitian: Pomacea canaliculata, Filopaludina javanica, Pila scutata dan Lymnaea rubiginosa teramati pada kedua perairan. Gyraulus convexiusculus dan Indoplanorbis exustus hanya teramati di Situ Agathis. Melanoides tuberculata, dan Parathelphusa Bogoriensis hanya teramati di Situ Mahoni. Hasil penelitian di Situ Agathis dan Situ Mahoni menunjukan bahwa nilai keanekaragaman rata-rata adalah sedang, nilai kemerataan rata-rata adalah tinggi, nilai dominasi rata-rata adalah rendah, dan nilai kesamaan antara kedua komunitas adalah 67%. Parameter air air yang tidak ideal untuk makrozoobentos memiliki dampak negatif terhadap keanekaragaman komunitas makrozoobentos.

---

There have been previous studies on the communities of macrozoobenthos in lake Agathis and lake Mahoni in 2014 and 2010 respectively. This study aims to measure the diversity, eveness, and dominance level of macrozoobenthos communities in both lakes. Sampling is done on August 2024. Each lake is divided into 3 spots based on the flow of the water; inlet, midlet, and outlet. Makrozoobentos samples are obtained with an ekman grab and a net. The water parameters measured are temperature, acidity, turbidity, clarity, and dissolved oxygen levels. Eack macrozoobenthos community is analyzed with the Shanno-Wiener diversity index, the eveness index, and the Simpson dominance index. Both communities are compared with the Sorensen similarity index. Eight species of makrozoobentos are observed in the study. Pomacea canaliculata, Filopaludina javanica, Pila scutata and Lymnaea rubiginosa are found in both lakes. Gyraulus convexiusculus and Indoplanorbis exustus are only found in lake Agathis. Melanoides tuberculata and Parathelphusa Bogoriensis are only found in lake Mahoni. The study finds that lake Agathis and lake Mahoni have an average level of diversity, a high eveness value, a low dominance value, and have a 67% similarity value. Unideal water parameters have a negative effect on the diversity of macrozoobenthic communities.

;, ]"

"Pidana kurungan pengganti denda pada kasus narkotika merupakan pidana kurungan setelah terpidana menjalani pidana penjara dan tidak dapat membaysr denda yang ditetapkan oleh hakim. Penetapan pidana ini diharapkan dapat mcmberikan efek jera pada pelaku tindak pldana narkotika. Namun, terhadap tapas hal ini akan membawa dampak pada meningkatnya kepadatan hunian. Penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan tentang bagalmana imp!ementasi kebijakan pidana kurungan pengganti denda pada kasus narkotika, factor dan kendala yang dlhadapi, serta dampak yang terjadi pada narapidana yang menjalaninya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang dil.akukan dengan ohservasi dan wawanara. Wawancara dilakukan terhadap 13 orang informan yang terdiri dari petugus lapas, narapidana dan petugas di Direktorul. Jcnderal Pemasyarakatan. Selain wawancara tersebut juga dHakukan wawancara tambahan untuk melcngkapi informasi peneiitlan yang dilakukan pada 2 orang narapidana. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pidana kurungan pengganti denda belum dapat diimplementasikan dengnn optimal, terutama belum adanya pembinaan yang sesuai bagi narapidana khususnya pembinaan yang bersifat rehabilitasi narkotika. Faktor yang berpengaruh dalam implementasi ini antara lain kurangnya komunikasi dan sosialisasi kebijakan; keterbatasan sumber daya yang ada di lapas; adanya perbedaan pandangan dalam pelaksanaan; serta tidak ada SOP yang jelas bagi petugas untuk melaksanakun pidana kurungan pengganti denda pada kasus

---

Imprisonment penalties in case of narcotic replacement is cmwicted of criminal confinement after undergoing imprisonmem and can not pay the fine set by the judge, Determination of the criminal is expected to provide the deterrenl effect on criminal illegals. However, against this prison will have on impact on increasing the density of occupancy. This research will answer three questions about how to implement a replacement policy imprisonment penalty on narcotics cases, factors and constraints faced, and the impact that occurred at the inmates who live it. The method used n•as a qualitative study conducta.d by observation and irtterviews.lnterview conducted on 13 people consisling ql infOrmants prison officers, inmates and officers at the Directorare Genera! of' Corrections. In addition to these imerviews are also conducted additional imervie;1JS to supplement injOrmmion on research conducted two prisoners. The rc:su!J :ihowed that the implementation of criminal confinement replacement policy can be implemented with a fine of not optimal. especially the lack qf appropriate trvining for inmates. especially the coaching is the rehabilitation of narcotics. Far.:tors that influence the implementation include Jack of communication and socialization policies; limitations of existing resources in prisons: the differences in implementation; and there is no clear SOPs for the officer to carry ow a fine"

"Penelitian ini membahas strategi pencegahan kejahatan narkotika khususnya yang saat ini diterapkan oleh Deputi Pencegahan BNN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif, baik pada kesuksesan dan kendala yang dihadapi oleh Deputi Pencegahan BNN dalam mengimplementasikan strategi pencegahan narkotika, menggunakan programprogram pencegahan situasional, sosial dan komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang dilakukan oleh Deputi Pencegahan BNN lebih bergerak pada strategi pencegahan kejahatan dengan pencegahan kejahatan sosial dan pencegahan kejahatan komunitas, dan belum menyentuh secara maksimal pencegahan kejahatan situasional. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyarankan bahwa untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba yang lebih efektif lagi Deputi Pencegahan BNN harus melakukan strategi pencegahan dengan menggabungan tiga pendekatan ini karena pendekatan ini tidaklah dapat dikatakan sebagai bagian-bagian yang terpisah atau mempunyai ciri-ciri tersendiri yang benar-benar mutlak, tetapi lebih merupakan pendekatan yang saling berhubungan satu sama lain.

---

This research will address the strategies for drugs crime prevention as implemented by Deputy of Prevention National Narcotic Board. This research is a qualitative research. This research aims to achieve an elaborate illustration, both on the success and challenges faced by the Deputy of Prevention in implementing strategies for drugs prevention, using situational, social and community crime prevention programs. This result shows that strategies for drugs prevention, implemented by Deputy of Prevention National Narcotic Board is more engaged in using crime prevention strategies through social crime prevention and community crime prevention and has not been maximum implementing situational crime prevention at all. Hence, this research recommends that to decrease the abuse of narcotic more effectively, Deputy of Prevention should apply prevention strategies combining all three approaches, considering one can’t really work well unless simultaneously used with the other two."