Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMerkuri merupakan salah satu unsur logam yang termasuk sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun B3 berdasarkan PP No, 74 tahun 2001, yang dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup maupun kesehatan manusia. Kasus pencemaran merkuri di Teluk Minamata, Jepang, yang menarik perhatian global kemudian melatarbelakangin dibentuknya Konvensi Minamata. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri maupun senyawa-senyawa merkuri yang bersifat antropogenik. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami permasalahan dalam pemanfaatan merkuri, mulai dari perdagangan illegal merkuri, pertambangan batu cinnabar, serta penggunaan merkuri dalam pertambangan emas skala kecil. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk juga berpartisipasi dalam mengendalikan emisi dan lepasan merkuri secara global, maka pada tahun 2017 lalu Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata. Skripsi ini membahas mengenai kewajiban-kewajiban yang timbul bagi Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Minamata kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan yang telah ada dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Konvensi Minamata. Skripsi ini juga akan membahas apa yang kemudian yang perlu diatur dalam Rencana Aksi Nasional dari Konvensi Minamata. Metode penulisan dari skripsi ini adalah yuridis normatif. Analisis dari skripsi ini kemudian mencapai kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ada masih belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Konvensi Minamata sehingga perlu adanya revisi atas peraturan perundang-undangan serta memuat langkah-langkah strategis dalam Rencana Aksi Nasional untuk mengendalikan serta menghapuskan penggunaan merkuri.

---

ABSTRACTMercury is one of metallic substance that include as toxic and hazardous material based on Government Regulation No.74 year 2001, which can adversely affect the environment and human health. The case of mercury contamination in Minamata Bay, Japan, attracted global attention and as one of the background to form Minamata Convention. This objective of this convention is to protect the human health and the environment from anthropogenic emission and releases of mercury. Indonesia became one of the countries experiencing problems in the utilization of mercury, from illegal trading of mercury, cinnabar mining and artisanal small scale gold mining. As a form of Indonesia 39s commitment to participate in controlling global emissions and mercury releases globally, in 2017 Indonesia ratified the Minamata Convention. This undergraduate thesis discusses the obligations that arise for Indonesia after ratifying the Minamata Convention and then analyzing existing legislation in comparison with the obligations contained in the Minamata Convention. This undergraduate thesis will also discuss what then needs to be regulated in the National Action Plan of the Minamata Convention. The research method used in this writing is a normative juridical research. The analysis of this writing then reaches the conclusion that the existing legislation is still inadequate when compared with the obligations contained in the Minamata Convention so that the need for revision of regulations and contains the strategic steps in the National Action Plan for controlling and eliminating the use of mercury. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP, khususnya yang terkait dengan tambang batubara dan melakukan evaluasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor tambang batubara untuk mendukung Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah – Gas Rumah Kaca. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian (1) perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 dilakukan untuk menambahkan objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum dijadikan objek PNBP serta adanya perubahan tarif berupa kenaikan khususnya untuk iuran tetap (land-rent) untuk golongan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara; (2) masih banyak identitas para penambang yang kurang jelas karena belum tersedianya database yang mampu mencakup semua wilayah, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh serta masih adanya silang kepentingan di sektor tambang batubara ini.

---

This aim of the study is to explore the background of the change in Government Regulation No. 45/2003 which has been converted into a Government Regulation No. 9/2012, which regulates the type and rate of the types of Non-Tax Revenues, especially those related about coal mining and evaluation of Non-Tax Revenues policy of coal mine sector to support the the National Action Plan and the Regional Action Plan - Greenhouse Gas. Data analysis in this study use the theory of policy evaluation criteria of William N. Dunn. This study used a qualitative approach, the technique of collecting data through in-depth interviews and literature study.

The results of the study (1) the changes in Government Regulation No. 45/2003 made to add objects tax state revenue (non-tax revenues) that have not made the object of Non-Tax Revenues as well as a change in the form of fare hikes, especially for fixed fees (land-rent) for the class of Mining Permit ( IUP ) Coal, (2) the identity of the miners still much less clear because of the unavailability of the database that is able to cover all areas, particularly in the province of East Kalimantan as a whole as well as the persistence of cross- interests in the coal mining sector."

"Riset operasi ini bertujuan untuk mengetahui rencana aksi strategi di unit rawat inap RSUD Kabupatcn Bekasi tahun 2010. Rencana aksi strategi ini mempakan penjabaran dari Renstra ( Rencana Strategi ) Rumah Sakil Urmum Daerah tahun 2007- 2012 yang telah ada saat ini. Penelitian yang digunakan dengan desain operations research dengan orientasi ke depan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penama, penyusunan rcncan strategi unit berdasarkan kebutuhan yang ada di dalam unit rawat inap dengan berpedoman pada rencana strategis yang ada di Rumah Sakit dimana akan dijadikan bahan pertimbangan manajemen untuk menjadikan unit kerja di masing-masing lini dalam hal ini unit rawat inap. Kedua, rencana implementasi atau rencana aksi yang telah dibuat ini merupakan alat bantu monitor terhadap kinerja pada unit rawat inap RSUD Kabupaten Bckasi tahun 2010-2012 yang seyogyananya dapat konsisten dilaksanakan untulc mendukung rencana strategi Rumah Sakit. Ketiga, hasil dan pela.ksa.naan rencana aksi dapat dilakukan evaluasi melalui monitoring sistem akuntabilitas terhadap performa unit rawat inap.

---

Operations research was aimed to identify the strategy action plan on the inpatient unit of Bekasi District General Hospital in 2010. This strategy action plan is a translation ofthe Strategic Plan (Strategic Plan) District General Hospital in 2007-2012 that have been there today. The study design used by operations research with future orientation shows the results. Therefore we can conclude that first, the preparation of the plan strategy based on the needs of existing units within the inpatient unit based on the existing strategic plan at the hospital where the materials will be considered by management to advance the work units in each line in this ease the inpatient unit. Second, implementation plan or action plan which has made this a tool monitors the performance of hospitals on inpatient units Bekasi seyogyananya year 20l0-2012 which can be consistently implemented to support the strategic plans of the Hospital. Third, the results of the implementation of action plans can be evaluated through the monitoring system of accountability for the peribrmance of inpatient units."

"For nearly two decades, the Public Library Association?s Results Series has been the definitive resource for practical everyday management. This latest addition to the series offers:*Tips to help determine which activities effectively support goals and objectives*Fourteen easy to follow tasks, presented in orderThe tools needed for staff to prepare and effectively communicate change*All the necessary tools for reviewing current and potential library activities"

"This book will help you to not only answer this question, but also prove your findings. Walking you through the process of assessing if and how well students and library users are learning from educational resources, two expert academic library experts team up to provide An Action Plan for Outcomes Assessment in Your Library. This comprehensive plan, the first of its kind and specifically for librarians, provides data collection tools for measuring both learning and research outcomes that link outcomes to user satisfaction. After all, it is the users who will benefit from learning, and so their experiences are integral to the way libraries measure their services and performance."