Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mnengetahui apakah FTA adalah kebijakan yang efektif untuk meningkatkan perdagangan bilateral Indonesia dengan Australia, untuk im, penelitian ini menggunakan Trade Intensity Index dan analisis qualitative terhadap jasa-jasa perdagangannya sebagai metodenya. Disamping itu, untuk memformulasikan “request-offer” yang terkait dengan agreement tersebut, penelitian ini menggunakan Trade Indicative Potential. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa FTA Indonesia-Australia tidak layak untuk diterapkan berdasarkan pada fakta bahwa; (I) jasa-jasa yang menunjang pcrdagangan Indonesia masih buruk dan, (2) intensitas perdagangan Indonesia- Australia sudah tinggi. Walaupun 'Trade Intensity Index menunjukkan tren penurunan. Selanjutnya, apabila diasumsikan bahwa masalah terkait dengan jasa perdagangan yang buruk telah menjadi lebih baik, tetapi intensitas perdagangan kedua negara (Indonesia- dan Australia) menurun dan menjadi rendah, make FTA dapat dijadikan kebijakan yang efektif. Terkait dengan hal ini, terdapat tiga produk yang dapat di minta oleh Indonesia agar Australia membuka hambatannya, yaitu; furniture, udang, dan tekstil. Sementara, produk yang diminta oleh Australia agar Indonesia membuka hambatannya adalah produk konsumsi harian dan pertanien. Sebagai rekomendasi, perbaikan sarana jasa perdagangan intemasional (ketersedian informasi, sektor keuangan yang terpercaya, dan ketersediaan pelabuhan intemasional) adalah strategi terbaik yang harus ditempuh untuk meningkatkan perdagangan bilateral Indonesia dan Australia.

---

This research try to answer the question does trade agreement effective to raise Indonesia-Australia bilateral trade. In order to answer the question, the objectives of the thesis are; (l) to explore feasibility of FTA between Indonesia and Australia, it uses Trade Intensity Index and qualitative analysis on trade services as the methodology, and, (2) to formulate request-offer products regard to the agreement, it uses Trade Indicative Potential.

As result, FTA Indonesia-Australia is not feasible to be implemented regard to lack of trade services and the intensity is already high. However, even the intensity is higher means there is no other potency that could be reap, but the trend is decline.

Furthermore, if it is assumed that those problems (lack of trade services) are already better but the trade intensity is being lower; FTA could be the right strategy. Regard to that condition, there are three kinds of product that could be requested by Indonesia, they are: furniture, shrimp, and textile. However, Australia could be requested Indonesia dairy products and agriculture to be open.

As recommendation, the irnfxovement of Indonesia trade services (the availability of information, the better financial sector, and the availability of International port) is the best strategy that should be done to raise Indonesia-Australia bilateral trade."

"Tulisan ini membahas mengenai perkembangan gagasan proteksionisme di AS dari waktu ke waktu. Literatur-literatur yang ada akan dikelompokkan menggunakan metode kronologi ke dalam tiga periode berbeda, yaitu initial period, interwar period dan liberalization period with protectionism disjuncture. Dari perkembangan gagasan proteksionisme di dalam periode-periode tersebut, terlihat bahwa gagasan proteksionisme selalu hadir di AS, bahkan ketika AS menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan. Kemunculan proteksionisme tersebut juga selalu dilatarbelakangi oleh peristiwa- peristiwa besar, baik yang terjadi di dalam AS itu sendiri maupun dunia. Penulis melihat adanya preseden historis dari berlakunya proteksionisme di AS yakni wacana proteksionisme akan muncul ketika AS merasa memiliki tantangan eksternal yang dapat mengganggu kondisi dalam negeri AS. Pengelompokkan tersebut juga memperlihatkan tema-tema yang muncul di dalam pembahasan mengenai proteksionis yang memiliki kaitan erat dengan institusi, ide, kebijakan keamanan, dan kebijakan luar negeri AS. Tradisi populis AS turut berkontribusi dalam mendorong tindakan-tindakan proteksionis. Berdasarkan hal tersebut, proteksionisme menjadi gagasan yang dapat dianalisis dari berbagai faktor, mulai dari ekonomi, politik, keamanan, hingga ideologis. Akhirnya, ditemukan beberapa kesenjangan literatur yakni pertama, masih kurang dibahasnya aspek ide dan legal di dalam kajian mengenai proteksionisme dan kedua, masih belum ada literatur mengenai langkah-langkah untuk memitigasi proteksionisme selain dari sudut pandang perdagangan bebas.

---

This paper discusses the development of protectionism idea from time to time. The literatures are classified using chronology method into three different periods, namely the initial period, interwar period and liberalization period with protectionism disjuncture. From the development of the idea of protectionism within those periods, it appears that the idea of protectionism is always present in the US, even when the US implements trade liberalization policies. The emergence of protectionism is motivated by major events, both within the US and the world. The author also sees a historical precedent regarding the emergence of protectionism in the US. Protectionist discourse also arises when US feels an external challenge that can disrupt domestic conditions in the US. The classifications also show some themes that emerge in the discussions on protectionism that are closely related to US institutions, ideas, security policies, and foreign policy. US populist tradition contributes to the promotion of protectionist measures taken by the government. Protectionism is not just a notion that can be analyzed from international political economy, but other factors, such as ideology, also matter to sustain the protectionism idea. By using contextual perspectives over time, this paper is expected to show how protectionism evolved as well as its relation to other aspects of international relations. Based on that, protectionism becomes an idea that can be analyzed from various factors, ranging from economic, political, security, to ideological. Finally, there are some literature gaps that can be found, which are firstly the lack of discussion about ideas and laws in the study of protectionism, and secondly, there is still no literature on measures to mitigate protectionism other than free trade."

"Donald Trump was elected into US presidential office in November 2016 and his protective approach on international economics blatantly differs with actions taken by politicians before him. Those policies and sentiments are always expressed via his twitter account and received various responses from citizens and governments alike. This research aimed to find out if the US diplomatic hostility towards its partners on social media will have a direct impact on their bilateral trade flows because of diplomatic retaliation. Using monthly import and export data between the US and 10 major trading partners from June 2015 until March 2018, their respective Economic Policy Uncertainty EPU Index, and tweets analysed with VADER sentiment analysis, we estimate an ARDL model of Trump rsquo s twitter sentiments and its effect on trade. We found out that tweets and trade are not causally linked, yet in most cases they are cointegrated in the short and long run. Through ARDL, we can infer that tweets took around 4 months to take effect and they are only significant in several countries.

---

Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat di bulan November 2016 dan kebijakannya yang protektif sangat berbeda dengan politisi-politisi sebelumnya. Kebijakan dan opini Trump selalu diutarakan melalui akun Twitternya dan mendapat berbagai tanggapan baik dari masyarakat maupun negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apabila ketegangan diplomatis akibat perilakunya di media social akan memiliki efek langsung pada perdagangan bilateral sebagai konsekuensi dari balasan diplomatic. Dengan menggunakan data bulanan impor dan ekspor antara AS dan 10 partner dagang dari Juni 2015 sampai Maret 2018, data Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi EPU dari negara-negara tersebut dan twitnya yang dianalisa dengan metode analisa sentiment VADER, kami mengestimasi model ARDL untuk nilai sentiment twit Trump dan efeknya pada perdagangan. Melalui ARDL, ditemukan bahwa twit membutuhkan sekitar 4 bulan untuk memengaruhi arus perdagangan dan bahwa twit merupakan variabel yang signifikan hanya untuk beberapa negara tertentu."

"ABSTRAKWTO berhasil untuk membentuk Committee on Regional Trade Agreement CRTA pada Februari 1996. Fungsi dari CRTA adalah untuk meninjau semua perjanjian perdagangan regional yang didaftarkan ke WTO dan mempertimbangkan implikasi dari perjanjian perdagangan regional terhadap sistem perdagangan multilateral dan antara perjanjian itu satu sama lain. Namun CRTA tidak memiliki kewenangan yang kuat. Komite ini hanya memiliki fungsi administratif dan studi kelayakan tanpa bisa memberi keputusan yang mengikat. Usulan untuk memperkuat fungsi dari CRTA coba di bawa dalam perundingan Putaran Doha tahun 2001 yang kemudian gagal untuk mencapai kesepakatan. Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai peranan dari Committee on Regional Trade Agreement WTO dalam kaitannya dengan pengawasan RTA dan juga bagaimana sejauh ini kepatuhan anggota-anggota WTO dalam melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan mengenai persyaratan pembentukan RTA tersebut.

---

ABSTRACTThe WTO succeeded in establishing a Committee on Regional Trade Agreement CRTA in February 1996. The function of CRTA is to review all regional trade agreements registered with the WTO and to consider the implications of regional trade agreements on the multilateral trading system and between agreements to each other. However CRTA has no strong authority. This committee only has administrative functions and feasibility studies without being able to make binding decisions. The proposal to strengthen the function of the CRTA was brought to the Doha Round of 2001 negotiations which then failed to reach agreement. This study examines in depth the role of the Committee on Regional Trade Agreement of the WTO in relation to RTA surveillance as well as how so far the compliance of WTO members in implementing the established provisions on the requirements for the establishment of the RTA."

"Tesis ini membahas tentang Pengaturan ketentuan persaingan didalam Regional Trade Agreements yang dilatarbelakangi oleh eksistensi praktik anti persaingan lintas negara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah memicu terjadinya praktik anti persaingan lintas negara dan oleh karena itu pengaturan persaingan di dalam Regional Trade Agreements merupakan jalan keluar yang tepat dalam membendung terjadinya distorsi terhadap pasar global. Dari adanya ketentuan persaingan ini , penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa: Pertama, Kebijakan Perdagangan dan Kebijakan Persaingan merupakan komplementer satu sama lain, Kedua, memasukkan ketentuan persaingan di dalam Regional Trade Agreements untuk memastikan bahwa manfaat yang diharapkan dari liberalisasi perdagangan tidak dirusak oleh praktik anti kompetitif, dan Ketiga, Soft harmonisation dan Soft Law merupakan pendekatan yang paling sesuai dengan negara berkembang dalam menerapkan pengaturan persaingan.

---

This thesis discusses the arrangement of competition provisions in Regional Trade Agreements which is motivated by the existence of anti-competitive practices across countries. This research is normative juridical research by using secondary data. The results of this study indicate that globalization and trade liberalization have triggered anti-competitive practices across countries and therefore the regulation of competition within the Regional Trade Agreements is an appropriate way to stem the occurrence of distortions to global markets. From this competition stipulation, the study concludes that: First, the Trade Policy and Competition Policy are complementary to one another; Secondly, Incorporating competition provisions within the Regional Trade Agreements is to ensure that the expected benefits of trade liberalization are not undermined by anti-competitive practices, And Third, Soft harmonization and Soft Law are the most appropriate approaches to developing countries in applying competition arrangements."