Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas konflik identitas antara NU dan Muhammadiyah serta strategi eksistensi masing-masing kelompok dalam novel Kambing dan Hujan 2015 karya Mahfud Ikhwan. Dengan pendekatan struktural, ditemukan bahwa konflik dan strategi eksistensi adalah unsur dominan dalam struktur naratif teks. Hasil analisis menunjukkan perbedaan pandangan keagamaan dan karakter fanatik menjadi penyebab konflik. Berbagai bentuk konflik dan strategi eksistensi yang kemudian dilakukan kedua pihak melibatkan kepemilikan dan konstelasi kapital dalam pertarungan arena. Kapital budaya yang dimiliki kelompok Muhammadiyah menjadi alat utama eksistensi dan negosiasi menembus dominasi kelompok NU yang lebih memiliki kapital simbolik dan sosial yang dihasilkan dari kekuasaan dan otoritas yang dimiliki. Analisis struktur naratif juga memberikan temuan bahwa unsur-unsur NU dan Muhammadiyah hadir di dalam teks dengan seimbang dan proporsional. Hal ini disimpulkan sebagai ketidakberpihakan teks pada satu ideologi tertentu. Akhir cerita berupa pernikahan dari tokoh utama yang berasal dari dua ideologi berbeda NU dan Muhammadiyah menjadi metafora penyatuan kedua kelompok tersebut yang bersedia hidup bersandingan dan berbaur.

---

ABSTRACTThis research discusses about conflicts and strategies used by NU and Muhammadiyah in striving for their existence in Mahfud Ikhwan rsquo s Kambing dan Hujan 2015 . Using structural approach, it is found that conflicts and strategies in striving for existence are dominant story element in the narrative text structure. The analysis shows that the difference in religious thoughts and sense of fanaticism has become factors to conflicts. The conflicts and strategies used has involved the distribution of different kinds of capital. Muhammadiyah rsquo s cultural capital become the main resource and negotiation tool to penetrate the domination of NU in which valued the symbolic and social capital. The analysis also shows that the elements of NU and Muhammadiyah in the text are presented fairly and proportionally in which indicates the independence of text between two opposite ideologies. The marriage between two different character of NU and Muhammadiyah in the ending of the story become a metaphor of unity or integration. "

"ABSTRAKNahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua Ormas yang memiliki dan mengelola lembaga pendidikannya masing-masing di Indonesia memperjuangkan kepentingannya masing-masing terlibat dalam konflik kepentingan implementasi Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah. NU sebagai kelompok yang menolak aturan lima hari sekolah menganggap aturan tersebut berpotensi menggerus eksistensi Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan yang dikelola NU. Sementara Muhammadiyah menyetujui aturan yang dikeluarkan oleh Mendikbud Muhadjir yang juga merupakan kader terbaik Muhammadiyah. Selain itu, kebijakan lima hari sekolah telah lama diterapkan disekolah-sekolah Muhammadiyah. Tesis dengan metode penelitian kualitatif ini berupaya menganalisis bagaimana konflik kepentingan terjadi di antara kedua kelompok penekan ini dan bagaimana keduanya memperjuangkan kepentingan masing-masing hingga lahir Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.Penelitian ini menemukan bahwa konflik kepentingan yang terjadi diakibatkan oleh adanya ideologi penyelenggaraan pendidikan yang berbeda antara NU dan Muhammadiyah serta ancaman kebijakan bagi NU. Pada akhirnya, NU menjadi kelompok yang memiliki kekuatan lobbying paling besar sehingga memengaruhi pembuat kebijakan untuk melahirkan Perpres 87/2017 yang banyak mengakomodasi kepentingan NU. Hal ini sekaligus mengonfirmasi teori grup Earl Latham. Penelitian ini juga menemukan bahwa isu sentimen terkait erat juga dengan polemik ini mengiringi konflik realistis berupa perebutan aturan hari sekolah. Hal ini juga mengonfirmasi pandangan Lewis A. Coser terkait teori konflik kelompok.

---

ABSTRACTNahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah as the two CSOs owning and managing their respective educational institutions in Indonesia are fighting for their respective interests involved in the conflicts of interest in the implementation of Permendikbud 23/2017 on School Day. NU as a group that reject the rule of five school days consider the rule has the potential to erode the existence of Madrasah Diniyah as an educational institution managedby NU. While Muhammadiyah approved the rules issued by Mendikbud Muhadjir who is also the best cadre of Muhammadiyah. In addition, the five-day school policy has been implemented in Muhammadiyah schools before the Permendikbud issued. This qualitative research analyzes how the conflict of interest takes place between these two pressere groups and how the two struggle for their respective interests until the birth of Presidential Decree87/2017 on Strengthening Character Education.This study found that the conflict of interest that occurred due to the differentideology of education between NU and Muhammadiyah and also the threat of policy for NU. In the end, NU became the group with the greatest lobbying power that influenced policy makers to issue the Presidential Regulation 87/2017 which accommodated NU's interests. This study confirms Earl Latham group theory. This study also found that the issue of sentiment is closely related to this polemic accompanying realistic conflict in the form of school day rule. This also confirms Lewis A. Coser's view of the theory of group conflict."

"Proyek akhir ini menjelaskan upaya Muhammadiyah dalam menormalisasi kehidupan masyarakat Tamansari Yogyakarta pasca peristiwa G30S/PKI tahun 1965-1980. Muhammadiyah telah melakukan perubahan sosial bagi masyarakat Tamansari yang pernah berafiliasi dengan PKI. Muhammadiyah melakukan normalisasi agar peristiwa G30S/PKI 1965 tidak akan terulang kembali. Re-Islamisasi adalah salah satu media normalisasi Muhammadiyah yang dilakukan untuk menormalisasi masyarakat di Tamansari. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini yaitu, mengapa Muhammadiyah menormalisasi kehidupan masyarakat Tamansari Eks- PKI. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis antara lain, (1) menentukan topik/ tema, heuristik (pencarian sumber), (2) kritik (kritik atau verifikasi data), (3) interpretasi (kemampuan menafsirkan sejarah yang berlandaskan teknik accepted history), (4) historiografi (rekonstruksi/ penulisan sejarah). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber primer dan sekunder yang termuat dalam arsip, jurnal, wawancara, majalah dan buku. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Muhammadiyah menginginkan perubahan politik dengan cara membentuk agency yang berfungsi merubah struktur sosial masyarakat PKI di Tamansari. Perubahan struktur itu dilakukan melalui tiga cara antara lain: (1) melakukan Re-Islamisasi, (2) Penggunaan dakwah humanis, (3) Pembangunan Masjid Soko Tunggal sebagai sarana ibadah umat Islam di Tamansari.

---

This final project describes Muhammadiyah's efforts to normalize PKI members after the G30S/PKI in Tamansari Yogyakarta 1965-1980. Muhammadiyah has made significant changes to the lives of former PKI who were repatriated around 1970. Muhammadiyah carried out normalization so that the 1965 G30S/PKI incident would not be repeated. ReIslamization is one of the normalization media for Muhammadiyah that was carried out on the former PKI in Tamansari. The problem raised from this research is why Muhammadiyah normalizes the former PKI in Tamansari Yogyakarta. This study uses critical historical methods, among others, (1) determining the topic/theme, heuristics (search for sources), (2) criticism (criticism or data leveraging), (3) interpretation (the ability to analyze history based on accepted techniques), (4) historiography (reconstruct tion /history writing). The sources used in this study are primary and secondary sources contained in books, journals, interviews, magazines and archives. The conclusion of this study is that Muhammadiyah wants political change by creating an agency that works to change the social structure of the former PKI in Tamansari. The changes were carried out in the following three ways: : (1) carry out re-Islamization, (2) use humanist da'wah (3) construction of the Soko Tunggal Mosque as a means of worship for Muslims in Tamansari.

"

"Sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah mempunyai peran dalam gerakan antikorupsi di Indonesia. Sejak transisi reformasi 1998 sampai saat ini, Muhammadiyah telah melakukan banyak agenda dalam memperkuat gerakan antikorupsi termasuk melalui berbagai diskusi, seminar, penelitian, dan kampanye melalui talkshow radio dan televisi. Pada tahun 2006, Muhammadiyah juga mengeluarkan sebuah fatwa tarjih yang bernama Fikih Antikorupsi. Keterlibatan Muhammadiyah dalam gerakan antikorupsi kemudian digerakkan oleh Pemuda Muhammadiyah dengan program Madrasah Antikorupsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Muhammadiyah melakukan konstruksi legitimasi dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan teori Institusionalisme Organisasional (IO) untuk melihat bagaimana konstruksi legitimasi secara internal dan eksternal (field). Secara internal, teori IO memberi kerangka legitimasi yang dikonstruksi berdasarkan pada tiga aspek, yakni kultural organisasi, struktur sosial organisasi, dan relasi kuasa di dalam organisasi. Sementara di arena keberadaan, pendekatan IO menekankan penyebaran institusi. Penelitian ini memperlihatkan bahwa secara internal, konstruksi legitimasi Muhammadiyah sangat didukung oleh faktor kultural organisasi (nilai, norma, dan aturan/tradisi), dan struktur sosial organisasi Muhammadiyah (otoritas, endorsement, propriety dan routines). Sementara di sisi relasi kuasa, terdapat pertarungan kepentingan antara kelompok progressif yang memperjuangkan gerakan antikorupsi dengan kelompok status quo dan kelompok politik yang cenderung resisten dengan gerakan antikorupsi Muhammadiyah. Sementara di arena keberadaan (field), melahirkan tiga tipologi aliansi gerakan antikorupsi, yakni aliansi strategis, aliansi programatif, dan aliansi taktis. Proses penyebaran institusi yang dilakukan Muhammadiyah cenderung melalui pendekatan mimetik dan normatif, yang menghasilkan dua pola, yakni isomorphisme dan polimorphisme.

---

As an organization, Muhammadiyah has a role in the anti-corruption movement in Indonesia. Since the democratic transition of the 1998, Muhammadiyah has carried out many agendas in strengthening the anti-corruption movement, including through discussions, seminars, research, and campaign through radio and television talk shows. In 2006, Muhammadiyah also issued a fatwa that called Fikih of Anticorruption. So far, Muhammadiyah involvement in the anticorruption movement is implemented by Pemuda Muhammadiyah with its anticorruption program.

This study aims to analys how Muhammadiyah develops the construction of legitimacy in the process of corruption eradicating in Indonesia. This research uses the qualitative methodology. To understand how the construction of legitimacy both internally and externally (field), the study uses the theory of Institutionalism Organizational (IO). Internally, IO provides a framework of legitimacy, constructed based on three aspects: the cultural of organization, social structure of the organization, and power relations within the organization. While in the field, IO emphasizes the spread and control of the institution.

This result of the study shows that internally, the construction of the legitimacy of Muhammadiyah is strongly supported by the cultural of organization factors (values, norms, and rules/traditions), and the social structure of the organization (authority, endorsement, propriety and routines). Meanwhile, the power relation within Muhammadiyah, there is a conflict of interests between "progressive groups" fighting for anti-corruption with the "status quo and the political groups" that tend to be resistant to the anti-corruption movement. In the field, there are three typologies of the anti-corruption alliance: the strategic alliance, the programatif alliance, and tactical alliances. The process of institutional control and spread of Muhammadiyah tend to go through mimetic and normative approach, which resulted in two patterns: isomorphism and polimorphism."