Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam sejarah politik di Indonesia, Oei Tjoe Tat tercatat sebagai kelompok "integrasionis", yang memiliki konsep kebangsaan Indonesia non-rasial. Kegiatan politiknya bermula di kalangan peranakan Tionghoa yang ditandai dengan keterlibatan dirinya dalam berbagai organisasi peranakan. Sebutlah misalnya, Sin Ming Hui, Partai Politik Tionghoa (PPT), Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI), dan Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI). Pada permulaan demokrasi terpimpin (1959), Oei Tjoe Tat bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo). Sejak saat ini kegiatan politik Oei Tjoe Tat meluas dan mulai meninggalkan politik etnis. Kegiatannya tidak saja lagi untuk kalangan peranakan Tionghoa, tetapi sudah pada persoalan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dan karenanya Oei Tjoe Tat pantas mendapat respek Presiden, sehingga diangkat sebagai Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora {1965-1966). Tampilnya Del Tjoe Tat dalam jajaran elite politik Indonesia tentu saja punya keunikan tersendiri. ia bukanlah seorang yang dikenal sebagai politikus sebagaimana peranakan lainnya (Siauw Giok Tjhan, Thio Thiam Tjong, Tan Po Goan, dan lain-lain). Kegiatannya justru lebih banyak dalam bidang sosial kemasyarakatan, tetapi rupanya Presiden punya pertimbangan khusus. Oei Tjoe Tat dinilai telah mengindonesia dan aktif menyumbang demi perjalanan revolusi (baca kepentingan pemerintah Soekarno). Perilaku politiknya di Konstituante yang pro pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945 adalah contohnya. Kemudian setelah terjadi peristiwa kerusuhan Mei 1963, Oei Tjoe Tat termasuk orang yang bersuara keras menentang kontra revolusi. Di samping itu, faktor pendidikan kesarjanaan hukumnya turut memperkuat pilihan Presiden. Keteguhan pendirian dan konsisten dengan sikap membuat Presiden mempercayainya, bahkan O.G. Roeder menyebut Oei Tjoe Tat sebagai "fellow traveller Soekarno". Dari sini pula Oei Tjoe Tat dipercaya mengemban tugas-tugas kenegaraan yang bersifat rahasia (peka). Meskipun demikian, Oei Tjoe Tat tidaklah luput dari berbagai persoalan rumit, baik politis atau pun sosial. Apa yang popular dengan masalah Tionghoa adalah salah satu yang harus dicarikan pemecahannya oleh Oei Tjoe Tat. Oei ditugaskan dalam bidang hubungan masyarakat, imigrasi, kewarganegaraan, lembaga tinggi negara, kebijakan dalam negeri dan keamanan. Adakalanya Oei Tjoe Tat terpaksa mengorbankan prinsip dasarnya sebagai pejuang hak azasi manusia, demi kepentingan politik pemerintah yang mengangkatnya. Apakah hal ini disebabkan oleh kesadaran sebagai minoritas yang cendrung selalu mendukung pemerintah yang berkuasa, atau karena memang seorang menteri harus seperti itu (sudah menjadi tugas) ? Belum lagi berbagai tindakan politis yang tidak selalu nenghargai hak azasi dan menjurus diskriminasi. Kesemua itu membawa diri Oei Tjoe Tat dalam posisi yang penuh dilema. Dalam tesis ini akan dicoba menggambarkan perkembangan sikap politik Oei Tjoe Tat pada khususnya, dan politik peranakan Tionghoa pada umumnya, dari awal keterlibatannya dalam organisasi peranakan tahun 1946 sampai Oei Tjoe Tat ditahan pada tahun 1966 karena dituduh "subversi". Selama periode tersebut dapat diperoleh gambaran tentang masalah-masalah atau aspek-aspek tertentu dari masyarakat Tionghoa Indonesia di pentas politik Indonesia melalui kisah kehidupan seorang peranakannya (Oei Tjoe Tat). "

"Buku ini berisi pidato kuliah kehormatan Presiden Soekarno di perguruan Tinggi Agama Islam-Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 September 1952. Isi kuliah tersebut membahas tentang bangsa Indonesia yang berada di abad ke-20 harus siap menghadapi bangsa lain, khususnya bangsa yang beragama Islam. Abad ke-20 adalah suatu abad pelaksanaan ideologi atau ikhtiar pelaksanaan ideologi. Ada pelaksanaanideologi fasis atau nasionalisme sosialisme atau naziisme ..."

"Hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden secara formal teah digariskan di dalam UUD 1945, di mana dalam menjaIankan tugas dan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Dan bila Presiden berhalangan, maka WakiI Presidenlah yang mewakilinya. Sedangkan bila Presiden berhalangan "tetap", maka Wakil Presiden lah yang menggantikannya sampai habis masa jabatan Presiden. Jelas bahwa UUD 1945 tidak mengatur dan menentukan pembagian tugas antara Presiden dengan Wakil Presiden. OIeh karena itu calon wakil Presiden yang dipilih oleh MPR akan ditentukan, setelah mendapat "isyarat" dari Preesiden terpilih, bahwa Presiden terpilih dapat menjalankan kerjasama dengan calon Wakil Presiden tersebut. dengan demikian setelah mereka terpilih untuk menjaIankan tugas-tugasnya, maka diantara mereka akan mengadakan pembicaraan untuk mengatur pembagian tugas di antara mereka. Penelitian ini ingin mengkaji pola hubungan Presiden dan wakil Presiden. Tujuan dari penelitian ini adalah mntuk memperoleh informasi tentang kondisi positif dan kondisi negative yang menjadi dasar dari terbentuknya pola hubungan dwitunggal Soekarno-Hatta. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan dwitunggal antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dapat dijadikan sebagai acuan, atau tipe dari pola hubungan yang ideal antara Presiden, baik untuk sekarang maupun untuk waktu yang akan datang. Pengertian ideal di sini tidak harus diartikan pola dwitunggal nentinya haruslah persis sama dengan pola dwitunggal Soekarno-Hatta. Artinya, bisa saja dimodifikasikan, namun yang penting prinsip-prinsip utama dari pola hubungan dwitunggal tersebut tetap dipertahankan. Dalam hubungan ini kedua tokoh masingmasing memiliki kesadaran yang timggi bahwa mereka masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kedua tokoh ini pun mempunyai kepentingan untuk saling melengkapi dan mengisi kelemahan dan kekurangan masing-masing pihak dendan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pihak."

"Buku ini antara lain berisi: 1. Pidato penyambutan Pd. Presiden Ir. H. Djuanda di lapangan terbang Kemayoran tanggal 2 Juli 1961 ; 2. Pidato Presiden Soekarno di lapangan terbang Kemayoran tanggal 2 Juli 1961 ; 3. Pidato Pd. Presiden Ir. H. Djuanda pada upacara timbang terima jabatan presiden kepada Presiden Ir. H. Sukarno tanggal 3 Juli 1961 ; 4. Amanat Presiden Sukarno pada upacara timbang terima jabatan presiden dari Pd. Presiden Ir. H. Djuanda tanggal 3 Juli 1961 ..."