Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis mengenai perbedaan batasan kewenangan pengampuan di Indonesia dan California yang merupakan negara bagian Amerika Serikat berdasarkan peraturan formil masing-masing. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulis menguraikan dan menganalisis ketentuan umum pengampuan di Indonesia, batasan kewenangan pengampuan di Indonesia juga California, dan analisis putusan pengadilan dan kasus terkait pembatasan kewenangan pengampuan tersebut. Analisis putusan pengadilan di Indonesia yang dilakukan adalah berdasarkan Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PN Dps sedangkan di California menggunakan kasus dalam Pemberitahuan Penghapusan Tindakan Dalam Perkara Pengadilan Tinggi Negara Bagian Los Angeles Nomor Perkara BP 108870. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya batasan kewenangan pengampuan yang telah diatur secara komprehensif di California dengan melihat seberapa jauh ketidakcakapan seseorang. Batasan kewenangan tersebut adalah konservatori umum, konservatori terbatas, dan konservatori Lanterman-Petris-Short (LPS). Sementara di Indonesia, secara formil belum terdapat peraturan terkait batasan kewenangan pengampuan tersebut. Adapun pengampuan masih dilihat sebagai opsi utama untuk mewakili individu yang tidak cakap di Indonesia sedangkan di California terdapat beberapa opsi yang lebih tidak membatasi. Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang dilakukan disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk menambahkan batasan kewenangan pengampuan dalam peraturan formil di Indonesia.

---

This research analyzes the differences in the limits of guardianship authority in Indonesia and California, a state in the United States, based on their respective formal regulations. Doctrinal research methods structure this study. The author outlines and analyzes the general provisions of guardianship in Indonesia, the limits of guardianship authority in both Indonesia and California, and examines court decisions and cases related to these limitations. The analysis of court decisions in Indonesia is based on Decision Number 480/Pdt.P/2020/PN Dps, while in California, it uses the case within the Notice of Removal of Action in Los Angeles County Superior Court Case Number BP 108870. The results of this research indicate that California has comprehensively regulated the limits of guardianship authority by considering the extent of a person's incapacity. These limits include general conservatorship, limited conservatorship, and Lanterman-Petris-Short (LPS) conservatorship. Meanwhile, in Indonesia, there are no formal regulations related to the limits of guardianship authority. Guardianship is still seen as the primary option for representing individuals who are incapacitated in Indonesia, whereas in California, there are several less restrictive options. Therefore, based on the analysis conducted, it is recommended that the Indonesian government add limits on guardianship authority within formal regulations in Indonesia."

"Tesis ini membahas pengaruh krisis ekonomi Amerika Serikat terhadap nilai ekspor non migas Indonesia ke Amerika Serikat pada tiga sektor yaitu sektor pertanian, industri, dan pertambangan. Penelitian ini menggunakan regresi sebagai alat utama dalam estimasi model ekspor non migas Indonesia. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi parameter model adalah pendekatan data panel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PDB Amerika Serikat, nilai tukar riil Rupiah terhadap USD dan krisis ekonomi di Amerika Serikat berpengaruh signifikan terhadap ekspor non migas. Terdapat komoditas pada sektor pertanian, industri, dan pertambangan tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis.

---

This thesis discusses the effect of the U.S. economic crisis on Indonesian non oil exports to the United States in three sectors, namely agriculture, industry, and mining. The study uses regression as a major tool in the estimation model of Indonesian non oil exports. The approach used to estimate the parameters of the model is a panel data approach.

The research concludes that the real Gross Domestic Product, real exchange rate of Rupiah against U.S. dollar and the U.S. economic crisis are significant to the Indonesian non oil exports to the United States. US economic crisis seems not significant to some commodities in every sectors being analyzed."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia khususnya dalam pembentukan peraturan daerah sejak era orde baru sampai dengan era reformasi serta analisis pengaturan terkait dengan pelaksanaan pembentukan peraturan daerah di Indonesia. Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah saat ini seringkali ditemukan berbagai macam permasalahan selain banyaknya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang ada belum mendukung mekanisme pembentukan peraturan daerah yang baik serta lemahnya hubungan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM dalam pembentukan peraturan daerah. Tujuan penelitian ini adalah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut kesatuan sistem hukum maka dalam pembentukan peraturan daerah harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan dalam pengumpulan data, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam pembentukan peraturan daerah harus mengedepankan prinsip Negara Kesatuan yang berdasarkan pada asas-asas yang berlaku dan peraturan perundang-undangan diatasnya serta berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Simpulan dari penelitian ini adalah memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada khususnya terkait dengan pengaturan pembentukan peraturan daerah dan membangun hubungan koordinasi antara instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM dengan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah.Kata kunci :Pembentukan, Peraturan Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal politics of local governance in Indonesia, especially in the formation of regional regulations since the new order era until the era of reform and regulatory analysis related to the implementation of the formation of local regulations in Indonesia. Implementation of the current formulation of local regulations often found a variety of problems in addition to the many local regulations that contradict the higher legislation, the existing legislation has not supported the mechanism of the establishment of good local regulations and weak coordination between local government relations with vertical agencies Ministry of Justice and Human Rights in the formation of local regulations. The purpose of this study is in the Unitary State of the Republic of Indonesia which adheres to the unity of the legal system so in the formation of local regulations must be in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. This research is normative law research by conducting library study in data collection, then the data obtained is analyzed through qualitative approach. The results of this study suggest that in the formation of local regulations should prioritize the principle of the Unitary State based on the prevailing principles and the above legislation and guided by Pancasila and the 1945 Constitution. The conclusion of this research is to improve the existing legislation especially related to the regulation of the formation of local regulation and to build coordination relationship between vertical institutions of the Ministry of Law and Human Rights with local government in the formation of local regulations.Keywords Establishment, local regulations, the unitary State of the republic of Indonesia"

"ABSTRAKTesis ini menganalisis secara normatif pelaksanaan Undang-undangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-undangNomor 40 Tahun 2002 tentang Pers dan membandingkannya dengan The SixthAmandement of United States of America sebagai dasar adanya pembatasanpeliputan di ruang sidang di Amerika Serikat. Peliputan ruang sidang yangdisiarkan secara langsung (live) merupakan fenomena baru yang makin marakterjadi di ruang sidang di Indonesia dan sedikit demi sedikit telah menyampingkankekuasaan kehakiman dalam ruang sidang. Dalam penelitian ini, teori yangdipakai adalah teori tentang negara hukum, teori tentang pers, dan teori tentangkekuasaan kehakiman. Metode analisis dengan membandingkan undang-undanglalu kemudian membandingkan tata cara peliputan di ruang sidang antaraIndonesia dan Amerika Serikat. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistemperadilan Indonesia belum mengatur secara tegas tentang tata cara peliputan diruang sidang sebagaimana halnya di Amerika Serikat padahal keduanya adalahsama-sama negara demokrasi.

---

ABSTRACTThis study analyzed the normative implementation of Law No. 48 of 2009of Judicial Power toward Law No. 40 of 2002 of the Press and comparing it toThe Sixth Amandement of the United States of America as a basis for reportingrestrictions in the courtroom in the United States. Coverage in the courtroomwhich broadcast live is a new phenomenon that is increasingly rampant in thecourtroom in Indonesia and has set aside the judicial power in the courtroom. Inthis study, the theory used is the theory of the state law, the theory of the press,and the theory of judicial power. Methods of analysis by comparing the laws andthen compare the coverage in the courtroom between Indonesia and the UnitedStates. The research proves that the Indonesian justice system has not been setexplicitly about reporting procedures in the courtroom as well as in the UnitedStates even though both are equally democratic state."

"Penelitian ini membandingkan kerangka hukum earned wage access sebagai layanan Fintech non-pinjaman di Indonesia terhadap Peraturan Senat Nevada No. 290. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian doktrinal untuk menganalisis perbandingan kerangka kepatuhan hukum earned wage access antara Indonesia dan Nevada, dan wawancara dengan penyedia layanan earned wage access di Indonesia. Earned wage access adalah sebuah layanan Fintech non-pinjaman untuk menarik gaji yang telah menjadi hak karyawan namun belum dibayarkan. Earned wage access di Indonesia belum diatur dengan peraturannya sendiri. Atas hal ini, layanan earned wage access di Indonesia hanya diberikan melalui model business-to-business. Kerangka hukum earned wage access di Indonesia bergantung pada kepatuhan hukumnya sebagai bisnis yang melakukan aktivitas sistem dan transaksi elektronik, penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, aktivitas pemrosesan data, dan pemberian jasa kepada penggunanya. Sebagai perbandingan, kerangka hukum earned wage access di Nevada bergantung pada aspek kepatuhan hukum sebagaimana diatur pada Peraturan Senat Nevada No. 290. Earned wage access merupakan layanan Fintech non-pinjaman sebagaimana penarikan gaji di muka dibatasi kurang dari gaji bulanan karyawan dan tidak adanya pengenaan bunga. Peraturan Nevada No. 290 mengatur definisi, subjek, model, struktur biaya, dan dasar earned wage access sebagai layanan Fintech non-pinjaman yang dapat diperhatikan oleh regulator di Indonesia dalam mengatur earned wage access. Untuk memastikan pelayanan yang adil dan aman, layanan earned wage access di Indonesia perlu dianalisis terhadap mekanisme regulatory sandbox Inovasi Keuangan Digital dan/atau Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan diatur sebagai layanan Fintech non-pinjamannya sendiri sesuai dengan elemen-elemen yang unik terhadap layanan earned wage access.

---

This research compared the regulatory framework of earned wage access as a non-lending Fintech service in Indonesia to Nevada Senate Bill No. 290. This research was done with the doctrinal research approach to analyze the comparison of the regulatory compliance aspects of earned wage access between Indonesia and Nevada, and interviews with earned wage access providers in Indonesia. Earned wage access is a non-lending Fintech service to deliver earned yet unpaid income to employees. Earned wage access is currently unregulated as its own non-lending Fintech service in Indonesia despite the emergence of earned wage access providers. Due to this, provision of earned wage access in Indonesia is limited to the business-to-business model. The regulatory framework of earned wage access in Indonesia relies on its regulatory compliance as a business conducting electronic transaction and systems activity, electronic system operator in the private sector, data processing activity, and provision of services to its users. In comparison, the regulatory framework of earned wage access in Nevada relies on the regulatory compliance aspects stipulated in Nevada Senate Bill No. 290. Earned wage access shall be deemed as a non-lending Fintech service as it restricts the amount of advance wages employees may withdraw to less than their monthly wages and incur no interest. The Nevada Senate Bill No. 290 provides defining elements of earned wage access including its definition, subjects, models, fee structures, and grounds for its status as a non-lending Fintech service which Indonesian regulators may refer to in regulating earned wage access. To ensure a fair and safe provision, earned wage access in Indonesia needs to be analyze to the regulatory sandbox mechanism provided through the Inovasi Keuangan Digital and/or Inovasi Teknologi Sektor Keuangan and be regulated as its own non-lending Fintech service in accordance to its unique elements."

"Pengawasan telah berkembang menjadi alat utama bagi negara untuk mengontrol warganya, mencerminkan transformasi ke dalam bentuk "panoptisisme baru". Konsep "panoptisisme baru" diambil dari bentuk perkembangan dari metafora Panoptikon yang mengintegrasikan teknologi canggih pengawasan untuk memonitor dan mengontrol masyarakat, memicu transformasi menjadi negara paranoid. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep "panoptisisme baru" yang telah berevolusi dari ruang fisik ke ruang digital dari tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Cina, dan Indonesia. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengalaman AS dan Cina menggunakan teknologi pengawasan canggih untuk mendukung kontrol sosial dan keamanan nasional, hingga merefleksikannya ke Indonesia. Metodologi yang digunakan mencakup studi kepustakaan dan analisis isi, dengan fokus pada dokumen resmi oleh Amnesty International pada tahun 2024 terkait pembelian beberapa lembaga pemerintah Indonesia terhadap alat pengawasan massal canggih dari berbagai negara, seperti Israel dan Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pengalaman Amerika Serikat dan Cina terhadap penggunaan program pengawasan massal panoptisisme baru, kedua negara dapat diidentifikasi sebagai negara paranoid. Selanjutnya, refleksi kedua negara ini digunakan untuk mengkaji fenomena pembelian alat pengawasan dan kebijakan terkait pengawasan di Indonesia. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi alat pengawasan dan spyware digunakan secara ekstensif untuk mengumpulkan informasi berpotensi untuk melanggar hak asasi manusia dan menjadi kejahatan negara.

---

Surveillance has evolved into a primary tool for states to control their citizens, reflecting a transformation into a form of "new panopticism." The concept of "new panopticism" is derived from the evolution of the Panopticon metaphor, integrating advanced surveillance technology to monitor and control society, leading to a transformation into a paranoid state. This research aims to thoroughly examine the concept of "new panopticism," which has evolved from physical to digital space in three countries: the United States, China, and Indonesia. The study analyzes how the experiences of the US and China in using advanced surveillance technology to support social control and national security can be reflected in Indonesia. The methodology includes literature review and content analysis, focusing on official documents by Amnesty International in 2024 regarding the purchase of advanced mass surveillance tools by several Indonesian government agencies from various countries, such as Israel and Germany.The findings indicate that from the experiences of the United States and China with the use of new panopticism mass surveillance programs, both countries can be identified as paranoid states. Furthermore, the reflection of these two countries is used to examine the phenomenon of surveillance tool purchases and related policies in Indonesia. The results and conclusions of this study show that surveillance technology and spyware are extensively used to collect information, potentially violating human rights and constituting state crime."