Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Role of Sultan Hamengku Buwono IX, the Sultan of Yogyakarta, in the Indonesian independence struggle."

"Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah baru dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia. Kemerdekaan telah diraih, bukan berarti perjuangan telah selesai, bahkan jika lengah, kemerdekaan itu bisa hilang dan bangsa Indonesia kembali mengalami masa penjajahan. Kemerdekaan harus dipertahankan dan diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Masa awal kemerdekaan, banyak ditandai oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan cara perang atau konfrontasi, diberbagai daerah Indonesia. Hingga masa ini (1945-1949) kita kenal dengan istilah Masa Perang Kemerdekaan. Perang ini terjadi karena adanya ancaman dan serangan terhadap kedaulatan Bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh Belanda yang dibantu Sekutu (Inggris).Perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia, ternyata sering mengalami kendala terutama berkaitan dengan kondisi bangsa Indonesia sendiri. Rakyat yang tergabung dalam berbagai organisasi perjuangan, tanpa koordinasi, tidak akan kuat. Bahkan sebaliknya bisa saling melemahkan jika terjadi konflik diantara organisasi. Salah satu organisasi perjuangan yang lahir pada masa tersebut adalah Persatuan Perjuangan. Studi ini berusaha mencari jawab atas masalah mengapa organisasi ini muncul, bagaimana keorganisasian dan aktivitasnya, serta mengapa sampai bubar.Persatuan Perjuangan dapat dikategorikan sebagai organisasi (organization) yang bertujuan Aksi Massa (collective action), dalam kegiatannya berdasar Program (Interest) dan taktik (mobilization) tertentu. Aktivitas penelitian disesuaikan dengan langkah-langkah yang terdapat dalam metode sejarah. Meliputi heuristik, Wilk, hiterpretasi dan historiografi. Sumber data berupa arsip, arsip yang telah terbit, rekaman wawancara, surat kabar, majalah, artikel dan buku-buku yang relevan.Persatuan Perjuangan dideklarasikan di Surakarta pada tanggal 15 Januari 1946, mempunyai berbagai faktor pendorong. Situasi dan kondisi perjuangan yang rawan, karena kedudukan musuh semakin kuat, sementara bangsa Indonesia terpecah dalam berbagai golongan, dengan program perjuangan yang berbeda-beda. Ide persatuan untuk perjuangan, ternyata mendapat antusias dari berbagai golongan masyarakat.Pemerintah dalam perjuangannya memiliki taktik perjuangan berbeda dengan rakyat yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan, tidak tinggal diam terhadap aktivitas Persatuan Perjuangan. Perubahan susunan kabinet dan program kerja kabinet diharapkan dapat lebih menyerap aspirasi perjuangan rakyat. Usaha pemerintah untuk lebih memperlancar usaha perjuangannya dalam bidang diplomasi, dilakukan dengan cara penghancuran terhadap organisasi Persatuan Perjuangan.Persatuan Perjuangan, sebagai pusat organisasi yang mengutamakan konfrontasi dalam mempertahankan kemerdekaan, memang dapat dihancurkan. Tapi program menuntut kemerdekaan 100%, menolak diplomasi yang merugikan, terus dijalankan."

"ABSTRAKAlasan saya menulis tentang Armada Penyelundup, Angkatan Laut Republik Indonesia Menerobos Blokade Belanda Tehun 1946-1949 ini edalah : Pertama, masih kurangnya buku-buku dan penulisan-penulisan yang mengungkapkan tentang sejarah perjuangan di bidang kelautan. Hal tersebut disebabkan sulitnya mendapatkan bahan-bahan yang dapat dipakai sebagai sumber, dan juga banyak tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu sudah tiada lagi .Yang kedua, tulisan-tulisan yang membahas mengenai Armada Penyelundup yang menjadi inti dari skripsi ini, pada umumnya hanya dikupas secara sepintas saja, misalnya dalam karya-karya dari Zamzulis Ismail BA, ALRI Deerah Aceh (1945-1950); Departemen Penerangan RI, 20 Tahun Indonesia Merdeka III; ataupun dalam buku Sejarah TN1-AL (1945-1950) ' yang diterbitkan oleh Dinas Sejarah TNI-AL, yang mencatat bahwa Armada Penyelundup_ memegang peranan dalam menerobos blokade Belenda di perairan-perairan yang dikuasai Belanda. Sumber-sumber data dan pokok-pokok permasalahan.

---

"

"ABSTRAKSalah satu pasal dari Persetujuan Renville berisi bahwa akan diadakannya plebisit di daerah-daerah pendudukan guna memungkinkan rakyat setempat memilih antara bergabung dengan Republik atau bergabung dengan sebuah negara lain di dalam NIS. Atas dasar itulah di Jakarta didirikan Gerakan Plebisit Republik Indonesia (GPRI) yang bertujuan untuk menginsafkan rakyat akan arti pentingnya plebisit dan berkampanye untuk RI.Walaupun pada akhimya plebisit itu gagal dilaksanakan karena Belanda lebih dahulu melakukan agresi militernya yang kedua pada tanggal l9 Desember 1948, tetapi GPRI telah membuktikan besarnya dukungan dari rakyat. Perjuangan rakyat di daerah-daerah pendudukan, melalui GPRI, tidak pernah berhenti tetapi berganti corak dari peluru ke kotak suara.Satu hal yang menarik dari pembentukan GPRI adalah bahwa gerakan ini berbeda dibandingkan dengan gerakan-gerakan rakyat lain yang ada pada masa perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia, yaitu tidak mengandalkan kekuatan senjata. Gerakan ini satu-satunya gerakan yang mempergunakan pemungutan suara atau plebisit untuk merebut kembali wilayah RI yang jatuh ke tangan Belanda akibat ditandatanganinya Persetujuan Renville.Sumber-sumber yang digunakan penulis berasal dari arsip-arsip Kementerian Penerangan RI tahun 1945-1949, arsip Algemene Secretarie, surat-surat kabar tahun 1948, sumber lisan, dan sumber-sumber sekunder."

"Skripsi ini membahas tentang salah satu kebijakan politik Belanda terhadap Republik Indonesia, periode 1945-1947, dimana Belanda menjalankan blokade politik dan ekonomi terhadap Republik Indonesia. Blokade poli_tik dimaksudkan agar Indonesia tidak berbicara tentang konflik yang dihadapinya kepada dunia luar (negara lain) dan menjalin kerjasama sebagai negara merdeka. Sementara blokade ekonomi berarti aktivitas perdagangan dengan pedagang atau negara tertentu ditutup. Dengan kondisi-kondisi seperti ini posisi Republik Indonesia akan melemah, karena pada dasarnya Belanda tidak mengakui bangun Negara Republik Indonesia."