Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK"Meterai sebagai tanda pengesahan naskah-naskah Kesultanan Ternate memiliki banyak keragaman baik dari segi bentuk (fisik) maupun inskripsi yang terkandung di dalamnya. Keragaman ini tidak terlepas dari adanya berbagai unsur yang mempengaruhi proses pembentukannya. Kesultanan Ternate merupakan suatu institusi pemerintahan yang sudah mendapatkan pengaruh kebudayaan Islam sejak abad keÂ?14 dan kemudian menjadi kerajaan bercorak Islam sejak akhir abad keÂ?15. Pengaruh peradaban Islam ini tercermin dari dipergunakannya bentuk dasar meterai berupa lingkaran dan segi delapan serta penggunaan bahan jelaga dan lak merah yang lazim digunakan pada kerajaan-kerajaan Islam Nusantara abad keÂ?15 sampai dengan awal abad keÂ?20. Pengaruh ini juga terdapat pads inskripsi beraksara Arab-Melayu (Jawi) dan penggunaan gelar raja dalam bahasa Arab. Pergeseran hubungan politik antara pihak Kesultanan Ternate dengan pemerintahan asing dari VOC ke Inggris dan kemudian beralih ke Hindia Belanda juga memberikan pengaruh pads jenis meterai. Awalnya hanya dikenal meterai pribadi atau individu milik Sultan Ternate, mulai masa peralihan kekuasaan asing abad keÂ?19 meterai tersebut sudah tidak diberlakukan lagi, digantikan dengan meterai kesultanan Ternate sebagai sebuah institusi. Pengaruh asing ini juga tampak pada bentuk fisik meterai, dengan tambahan penggunaan aksara Latin dan bahasa Belanda serta letak pembubuhan meterai pads naskah-naskah perjanjian. Bentuk diplomasi mengenai perjanjian persekutuan, persahabatan dan perdamaian telah dikenal dikalangan masyarakat Ternate jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Bentuk diplomasi ""antar negara"", antara Ternate dengan wilayah lain ini disg::bu6 pela. Secara sah, bentuk perjanjian ini muncul pertama kali masa awal terbentuknya Kesultanan Ternate, yaitu dengan cara pengucapan sumpah. Pada saat kedatangan bangsa-bangsa asing ke wilayah Ternate, diperkenalkanlah sistem pengesahan perjanjian dalam bentuk tertulis yang dianggap asing. Nilai-nilai masyarakat Ternate ditentukan oleh tradisi dan kerangka referensi yang terbatas pada budaya mereka. Perjanjian yang pada awalnya hanya berbentuk lisan, kemudian bergeser menjadi secara tertulis dan dengan cara pembubuhan suatu tanda keabsahan diberlakukannya perjanjian tersebut. Meterai sebagai bentuk pengesahan dari perjanjian tertulis, berdasarkan literatur yang ada (Hanna 1996), setidaknya telah dikenal dan dipergunakan oleh pihak Kesultanan Ternate sejak masa pemerintahan Sultan Baabullah (1579). Masa selanjutnya, pembubuhan meterai dalam naskah-naskah Kesultanan Ternate ditentukan oleh isi naskah dan power relation antara pihak penguasa pribumi, dalam hal ini Kesultanan Ternate dengan pihak asing...""

"ABSTRAKPenelitian ini membahas naskah Undang-Undang Ternate UUT koleksi peti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah ini berupa surat perjanjian dan pengangkatan Raja Tambuku yang berada di bawah kekuasaan Ternate. Penelitian ini bertujuan menyajikan edisi teks UUT dan menjelaskan bentuk wacana kekuasaan yang terdapat di dalamnya. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut digunakan teori filologi dan teori analisis wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima naskah UUT hanya ada dua yang sama tetapi tidak identik. Perbedaan yang terdapat pada dua naskah yang sama ini terletak pada lampiran teks. Berkaitan dengan itu, digunakan metode landasan untuk menyajikan edisi teks. Teks yang telah dibuat edisinya ini kemudian dikaji melalui pendekatan analisis wacana. Melalui pendekatan ini, struktur wacana UUT dianalisis untuk mengeluarkan makna teks melalui bahasa. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa UUT diproduksi sebagai respon terhadap pemberontakan Raja Tambuku. Untuk mengantisipasi pemberontakan berulang, Belanda menciptakan pengetahuan baru berupa produksi undang-undang dengan struktur yang terdiri atas exordium, isi, penutup, dan lampiran. Elemen-elemen struktur tersebut memperlihatkan dominasi kekuasaan Belanda dalam aspek politik, hukum, dan ekonomi. Kekuasaan tersebut terlihat melalui pembuatan aturan dan intervensi terhadap aturan yang sudah ada di Tambuku. Selain itu, kekuasaan juga terlihat dari aspek bahasa yang digunakan dalam teks. Aspek semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris dalam teks UUT memperlihatkan adanya upaya dominasi kekuasaan di Tambuku. Hal ini terlihat dari penggunaan jenis kalimat, pilihan kata, dan ungkapan yang bermakna retoris.

---

ABSTRACTThe research examines the manuscripts of Ternate Laws Undang Undang Ternate which are part of the chest collection koleksi peti of the National Library of the Republic of Indonesia. These manuscripts contain letters of agreement and the appointment of King Tambuku who reigned under the Sultanate of Ternate. The aim of this research is to produce a textual edition of the Ternate Laws, as well as explaining various forms of discoursal power contained therein. These objectives were achieved by applying theories from the philology and discourse analysis. The results show that, of the five Ternate Laws manuscripts under investigation, only two were found to be similar, albeit unidentical. The difference between these two similar manuscripts is in their appendices. In relation to this, the basic method was applied to compose the textual edition of the Ternate Laws. The resulting text was then examined using the discourse analysis approach. In this approach, the discoursal structure of the Ternate Laws was analyzed in order to extract textual meanings which were expressed by means of a language. The results show that the Ternate Laws were produced as a response to the rebellion of King Tambuku. In order to prevent any future rebellions, the Dutch colonial government created a new body of knowledge in the form of written Laws whose structure consists of an exordium, contents, conclusion, and appendices. Such structural elements signify the dominance of the Dutch colonial government in the areas of politics, law, and economy. This power is demonstrated by their intervention in the creation of regulations, as well as in the regulations already existing in Tambuku. Furthermore, power is also revealed through the language used in the manuscripts. Analyses of Ternate Laws manuscripts in terms of various linguistic aspects, such as semantics, syntax, stylistics, and rhetoric, indicate an effort to achieve dominance over Tambuku. This effort is further revealed through the uses of certain sentence types, word choices, and expressions with rhetorical meanings. "