Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"A work from Cengage Learning on health care management and the law"

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen di klinik kesehatan yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Klinik adalah salah satu fasilitas kesehatan di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Pasien adalah konsumen klinik sehingga pasien tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan tetapi juga oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klinik sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap tindakan tenaga kesehatan terhadap pasiennya karena hubungan pasien dan klinik yaitu bahwa klinik menjamin setiap tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya di klinik akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan terhadap klinik-klinik di Indonesia, pasien menyadari bahwa ada peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-haknya, serta klinik dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan pada undang-undang supaya tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.

---

ABSTRACT

, This thesis examines legal protection concerning patients as the recipients of clinical health services by means of Consumers’ Protection Law No. 18 Tahun 1999 and Indonesian Health Law No. 36 Tahun 2009. Clinic is one of health care facility in Indonesia with a great number allowing society easily access the facility. Patients are consumers of the clinic. Therefore, the patient are not only protected by Indonesian Health Law No. 36 Tahun 2009 but also by the Consumers’ Protection Law No. 18 Tahun 1999. As the health service provider, clinic is responsible for any range of action by the health workers due to relationship between the patients and the clinic which guarantee every range of actions by health workers will endeavor to heal the patient. The results suggest that government should undertake monitoring

and community development periodically and in a sustained manner against the clinic in Indonesia. Moreover, the patients have legal protection as stated in Government Regulation in Lieu of Law so they have the discretion to choose the clinical health services. Lastly, the results strongly recommend the clinicsoperate its business activities according to the Law thruthfully and responsibly.]"

"Belakangan ini muncul aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan pasien. Aplikasi tersebut berfungsi menghubungkan pencari layanan kesehatan dengan tenaga kesehatan. Salah satu pelayanan yang dapat diakses melalui aplikasi tersebut adalah home care dan doctor visit, yang memungkinkan dokter dan/atau tenaga kesehatan lain dapat melaksanakan praktik kesehatan di rumah pasien. Tetapi, kenyataannya belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan praktik kedokteran secara home care. Hal ini menyebabkan belum adanya kepastian hukum mengenai legalitas praktik kedokteran secara home care, wewenang dan tanggung jawab hukum dokter saat menjalankan praktik kedokteran secara home care, mengatur terkait dengan Surat Izin Praktik Dokter yang menjalankan praktik kedokteran secara home care. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam skripsi ini pengaturan pelayanan kesehatan home care di Indonesia secara umum dapat mengacu pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang pelaksanaannya di rumah pasien, secara khusus dapat berlandaskan pada Peraturan Daerah masing-masing daerah dan wewenang dan pertanggungjawaban hukum dokter dan penyedia aplikasi terhadap pelayanan kesehatan home care dapat dilihat dari hubungannya kerja antara keduanya. Saran untuk penelitian ini Kementerian Kesehatan sebaiknya membentuk peraturan yang secara khusus mengatur mengenai home care.

---

There are many applications that can meet patient needs. The application serves to connect health care seekers with health workers. One of the services that can be accessed through the application is home care and doctor visits, which allows the doctor and/or other health workers to practice health in the patients home. However, in reality there is no legislation regulating related to home care medical practice. It causes the absence of legal certainty regarding the legality of medical practice in home care, the authority and legal responsibility of doctors when carrying out home care medical practices, regulating related to the Doctors Practice Permit that runs home care medical practice. My research method in this thesis is normative juridical. Conclusion of this thesis is regulation of home care in general can refer to Law No. 29 Year 2004 concerning Medical Practice which is carried out in patients homes, can be based specifically on the Regional Regulations of each region. The authority and legal responsibility of doctors and application providers for home care health services can seen from the working relationship between doctors and application providers. Suggestions for this research is Ministry of Health should make regulation that specifically reglulate home care."