Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebijakan sistem zonasi digunakan dalam proses penyeleksian penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA yang diselenggarakan oleh negara. Tujuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia untuk menghapus stigma eklusivitas sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2017 dan tahun 2018 masih ditemukan tindak kejahatan; tindak jual-beli kursi, kasus pungutan liar dan kasus pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang baru muncul sejak diterapkan PPDB sistem zonasi. Dalam penulisan ini menggunakan Routine Activity Theory untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana peluang membentuk beberapa kasus kejahatan dalam proses pelaksanaan PPDB. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber laporan dan berita, serta wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa peluang kejahatan terbentuk akibat rentannya target, para pelaku yang termotivasi untuk melakukan tindak kejahatan dan lemahnya pengawasan yang cakap.

---

ABSTRACTThe school zoning system policy is applied in the process of selecting new student admissions (PPDB) for the level of junior and senior high school education held by the state. The purpose of the school zoning system is one of the government efforts inequitable education in Indonesia to eliminating the stigma of exclusivity in schools. In the implementation of new student admissions in 2017 and 2018, crimes are still found; seat purchases, extortion, and relief letter for students from disadvantaged families (SKTM) Forgery that has emerged since the PPDB zoning system were implemented. This writing is using the Routine Activity Theory to identify and analyze how opportunities form several criminal cases in the process of implementing PPDB. Data collection is obtained from various sources of reports and news, as well as an interview. The result found that chances of crime formed are due to the vulnerability of the targets, the motivated offenders who willing to commit crimes and lack of capable guardians."

"Pasien mulai menerima dan merasakan pelayanan keperawatan yang paripurna sejak pertama masuk ke rumah sakit yaitu ketika dan perawat akan melakukan prosedur penerimaan pasien baru. Sedangkan, pada hasil observasi sebanyak 50% perawat tidak melakukan prosedur penerimaan pasien baru dengan lengkap. Penelitian ini mengidentifikasi gambaran kepuasan pasien yang mendapatkan prosedur penerimaan pasien baru ketika masuk ruang rawat inap. Penelitian ini dengan desain cross-sectional pada 228 pasien yang dipilih dengan purposive sampling dan melakukan observasi pada 78 perawat, serta melihat kepuasan pasien dari 5 dimensi kepuasan. Penelitian menunjukkan 61.8% pasien merasa puas ketika diterima di ruang rawat, dengan presentase kepuasan paling tinggi dari dimensi bukti fisik (tangibles). Sebanyak 84.6% perawat melakukan prosedur penerimaan pasien baru dengan lengkap. Penerimaan pasien baru yang lengkap mampu mempengaruhi kepuasan pasien. Perawat hendaknya memperhatikan kesan pertama saat pasien pertama kali datang di ruang rawat inap dengan menerapkan prosedur penerimaan pasien baru, sehingga memberikan pelayanan optimal dan meningkatkan kepuasan pasien.

---

Patients begin to receive and experience complete nursing services from the first time they enter the hospital, when the nurse will carry out procedures for accepting new patients. Meanwhile, according to observation results, 50% of nurses did not carry out complete procedures for accepting new patients. This research identifies a picture of patient satisfaction when receiving new patient admission procedures when entering the inpatient room. research with a cross-sectional design on 228 patients selected using purposive sampling and observing 78 nurses, and looking at patient satisfaction from 5 dimensions of satisfaction. Research shows that 61.8% of patients felt satisfied when received in the treatment room, with the highest percentage of satisfaction from the physical evidence (tangibles) dimension. 84.6% of nurses carried out complete new patient admission procedures. Complete acceptance of new patients can influence patient satisfaction. Nurses should pay attention to the first impression when a patient first arrives at the inpatient room by implementing procedures for accepting new patients, so as to provide optimal service and increase patient satisfaction. "

"Mengacu pada peraturan yang mengatakan bahwa waktu pemulangan pasien rawat inap tidak lebih dari 2 jam, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan waktu pemulangan pasien rawat inap, pemborosan pada masing-masing faktor yang berhubungan, serta strategi yang dapat dilakukan manajemen Rumah Sakit Pusat Pertamina sebagai upaya penanggulangan masalah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data secara observasi maupun wawancara dengan pihak terkait seperti DPJP, perawat, petugas farmasi, dan petugas administrasi. Proses pemulangan pasien rawat inap jaminan asuransi di Rumah Sakit Pusat Pertamina masih dilakukan secara semi manual dan belum terintegrasi. Waktu tunggu pemulangan pasien rawat inap jaminan asuransi di RS Pusat Pertamina masih lebih dari 2 jam, dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab dengan skor Risk Priority Number (RPN) tertinggi adalah proses persetujuan obat pulang oleh pihak asuransi. Oleh karena itu, diperlukan adanya digitalisasi berupa E-Medical Record yang terintegrasi antar unit di RSPP, sehingga proses input layanan dapat dilakukan secara realtime untuk mempersingkat proses pemulangan seperti pengumpulan berkas pemulangan, waktu persiapan obat, dan verifikasi berkas.

---

Referring to the regulations which state that the time for hospitalization of inpatients is less than 2 hours, a study was conducted which aimed to determine the factors related to the time of discharge of inpatients, the waste of each related factors, and the strategies that can be implemented by Pertamina Central Hospital management as an effort to overcome the problems. This research is descriptive qualitative, collecting data by observation and interviews with related parties such as doctors in charge, nurses, pharmacist, and administrative officers. The process of returning inpatients with insurance guarantees at the Pertamina Central Hospital is still carried out semi-manually and has not been integrated. The waiting time for insurance inpatient at Pertamina Central Hospital is still more than 2 hours, due to several causal factors with the highest Risk Priority Number (RPN) score, is the process of approval for discharge medication by the insurer. Therefore, digitalization is necessary in the form of an integrated E-Medical Record among units at RSPP, so that the service input process can be carried out in real time to shorten the return process such as collecting discharge files, drug preparation time, and documents verification."

"Penilaian risiko kesehatan terkait pajanan bahaya kimia merupakan penilaian yang dilakukan untuk memastikan bahwa risiko kesehatan yang disebabkan oleh pajanan bahaya kimia telah dikendalikan dengan tepat. Penelitian ini mendiskusikan tentang metode penilaian risiko kesehatan terkait pajanan bahaya kimia yang dikembangkan oleh negara, meliputi chemical health risk assessment (CHRA) dari Malaysia, control of substances hazardous to health (COSHH) oleh United Kingdom, semi-quantitative risk assessment (SQRA) dari Singapura dan semi-quantitative occupational risk prediction model (SQORPM) dari Taiwan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kajian pustaka naratif yang bertujuan untuk mengidentifikasi cara penilaian, variabel yang digunakan, hubungan antar variabel serta analisis perbandingan umum dari empat metode dengan pendekatan argumentasi penulis. Keempat metode menggunakan variabel yang sama dalam menilai risiko, yakni variabel tingkat bahaya dan tingkat pajanan dan metode CHRA dan SQRA memiliki kesamaan dalam penentuan tingkat risiko. SQORPM menggunakan variabel toxicity index (TI), exposure index (EI) dan protection deficiency index (PDI). COSHH merupakan metode kualittatif dimana tingkat bahaya bersifat lebih umum, dan tingkat pajanan bahaya ditentukan oleh jumlah bahan kimia yang digunakan dan kemungkinan terdispersi ke udara. Menurut pendapat peneliti, CHRA yang dikembangkan oleh Malaysia merupakan metode yang tepat untuk digunakan di Indonesia karena matriks tingkat risiko yang diadopsi hampir sama.

---

Health risk assessment related to chemical hazard exposure is an assessment carried out to ensure that the health risks caused by chemical hazard exposure have been properly controlled. This study discusses the method of assessing health risks related to exposure to chemical hazards developed by the state, including chemical health risk assessment (CHRA) from Malaysia, control of substances hazardous to health (COSHH) by the United Kingdom, semi-quantitative risk assessment (SQRA) from Singapore and semi-quantitative occupational risk prediction model (SQORPM) from Taiwan. The method used in this research is a narrative literature review which aims to identify the method of assessment, the variables used, the relationship between variables and general comparative analysis of the four methods with the author's argumentation approach. The four methods use the same variables in assessing risk, namely the variable level of hazard and level of exposure and the CHRA and SQRA methods have similarities in determining the level of risk. SQORPM uses the toxicity index (TI), exposure index (EI) and protection deficiency index (PDI) variables. COSHH is a qualitative method where the level of hazard is more general, and the level of hazard exposure is determined by the amount of the chemical used and the possibility of dispersal into the air. In the opinion of the researcher, the CHRA developed by Malaysia is the right method to be used in Indonesia because the risk level matrix adopted is almost the same."

"This review examines telemedicine practices, which are separated into teleconsultations and telemonitoring, that have applied information and communication technologies (ICT) for the delivery of health-care services to older persons in the Republic of Korea, Japan, Australia and China. The practices featured from the Republic of Korea and Japan are telemedicine pilot projects to manage chronic disease patients more efficiently and at lower cost. The projects included a health management curriculum, with emphasis on nutrition and exercise guidance. The participants in each pilot project found the services to be helpful in managing their health; the project evaluation findings also indicated several meaningful medical improvements. In Australia, a Home Monitoring of Chronic Disease for Aged Care Project was designed in 2014 to manage ageing patients with chronic diseases at home through various telemedicine devices. In China, the Ningbo Cloud Hospital was established in 2015 to control increasing health-care expenses and to resolve difficulties for individuals to see a doctor. More than 2,000 patients are now registered for online video consultations and prescriptions. The featured examples illustrate how the application of telemedicine to a health-care system not only promotes accessibility between doctors and patients but can save on construction costs for new facilities and the cost of supplying medical personnel in remote areas, which thus can help reduce national medical expenses. However, to initiate ICT-based health-care service delivery, governments in Asia and the Pacific need to first establish related policies that promote telemedicine."