Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAdanya pembangunan yang merupakan sebuah proses guna memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidup, tentu secara tidak langsung akan berdampak terhadap kondisi dari lingkungan dan kekayaan sumberdaya, termasuk sumberdaya air. Satu dari sepuluh rumah tangga mengalami kekurangan persediaan air bersih, khususnya pada musim kemarau. Saat ini, bahkan di provinsi-provinsi yang berkinerja lebih baik Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, sekitar satu dari tiga rumah tangga tidak memiliki akses ke persediaan air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola keruangan ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya air bersih di wilayah penelitian dalam rangka kesiapan memasuki era habitat 3. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan statistik dengan analisis keruangan tiap wilayah Kecamatan. Perhitungan dilakukan untuk mendapatkan hasil ketersediaan dan kebutuhan air. Penggunaan data berkala dimaksudkan untuk mendapatkan model tren untuk prediksi di tahun 2036 yang merupakan era habitat 3. Hasil yang didapatkan menunjukan wilayah Merapi bagian Selatan tidak memiliki kesenjangan, baik kebutuhan maupun ketersediaan air. Ketersediaan air di Kota Yogyakarta dan Kabupaten dapat memenuhi kebutuhan air di setiap Kecamatan hingga tahun 2036. Wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki tingkat persentase yang tinggi di tahun prediksi, yaitu tahun 2036. Tingkat persentase imbangan air memiliki kecenderungan persentase yang tinggi atau dalam kategori aman. Beberapa kecamatan memiliki persentase di bawah angka 80 tetapi masih di atas 60 dimana masuk dalam kategori rawan. Beberapa kecamatan berada di kategori krisis air atau air yang dimanfaatkan di wilayah tersebut lebih dari 40 dari ketersediaan air yang ada. Menjadikan kecamatan-kecamatan tersebut kurang siap memasuki era habitat 3 karena akan mengalami kesulitan memperoleh air.

---

ABSTRACTThe existence of facilities and infrastructure development, is a means of process to improve or repair the quality of life, will evidently affect the condition of the environment and wealth of natural resources, including water resources. One in ten households suffer from a shortage of clean water supply, especially during the dry season. Currently, even in better performing provinces e.g. Central Java and Yogyakarta , about one in three households do not have access to clean water supplies. This study aims to analyze the spatial pattern of availability and need of clean water resources in the specified research area in order to analyse its readiness to enter Habitat 3 era. Analysis was done using statistical approach with spatial analysis of each district. Calculation was accomplished to obtain results of water availability and requirement. The use of periodic data is intended to acquire a trend model for predictions of the year 2036 which is intended to be Habitat 3 era. The results obtained showed that the southern part of Merapi has no gaps by both the need or availability of water. The availability of water in the city and district of Yogyakarta meets the needs of water supply for every sub district until 2036. The sub district of Sleman and Yogyakarta have a high percentage rate in the predicted year, 2036. The percentage rate of water balance has a high percentage tendency or is concluded to be in the safe category. Several sub districts have a percentage below 80, although positioned above 60 , this rate falls into the vulnerable category. Some districts are positioned in the water crisis category, in other words, water resources utilized in the region exceeds by 40 of the actual water availability. Making the sub districts less ready to enter Habitat 3 era due to difficulties in obtaining sufficient water resources."

"Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai. Di daerah otonom, air juga dapat menimbulkan konflik dalam pemanfaatanya secara bersama antar Kabupaten/Kota. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk membahas pengaturan sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air, dan peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa tersebut serta merumuskan model penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa sumber daya air antar kabupaten/kota. Jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian, pertama, Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan. Kedua, Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bisa dilihat dalam Pasal 13 dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yaitu “memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten dan/atau antar kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”. Ketiga, Pendekatan pengelolaan air kedepan dapat menggunakan pendekatan ekoregion yang bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horisontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup.

---

The regulation of authority and responsibility of Water Resource Management by the Central Government, Provincial Government, and Regency/City Government is based on the existence of river areas. In autonomous regions, water can also cause conflict in its use together between regencys/cities. Therefore, this study tried to discuss the regulation of disputes between regencys/cities in the management of water resources, and the role of the government in the resolution of such disputes and formulated a model of dispute resolution of water resource management by the government based on laws and regulations. This study is a prescriptive normative legal study. The approach used is a statutory and conceptual approach related to the resolution of water resource disputes between d regencys/cities. The answers obtained from the results of the study, first, the regulation of authority and responsibility for water resource management by the government, provincial government, and regency/city government is based on the existence of the river area concerned. Second, Dispute Resolution stipulated in Law Number 17 of 2019 on Water Resources can be seen in Article 13 in regulating and managing Water Resources, Provincial Government as referred to in Article 12 which is “facilitating the resolution of disputes between regencys and/or between cities in Water Resource Management”. Third, the future water management approach can use an ecoregion approach that aims to strengthen and ensure horizontal coordination between interdependent administrative areas (upstream-downstream) in the management and protection of the environment that contains problems of utilization, backup of natural resources and environmental problems."