Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPerkembangan situasi ekonomi internasaional semenjak tahun 1970-andiwarnai dengan peningkatan lalu lintas modal antar negara yangt telahmenimbulkan perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi. Dengan latarbelakang tersebut, tulisan ini mencoba mengangkat mengenai landasan teoritisdari globalisasi keuangan yang diusung oleh dua pandangan liberal yaituKeynesian dan neoliberal. Tulisan ini menemukan bahwa kedua pandangantersebut memiliki posisi yang sama kuat di bidang akademis dan terdapatperdebatan yang tidak berujung mengenai berbagai aspek dari globalisasikeuangan. Tulisan ini kemudian menemukan bahwa literatur globalisasi keuangandi negara berkembang sangat fokus pada pembahasan mengenai penyebab dankonsekuensi dari fenomena tersebut.

---

ABSTRACTInternational economics has witnessed a dramatic increase in capital flowsbetween countries since 1970s. It has also sparked debate between practitionersand academician in explaining this phenomenon. Against this backdrop, thisliterature review tries to explain the theoretical foundation of the financialglobalization using liberal and Keynesian perspective. This literature finds thatboth perspectives are well-argued and the debate reaches an inconclusivity. Thisliterature also finds that most of the writings about globalization in developingcountries focus on the cause and effect of that particular phenomenon., International economics has witnessed a dramatic increase in capital flowsbetween countries since 1970s. It has also sparked debate between practitionersand academician in explaining this phenomenon. Against this backdrop, thisliterature review tries to explain the theoretical foundation of the financialglobalization using liberal and Keynesian perspective. This literature finds thatboth perspectives are well-argued and the debate reaches an inconclusivity. Thisliterature also finds that most of the writings about globalization in developingcountries focus on the cause and effect of that particular phenomenon.]"

"Penggunaan pompa air listrik satu fasa sebagai turbin-generator pembangkit listrik pikohidro menguntungkan untuk digunakan karena murah, sederhana, kokoh, mudah dipasang dan mudah dibeli di mana-mana. Sesuai standard yang berlaku pembangkit listrik harus memiliki luaran tegangan dan frekuensi dengan rentang kesalahan tunak yang aman dalam mensuplai peralatan. Untuk memenuhi kriteria ini terdapat beberapa masalah, antara lain; pompa air yang digunakan sebagai turbin tidak dilengkapi dengan pengendali putaran, pabrikan pompa tidak menyediakan data model dinamik dari pompa air untuk mode operasi turbin, serta efek cross-coupling antara loop pengendali tegangan dan loop pengendali frekuensi.Dalam penelitian ini permasalahan pengendalian frekuensi diselesaikan dengan menerapkan metode Electric Balanced Load, masalah penentuan model dinamik diselesaikan dengan metode estimasi data-driven, dan masalah efek cross-coupling diselesaikan dengan menambahkan blok decoupling pada model sistem pengendali. Ketiga solusi ini diimplementasikan dalam bentuk desain pengendali frekuensi dan tegangan menggunakan pengendali PID ganda. Pemilihan nilai parameter PID yang tepat, menghasilkan respons tegangan dan frekuensi luaran pembangkit yang dapat memenuhi persyaratan yang berlaku.Dari beberapa skenario simulasi menggunakan Matlab Simulink menghasilkan nilai kesalahan tunak tertinggi pada luaran frekuensi dan tegangan masing-masing 0,0008 pu dan 0,0015 pu serta settling time masing-masing 15 detik dan 11 detik. Dengan menambahkan modul pengendali tegangan dan frequensi seperti yang diterapkan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pompa air listrik kapasitas 250-watt secara teknis layak untuk dikembangkan sebagai turbin-generator pembangkit listrik pikohidro dengan nilai toleransi tegangan dan frekuensi luaran generator yang aman untuk konsumsi peralatan listrik rumah tangga.

---

The use of a single-phase electric water pump as a picohydro turbine-generator is advantageous tobe use because it is cheap, simple, sturdy, easy to install and easy to purchase. The Electric Power Generation which supplying the electric power to the consumer must have the quality of Voltage and Frequency comply to a specific standard code. The standard code mentioned that the power generation must have an output voltage within tolerance +/-10% and the frequency tolerance within -5% and +10%. To meet these criteria, this system has several problems such as; the water pump which used as the turbine do not equipped with mechanical governor, the pump manufacturer does not provide dynamic model data for the turbine operating mode, and the effect of cross-coupling between the voltage control loop and the frequency control loop.In this research, frequency control problems are solved by applying the Electric Balanced Load method, the problem of determining the dynamic model is solved by the Data-Driven Estimation method, and the problem of Cross-coupling effects solved by adding the Decoupling Blocks Compensator in the Dynamic Model Block of the Controller. These three solutions are implemented in the form of a Frequency and Voltage Controller design by using a dual PID controller. The selection of the right PID parameter values resulting a voltage and frequency output response of the generator which meet the requirements of the applicable standard code.From the simulation scenarios by using Matlab Simulink resulting a highest Steady State Error value of generator voltage and frequency 0,0008 pu and 0,0015 pu respectively as well as settling time 15 second and 11 second. Based on the results of the simulation study it can be concluded by added such frequency and voltage controller the single phase 250-watt electric water pump used in this study technically feasible to be developed as a turbinegenerator in a picohydro power plant."

"Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada sektor perbankan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyrakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu perlu dipahami mengenai prinsip-prinsip dan praktik good corporate governance pada sektor perbankan. Dan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap praktik corporate governance pada lembaga perbankan.

---

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the banking sector is needed to build confidence in the community and internationally as an essential condition for the banking sector to develop well and healthy. Therefore it is necessary to understand the principles and practices of good corporate governance in the banking sector. And the necessary supervision and control of the corporate governance practices at banking institutions."

"Pengungkapan risiko dan tata kelola perusahaan memiliki peran yang penting baik bagi industriperbankan, investor, maupun stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Selain itu, adanyaambiguitas hubungan antara pengungkapan dengan stabilitas bank syariah serta hubungan antara disclosure dengan profitabilitas bank menjadikan topik disclosure dan tata kelola perusahaan penting untuk diteliti. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis yang diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara mandatory disclosure dan voluntary disclosureterhadap profitabilitas bank yang diproksikan dengan ROA (Return to Asset) serta hubungan antara mandatory disclosure dan voluntary disclosure terhadap stabilitas bank yang diproksikan dengan Z-score. Penelitian ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square), RE (Random Effect), dan FE (Fixed Effect) untuk keempat model, dengan sampel 12 bank umum syariah (BUS) di Indonesia periode 2013-2018. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan bank syariah, sementara indeks disclosure yang digunakan untuk mandatory disclosure adalah SEOJK dan indeks voluntary disclosure yang bersumber dari IFSB (Islamic Financial Service Board). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan secara signifikan dan positif antara pengungkapan risiko baik yang bersifat wajib dan sukarela terhadap stabilitas dan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapanrisiko yang dilakukan oleh bank syariah, maka semakin tinggi stabilitas dan profitabilitas bank syariah. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa pentingnya bagi bank syariah untuk meningkatkan pengungkapan yang bersifat wajib atau mandatory, serta memperluas pengungkapan yang bersifat sukarela atau voluntary.

---

Risk Disclosure and corporate governance have an important role for banks, investors, and long-term financial stability. In addition, there is an ambiguity in the relationship between disclosure and stability of Islamic banks as well as the relationship between disclosure and bank profitability, which makes this topic is necessary ti be examined. In accordance, this study aims to explain the relationship between mandatory disclosure and voluntary disclosure of the profitability of banks measured by ROA (Return to Asset) as well as the relationship between mandatory disclosure and voluntary disclosure of bank stability proxied by Z-scores. This study employs metode OLS (Ordinary Least Square), RE (Random Effect), dan FE (Fixed Effect) methods for all four models, with a sample of 12 Islamic commercial banks (BUS) in Indonesia for period of 2013-2018, and the sources of mandatory disclosure index comes from SEOJK while the voluntary disclosure index that is sourced from IFSB (Islamic Financial Service Board).The results of the first and second model both show that there is a significant and positive relationship between mandatory and voluntary disclosure on stability and mandatory disclosure on profitability. When banks increase their disclosure, Islamic banks will have higher stability and profitability. Based on the result from this study, it is important for Islamic banks to increase mandatory or mandatory disclosures and expand voluntary disclosures."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) pada Bank DKI Syariah, salah satu Unit Usaha Syariah yang menyalurkan pembiayaan melalui akad IMBT di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menjadikan Fatwa DSNMUI, Peraturan Bank Indonesia, PSAK, PAPSI, FAS, dan tinjauan literatur terkait sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transaksi IMBT belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia, dan beberapa prinsip syariah. Perlakuan akuntansi pemilik yang diterapkan Bank XYZ hampir memenuhi standar PSAK 107 dan PAPSI 2013, namun terdapat ketidaksesuaian terkait pengakuan biaya pemeliharaan dan pengakuan beban penyusutan.

---

This study is aimed to explain application of IMBT transaction for Home Ownership Financing (PPR) at Bank XYZ, one of Shariah Bussiness Unit that use IMBT contract in Indonesia. This study was conducted through applying Fatwa DSN-MUI, Regulation of Bank Indonesia, PSAK, PAPSI, FAS, and literature study as a benchmark. The result of this study indicates that the application of IMBT financing had not been fully held in accordance to Fatwa DSN-MUI, Regulation of Bank Indonesia, and some islamic principle. The accounting treatment for lessor mostly had been held according to PSAK and PAPSI but there was a discrepency at maintenance expense recognition and depreciation expense recognition."