Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana korupsi, dengan mengkaji keterlibatan korporasi yang pengurusnya bertindak atas nama dirinya sendiri, serta pengurus korporasi yang bertindak atas nama korporasi pada tindak pidana korupsi. Dalam tesis ini yang ingin didapatkan oleh penulis adalah (1) bagaimana bentuk penyertaan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi atau pengurus dari korporasi tersebut; (2) kapan pengurus dapat dikategorikan bertindak atas nama korporasi ataupun tidak, pada tindak pidana korupsi; (3) mengkaji/menganalisa sistem pertanggungjawaban korporasi terkait dengan keterlibatannya pengurus yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari beberapa undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi sebagai pelaku ataupun subjek hukum pidana dalam suatu tindak pidana, jika suatu korporasi dijadikan subjek hukum dalam tindak pidana, beban pertanggungjawaban pidana tersebut dilakukan oleh mereka yang memiliki hubungan dengan korporasi tersebut, baik hubungan berdasarkan pekerjaan maupun yang lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Pembedaan pengurus korporasi yang bertindak atas nama sendiri dengan yang bertindak atas nama korporasi dalam tindak pidana korupsi, yaitu tergantung dengan adanya suatu business policy atau kebijakan usaha dari korporasi tersebut. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yang pengurusnya terlibat melakukan tindak pidana korupsi, dikenakan sanksi penahanan maupun denda serta penutupan sementara.

---

This thesis examines criminal liability on corporate corruption, to examine the involvement of corporate board acting on behalf of itself, as well as the management corporation that act on behalf of the corporation in corruption. In this thesis the author want to be achieved are (1) how the shares of corruption involving the corporation or trustee of such corporation, (2) when the board can be considered to act on behalf of the corporation or not, the corruption; (3 ) examine / analyzing system of corporate liability related to involvement union leaders who are suspected of corruption or not. This research using primary legal materials consisting of several laws relating to corruption offenses committed by corporations. Corporation as the perpetrators or subject of criminal law in a criminal offense, if a corporation is the subject of the criminal act law, the burden of criminal liability is carried out by those who have a relationship with a corporate entity, and the relationship is based on work other than a working relationship with the corporation. Distinction of corporate board that act on behalf of its own with which to act on behalf of the corporation in corruption, which is dependent on the presence of a business policy or business policy of the corporation. System of corporate criminal liability, their management that involved in committing corruption, sanctioned incarceration and fines and temporary closure."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pertanggung jawaban pidana dari seorang pelaku tindak pidana yang telah mengalami praktik cuci otak (brainwash) sebelum melakukan tindak pidana. Penulis menjabarkan hal tersebut dengan menjelaskan bagaimana proses cuci otak (brainwash) terjadi, khususnya pada perekrutan anggota terorisme dan NII, lalu mengaitkan proses tersebut dengan ajaran kesalahan, untuk dapat menentukan apakah terdapat kesalahan dalam pelaku tindak pidana yang mengalami praktik cuci otak (brainwash), sehingga berdasarkan asas geen straf zonder schuld, pelaku tersebut dapat dimintai pertangggung jawaban pidana. Penulis juga menjabarkan bagaimana peradilan pidana di Indonesia dan Amerika Serikat menyikapi soal cuci otak (brainwash) yang muncul dalam persidangan. Hasil dari skripsi ini adalah pelaku tindak pidana yang sebelumnya mengalami praktik cuci otak (brainwash) memiliki kesalahan dalam melakukan hal tersebut, sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Cuci otak (brainwash) ini juga tidak diterima sebagai dasar untuk menghapus pertanggung jawaban pidana, baik dalam peradilan pidana Indonesia, maupun peradilan pidana Amerika Serikat, dikarenakan pelaku tetap memiliki kesadaran dalam melakukan tindak pidana serta melakukan hal tersebut berdasarkan free will yang ia miliki. Saran yang dapat penulis berikan adalah perlunya pendefinisian yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan cuci otak (brainwash) mengingat masih banyak pihak yang mendifinisikan cuci otak (brainwash) secara salah, seperti menyamakan cuci otak (brainwash) dengan indoktrinasi, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Kemudian, penulis juga menyarankan adanya sosialisasi, khususnya kepada aparat penegak hukum mengenai pertanggung jawaban pidana dari pelaku tindak pidana yang mengalami praktik cuci otak (braiwnash) agar tidak terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tersebut.

---

This thesis discusses about how the criminal responsibility of a perpetrator who had suffered brainwashing practices before committing a crime. The author describes this by explaining how the brainwashing process occurs, particularly in the recruitment of members of terrorist and NII, then associate that process with the doctrine of fault, to be able to determine if there is an fault in the criminal suffered brainwashing practices, so based on the principle of geen straf zonder schuld, the perpetrators be held criminal responsibility. The author also describes how criminal justice in Indonesia and the United States address the problem of brainwashing that appear in the proceedings.

The results of this thesis are perpetrators who previously suffered brain washing practices have a fault in doing so, so it can be held responsible criminal. Brainwashing is also not acceptable as a basis for removing criminal responsibility, both in Indonesian criminal justice and the United States criminal justice, because the perpetrators remain conscious in committing a crime and do so by free will which he had.

The advice that the author can give is the need for a clear definition of what is meant by brainwashing, since there are many parties that defines brainwashing are wrong, such as equating brainwashing with indoctrination, even though both are different things. Then, the authors also recommend the existence of socialization, especially for law enforcement officers regarding criminal responsibility of perpetrators who suffered brain washing practices, to prevent the occurrence of errors in imposing the punishment of the perpetrators."