"
ABSTRAKPada permulaan abad kedua puluh pemerintah Kolonial Belanda mulai menyadari bahwa kemiskinan sedang meningkat di pulau Jawa. Salah satu alasan adalah kepadatan penduduk Jawa yang semakin tinggi. Atas desakan dari berbagai pihak di negeri Belanda, pemerintah Kolonial Belanda kemudian berusaha memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan melaksanakan politik etis (1901) yang digagas oleh Van Deventer dan berisi tentang tiga hal pokok yang menjadi prinsip dasar dalam kebijaksanaan pemerintah kolonial di Hindia Belanda yaitu pendidikan, irigasi dan emigrasi.
Dengan landasan di ataslah pemerintah kemudian menyelenggarakan program transmigrasi yang merupakan suatu usaha untuk memecahkan masalah kemiskinan dan kekurangan lahan usaha pertanian di Jawa dan sekaligus mengurangi kepadatan penduduk di pedesaan-pedesaan Jawa. Penyelenggaraannya yang pertama dimulai pada tahun 1905 hingga tahun 1941, yaitu sejak berakhirnya kekuasaan Kolonial Belanda dan digantikan dengan Jepang. Pada saat itu sebanyak 155-KK yang semuanya berasal dari golongan petani penggarap dipindahkan dari Kedu, Jawa Tengah ke daerah Gedong Tataan di Lampung. Wilayah ini merupakan daerah percobaan pelaksanaan transmigrasi dengan tujuan mencari cara yang tepat dalam pelaksanaannya yang dapat memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi para transmigran serta dapat menekan biaya pemerintah untuk setiap keluarga yang ditransmigrasikan serendah-rendahnya. dari golongan petani penggarap dipindahkan dari Kedu, Jawa Tengah ke daerah Gedong Tataan di Lampung. Wilayah ini merupakan daerah percobaan pelaksanaan transmigrasi dengan tujuan mencari cara yang tepat dalam pelaksanaannya yang dapat memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi para transmigran serta dapat menekan biaya pemerintah untuk setiap keluarga yang ditransmigrasikan serendah-rendahnya.
Dalam perjalanan pelaksanaannya selama masa kolonial, program transmigrasi dapat dibagi menjadi empat tahapan yaitu tahun 1905-1911, dari tahun 1912-1922, sejak tahun 1923-1932 dan yang terakhir antara tahun 1932-1942. Pada tiap tahapan ini terdapat ciri khas yang menandainya dan tidak terdapat pada tahapan lainnya.
Pada tahap pertama hingga ketiga perhatian pemerintah belum serius terhadap pelaksanaan program transmigrasi walaupun kebutuhan akan tindakan-tindakan nyata untuk mengurangi jumlah penduduk di pulau Jawa selalu dijadikan isu yang menarik di kalangan pemerintah, kelompok swasta perkebunan dan masyarakat umum. Baru pada tahap ke empat pemerintah benar-benar serius melakukan program transmigrasi dengan efisiensi yang mengagumkan.
Ternyata sejak pelaksanaannya yang pertama, program transmigrasi ini dapat bertahan pada setiap tahap sejarah pembangunan Indonesia. Penyelenggaraannya pun tidak lagi terbatas pada penduduk Jawa tetapi juga bagi daerah lain yang padat penduduk seperti Lampung yang mengalanzi kepadatan penduduk yang tinggi setelah beberapa puluh tahun menerima transmigran asal Jawa sejak pertama kali program transmigran dilaksanakan. Orientasi transmigrasi pun mengalami perkembangan, tidak lagi hanya pada bidang pertanian, namun juga perkebunan, perikanan dan industri.
"
