Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemahaman terhadap pemikiran politik suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan nilai-nilai yang dimiliki bangsa tersebut, walau pengaruh eksternal terhadap bangsa tersebut juga tidak dapat diabaikan. Terdapat beberapa pemikiran politik yang menjadi landasan dalam perebutan dan pengisian kemerdekaan bangsa Indonesia. Kondisi perebutan dan pengisian kemerdekaan Indonesia merupakan wahana pemikiran politik yang sangat luas dan beranekaragam. Menurut Herbert Feith dan Lance Castles dalam bukunya Indonesian Political Thinking 1945 - 1965, pemikiran politik tersebut dapat dipisah dalam lima aliran, yaitu (1) Nasionalisme Radikal, (2) Tradisionalisme Jawa, (3) Islam, (4) Sosialisme Demokratis dan (5) Komunisme.Penelitian ini berusaha untuk mendalami pemikiran Sosialisme Demokratis yang menjadi landasan pemikiran politik Partai Sosialis Indonesia. Pemahaman pemikiran politik Sosialisme Demokratis Partai Sosialis Indonesia dibatasi hanya dalam hubungannya dengan pemikiran politik Soetan Sjahrir. Oleh karena itu pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana kantribusi Soetan Sjahrir terhadap pemikiran politik Partai Sosialis Indonesia tentang Sosialisme Demokratis?Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut di atas, peneliti mengklasifikasi pemikiran politik Soetan Sjahrir dalam tiga golongan, yaitu : (1) pemikiran politik tentang Kebebasan, (2) pemikiran politik tentang Universalisme Humanis, dan (3) pemikiran politik tentang Sosialisme Kerakyatan. Ketiga klasifikasi pemikiran politik Soetan Sjahrir tersebut kemudian dihubungkan dengan hasil deskripsi pemikiran politik Partai Sosialis Indonesia tentang Sosialisme Demokratis.Hasil penelitian menyatakan bahwa sikap kritis Partai Sosialisme Indonesia terhadap berbagai masalah didasarkan atau ada hubungannya dengan ketiga klasifikasi pemikiran politik Soetan Sjahrir. Dengan demikian kontribusi pemikiran politik Soetan Sjahrir terhadap pemikiran politik Partai Sosialis Indonesia tentang Sosialisme Demokrat adalah memberi dasar untuk berfikir dan bertindak.

---

ABSTRACT

Understanding of a nation's political thinking can not be separated from history and values of that nation, even though external influences can not be disregarded. There are some political thinking that become foundation to take by for force and filled up for Indonesian Independence. During the struggling for and fulfilling the Indonesian independence and its developments into a nation, Indonesian political thinking has grown in various ways. According to Herbert Feith and Lance Castle in the Indonesian Political Thinking 1945 - 1965, the Indonesian political thinking can be identified as five "ism"s and they are : (1) Radical Nationalism, (2) Javanese Traditionalism, (3) Moslem, (4) Democratic Socialism, and (5) Communism.

This research try to look at Democratic Socialism as a base for The Indonesian Socialist Party's (or Partai Sosialis Indonesia) political thinking. The understanding of Indonesian Socialist Party's Democratic Socialism political thinking was limited due to Soetan Sjahrir's political thinking. Thus, it leads to one research question that is How Soetan Sjahrir contributes to the Indonesian Socialist Party's political thinking on Democratic Socialism?

Base on the research question above, the researcher classified Soetan Sjahrir's political thinking into three different groups : (1) political thinking on freedom, (2) political thinking on Human-Universalism, and (3) political thinking on Democratic Socialism. Those three distinctions of Soetan Sjahrir's political view, then, were connected with the description on Indonesian Socialist Party's Democratic Socialism political thinking.

The research shows that Indonesian Socialist Party's critical view on various problem is due to this distinctions of Soetan Sjahrir's political thinking, In other words, Soetan Sjahrir's view and political thinking contributes to, both, Indonesian Socialist Party's views and actions in their political thinking on Democratic Socialism."

"ABSTRAKStudi ini dilatarbelakangi oleh masalah ketidakadilan sosial yang masihmenjadi masalah dasar di Indonesia sejak era kolonial. Para pemikir politikIndonesia terdahulu termasuk Sukarno, tertarik pada sosialisme sebagai sumberpemikiran yang dapat menjawab masalah tersebut. Hal ini menjadi dasarpemikiran bagi perjuangan kemerdekaan dan penyelenggaraan negara Indonesiaterkait pengelolaan kekuasaan dan peran negara yang ditujukan untukmewujudkan keadilan sosial tanpa adanya kapitalisme dan imperialisme. Olehkarena itu, tesis ini membahas dua hal penting. Pertama, konsepsi sosialismeIndonesia menurut Sukarno. Kedua, praktik sosialisme Indonesia pada masaDemokrasi Terpimpin. Tesis ini bertujuan untuk merekonstruksi pemikiran politikSukarno tentang sosialisme Indonesia dan praktiknya pada masa DemokrasiTerpimpin.Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosialismedalam perspektif marxisme. Selain itu, penelitian ini juga diperkuat dengan teoripendukung seperti: teori sosialisasi politik, teori tradisionalisme Jawa, dan teorinegara. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitiandeskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustakaterhadap teks pemikiran Sukarno berupa artikel, buku, dan pidato, serta berbagailiteratur lain yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.Studi ini menyimpulkan bahwa konsep pemikiran politik Sukarno tentangsosialisme Indonesia dirumuskan dengan mengikuti konsep pemikiran marxisme.Praktik sosialisme Indonesia diterapkan dengan cara memperkuat negara melaluikekuasaan Demokrasi Terpimpin dan peran negara dalam ekonomi melaluiEkonomi Terpimpin. Temuan penelitian ini adalah pemikiran marxisme tidakditerapkan secara murni dalam konsepsi sosialisme Indonesia. Meskipunsosialisme Indonesia mendapatkan pengaruh yang dominan dari pemikirankomunisme, tetapi sosialisme Indonesia merupakan bentuk revisionisme terhadapmarxisme. Secara implisit Sukarno juga mendapatkan pengaruh tradisionalismeJawa dalam merumuskan konsepsi sosialisme Indonesia. Praktik sosialismeIndonesia pada masa Demokrasi Terpimpin lebih menampakkan kekuasaannegara yang cenderung bercirikan negara neo-patrimonial dan peran negarabersifat otonomi relatif.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa sosialisasi politik dapat diterapkandalam studi ini. Teori sosialisme dalam perspektif marxisme tidak sepenuhnyadapat diterapkan. Teori tradisionalisme Jawa dapat diterapkan untuk menganalisisciri khas sosialisme Indonesia. Dan teori negara dapat diterapkan untukmenganalisis praktik sosialisme Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.

---

ABSTRACTThe study was motivated by the problem of social inequality that was stillbeing a basic problem in Indonesia since the colonial era. Former Indonesianpolitical thinkers including Sukarno interested in socialism as a sources of ideasthat can address the problem. It is become the rationale for the struggle forindependence and the Indonesian state governance related to use of power androle of the stated aimed at social justice without capitalism and imperialism.Therefore, this thesis discusses two important things, first, the conception ofIndonesia socialism according Sukarno?s thought. Second, the thesis alsodiscusses the practice of Indonesia socialism in the Guided Democracy era. Thisthesis aims to reconstruct the Sukarno?s political thought of Indonesia socialismand its practice in the Guided Democracy era.The main theory that used in this research is the theory of socialism in theMarxism perspective. In addition, this study also reinforced by supporting theoriessuch: the theory of political socialization, the theory of Java traditionalism, andthe theory of state. This study used a qualitative approach to the type ofdescriptive analytical research. Data was collected through a literature review ofthe Sukarno?s thought from articles, books, and speeches and various otherliteratures related to the object of this study.The study concludes that the concept of Sukarno?s political thought ofIndonesia socialism formulated by following the concept of the thought ofMarxism. The practice of Indonesia socialism was implemented by strengtheningthe state through the power of Guided Democracy and the role of state in theeconomy through Guided Economy. The research findings of this study is thethought of Marxism was not implemented purely in the conception of Indonesiasocialism. Although Indonesia socialism was getting predominant influence of theideas of communism, but it is a form of revisionism of Marxism. ImplicitlySukarno also gets the influence of Java traditionalism in formulating theconception of Indonesia socialism. The practice of Indonesia socialism during theGuided Democracy is more revealing power of state tends characterized by neopatrimonialstate and the role of the state is the relative autonomy.The theoretical implication shows that political socialization can beapplied in this study. The theory of socialism in the Marxism perspective is notfully applicable. The theory of Java traditionalism can be applied to analyze thehallmark of Indonesia socialism. And the theory of state can be applied to analyzethe practice of Indonesia socialism during the Guided Democracy."

"George Wilhelm Friedrich Hegel, seorang filosof yang lahir di Stuttgart pada tanggal 27 Agustus 1770. Dalam perkembangan intelektual Hegel yakni; saat Ia menekuni spirit yang berhubungan dengan jiwa, tahap selanjutnya ketika ia mendalami dialektika yang berkaitan dengan logika, dan tahap terakhir saat ia menekuni konsep tentang negara sebagai puncaknya.Pemikiran Hegel tentang negara mengundang interpretasi yang berbeda dari berbagai kalangan. Ada kelompok yang menganggap pemikiran Hegel tentang negara inilah yang mengilhami lahirnya negara totaliter, sementara kelompok lain menganggap pemikiran Hegel tentang negara memberi acuan bagi berkembangnya negara liberal dan sosialis yang mewamai konsep negara modern.Untuk mengungkap pemikiran Hegel tentang negara, penulis mengawalinya dengan mengajukan dua buah pertanyaan penelitian: 1. Apa dan bagaimana pemikiran politik Hegel tentang negara? Dan 2. Apa pendapat para pemikir terhadap pemikiran Hegel tentang negara. Saat mendalami pemikiran Hegel tentang negara, penulis melakukan kajian terhadap tulisan Hegel ?The Philosophy of Right', dengan cara merangkum pemikiran yang menonjol dan menyederhanakannya. Hampir semua pemikir sepakat bahwa dalam karyanya inilah Hegel mengungkap pemikiran politiknya tentang negara.Para pemikir yang memberikan tafsiran tentang pemikiran Hegel tentang negara ; Fasisme atau Demokrasi adalah: Lorens Bagus, Adef Budiman, William Ebenstein, M. Judd Harmon, Eka Kumiawan, Franz Magnis Suseno, Frederick Mayer, Lee Cameron McDonald, Bertrand Russell, George H. Sabine, Henry J. Schmandt, dan Marsillam Simanjuntak.Negara bagi Hegel adalah suatu organisme yang mengaktualkan Ide etis dan pikiran objektif diatas bumi. Kesimpulan ini didasari oleh pandangan Hegel yang mengatakan, kedua alam (dari keduniaan dan alam kebenaran) ini berada pada posisi yang berbeda, tetapi keduanya berakar pada satu kesatuan yang tunggal, Ide.M. Judd Harmon adalah seorang pemikir politik yang paling moderat dalam menafsirkan pemikiran Hegel tentang negara. Bagi Harmon, pemikiran politik Hegel tentang negara tidaklah termasuk kategori fasis ataupun demokratis, tetapi ia berada diantara keduanya."

"Dengan bergantinya sistem politik, maka jumlah partai di Indonesia pun semakin menjamur. Tidak disangkal secara nasional Indonesia mengalami krisis kepemimpinan yang cukup akut, yang pada gilirannya mempengaruhi kepemimpinan di dalam partai itu sendiri. Untuk itu penelitian ini mencoba untuk menjawab seberapa besar keterkaitan kepemimpinan terhadap proses pengambilan keputusan dan seberapa besar keterkaitan kemajemukan di dalam partai itu terhadap proses pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengerti lebih jauh keterkaitan kesemuanya itu dengan proses pengambilan keputusan. Masalah kepemimpinan dikupas oleh White dan Lippitt yang membagi tipe-tipe kepemimpinan sebagai berikut: autocratic leadership, yang kepemimpinan yang cenderung menyelesaikan seluruh masalah secara sendiri; democratic leadership, yang mengambil keputusan melalui proses diskusi kelompok dan laissez-faire, dimana pemimpinnya cenderung untuk menghindar dari tanggung jawabnya. Penelitian ini memakai metode deskriptif, dimana yang menjadi objek penelitiannya adalah DPP PDI Perjuangan. Dari hasil penelitian didapat keterangan bahwa ada keterkaitan antara tipe kepemimpinan yang otokratik dengan kecenderungan pengambilan keputusan secara otokratik juga. Di samping itu ada keterkaitan antara kemajemukan anggota DPP dengan proses pengambilan keputusan. Dimana keterkaitan itu melahirkan kecenderungan keputusan yang mengabaikan aspirasi lembaga lain, tetapi ada kesempatan dimana proses aktualisasi diri terjadi. Dari penelitian ini diharapkan PDT Perjuangan khususnya DPP mampu untuk merubah tipe kepemimpinan agar kontroversi seputar keputusan DPP dapat diredam. Hal ini juga nantinya akan berdampak pada image partai sendiri."