Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pilihan hukum Inggris dalam perjanjian asuransi umum disepakati dalam perjanjian asuransi yang dibentuk oleh sesama subjek hukum Indonesia, khususnya dalam asuransi laut. Pilihan hukum Inggris ini tidak dapat dimaknai bahwa para pihak juga telah memilih forum atau yurisdiksi Inggris. Permasalahan muncul saat Pengadilan Indonesia mengadili gugatan yang dilandaskan pada perjanjian asuransi yang tunduk kepada hukum Inggris. Putusan-putusan berbagai pengadilan di Indonesia menyatakan bahwa Pengadilan Indonesia tidak berwenang mengadili sengketa asuransi yang dilandaskan pada polis asuransi dengan pilihan hukum Inggris. Dengan menelaah kasus-kasus ini melalui perspektif hukum perdata internasional Indonesia, penelitian dengan metode yuridis- normatif ini akan menunjukkan bahwa terdapat kekeliruan dalam putusan yang diberikan oleh majelis hakim khususnya dalam menginterpretasikan pilihan hukum oleh para pihak dengan menyatakan bahwa Pengadilan Indonesia tidak berwenang mengadili sebagai akibat dipilihnya hukum Inggris sebagai hukum yang berlaku terhadap perjanjian asuransi yang disengketakan.

---

English law is generally chosen as the applicable law in insurance contracts made between Indonesian legal subjects, especially in marine insurance contracts. This choice of English law does not imply that the parties have also chosen English forum or jurisdiction to settle dispute between them. Problems arise when Indonesia court adjudicating disputes based on an insurance agreement with English choice of law. The decisions of various courts in Indonesia stated that the Indonesian Courts are not authorized to adjudicate insurance disputes based on insurance policies with English choice of law. By examining these cases through the perspective of Indonesian private international law, this juridical-normative research will show that there are errors in the decisions given by the judges, especially in interpreting the English choice of law by the parties by stating that the Indonesian Courts are not authorized to adjudicate because the parties in those insurance contract agreed to apply English law for their disputed contract. "

"Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) lembaga yang mengatur penyelesaian sengketa nama domain, menentukan pula hukum yang berlaku hingga forum yang berwenang. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) merupakan hukum yang diberlakukan ICANN. Forum yang berwenang menyelesaikan sengketa yaitu arbitrase online yang diakreditasi oleh ICANN. Perbedaan kewarganegaraan para pihak yang bersengketa menimbulkan peristiwa Hukum Perdata Internasional (HPI) yang akan dianalisis dalam kasus Dallas Project Holdings Ltd. v. Alexander Halim Putra, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. v. Tuty Rakhmawaty, Disney Enterprises Inc. v. Hasil penelitian akan memperlihatkan bahwa terdapat peristiwa HPI dalam kasus sengketa nama domain.

---

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is agency that regulates domain name dispute settlement, including determining applicable law and also competent forum. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) is law enacted by ICANN. Similarly, competent forum for dispute resolution is online arbitration that accredited by ICANN. Nationality difference for both parties that have a dispute raises aspects to the Private International Law which will analyzed in the case of Dallas Project Holdings Ltd. v. Alexander Halim Putra, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. v. Tuty Rakhmawaty, Disney Enterprises Inc. v. Personal. The results will show aspects of private international law in the case of domain name disputes."