Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Accountability is the key to good governance. In global administrative law, every policy made should be accountable. The given law should be accessible to the public. At the time of the global financial crisis, many countries did not have the necessary rules to solve the problems that arose. In Indonesia, the government?s decision to bail out Bank Century has remained controversial up to the present time. The need for a comprehensive law dealing with economic, political and social factors should be considered. The Indonesian Law regarding Government Administration provides for the code of conduct for government action. An entire chapter in the law has been dedicated to set out provisions on discretion, reflecting a two-way approach, namely: restriction of government action on the one hand and the protection of public rights on the other. In practice, however, such rule is not implemented in line with the intended formulation. There is still a need for harmonization with the law regarding State Administration Courts in Indonesia.

---

Akuntabilitas adalah kunci dari pemerintahan yang baik. Dalam hukum administrasi global, setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Hukum yang ada harus bisa diakses oleh masyarakat. Ketika krisis keuangan global terjadi, banyak negara tidak memiliki hukum positif untuk mengatasinya. Di Indonesia, keputusan pemerintah dalam membailout Bank Century menjadi perdebatan sampai saat ini. Kebutuhan akan hukum yang komprehensif terkait ekonomi, politik dan sosial harus dipertimbangkan. UU Administrasi Pemerintahan Indonesia telah menyiapkan aturan dalam bertindak bagi pemerintah. Penempatan diskresi dalam satu bab tersendiri dapat dilihat dari dua sisi, batasan terhadap tindakan pemerintah sekaligus perlindungan bagi hak publik. Pada praktiknya, pelaksanaan dari aturan tersebut tidak semudah rumusan yang dimaksud. Harmonisasi dengan UU Peradilan Tata Usaha Negara masih dibutuhkan."

"Decentralisation system in Indonesia was introduced after the fall of the former President Soehartowith the objective of ensuring good governance and equitable development across all regions inthe country. Unfortunately, the implementation of desentralisasi has been complicated. Somescholars have suggested that the model was flawed as it did not consider Indonesia’s context of lessdeveloped administrative institutions in the regions. Not only did desentralisasi cause headachesfor the government, it also created confusion for foreign investors. Consequently, it affects theinvestment climate in the country and undermines the perception of Indonesia as an attractiveplace to invest in. In certain cases, desentralisasi has also led to claims by foreign investors forinvestor-State arbitration under Indonesia’s international investment agreements (IIAs). Thispaper analyses the problems of desentralisasi in Indonesia, its effects to foreign investors andsuggests ways to alleviate the problems by modifying and using Indonesia’s IIAs effectively.Setelah jatuhnya rezim Soeharto, sistem pemerintahan desentralisasi mulai diterapkan diIndonesia dengan tujuan untuk memastikan tata kelola yang baik dan pembangunan yangadil di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sayangnya, penerapan desentralisasi sangatlahsulit. Beberapa akademisi mengatakan bahwa model sistem desentralisasi yang diterapkan diIndonesia tidak sesuai dengan situasi di lapangan di Indonesia, khususnya di daerah-daerahyang belum mempunyai kantor-kantor administratif yang berfungsi dengan baik. Desentralisasimenimbulkan berbagai masalah bagi pemerintah dan membingungkan para investor asing.Akibatnya, desentralisasi memperburuk iklim investasi di Indonesia dan menimbulkan persepsinegatif mengenai Indonesia sebagai tempat berinvestasi. Dalam beberapa kasus tertentu,desentralisasi juga menyebabkan munculnya tuntutan-tuntutan oleh para investor asing diarbitrase antara investor dan Pemerintah berdasarkan perjanjian investasi internasional (PII)Indonesia. Makalah ini menganalisa masalah-masalah yang ditimbulkan oleh desentralisasi diIndonesia, efek-efeknya bagi para investor asing dan memberikan saran mengenai cara-carauntuk menangani beberapa masalah tersebut dengan mengubah dan menggunakan PII Indonesiasecara efektif."