Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ideologi merupakan bagian dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang berbudaya. Ideologi adalah salah satu nilai yang membentuk arsitektur. Arsitektur secara fisik merupakan proses produksi. Tetapi secara non fisik, arsitektur mengandung nilai-nilai yang merupakan produk dari budaya. Arsitektur seringkali dijadikan propaganda politik oleh pemerintah, karena nilai-nilai yang terkandung dalam arsitektur dapat menjadi alat untuk mengekspresikan kekuasaan, kekuatan dan ideologi suatu negara. Gedung parlemen merupakan gedung yang secara fisik berfungsi sebagai wadah kegiatan pemerintahan suatu negara. Di tempat inilah keputusan-keputusan kenegaraan yang mempengaruhi kehidupan rakyat dibuat. Gedung parlemen merupakan wadah bagi kekuasaan legislatif yang merupakan wakil dari rakyat yang dipiiih oleh rakyat. Sebagai wakil rakyat, para anggota legislatif menyuarakan pemikiran rakyat yang terbentuk dari nilai-nilai budaya bangsa (ideologi bangsa) yang turut dipengaruhi oleh sejarah bangsa hingga terbentuknya sebuah negara. Sehingga sangat wajar jika desain gedung parlemen suatu Negara rnencerminkan sistem pemikiran suatu bangsa (ideologi bangsa). Dengan kata lain gedung partemen dapat dikatakan sebagai lambang identitas nasional dan lambang kedaulatan suatu Negara. Perbedaan sistem pemikiran atau perbedaan ideologi antar Negara menghasilkan bangunan parlemen dengan konsep arsitektur yang juga berbeda. Tulisan ini mencoba untuk mengetahui bagaimana haluan ideologis dan politik suatu Negara dapat mempengaruhi desain arsitektur bangunan parlemen Negara tersebut."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia pada tanggal 30 Maret 1983 telah mengeluarkan kebijaksanaan dalam bidang moneter yaitu mengevaluasikan mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dengan kurs 1 USDollar Rp.970, sedangkan kurs sebelumnya - 1 USDollar Rp. 625. Kebijaksanaan tersebut dikenal dengan nama KEMAR 30, dan merupakan tindakan Pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi bangsa Indonesia, sebagai akibat dari resesi dunia. Kebijaksanaan Pemerintah tersebut sangat mempengaruhi dunia usaha di Indonesia, baik mereka yang mengadakan hubungan keja dengan Proyek Pemerintah, maupun hubungan kerja dengan pihak swasta lainnya. Para usahawan yang mengadakan bubungan kerja dengan Proyek Pemerintah, pada umumnya mereka mengadakan perjanjian pemborongan dengan harga yang tetap fixed price. Dengan nilai harga borongan yang tetap tersebut, kebijaksanaan Pemerintah tanggal 30 Maret 1983 sangat merugikan para usahawan, terutama para pemborong yang dalam melaksanakan pekerjaan tersebut harus mendatangkan barang barang dari luarnegeri mengimport barang. Untuk memperkecil Risiko pemborong . Pemerintah telah mengadakan peraturan penyesuaian harga, yaitu memberikan kenaikan harga borongan terhadap perjanjian pemborongan yang sedang dalam pelaksanaan. Penyesuaian harga tersebut dengan cara cara dan rumus rumus tertentu. Pemerintah bersedia memikul sebagian beban sebagai akibat dari Kebij aksanaan mengevaluasikan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, yaitu dengan memberikan eskalasi harga borongan. Dengan demikian Pemerintah telah mengakui bahwa Kebijaksanaan Pemerintah tanggal 30 Maret 1983 bagi pemborong merupakan keadaan memaksa overmacht force majeur, sehingga pemerintah bersedia memikul Risiko. Namun demikian para pemborong tetap diberi kelonggaran untuk menentukan sikapnya, yaitu menerima penyesuaian harga yang diberikan oleh Pemerintah atau menolak dan memutuskan hubungan perjanjian pemborongan dengan Proyek Pemerintah. Dalan hal pemborong memutuskan perjanjian pemborongan, tidak dikenakan sanksi. Dari ketentuan ketentuan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah dengan itikad baik telah berusaha untuk memikul kerugian sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diambil sesuai dengan batas batas kemampuan keuangan negara."