Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas penyalahgunaan keadaan sebagai perbuatan melawan hukum, dalam kasus penandatangan akta perjanjian di rutan oleh penggugat sehingga akta‐akta perjanjian tersebut dinyatakan batal menurut hukum/dinyatakan batal oleh hakim atas gugatan penggugat dan diharuskan memberikan ganti kerugian atas pihak yang menggugat itu. kemudian yang menjadi pokok permasalahan tesis ini adalah Bagaimana penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan di dalam putusan pengadilan? Dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan adanya penyalahgunaan keadaan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 3641 K/PDT/2001 dan pada kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 2356 K/PDT/2008 .Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative. Sumber data diperoleh dengan mengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melihat putusan-putusan hakim. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yang selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, maka data disimpulkan mengenai kecakapan seorang terdakwa atau tersangka, unsur-unsur suatu tindakan dalam paksaan serta akibat hukum terhadap pembatalan akta-akta perjanjian yang penandatangannya dilakukan di dalam rumah tahanan sehingga tidak ada kebebasan kehendak bagi pihak tersebut dalam menandatangani suatu akta perjanjian dimana salah satu pihak pada saat penandatanganan akta perjnjian dalam keadaan tertekan. Sementara unsur-unsur yang dapat mengakibatkan pembatalan suatu akta dapat terjadi dikarenakan adanya posisi yang tidak seimbang diantara salah satu pihak yakni bisa karena adanya penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keunggulan psikologis,. Sedangkan akibat hukum dari pembatalan suatu akta perjanjian oleh hakim, maka keadaan dikembalikan menjadi seperti semula sebelum terbentuknya perjanjian

---

ABSTRACTThis thesis discusses the misuse of circumstances as an unlawful act, in the case of certificates signing an agreement in the the detention center by the plaintiff so the certificates of agreement is declared void according to the law or declared void by the judge on the lawsuit and the plaintiff required to give compensation for party who sued it.The subject matter of this thesis is How can these of the doctrine misuse of in circumstances court decision be plicated? And How judge in specific judgment of misuse circumstances of the Supreme Court of Indonesia Decision in this case of Number: 3641K/PDT/2001 and at the case of the Supreme Court of Indonesia Decision of Number : 2356 K/PDT/2008.The research is a descriptive analysis which was done by using the method of normative juridical. The data sources are obtained by collecting the primary data and the secondary data. The primary data obtained by scrutinizing at the decisions of judges. Whereas the secondary data acquired through primary legal materials, secondary legal materials and legal materials tertiary. Means of collecting data used in this research are the documents, and the data are analyzed qualitatively.Based on the research data obtained, the data which are concluded concerning proficiency of a defendant or a suspect, the elements of an action in duress and legal consequences against the annulment of the deed of agreement signatories done in thedetention center so there was no freedom of the will of the party in signing the certificate of an agreement whereby one party at the time of the signing of certificates an agreement in under pressure. While the elements that can be result in the annulment of a certificate an agreement can be occur because there an unbalanced the position of between the parties that due to the misuse of circumstances economic superiorty and misuse of circumstances psychological superiority. Whereas legal consequences of the annulment of a certificate an agreement by the judge, then to as prior annulment circumstances before the establishment an agreement."

"Penelitian ini membahas mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian dalam praktik peradilan di Belanda dan Indonesia, serta mengkaji akibat hukum dari perjanjian yang dibuat dengan didasarkan atas penyalahgunaan keadaan salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan buku yang membahas tentang ajaran penyalahgunaan keadaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu cacat kehendak yang mempengaruhi kehendak bebas seseorang dalam memberikan sepakat atau persetujuannya dalam suatu perjanjian dan berakibat bahwa perjanjian tersebut menjadi dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Dengan penambahan beberapa putusan Hakim di Indonesia terkait penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam penelitian ini, hal ini tentunya dapat menunjukkan bahwa praktik peradilan di Indonesia pun telah menerima ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian selain cacat kehendak klasik yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata.

---

This research explains about abuse of circumstances as one of the ground for annulment of contract in judicial practice in Netherlands and Indonesia, and assess the legal consequences of the contract made based on abuse of circumstances that applied by one party to another party. This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation, jurisprudence of the Supreme Court, and books related to abuse of circumstances discussion. The methods of data analysis in this research is qualitative methods, thus the results of this research is descriptive analytical.Based on the results of this research, it can be concluded that abuse of circumstances is one of the consensual defect that may affect a person?s free consent to agree or give his consent in a contract and such consequences is that person can request annulment to the judge. With the addition of verdicts that related to application of abuse of circumstances doctrine, it can be shown that judicial practice in Indonesia has received abuse of circumstances doctrine as one of the reason for contract annulment other than consensual defects in Article 1321 Indonesia Civil Code (KUHPerdata Indonesia)."

"Dalam dunia perdagangan dan bisnis saat ini hampir sebagian besar menggunakan perjanjian baku dalam transaksinya. Perjanjian baku yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Baku artinya patokan atau ukuran. Dengan penggunaan perjanjian baku maka pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga dan waktu. Syarat yang tertuang dalam perjanjian baku merupakan syarat yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar lagi. Perjanjian sewa beli merupakan salah satu contoh perjanjian yang menggunakan format perjanjian baku. Pada sebagian besar perjanjian sewa beli yang ada saat ini, umumnya diatur secara sepihak oleh penjual sewa mengenai pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh penjual sewa dalam hal terjadi wanprestasi, misalnya dikarenakan kelalaian pembayaran pihak pembeli sewa. Penjual sewa berhak memutuskan perjanjian secara sepihak dan menarik kembali barang dari tangan pembeli sewa tanpa ada penghitungan jumlah pembayaran angsuran yang telah dilakukan pembeli sewa. Dalam hal ini, wanprestasi dianggap sebagai syarat batal yang mengakhiri perjanjian secara otomatis. Hal ini tentunya akan sangat merugikan pihak pembeli sewa, karena perjanjian diputus secara sepihak tanpa mendengar pembelaan pembeli sewa terlebih dahulu. Beberapa yurisprudensi menyatakan bahwa klausula seperti itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Meskipun demikian, saat ini sebagian besar perjanjian sewa beli di Indonesia mencantumkan syarat tersebut. Hal ini selayaknya mendapat perhatian dan ditinjau kembali."

"Wanprestasi dan kedaan memaksa dapat mengakibatkan suatu perjanjian pementasan acara hiburan tidak terlaksana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menyebabkan tidak terlaksananya perjanjian pementasan acara hiburan antara X sebagai penyelenggara/promotor dan Y sebagai manager artis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak terlaksana karena turunnya hujan yang mengakibatkan rusaknya peralatan musik dari kelompok musik yang bersangkutan. Hal tersebut bukan merupakan suatu keadaan memaksa seperti yang didalilkan oleh pihak penyelenggara karena turunnya hujan di kota Bogor seharusnya sudah dapat diduga oleh pihak penyelenggara. Meskipun perjanjian tidak menyebutkan dengan tegas bahwa pihak penyelenggara berkewajiban memelihara keselamatan peralatan musik yang akan digunakan dalam acara tersebut, akan tetapi menurut kebiasaan yang berlaku hal tersebut merupakan kewajiban penyelenggara dan dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1: 47 KUHPer yang menganggap para pihak secara diam-diam memperjanjikan hal-hal yang telah menjadi kebiasaan. Dengan demikian atas kelalaian pihak penyelenggara memelihara peralatan musik, maka pihak penyelenggara telah melakukan wanprestasi. Karena para pihak tidak memperjanjikan hal apa saja yang termasuk keadaan memaksa dan siapa yang menanggung resiko, maka secara analog is berlaku ketentuan resiko dalam perjnjian jual beli, sehingga dalam perjanjian ini pihak penyelenggara yang menanggung resiko. Seharusnya dicantumkan dengan jelas hak dan kewajiban para pihak termasuk klausula keadaan memaksa dan resiko. Para pihak seharusnya mempunyai kuasa hukum masing-masing yang dapat membantu para pihak dalam mengatasi sengketa yang terjadi dan tidak menyelesaikan secara kekeluargaan."

"Tuntutan masyarakat di bidang hukum perjanjian semakin meningkat, KUHPer tidak dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat akan perjanjian saat ini. Belanda telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam hukum perjanjian dengan dibuatnya Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW). Dalam hal pembatalan perjanjian, Belanda telah mencantumkan ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) ke dalam NBW (Artikel 3:44 lid 1 NBW). Dicantumkannya ketentuan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) ke dalam NBW sedikit banyak dilatar belakangi pertimbangan hukum dalam berbagai putusan hakim di Belanda. Di dalam hal seorang Hakim menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, maka sering ditemukan putusan Hakim yang membatalkan perjanjian itu untuk seluruhnya atau sebagian. Ternyata pertimbangan-pertimbangan Hakim tidaklah didasarkan pada salah satu alasan pembatalan perjanjian, yaitu cacat kehendak klasik (pasal 1321 KUHPer) berupa kesesatan, paksaan dan penipuan. Praktek peradilan di Indonesia sebenarnya telah menerapkan ajaran "misbruik van omstandigheden" ini meskipun sangat terbatas . Keputusan hakim amat dipengaruhi oleh "rasa kadilan" menurut hatinya yang diolah bersama-sama dengan ilmu yang didapat dari pendidikan formal maupun pengamatannya dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yang didasarkan pada literatur-literatur, serta pustaka lain yang berkaitan dengan hukum perjanjian pada umumnya dan pembatalan perjanjian menurut NBW pada khususnya, juga mewawancarai pihak-pihak yang menguasai bahan penelitian ini, diharapkan penulisan ini dapat berguna untuk menambah wawasan bagi para pembacanya dan dapat memperkaya perbendaharaan hukum di negara kita."

"Penyalahgunaan keadaan merupakan suatu keadaan dimana terdapat ketidakseimbangan ekonomi atau psikologis, kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat sehingga pihak yang lebih lemah terpaksa menyetujui perjanjian yang mungkin berisi persyaratan yang tidak patut atau tidak adil. Tulisan ini menganalisis bagaimana konsep penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomi sebagai dasar pembatalan perjanjian, melalui kriteria-kriteria berdasarkan doktrin maupun pertimbangan Hakim dalam putusan-putusan pengadilan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, dimana data-datanya diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, literatur serta bahan pustaka atau bahan sekunder. Kriteria penyalahgunaan keunggulan ekonomi tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga para ahli dan hakim memberikan kriteria khusus dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan keunggulan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian ini, penyalahgunaan keunggulan ekonomi dapat ditentukan dan diterapkan dalam berbagai putusan pengadilan Indonesia, apabila salah satu pihak memiliki kebutuhan yang mendesak atau dalam kondisi ketergantungan atau tidak ada alternatif lain; posisi tawar antar pihak tidak seimbang; dan syarat atau isi perjanjian yang tidak patut atau tidak adil. Hal ini mengakibatkan pihak yang lemah tidak bebas memberikan persetujuannya atau cacat kehendak dan dapat dibatalkan di pengadilan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penyalahgunaan keunggulan ekonomi merupakan salah satu bentuk cacat kehendak selain cacat kehendak klasik dalam Pasal 1321 KUH Perdata, sehingga perjanjian yang mengandung unsur ini dapat diajukan pembatalan di pengadilan.

---

Abuse of circumstances is a situation of inequality of economic or psychological superiority, which is exploited by a stronger party so that the weaker party is forced to agree to the contract that may contain inappropriate or unfair terms. This paper analyses the concept of abuse of economic superiority as a basis for annulment of a contract, through some criterias based on doctrine and the judge's considerations in court verdicts. This paper was prepared by using doctrinal legal research methods, which the data sources obtained through the juridical-literatures and library materials or secondary materials. The criterias for abuse of economic superiority are not explicitly regulated in law, so the experts and the judges provide specific criteria in determining whether abuse of economic superiority has occurred. Based on the results of this research, abuse of economic superiority can be determined and applied in Indonesian court verdicts, if one of the parties has an urgent need or in a condition of dependency or no other alternative; inequality of bargaining power; and the terms or contents of the contract are inappropriate or unfair. This results in the weak parties not being able to freely give their consents or having consensual defect and can be annulled in court. The conclusion from the results of this paper is that abuse of economic superiority is a form of consensual defect other than the classical consensual defect in Article 1321 of the Civil Code (KUH Perdata), so the contracts that containing this element can be submitted for annulment in court."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan perubahan regulasi terhadap perjanjian yang merupakan keadaan memaksa bagi pelaksanaan prestasi dari perjanjian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan analisis dalam pembahasan, perubahan regulasi yang dijadikan dasar pembelaan oleh Tergugat atau Pemerintah Kabupaten Batang atas Perjanjian Kerjasama Peningkatan dan Pengelolaan Pangkalan Barang di Kabupaten Batang telah menyebabkan pelaksanaan prestasi menurut perjanjian menjadi tidak mungkin secara hukum. Dengan demikian, pihak Penggugat yaitu CV. Usaha Putra Indonesia tidak dapat menuntut pertanggungjawaban atas ganti rugi terhadap ketidakterlaksanaan dan pemutusan perjanjian.

---

This minithesis analyzes the issues arising from the change of regulation and its impacts to the existing contract. Under such circumstances caused by the change of regulation which then qualified as force majeur, it is used for the Respondent to defend himself from the compensation suits due to the loss of profits and other damages. This minithesis is written using research method of legal-normative research approach and secondary datas through literature study which then this minithesis is classified as descriptive-analitical research.

Based on the analysis, the change of regulation affecting the contract of improvement and operation of cargo base in the Regency of Batang, had become the Respondent ground to defend himself from the accusation of breach of contract as accused by the Plaintiff, CV. Usaha Putra Indonesia. Such ground of force majeur had made the performance of the contract become legally imposibble due to the change of regulation which prohibits the collection of retribution in cargo base by the contractor. Therefore, the Plaintiff was no longer be able to claim for compensation of the loss of profits and damages due to the impossibility of performing the contract and the contract had become annulled."