Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKA. MASALAH POKOK Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan bahwa tujuan Bangsa dan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban - dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosiai.. TAP MPR NO. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara menyatakan tentang pemennhan kebutuhan akan perumahan bagi rakyat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa dalam Pelita III pembangunan nasional ditekankan pada pembangunan perumahan dan lingkungan hidup. Tidak semua warga negara dapat memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak, hal tersebut disebabkan karena sebagain penduduk Indonesia adalah termasuk pegawai ; yang berpenghasilan rendah Dalam melaksanakan pembangunan perumahan tersebut pemerintah tidak memonopoli penyelenggaraan pembangunan perumahan tersebut melainkan mengadak pihak swata untuk ikut berpartisipasi memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Kebidaksanaan yang diberikan terhadap perumahan rakyat adalah dengan memberikan kredit pemilikan rumah melalui Bank Tabungan Negara. Dengan membayar secara angsuran diharapkan rakyat yang memerlukan tempat untuk berlindung dapat memiliki iwali yang layak untuk didiami sendiri. Dan dengan pemberian Kredit Pemilikan Rumah ini maka rakyat yang berpenghasilan rendah benar — benar dapat. merasakan manfaatnya. B. METODE PENELITIAN Untuk memperoleh data sebagai penunjang tulisan ini, penulis melakukan penelitian dengan memakai 2 (dua) metode penelitian., yaitu metode penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku yang ada di perpustakaan, tulisan-tulisan di massmedia:, majalah dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan perjanjian kredit pemi likan ruraab. Juga penulis mempergunakan metode peneLitian lapangan, yaitu penulis meminta keterangan dan bahan bahan yang berkaitan dengan pemberian Kredit Pemilikan rumah dari. Bank Tabungan Negara, di kantor Bank Tabungan Negara Cabang Jakarta. , C. HAL HAL YANG DITEMUKAN 1, Dengan adanya Kredit Pemilikan Rumah dari Bank Tabungan Negara, kesempatan memiliki rumah bagi pegawai yang berpenghasilan rendah terbuka seluas-luasnya,. 2, Jaminan khusus adalah merupakan pengecualian terbadap adanya jaminan umur yang diatur dalam KUH Perdata. D. KESIHPULAI-I 1 Perumaban dan pemelibaraan lingkungan bidup mendapat prioritas pertama dari Pemerintah,. Hal tersebut dinyatakan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978 2 Untuk menunggu tabungan pemilik tidak memungkinkan bagi seseorang untuk membeli rumah, karena setiap saat harga rumah semakin naik,: Dengan adanya Kredit Pemilikan Rumah, orang tidak harus menunggu tabungannya penuhi dengan mengeluarkan sejumlah uang rumah yang diidam-idamkannya dapat terwujud. Kredit Pemilikan Rumah adalah kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada masyarakat yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan dimaksudkan untuk membeli rumah guna didinilai sendiri E. SARAN 1 Banyak pemohon kredit yang sudah mempunyai rumah mendapatkan lagi rumah dari Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara., Untuk mengatasi hal ini perlu. adanya seleksi yang ketat dari Bank Tabungan Negara, 2. Penunggakan pemaparan angsuran disebabkan karena beberapa faktor. Untuk ini akan lebih bersifat ke keluargaan apabila penyelesaian yang dipergunakan adalah dengan meneliti faktor penyebabnya."

"ABSTRAKManusia dalam masyarakat selalu meugadakan hubungan an-tara satu dan lalnnya. Dalam hubungan antar manuela serta antara manusla dengan amsyarakat atau kelompoknya diatur oleh serangkaian nllai-nllai dan kaed^-kaedah yang bertujuan agarkehldupan masyarakat tertib dan damai, Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa kebutuhan masyarakat akan terus berubah dan bertambah sesual perkembangan ma - syarakat Itu sendlrl* ^arena Itu perlu adanya kaedah hukumyang dapat menyeraslkan kebutuhan antaha sesama anggota masya rakat tersebut sehlngga akan tercapal keadilan dan kepastlan hukum. Negara Pepubllk Indonesia sebagai negara sedang berkem- bang tentunya menghadapai berbagai masalah disegala sektor pembangunan negara. Balah satu diantaranya adalah pembangun- an bidang perumahan rakyat yang menimbulkan masalah yang cu-kup rumit.

---

"

"Berbagai produk pembiyaan yang ditawarkan bank dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat salah satunya adalah kredit kepemilikan rumah indent .Kredit kepemilikan rumah indent adalah pembiyaan kepemilikan rumah dengan sistim indent. Di dalam Sistim pembiyaan kepemilikan rumah indent yang diterapkan dalam Bank BTN menciptakan risiko-risiko yang dapat menimpa pihak bank sebagai penyedia fasilitas kredit bagi konsumen rumah indent tersebut. Hal ini disebabkan pihak bank tidak memiliki hak privillage (hak tanggungan) atas pembiyaan terhadap debitur KPR. Tinjauan saya terhadap fasilitas KPR indent ini adalah bagaimana caranya bank melindungi kepentingannya bilamana debitur KPR tersebut mengalami cidera janji yaitu dengan cara anatara lain; pertama adanya rekening escrow developer untuk menampung pencairan dana debitur yang tidak dapat ditarik secara keseluruhan dananya tersebut oleh pihak developer. Kedua, bilamana debitur mengalami wanprestasi terhadap bank maka, rekening escrow tersebut dapat di debet oleh pihak bank untuk melunasi debitur tersebut (buy back guaranteed). Ketiga, developer bertindak sebagai corporate guarantee atas pembiyaan yang dilakukan oleh pihak bank kepada debitur tersebut. Keempat, adanya ketentuaan pencairan secara bertahap atas rekening escrow tersebut oleh developer sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut. Kelima, buy back guaranteed berakhir bilamana pecahan sertifikat telah dilakukan jual beli kepada debitur dan sudah dibebani dengan hak tanggungan untuk kepentingan pihak bank. Akan tetapi seiring dengan penerapan buy back guaranteed untuk perlindungan hukum bagi bank, masih diperlukan penyempurnaan dalam hal pemanggilan debitur dalam penandatanganan akta jual beli. Dalam skripsi ini penulis melakukan dengan pendekatan analisa yuridis atas perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh developer dan pihak bank. Penulis meminta perjanjian kerja sama antara developer dengan bank terhadap pejabat bank terkait.

---

One of the financing products offered by banks in fulfilling residential needs for the community is one of them is indent home ownership credit. Indent home ownership credit is the financing of home ownership with indent systems. In the system of indent home ownership financing applied in Bank BTN creates risks that can befall the bank as a provider of credit facilities for consumers of the indent house. This is because the bank does not have privillage rights for financing the KPR debtors. My review of this indent KPR facility is how the bank protects its interests if the KPR debtor is injured in a promise that is by other means; first is the existence of an escrow developer account to accommodate the disbursement of debtor funds that cannot be withdrawn as a whole by the developer. Second, if the debtor experiences defaults on the bank, the escrow account can be debited by the bank to pay off the debtor (buy back guaranteed). Third, the developer acts as a corporate guarantee for financing made by the bank to the debtor. Fourth, there is a gradual disbursement of the escrow account by the developer in accordance with the cooperation agreement. Fifth, buy back guaranteed ends when the certificate has been bought and sold to the debtor and has been burdened with mortgages for the benefit of the bank. However, along with the implementation of buy back guaranteed for legal protection for banks, improvements are still needed in terms of calling on debtors in the signing of a sale and purchase deed. In this thesis the author conducts a juridical analysis approach to the cooperation agreement carried out by the developer and the bank. The author conducted interviews with relevant bank officials."

"ABSTRAKKebijakan Pemerintah Indonesia dibidang Perbankan sekarang ini (Tahun 2004-2020), mengacu kepada 2 (dua) kebijakan dari institusi yang membawahi perbankan khususnya Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Kementerian BUMN. Kebijakan BI adalah : Menciptakan fundamental sistem perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien, melalui rekomendasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API), sementara Kebijakan Menteri BUMN adalah melanjutkan kebijakan Liberalisasi Perbankan, Privatisasi BUMN dan Konsolidasi BUMN. Merger antar Bank Usaha Milik Negara perlu dikaji dengan munculnya Kebijakan BI yaitu Single Presence Policy (SPP) yang mengatur kepemilikan tunggal saham pengendali bank di Indonesia termasuk Pemerintah untuk melepaskan kepemilikan saham pengendali di 4 (empat) bank BUMN menjadi pemilikan saham pengendali di 1 (satu) bank BUMN Baja, salah satu alternatif Pemerintah untuk mempertahankan kepemilikan saham pengendali tersebut dengan melakukan merger atau konsolidasi terhadap Bank BUMN tersebut. Merger Bank BUMN yang dikaji oleh penulis adalah rencana merger antara Bank Rakyat Indonesia (BRI] dan Bank Tabungan Negara (BTN) dimana akan dibahas mengenai kebutuhan merger antar Bank BUMN, perlunya merger bagi Bank BUMN serta permasalahan hukum yang terjadi dalam rencana merger tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif dan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur merger bank di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang diperkuat dengan wawancara serta metode pengolahan data secara kualitatif sehingga hasil penelitian berbentuk Preskriptif-Analitis. Penelitian ini setelah dianalisa dapat disimpulkan bahwa merger antara Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara perlu dilakukan untuk saling memperkuat kompetensi yang dimiliki masing-masing bank serta untuk menghadapi persaingan usaha yang ketat dalam industri perbankan. Merger BRI dan BTN tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta pihak-pihak yang merasa dirugikan memiliki perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan Perundangundangan tersebut. Oleh karena itu Merger BRI dan BTN perlu segera dilakukan dan rencana merger ini juga memperhatikan faktor lain selain hukum seperti politik dan ekonomi agar dapat memberikan sinergi bagi bank hasil merger dan mampu menghadapi internal shocks maupun external shocks."

"Hipotik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Pemberian Kredit Bank Dengan Bank Tabungan Negara Sebagai Tinjauan, SKRIPSI, Penulisan bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah hipotik atas satuan rumah susun dalam praktek pemberian kredit di bank, yaitu bagaimana tata cara pemberian kreditnya, bagaimana tata cara pembebanan hipotiknya, bagaimana roya hipotiknya dan bagaimana eksekusi hipotiknya. Penulisan ini mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan di Bank Tabungan Negara dengan tehnik wawancara. Ketentuan yang mengatur mengenai hipotik ini adalah ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan UU No.16/1985 tentang Rumah Susun, terutama yang menyangkut mengenai hipotik atas satuan rumah susunnya. Hipotik merupakan hak kebendaan atas barang-barang tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya pelunasan suatu perikatan. Proses pembebanan hipotik atas satuan rumah susun, dalam praktek, adalah sama dengan pembebanan hipotik atas rumah atau tanah. Perbedaannya hanya terletak pada masalah eksekusinya. Disarankan agar penyelesaian eksekusi lelangnya dapat lebih disederhanakan prosedurnya sehingga dapat menguntungkan semua pihak."