Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maraknya permasalahan hukum dalam perdagangan khususnya tentang pelanggaran merek, mendorong Pemerinlah untuk melakukan pengaturan merek dalam hubungannya dengan penegakan hukum di Indonesia. Salah satu upaya Pemerinlah tersebut dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor.15 tahun 2001 tentang Merek. Undang - Undang RI Nomor.15 tahun 2001 tentang Merek, ini diperlukan sebagai pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan perlindungan bagi pemegang merek dagang maupun merek jasa. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ; kriteria apakah yang dipakai untuk menentukan terjadinya penggunaan merek tanpa hak/pemalsuan merek, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Dit.Jen Hak Kekayaan Intektual Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Merek terhadap merek terkenal, bagaimana proses pembuktian terjadinya penggunaan merek tanpa hak di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan deskTiptif kualitatif. Pendekatan yuridif normati dipergunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat.dalam Persetujuan TRIPs, Konvensi Paris khususnya yang berkaitan dengan merek atau trademark dan Peraturan Undang-undang tentang Merek yang berlaku di Indonesia yang dimulai sejak lahimya Undang-Undang RI Nomor.21 tahun 1961 sampai dengan Undang-Undang RI Nomor.I5 tahun 2001, dokumen lainnya seperti buku, majalah, jurnal dan basil penelitian lain dengan pembaca dan mengkaji literature yang relevan dengan materi penelitian. Penelitian kualitatif yaitu melakukan penelitian langsung ke obyek yang dapat memberikan informasi dan data, dengan mewawancarai respon dart masyarakat yang meliputi unsur Penyidik POLRI; Penitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI, dalam hal ini Direktorat Merek. Berdasarkan pembahasan dapat diperoleh basil sebagai berikut:1. Kriteria terjadinya penggunaan merek tanpa hal/pemalsuan karena adanya unsura. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak Iain untuk barang dan/jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.b. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang danlatau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. 2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dilakukan dengan penerapan Undang-Undang RI Nomor.i5 Tahun 2001 tentang Merek yang menyalakan bahwa merek tidak dapat terdaftar pada Direktorat Merek apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur :a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.b. Tidak memiliki daya pembedac. Teiah menjadi milik umumd. Merupakan kelerangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. 3. Proses pembuktian terjadinya penggunaan merek tanpa hak didasarkan pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam hal ini Pasal 90, dan 91, yakni Pasal 90 mengatur tentang pelanggaran penggunaan merek tanpa hak pada keseluruhannya dan Pasal 91 mengatur tentang penggunaan merek tanpa hak pada pokoknya."

"Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan sektor ekonomi pada khususnya, teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha peningkatan dan pembangunan industri. Karya teknologi pada dasar nya lahir sebagai karya intelektual manusia yang melibatkan tenaga, waktu dan biaya, sehingga teknologi memiliki nilai atau manfaat yang menimbulkan konsep kekayaan terhadap karya Oleh sebab itu adalah wajar apabila terhadap hak atas penemuan atau karya teknologi tersebut diberi perlindungan hukum. Salah satu hak perlindungan hukum yang timbul dari karya intelektaal manusia adalah perlindungan hukum atas Merek. Di mana merek memiliki objek pengaturan di bidang karya-karya berupa tanda , yang di ciptakan dengan tujuan untuk membedakan barang atau produk yang satu dari yang lainnya, yang sejenis. Pentingnya suatu pengaturan dan perlindungan yang baik atas merek bagi produsen nasional tentunya akan, merangsang produsen yang bersangkutan untuk membangun, mengembangkan, meningkatkan serta menjaga citra dan reputasi mereka melalui produk-produk yang bermanfaat dan berkwalitas. Hal tersebut membuat kita melihat pada pengaturan Merek yang berlaku di Indonesia, terutama dengan berlakunya UU Nomer 19 Tahun 1992. Dimana dapat dilihat apakah pengaturan Merek berlaku di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum atas merek yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan masyarakat Indonesia. Peni ngkatan perlindungan hukum atas merek di Indonesia sesungguhnya sangat diperlukan oleh pemerintah dalam menggalakkan segala usaha untuk meningkatkan ekspor dan investasi, termasuk juga investasi asing. Sehingga Indonesia dan oerekonomian nasional semakin terlibat dalam perdagangan dunia, dengan segala konsekwensi yang ditimbulkan dari saling keterkaitan dan saling ketergantungan antara perekonomian nasional kita dengan perekenomian dunia ."