Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 69795 dokumen yang sesuai dengan query
cover
A. Kohar
Bandung: Alumni, 1983
347.016 KOH n
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
A. Kohar
Bandung: Alumni, 1983
347.016 KOH n
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Selly Suwignyo
"ABSTRAK
Perjanjian Kawin yang diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
dalam Pasal 29 menyatakan bahwa pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan
kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan peijanjian “tertulis” yang
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketentuan ini tidak menegaskan secara rinci
maksud dan isi dari tertulis itu sendiri, apakah secara otentik ataukah hanya bawah
tangan saja. Sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Sementara jika
ditelaah lebih jauh ketentuan tentang pembentukan perjanjian Kawin , maka berbagai
ketentuan dan syarat dalam pembuatan perjanian kawin maka semuanya masih
berpegangan pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
Bahkan dalam pasal peralihan Undang Undang Perkawinan dinyatakan jika telah diatur
maka berlaku ketentuan tersebut, maka sebaliknya jika tidak diatur maka berlaku
ketentuan yang Iama( KUH Perdata). Perjanjian Kawin secara otentik, kemungkinan
pelanggaran pelanggaran batas batas hukum dan kesusilaan tersebut dapat
dihindarkan. Perjanjian Kawin yang dibuat dibawah tangan dalam proses
pembuktian mengalami berbagai kelemahan. Bahkan pernyataan pegawai Catatan
Sipil secara tegas menolak jika perjanjian kawin dibuat dibawah tangan.

ABSTRACT
Marital agreement which arranged in Marital Act No 1 ,1974 in Article 29 declares that at
the moment or before marriage is performed thé both sides on a mutual agreement legalized
by the official of marital registry office . This definition doesnt assert the purpose and the
content of the written agreement it self it detail, if it is done authentically or it is un
officially registered at the marital registry office . Then it causes many different
interpretation. In the mean time, if we review about the forming of marital agreement are
still holding on the definition arranged in the code of civil of law. In the temporary of
Marital Act, it is even declared, if it has been arranged then the definition is valid and in
return, if it is not arranged then the previous definition is vail id (Code Civil Law).Therefore
I try to search and do research by doing field research and interview about the way and
valid definition in the purpose of making marital registry office. It is all about a matter of
concerning with the marital definiton made by is then analized according to the definition
and the rule of law in Marital Act and existing regulation. So the result of analysis and
conclution presented in an explanation of disscussion result can be achieved."
2008
T37002
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Waluyo
Jakarta: Sinar Grafika, 1996
340.072 BAM p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Waluyo
Jakarta: Sinar Grafika, 2002
340.072 BAM p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Waluyo
Jakarta: Sinar Grafika, 1991
340.072 BAM p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Asrul Harun
"ABSTRAK
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta otentik, termasuk akta hibah wasiat harus mengandung tiga kebenaran yaitu kebenaran lahiriah, kebenaran formal, dan kebenaran material. Khusus mengenai akta wasiat adalah berbeda dengan akta-akta yang lain, akta wasiat tidak dapat dirubah atau dicabut apabila si pewasiat telah meninggal dunia. Kesalahan dan kelalaian Notaris dalam pembuatan akta wasiat, dapat mengakibatkan akta kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan melalui pemeriksaan pengadilan. Oleh karenanya, Notaris dapat dituntut karena perbuatan melawan hukum. Dengan demikian penting untuk dibahas mengenai tanggungjawab hukum Notaris dalam pembuatan Akta Wasiat apabila yang dilakukan tersebut ternyata melanggar hukum dan ada implikasi hukum, baik secara pidana maupun perdata atas Akta Wasiat yang dibuat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen dan merupakan data sekunder. Penganalisaan data dengan metode kualitatif dan hasil penelitian yang diperoleh bersifat deskriptif analitis. Tanggungjawab notaris, berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta wasiat. Apabila ini terbukti, akta wasiat kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam hal ini apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut, notaris dapat dituntut secara pidana atau pun digugat secara perdata. Sanksi yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan hukuman pidana dan sanksi secara perdata adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan tersebut."
2005
T16363
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Indonesia. Kementrian Hukum dan HAM RI. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010
347.016 IND m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
RM Dendy Subangil
"ABSTRAK
Pelanggaran fungsi "verlijden/"verleden" dalam praktek
notaris sangat sering dijumpai. Hal-hal apa saja yang
melatarbelakangi terjadinya hal tersebut dan akibatnya,
baik bagi aktanya maupun bagi notarisnya sendiri, serta
sejauh mana tanggung jawab seorang notaris terhadap aktanya
bila terjadi pelanggaran dapat diketahui dengan melakukan
metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.
Banyak alasan-alasan yang dipakai untuk menutup-nutupi hal
tersebut, namun dengan metode kualitatif, yang intinya
meneliti fakta dan sebab-sebab terjadinya suatu gejala,
akan terlihat bahwa sebenarnya yang menjadi sebab utama
dari terjadinya pelanggaran tersebut adalah faktor
mentalitas dari para notaris itu sendiri. Ditambah lagi
dengan kurangnya sosialisasi mengenai sebenarnya apa yang
menjadi fungsi dan tugas dari seorang notaris dalam
menjalankan jabatannya. Terjadinya pelanggaran tersebut
tentunya membawa efek negatif bagi para notaris baik dari
segi aktanya yang statusnya dapat berubah hanya menjadi
akta dibawah tangan maupun dari segi peranan dan fungsi
notaris di dalam kehidupan bermasyarakat mengingat besarnya
kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada
seorang notaris sebagai hamba hukum. Karena pelanggaran
tersebut tidak tertutup kemungkinan, dengan berdasarkan
keputusan pengadilan, seorang notaris dapat dituntut untuk
memberikan ganti rugi kepada para pihak apabila
kelalainanya tersebut nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi
pihak tertentu. Maka dari itu selain dari pembinaan mental
dan sosialisasi fungsi dan tugas notaris juga perlu
diadakan pembaharuan terhadap peraturan mengenai jabatan
notaris agar dapat diimplementasikan dengan situasi dan
kondisi yang ada sekarang ini."
2003
T36196
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>