Ditemukan 15389 dokumen yang sesuai dengan query
R. Slamet Iman Santoso
Jakarta: UI-Press, 1980
370.959 8 SLA p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
R. Slamet Iman Santoso
Jakarta : UI-Press, 2004
370.15 SLA p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
A. Malik Fadjar
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
370.959 8 MAL h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Tubagus Bachtiar Rifai
"Dan salah satu matarantai dalam rangka pembaharuan pendidikan pada dewasa ini adalah konsep dan pelaksanaan sekolah pembangunan.
Sekolah pembangunan ialah sekolah yang berorientasi komprehensif, dapat menampung anak-didik dari semua lapisan masyarakat dan membimbing anak didik menjadi warganegar Pancasila, yang berkepribadian, berkesadaran akan keTuhanan yang Maha Esa, berkesadaran bermasyarakat dan mampu membudayakan alam sekitarnya, serta dapat menjadi manusia yang dapat mengembangkan diri sendiri secara optimal, sesuai dengan kecerdasan, bakat dan minat masing-masing sehingga memiliki kepribadian yang seimbang serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.
Dalam buku ini dijelaskan tentang konsep dalam membangun sekolah pembangunan."
Djakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudajaan, 1972
K 379.959 8 TUB p
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Depok: UI-Press,
R 378.9598 Uni d
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Hasan Langgulung
Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991
372.5 HAS k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1985
379.598 IND m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Mahrani
"Perluasan Akses Pendidikan Dokter (PAPD) adalah upaya untuk memberikan kesempatan yang setara pada semua pihak dari berbagai latar belakang untuk mengakses pendidikan dokter. PAPD menjadi perhatian di berbagai negara karena terkait dengan kemampuan empati dokter dan pemerataan dokter di daerah tertinggal. Penelitian tentang PAPD di Indonesia masih sangat terbatas, profil keberagaman mahasiswa kedokteran pun belum tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud memberikan gambaran awal tentang posisi PAPD di Indonesia saat ini dengan mengeksplorasi sudut pandang para pimpinan Fakultas Kedokteran mengenai konsep PAPD di Indonesia. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam secara daring terhadap pimpinan Fakultas Kedokteran. Kemudian dilakukan transkripsi verbatim, pengkodean, pencarian tema, dan deskripsi tema. Diperoleh 6 tema utama yaitu pemahaman konsep, manfaat, peran pemangku kepentingan, penerapan tahap pra-seleksi, penerapan tahap seleksi, dan penerapan tahap pasca seleksi. Temuan menarik dalam penelitian ini diantaranya mengenai manfaat mempererat persatuan nasional, kurangnya peran lembaga akreditasi, tantangan dalam merancang metode seleksi masuk mahasiswa, stigma biaya pendidikan FK mahal, kurangnya tenaga dosen di bidang kedokteran, dan rendahnya resiliensi mahasiswa asal daerah tertinggal. PAPD di Indonesia adalah upaya mewujudkan kesetaraan kesempatan mengakses pendidikan dokter bagi mahasiswa asal daerah tertinggal dan status sosio-ekonomi rendah dengan tujuan utama memenuhi kecukupan dokter di daerah tertinggal.
Medical Education Widening Access is an effort to provide equal opportunities for all people from various backgrounds to access medical education. It has been concerned in various countries because it related to the doctors’ empathy and distribution of doctors in rural areas. However, research on this subject in Indonesia is still very limited. Therefore, this study intends to provide a preliminary overview of Medical Education Widening Access in Indonesia by exploring the perspectives of medical school’s leaders regarding its concept. Data collection was carried out by online in-depth interviews with the leaders of the Faculty of Medicine then verbatim transcriptions analyzed by coding, theme search, and theme description. Six main themes emerged in this study are the conceptual understanding, benefits, roles of stakeholders, pre-selection staged implementation, selection staged implementation, and post-selection staged implementation. Some interesting findings are about impact on strengthening national unity, challenges in designing selection methods, stigma that medical education must be expensive, inadequacy of lecturers, and the low resilience of students from rural areas. In conclusion, Medical Education Widening Access in Indonesia is an effort to achieve equal opportunity to access medical education for students from rural areas and low socio-economic status aiming to meet the adequacy of doctors in rural areas."
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 1998
S27510
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Hadya Jayani
"
ABSTRACTUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintah provinsi untuk mengelola bidang pendidikan menengah atas/kejuruan, khususnya dalam melakukan pemindahan guru SMA/SMK antar kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kebutuhan guru. Pemerataan kebutuhan guru sulit untuk diterapkan sejak otonomi daerah sehingga pemerintah provinsi harus melakukan peramalan kebutuhan guru agar pemerintah provinsi memiliki ketersediaan guru di masa depan dalam rangka mencapai pemerataan guru, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pemerintah Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang sedang melaksanakan proses peramalan kebutuhan guru karena kondisi saat ini kabupaten/kota di Provinsi Banten untuk jenjang SMA/SMK mengalami kekurangan guru. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peramalan kebutuhan guru pasca pengalihan kewenangan bidang pendidikan menengah atas/kejuruan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Pendekatan dalam penelitian ini adalah
post positivisme dan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah peramalan kebutuhan guru SMA/SMK di Provinsi Banten belum sepenuhnya dilaksanakan. Faktor yang menghambat peramalan kebutuhan guru belum sepenuhnya dilaksanakan adalah data guru SMA/SMK yang belum diverifikasi dan dinamis, kesiapan Pemerintah Provinsi Banten dalam hal sumber daya manusia, keterbatasan APBD Provinsi Banten, keterbatasan kewenangan pemerintah provinsi dalam hal merekrut dan belum adanya regulasi pemerintah daerah terkait dengan pemerataan kebutuhan guru.
ABSTRACTLaw Number 23 of 2011 on Regional Government mandates the regional government to manage education in high school and vocational high school, especially the transfer of authority of senior secondary/vocational education between districts/cities with the aim of equitable distribution of teacher needs. Equitable teacher needs are difficult to implement since regional autonomy so that the provincial government must forecast teacher needs so that the provincial government has the availability of teachers in the future in order to achieve equal distribution of teachers, both in quantity and quality. The Banten Provincial Government is carrying out the forecasting process of teacher needs because the current conditions of districts/cities in Banten Province for high school/vocational levels experience a shortage of teachers. Based on the issues having been described, this study aims to analyze the forecasting of teacher needs post transfer of authority in the field of senior secondary/vocational education by Banten Provincial Government. The approach used in this study is post-positivism and data collection technique through in-depth interviews and literature studies. The result of this study is forecasting the needs of senior secondary/vocational school teachers in Banten Province have not been fully implemented."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library