Ditemukan 56215 dokumen yang sesuai dengan query
S. Nitibaskara
Bandung: Angkasa, 1979
343.076 6 NIT p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
A. Hamid S. Attamimi
"Kata "won" dalam kata-kata "Teori Perundang-undangan" bukanlah berani pendapat tentang cara melakukan sesuatu, seperti dikatakan orang: teorinya mudah tetapi prakteknya sukar. Bukan pula berarti pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai sesuatu peristiwa, misalnya teori tentang terjadinya bumi, teori tentang evolusi asal usul manusia, dan sebagainya.' Kata "Leon" di sini ialah sekumpulan pemahaman-pemahaman, titik-tilik tolak, dan azas-azas yang saling berkaitan, yang memungkinkan kita memahami lebih baik terhadap sesuatu yang kita coba untuk mendalaminya? Secara umum dan abstrak kata "teori" dapat juga diartikan sistem dari rata hubungan yang logik dan definitorik di antara pemahamanpemahaman. Atau lebih kongkrit, "teori" ialah sistem pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, dan pemahaman-pemahaman yang logik dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan demikian rupa sehingga memungkinkan penarikan hipotesa-hipotesa yang dapat diuji padanya."
Jakarta: UI-Press, 1992
PGB 0363
UI - Pidato Universitas Indonesia Library
Tim Pengajar
Depok: Universitas Indonesia, 2000
340 MAR i
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta : Yayasan Tripartit Nasional, 1988,
342.068 IND h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Maria Farida Indrati, compiler
Depok: Universitas Indonesia, 2000
340 MAR i (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Medi Iskandar Zulkarnaen
2009
T37316
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Jakarta: Pengayoman, 1981
332.6 IND i
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"salah satu masalah serius yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi indonesia adalah mempraktekkan kerangka hukum dan konstitusi dalam pengembangan kebijakan-kebijakan perekonomian. dalam keadaan yang demikian, memang sangat sulit dibayangkan bahwa penyusunan kebijakan ekonomi harus tunduk kepada logika normatif yang sempit sebagaimana telah disepakati dalam rumusan undang-undang dasar yang tertulis, karena sebaik-baiknya rumusan konstitusi sebagai sumber kebijakan tertinggi dirasakan tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan dinamis yang terjadi dalam pasar ekonomi global, nasional maupun lokal yang bergerak cepat setiap hari"
300 JIH 1:1 2010
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"The economic globalization has influenced natural resources legislation. It happens because the basic values of neo economic-liberalism has slipped into the current of globalization, which causing the natural resources legislation can be cancelled by the constitutional court because is not incompatible with the spirit nationalism of our nation. This is what truly happened in Indonesia if an economic constitutional won’t allow the market mechanism walking freely without a state interfence. To overcome this situation, the constitution must collaborate with market mechanism."
NGRHKM 1:1 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"makalah ini disampaikan dalam seminar tentang revitalisasi dan reinterpretasi nilai-nilai hukum tidak tertulis dalam pembentukan dan penemuan hukum, diselenggarakan oleh BPHN DEPKUMHAM RI tanggal 28-30 september 2005 di makassar"
300 MHN 1:1 2006
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library