Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas perlakuan akuntansi atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik pada pembukuan penjual, PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan pada pembukuan pembeli, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). PGE memperlakukan perjanjian ini sebagai perjanjian yang tidak mengandung sewa, sebaliknya PLN memperlakukan perjanjian ini sebagai perjanjian yang mengandung sewa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Perbedaan perlakuan ini terjadi karena perbedaan interpretasi atas kriteria perjanjianyang mengandung sewa sesuai ISAK Nomor 8 (2008). PLN menganggap bahwa PLN mempunyai kemampuan untuk mengarahkan PGE untuk mengoperasikan aset. Sedangkan PGE menganggap keterlibatan PLN hanya pada saat koneksi aliran listrik dari pembangkit PGE ke jaringan listrik PLN. Perbedaan lainnya adalah PLN menganggap bahwa harga dibayar PGE bukan harga yang secara kontraktual tetap untuk tiap unit keluaran. PGE menganggap sebaliknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PGE dan PLN merupakan perjanjian yang mengandung sewa.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the accounting treatment of Energy Sales Contract on seller?s bookkeeping, PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) and buyer?s bookkeeping, the State Electricity Company (PLN). PGE treats this contract as the arrangement does not contains a lease, on the contrary PLN treats thiscontract as arrangement contains a lease. This study was conducted using the case study method. These different treatments occurs because of different interpretation of the criterias arrangement contains a lease in accordance to ISAK Number 8 (2008). PLN assumes that PLN is able to direct PGE to operate the asset. While PGE assumes that PLN involvement only at the time of connection electricity from PGE plant to the PLN?s electricity network. Another difference is PLN assumes that the price paid by PGE is not contractually fixed price per unit of output, while PGE assumes otherwise. The study concluds that the Energy Sales Contract between PGE and PLN is an arrangement contains a lease."

"ABSTRAKPenataan Daerah Otonom Baru di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan krusial. Hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini Indonesia masih belum mempunyai arah kebijakan yang berkelanjutan terkait dengan penataan daerah. Terbukanya opsi pemekaran daerah atas dasar usulan dari daerah membuat banyaknya pembentukan Daerah Otonom Baru yang terbentuk dalam kurun waktu 15 tahun. Perubahan konstitusi yang salah satunya mengenai kewenangan legislasi juga memberi pengaruh dalam berkembangnya pemekaran daerah. Di sisi lain, Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengamanatkan dibentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah DPOD sebagai pemberi pertimbangan kebijakan kepada Presiden tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, termasuk salah satunya mengenai Penataan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu berlakunya 4 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia masih mencari konsep yang tepat dalam penataan daerah. Peran DPOD dalam penataan daerah pun belum maksimal karena tidak semua usulan pembentukan daerah melalui kajian dan rekomendasi dari DPOD. Oleh karena itu perlu adanya penguatan peran DPOD dalam memberikan pertimbangan terkait penataan daerah dan diterbitkannya peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

---

ABSTRACTThe arrangement of new autonomous region in Indonesia is a very important and crucial issue. It is caused by up to the moment Indonesia still does not possess the sustainable policy direction related to the regional arrangement. The chance to do the regional expansion based on the proposal from the region drives to the high number of the New Autonomous Region created within the last fifteen years. The Constitutional change related to legislative authority also affects the development of regional expansion. On the other side, The Law of Local Governance delivers a mandate to form Advisory Council of the Regional Autonomy DPOD as a giver of policy consideration to the President regarding the matters related to the implementation of the regional autonomy, including the Regional Arrangement. The research result shows that within four years implementation of The Law of Local Governance, Indonesia remains seek for the right concept in the regional arrangement. The role of DPOP in the regional arrangement has not been maximized yet due to not all of the regional expansion proposals are going through the review and recommendation from the DPOD itself. "

"Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) merupakan sasana yang dikelola oleh pemerintah atau badan swasta terkait sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat berusia lanjut. PSTW sebagai salah satu ruang hidup manusia lanjut usia memiliki pengaruh dalam memunculkan perilaku yang terjadi. Perilaku ini muncul sebagai manifestasi lanjut usia dalam berekspresi dan beraktivitas dalam konteks spasial yang dipengaruhi oleh interioritas tubuh manusia lanjut usia dan desain ruang interior di PSTW. Skripsi ini ditulis secara deskriptif menggunakan kajian literatur dan pembahasan studi kasus. Studi kasus dilakukan pada dua individu lanjut usia yang menetap di PSTW Budi Mulia 1 Cipayung dan dianalisis dengan menggunakan pemetaan perilaku sebagai perwujudan penulisan yang utuh untuk melihat variasi perilaku lanjut usia di dalamnya. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa intensitas perilaku lanjut usia yang muncul dipengaruhi oleh besarnya intensitas aktivitas yang dilakukan pada suatu ruang, dimana ruang tersebut merupakan ruang favoritnya di dalam PSTW.

---

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) is a place that was managed by the government or private institution as a service form for the elderly community. PSTW as one of the elderly living space has an influence to elderly behaviors. This behavior has presented as a manifestation of expression and activities in the spatial context that is affected by the interiority of elderly bodies and implication of interior design in PSTW. This undergraduate thesis is written in descriptive method by using literature study and review of case studies. An analysis of case study was conducted in two eldery people who are living in PSTW Budi Mulia 1 Cipayung and presented by using behavioral mapping to see variations of elderly behaviors. The analysis showed that the intensity of elderly behavior is affected by the intensity of activities that appear on their everyday space, which belongs to their favorite space in PSTW."