Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap anak yang lahir ke dunia berhak mendapatkan hak-haknya, yang salah satunya dengan memberikan akta kelahiran sebagai suatu perlindungan hukum. Menurut Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, prosedur unt uk memperoleh akta kelahiran tidaklah terlalu berbelit-belit. Tapi mengapa pada kenyataan banyak orang tua lebih memilih praktek calo pembuat akta kelahiran. Pada kenyataannya menurut masyarakat, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi masih membinggungkan para orang tua yang akan membuatkan akta kelahiran untuk putra-putri tercinta. Masalah jangka waktu pembuatan akta, juga menjadi salah satu alasannya. Kendala-kendala dalam pembuatan akta kelahiran dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi masyarakat dan dari sisi aparat pencatat kelahiran itu sendiri. Realisasi pencatatan kelahiran di Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tahun 1999/2000 dinyatakan telah melebihi target yang ditentukan, tapi akta kelahiran yang dibuat untuk anak luar kawin hanya berjumlah 1 (satu) akta dan setiap tahunnya akta kelahiran untuk anak luar kawin hanya berjumlah rata-rata. 1 (satu) akta saja. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa bahwa masih banyak anak luar kawin yang belum memperoleh akta kelahiran, padahal kenyataannya didalam masyarakat harus diakui cukup banyak anak luar kawin. Sikap orang tua anak luar kawin yang selalu menutup-nutupi keberadaan anaknya, karena dianggap suatu aib merupakan salah satu kendala sulitnya pencatatan kelahiran untuk anak luar kawin. Perlu adanya kesadaran dari orang tua anak luar kawin maupun dari aparat yang terkait tentang pentingnya akta kelahiran, memperjelas prosedur disemua tingkatan, Peran aktif dari aparat untuk mengalakan penyuluhan dengan terjun langsung kedalam masyarakat sehingga hasilnya dapat maksimal dan efektif."

"Memperkenalkan Dual Listing sebagai cara bagi perusahaan untuk memperoleh dana eksternal jangka panjang. Penelitian dilakukan terhadap PT Indosat sebagai perusahaan Indonesia pertama yang melakukan dual listing dengan melihat kepada proses pelaksanaannya, instrumen yang dipergunakan yaitu American Depositary Reciept (ADR), mekanisme dual listing, kemudian kajian mengenai keuntungan serta kendala dan resiko dari dual listing tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dari PT Indosat sendiri, yaitu melalui wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, dan sumber-sumber lain diluar PT Indosat, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek New York. American Depositary Reciept merupakan sertifikat yang mewakili sejumlah saham dari suatu perusahaan dimana saliam aslinya (atau ordinary shares) disimpan dalam deposit pada suatu bank yang disebut local (atau ordinary shares) disimpan dalam deposit pada suatu bank yang disebut local custodian bank. Mekanisme dalam dual listing terbagi menjadi dua : intra market trading dan cross border transaction. Dual listing memiliki beberapa keunggulan dan memiliki beberapa resiko, yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan, sulitnya prosedur, dan investor yang sensitif."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab notaris/PPAT terhadap akta-akta yang terkait dengan Tax Amnesty berdasarkan Undang-Undang Tax Amnesty, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Penelitian untuk tesis ini mengguanakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dilatarbelakangi program pemerintah yang bernama Tax Amnesty, dimana Notaris/PPAT menjadi salah satu pihak yang ikut andil untuk dapat mensukseskan program tersebut. Akan tetapi, keterlibatan Notaris/PPAT itu telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan Notaris/PPAT, mengingat Notaris/PPAT harus melaporkan data kliennya kepada pihak berwajib apabila mengetahui bahwa Assets yang diperoleh kliennya tersebut ternyata dari hasil kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang. Disinilah menjadi dilemma bagi Notaris/PPAT apakah Notaris/PPAT dibenarkan secara hukum untuk melaporkan Transaksi yang mencurigakan kepada Instansi yang berwenang ataukah tidak dibenarkannya Notaris/PPAT untuk melaporkan Data Kliennya mengingat ketentuan dari Pasal 16 ayat 1 huruf e tentang Jabatan Notaris.

---

ABSTRACT This thesis discusses how far the authority and responsibility of notary PPAT on deeds related to Tax Amnesty based on Tax Amnesty Act, Money Laundering Act, The research for this thesis uses normative juridical research method with qualitative approach. Backed by a government program called Tax Amnesty, where Notary PPAT became one of the parties who took part to be able to succeed the program. However, the involvement of Notary PPAT has caused pros and cons among Notary PPAT, since Notary PPAT must report its client 39 s data to the authorities if they know that the Assets obtained from his clients are from crime such as corruption and money laundering. Here is a dilemma for Notary PPAT whether Notary PPAT is legally justified to report Suspicious Transaction to authorized institution or not to notary Notary PPAT to report Client Data considering provision of Article 16 paragraph 1 letter e concerning Notary Position."

"Untuk mementukan kedudukan hukum seseorang ada beberapa kejadian yang penting dan salah satunya adalah adopsi seseorang perlu memperoleh kepastian tentang adanya kejadian tersebut. Lembaga Catatan Sipil memungkinkan pencatatan selengkap-lengkapnya dan oleh karenanya memberikan kepastian yang sebesar-besarnya mengenai kejadian tersebut. Oleh Catatan Sipil adalah lembaga yang sengaja. diadakan oieh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang. Tujuannya ialah untuk mewujudkan kepastian hukum, membentuk ketertiban hukum, pembuktian dan untuk memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan. Dengan dicatatnya suatu peristiwa adopsi pada register catatan sipil maka yang bersangkutan serta orang-orang yang berkepentingan mempunyai alat bukti yang sah serta kuat tentang peristiwa adopsi tersebut. Alat bukti yang dimaksud adalah akta kelahiran dan kutipannya di mana dalam catatan pinggirnya tercantum adopsi."