Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan covernote bisa menimbulkan masalah jika Notaris/PPAT tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satunya yaitu adanya pemalsuan covernote yang dilakukan oleh Pegawai Notaris/PPAT seperti yang terjadi di Kabupaten Karangnanyar. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum atas pembuatan covernote palsu oleh Pegawai Notaris/PPAT terhadap keabsahan pencairan kredit dan tanggung jawab Notaris/PPAT secara perdata, pidana, administrasi, serta berdasarkan kode etik terkait dengan pemalsuan covernote yang dilakukan oleh Pegawainya. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan cara penelaahan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan Adanya pemalsuan covernote tidak mempengaruhi keabsahan pencairan kredit. Hal ini dikarenakan covernote bukanlah merupakan perjanjian, melainkan keterangan yang dibuat oleh Notaris/PPAT untuk kepentingan para pihak saja. Notaris/PPAT bertanggung jawab secara perdata terhadap pemalsuan covernote yang dilakukan oleh Pegawainya berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara pidana, Notaris/PPAT tidak bertanggung jawab dikarenakan pemalsuan covernote dan penggunaan covernote palsu bukan dilakukan oleh Notaris/PPAT melainkan oleh pegawainya. Secara administrasi dan kode etik, Notaris/PPAT harus bertanggung jawab dikarenakan adanya penggunaan cap/stempel oleh pegawainya sebagai akibat dari adanya kelalaian dalam penyimpanan cap/stempel PPAT.

---

Covernotes can cause problems if the Notary/PPAT does not apply the precautionary principle. One of them is the forgery of covernotes carried out by Notary/PPAT employees as happened in Karangnanyar Regency. This study raises issues regarding the legal consequences of making fake covernotes by Notary/PPAT Employees on the legitimacy of credit disbursements and Notary/PPAT responsibilities in civil, criminal, administrative, and based on the code of ethics related to covernote falsification by employees. This research is in the form of normative juridical research by examining primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that forgery covernotes do not affect the legitimacy of credit disbursements. This is because the covernote is not an agreement, but a statement made by the Notary/PPAT for the benefit of the parties only. Notary/PPAT are civilly responsible for forgery of covernotes committed by their employees based on Article 1367 of the Civil Code. Criminally, the Notary/PPAT is not responsible because the forgery of covernotes and the use of fake covernotes is not carried out by the Notary/PPAT but by their employees. In addition, the Notary/PPAT is administratively and ethically responsible due to the use of a stamp by his employees as a result of negligence in the storage of PPAT stamp."

"Kredit mempunyai peranan yang sangat besar dalam menunjang perekonomian nasional dan bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk memberikan kredit tersebut kepada masyarakat. Namun, dengan adanya krisis moneter di Indonesia, terjadi kemerosotan dibidang perbankan, seperti dilikuidasinya 16 (enam belas) bank swasta dan pemberian status Bank Take Over (BTO) oleh pemerintah. Dalam upaya memperbaiki kembali perekonomian di Indonesia, maka pada bulan Desember 1997 Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu keputusan untuk menggabungkan beberapa bank pemerintah dengan cara tetap mempertahankan salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya atau yang biasa disebut dengan merger bank. Tindakan pemerintah untuk me-merger-kan bank-bank pemerintah memang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah dalam merger bank dimana terdapat situasi hukum yang berbeda. Dalam skripsi ini, penulis bermaksud untuk menganalisa permasalahan yang mungkin timbul pada perjanjian kredit antara nasabah Bank Dagang Negara sebagai debitur dengan Bank Dagang Negara yang sekarang ini telah bergabung menjadi Bank Mandiri, terutama dari segi keabsahannya dan sifat mengikat perjanjian kredit tersebut."

"

Dalam arti yang lebih kompleks sekaligus sederhana, abuse (abnormal use) of power dapat dimaknai sebagai sebuah akibat dari gagalnya pengendalian internal (internal control). Di dalam industri perbankan sendiri, prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan patokan utama dalam pembentukan dan pemeliharaan hubungan antara Bank dengan masyarakat. Kendati direksi dan komisaris memikul tanggungjawab hukum dengan porsinya masing-masing, namun terdapat batasan-batasan tertentu mengenai kapan direksi dan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas risiko dari keputusan atau tindakan pengawasan yang telah diambilnya. Dengan demikian direksi dan komisaris dapat lebih leluasa dalam mengambil keputusan bisnis maupun aksi-aksi korporasi dalam kegiatan usaha perbankan. Namun pada praktiknya, ketika dihadapkan pada kasus dugaan kejahatan perbankan, Majelis Hakim tidak selalu mempergunakan konsep Business Judgement Rule (BJR) sebagai  immunity doctrine bagi direksi untuk menangkis tuduhan White Collar Crime yang ditujukan atas keputusan atau tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh direksi dan komisaris. Hal ini menyebabkan kesenjakan antara das sein dengan das solen. Sehingga disini diperlukan sebuah penelitian dalam bentuk tesis, dengan identifikasi masalah yaitu; Pertama, Bagaimana penerapan Prudential Principle dalam pemberian kredit di Indonesia?. Kedua, Bagaimana penerapan prinsip Business Judgement Rule dalam memeriksa dan memutus kasus dugaan tindak pidana perbankan di Indonesia?  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa ketika keputusan atau tindakan pengawasan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris tersebut telah didasari iktikad baik (good faith), pengambilan keputusan telah memperhatikan kepentingan perusahaan (fiduciary duty), berdasarkan pengetahuan/data yang memadai (informed basis), tidak dilakukan untuk berhambur-hambur (duty of care) dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi (loyalty), serta penuh dengan tanggungjawab, maka seharusnya Direksi berhak atas immunity doctrine.

 

---

In a more complex and at the same time simple, abnormal use of power can be interpreted as a result of the failure of internal control. Within the banking industry itself, the principle of prudence is the main benchmark in the formation and maintenance of relations between the Bank and the public. However, in practice, when faced with cases of suspected banking crime, the Panel of Judges does not always use the concept of the Business Judgment Rule as the immunity doctrine for the directors to fend off alleged criminal acts aimed at decisions or supervisory actions that have been carried out by the board of directors and commissioners. This causes a gap between them. So that we need a research in the form of a thesis, with problem identification; First, how is the application of the precautionary principle in lending in Indonesia? Second, how is the application of BJR principles in examining and deciding cases of suspected banking crime in Indonesia?

The research method used is a normative juridical research method, with descriptive analytical research specifications.

From the results of this study, it is concluded that when the decisions or supervisory actions taken by the directors and commissioners are based on good faith, have taken into account the interests of the company, are based on adequate knowledge / data, are not wasting and are not on personal interests, and are full of responsibility, then BJR can be applied.

"