Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini mencoba membahas pengaruh hubungan Raja-militer diThailand terhadap Konstitusi 2007. Untuk menjelaskan pengaruh Raja-militer,digunakan teori militer, elit, peran Raja dan konstitusi. Metode penelitian yangdipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitianmenunjukan bahwa hubungan Raja-militer di Thailand memiliki pengaruhterhadap Konstitusi 2007. Hubungan Raja-militer bisa dilihat dari pasal-pasalyang ada dan saat proses penyusunan draft Konstitusi 2007. Kesimpulannya,Konstitusi 2007 bukanlah konstitusi yang demokratis melainkan suatu konstitusiyang hanya menguntungkan beberapa pihak saja yaitu Raja dan militer.

---

AbstractThe thesis discussed the influence of King-Military relations in Thailandto the Constitution of 2007. The theory of military, elite as well as role of Kingand Constitution are applied in order to further explain the influence of the King-Military. The research methodology is qualitative through literature study. Theresearch presented that the relations between King and Military in Thailand hasgiven influence to the Constitution of 2007. The relations itself was reflectedthrough the existing articles and the establishment process of the DraftConstitution 2007. As a conclusion, the constitution of 2007 is understood as anon democratic constitution which will only give advantage to several parties :King and the Military."

"ABSTRAKIndonesia is an Archipelagic State which consists of small islands as well as large ones and sea area larger than the land area. As an Archipelagic State, Indonesia has a big potential in the field of maritime. It is situatedbetween two oceans: The Indian Ocean and the Pacific Ocean, making Indonesia a very strategic state in international world especially in maritime law field.Maritime itself should be viewed as an object thatcovers many areas of lifewhich isinterrelated with other fields. Consequently, it is necessary to formulate public policies that are oriented to the interest of making Indonesia as a GlobalMaritime Axis. In order to pursue this interest, the Government has to focusin improving itslawsand its law enforcements. However, manyregulations under the constitution do not have the same perspective as theconstitution,which isthe highest source of law in Indonesia. The legislation of aspects of maritime management is stipulated at the highest source of law, that is the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It must be followed by regulations below the constitution in order to support Indonesia as Global Maritime Axis."

"Perjalanan Konstitusi Eropa dalam kerangka pembentukkan 'Negara FederasiEropa berada dalam persimpangan yang belum menunjukkan arah berakhirnya.Prosedur legal formal melalui referendum yang tidak mendapatkan persetujuan semuanegara anggota bukan alasan utarna tidak diterimanya Draf Konstituti Eropa tersebut.Tetapi lebih jauh lagi terhadap materi yang diatur dalam draf konstitusi tersebut.Artikel ini mencoba mempertanyakan dan menjawab tentang keberadaan DrafKonstitusi Eropa sebagai salah satu aspek signifikan dalam proses pembentukan'Negara Federasi Eropa' serta implikasinya secara politik dengan mendasari kepada3 (tiga) latarbelakang yaitu; politik, alamiah dan pembatasan yang melingkupi draftKonstitusi Eropa tersebut."