Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wilayah pedesaan yang merupakan tempat tinggal sebagian besar penduduk Indonesia hingga kini masih menarik perhatian bagi para peneliti dan perencana baik di tingkat pusat maupun daerah, bahkan makin meningkat dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Perhatian ini terutama dilandasi kesadaran bahwa dalam rangka pembangunan yang tengah digalakkan dewasa ini, maka kebutuhan untuk merangsang wilayah pedasaan khususnya yang ditujukan bagi pengelolaan sumber - sumber alamiah maupun manusiawinya, besar kemungkinan akan mempercepat derap pembangunan.Dalam hubungan ini kenyataan telah mengajarkan bahwa faktor keberhasilan program pembangunan banyak ditentukan oleh sejauh mana partisipasi masyarakat pedesaan mampu ditimbulkan. Alasan pokok yang ditunjuknya adalah seringkali suatu program pembangunan, khususnya yang datang dari "atas-desa" justru memunculkan "keterasingan" bagi masyarakat pedesaan itu sendiri. Padahal yang diharapkan adalah dengan partisipasi aktif dari masyarakat pedesaan di dalam proses pembangunan, maka pembangunan akan dirasakan sebagai karya seluruh warga masyarakat.l)"

"Ideologi negara pada dasarnya bertujuan mengarahkan warganya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menggunakan ideologi ibuisme negara menetapkan peran perempuan dalam kehidupan keluarga yang lebih banyak dikonotasikan sebagai "Ibu". Untuk menyebarkan ideologi itu, negara memanfaatkan aparatnya diantaranya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena sifat kepemimpinan yang hierarkis, maka TNI menciptakan subordinat melalui organisasi istri yang selanjutnya perempuan/istri prajurit menjadi subordinat dari organisasi istri. Peran istri prajurit sebagai ibu dalam lingkungan keluarga militer semakin lebih nampak dengan peran tambahan sebagai pendamping suami sekaligus sebagai anggota organisasi istri Persit Kartika Chandra Kirana.Dengan menggunakan teori dan metode penelitian yang berperspektif perempuan, penelitian ini berusaha mengungkap kehidupan perempuan dalam budaya militer yang menganut sistem hierarki dimana lelaki sebagai penentu kebijakan baik dalam kehidupan keluarga dan dalam organisasi istri prajurit TNI-AD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian dilakukan di Asrama Kesatuan Divisi I Kostrad Kecamatan Cilodong Kabupaten Bogor. Dengan subjek penelitian sebanyak sepuluh orang istri anggota prajurit TNI-AD. Suami mereka berasal dari pangkat terendah hingga tertinggi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan, sebagai istri anggota TNI-AD, terkooptasi: (1) kegiatan istri dalam organisasi Persit Kartika Chandra Kirana lebih banyak mengarah pada kegiatan domestik dan merupakan kondisi bagi karier suami, (2) istri berkewajiban menjaga kondisi fisik suami sebagai prajurit, (3) konsekuensi penempatan perempuan dalam struktur institusi militer menyebabkan istri berkewajiban mengutamakan rumah tangga sehingga terbatas peluang untuk mengaktualisasi diri, (4) negara dan TNI-AD memperoleh keuntungan ganda dari para istri prajurit berupa dukungan moril dan materiil, (5) dalam perjalanan sejarahnya perkembangan politik negaralah yang mempengaruhi perkembangan organisasi istri yang semula organisasi ini mandiri berubah menjadi organisasi yang bergantung pada institusi TNI-AD. Oleh karena itu, disarankan agar Persit Kartika Chandra Kirana berusaha menjadi organisasi yang mandiri.

---

Woman and States: Armys Wife Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) in The Wives' OrganisationAn ideology of state is basically a foundation and guideline for its citizens for their way of within the country. With `ibuism' (matriarchal) ideology, the states that the connotation of a woman's role is as a `mother' in the family. To spread this ideology, the country has used its institutions, one of which is the TNI. Because of the hierarchical nature of its leadership, the TNI creates sub-ordination through a wives' organization, and following that, the soldier's wife becomes the organization?s sub-ordinate. A soldier's wife role as a mother in a military family environment is clearer with the addition role of her husband as loyal companions and as a member of the wives' organization `Persit Kartika Chandra Kirana'.

Using research theory and methodology from a woman's perspective, this research tries to shed light on a woman's life in a military tradition that uses a hierarchical system, where the man is the decision maker in both family life and in the wives' organization of TNI-AD. This research is conducted using a qualitative approach. Data were gathered from in depth interviews and documentation study. The research was held in barracks of Infantry Division I Army Strategy Commando Kecamatan Cilodong Kabupaten Bogor and it?s using ten research subjects from army wives, who their husbands being from the lowest to the highest position.

The research result shows that women, as army wives are subject to cooptation: (1) a wife's activity in the Persit Kartika Chandra Kirana organization is more related to domestic activity and become the condition for husband carrier, (2) a wife is obligated to maintain her husband's physical condition, (3) as the consequence of woman's position in a military institution structure, she is obligated to give priority to family life, which imposes s on her self actualization, (4) the states and the TNI-AD obtains double benefits from a soldier's wife in term of moral and material support, (5) historically, it is the development of the states politics that has influenced the wives' organization evolution from an independent organization into an organization which is dependent on the army institution. Therefore, is it recommended that the `Persit Kartika Chandra Kirana' endeavors to become an independent organization."

"Banyaknya calon legislatif (caleg) perempuan gagal masuk ke lembaga legislatif (DPR RI) merupakan kenyataan yang memrihatinkan tentang perempuan di tampuk kekuasaan dan pengambilan keputusan.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjuangan caleg perempuan Indonesia menghadapi hambatan dalam partai dan sistem politik yang berlaku di negeri ini untuk menjadi anggota lembaga legislatif. Penelitian ini juga bertujuan mengungkap implikasi negatif dari UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu terhadap perjuangan caleg perempuan, serta memaparkan sikap para caleg perempuan gagal dalam memaknai hambatan dan kegagalan yang mereka hadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melaiui wawancara mendalam (in-depth interview).Temuan penelitian ini adalah: (1) parpol yang seharusnya menjadi wadah pendukung ternyata tidak berperan efektif dan cenderung menghambat para caleg perempuan dalam perjalanan dan perjuangan menuju ke lembaga legislatif; (2) UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu telah berimplikasi negatif terhadap caleg perempuan dalam upaya mereka meraih posisi di lembaga legislatif; (3) kegagalan menjadi anggota lembaga legislatif akibat hambatan dalam parpol dan sistem politik yang diberlakukan, ternyata masih bisa dimaknai secara positif oleh para caleg perempuan subjek penelitian ini. Kegagalan pada pemilu 2004 lalu tidak menyurutkan semangat mereka untuk berjuang lagi meraih posisi kekuasaan di dalam struktur kepengurusan parpol dan di lembaga legislatif pada pemilu mendatang.

---

There were many Indonesian woman candidates failed to legislative (parliament) was a fact that showed unlucky condition about woman in the hierarchy of power or the public policy.

This research aimed to examine the struggle or the fight of Indonesian woman for legislative candidates who faced many obstacles in the politic party and the political system which was obtained in this country to become a member of parliament. This research aimed not only uncover negative implication of constitution No.31/2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election concerning the fight of woman candidates, but also to explain about the attitude of the failed woman candidates to explain their barriers and failures. This research was based on qualitative approach with woman's perspective and applied data collecting technique by means of in-depth interview.

Finding of the research were: (1) the politic party which had to become a supporting institution exactly had not an effective role and was dispose restricting the efforts of woman candidates to gain their goal to parliament; (2) constitution No.31 /2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election had a negative implication to woman candidates; (3) the failure to become a member of parliament caused by politic party and political system apparently still could be positive meaning by woman informants of this research. The failure at the general election in 2004 had not sent down the spirit of the woman candidates to fight again and to obtain the leader position at the structure of politic party and the parliament in the next general election."

"Penelitian ini akan membahas mengenai peran perempuan dalam berpolitik di Kuwait. Keterlibatan perempuan dalam berpolitik sudah banyak menjadi perbincangan hangat di masa kini. Saat ini banyak perempuan yang berlomba-lomba untuk menduduki pemerintahan. Walaupun, perempuan di Kuwait telah mendapatkan hak politik mereka pada 2005, tetapi terdapat ketidakstabilan dalam keterlibatan mereka di dalam berpolitik dan menduduki jabatan parlemen. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana keterlibatan perempuan dalam politik di Kuwait serta mengetahui orientasi masyarakat terhadap kandidat politik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dengan sumber data penelitian adalah berbagai literatur seperti buku, artikel, dan jurnal. Landasan teori dalam penelitian ini adalah peran perempuan dalam politik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemerintahan Kuwait telah melibatkan kaum perempuan dalam bidang politik, tetapi keadaannya mereka masih kurang mewakili di parlemen. meskipun demikian perempuan Kuwait diberikan kebebasan untuk bersuara dan menyampaikan pendapatnya yang artinya mereka dapat memilih anggota perlemen. mereka juga diperbolehkan untuk mengambil alih posisi militer tertentu karena undang-undang kesetaraan gender yang menegaskan perlindungan hak-hak perempuan dalam berbagai situasi. Karena hal tersebut pandangan masyarakat Kuwait terhadap perempuan meningkat dengan baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan budaya dan politik.

---

This research will discuss the role of women in politics in Kuwait. The involvement of women in politics has become a subject of debate, even today. Nowadays, many women are vying for government positions. Although women in Kuwait obtained their political rights in 2005, there is still instability in their involvement in politics and occupying parliamentary positions. The purpose of this study is to explain how women are involved in politics in Kuwait and to find out the orientation of society toward political candidates. The approach used in this research is a qualitative approach with the method being literature study and with the research data sources being various literature such as books, articles, and journals. The theoretical basis of this research is the role of women in politics. In this study, it was found that the government of Kuwait has involved women in politics, but their situation is unfortunately still underrepresented in parliament. Nevertheless, Kuwaiti women are given the freedom to speak and express their opinions, which means they can elect members of parliament. They are also allowed to take over certain military positions due to gender equality laws which affirm the protection of women's rights in various situations. Because of this, the views of the people of Kuwait towards women have improved greatly. This research is expected to contribute theoretically to the development of cultural and political science."

"Alasan untuk menulis judul ini adalah karena masih kurangnya penelitian yang secara spesifik menyorot persoalan perempuan dalam dunia politik Islam, secara lebih spesifik dalam dunia kepartaian Islam di Indonesia, Tulisan ini disusun sebagai hasil analisis penelitian dari 5 partai politik Islam peserta pemilu 2004 di Indonesia dan wawancara yang dilakukan kepada 9 orang subjek penelitian yang terdiri dari politisi perempuan dari kelima partai tersebut. Kelima partai politik Islam yang dimaksud adalah PBB, PPP, PAN, PKB, dan PKS.Terdapat 6 pertanyaan penelitian yang diharapkan dapat dijawab di akhir penelitian ini. Yaitu : (1) Bagaimanakah pandangan yang berkembang di dalam komunitas muslim mengenai perempuan berpolitik? (2) Alasan apa sajakah yang membuat para politisi perempuan ini memilih partai Islam? (3) Seperti apakah representasi perempuan di berbagai partai politik Islam di Indonesia? (4) Bagaimanakah konsep atau pencitraan perempuan yang ditawarkan oleh partai-partai politik ini berdasarkan rumusan platform dan programnya? (5) Apa dampak pencitraan tersebut terhadap berbagai agenda politik perempuan? (6) Bagaimana politisi muslim perempuan memaknai kehadiran mereka di kancah politik melalui partai-partai Islam yang dipilihnya ?Sejumlah konsep yang membabas tentang partai politik Islam, representasi, dan politik Islam mengantarkan berbagai kajian yang dipandang dari beberapa kombinasi teori polar feminis. Representasi politik perempuan tergambarkan dalam jumlah keterwakilan perempuan di dalam partai politik di parlemen, isu-isu dan kepentingan perempuan yang terumuskan dalam agenda, platform, dan program partai; seria penghayatan pribadi subjek sebagai politik yang bertindak "atas nama" dan "untuk kepentingan" kaum perempuan dan sebagai muslim.Dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat 2 jenis kategorisasi partai Islam dalam merespon berbagai persoalan perempuan. Yaitu adanya partai yang merniliki sikap yang limitatif ierhadap hak-hak perempuan yang diwakili oleh partai-partai yang menyebut diri secara formal sebagai partai Islam seperti PBB, PPP, dan PKS. Selain itu juga terdapat partai-partai yang memiliki sikap liberatif terhadap hak-hak perempuan yang dalam hal ini direpresentasikan oleh partai yang bersifat lebih inklusif dalam menafsirkan pemahaman mereka tentang Islam maupun lebih dikategorikan sebagai partai yang mengandalkan basis massa Islam seperti PAN dan PKB. Dan perempuan, selalu berjuang untuk memperbaiki posisi politik maupun menyuarakan berbagai kepentingan mereka melalui strategi pemberdayaan perempuan melalui sayap-sayap organisasi yang dibentuk di dalam partai maupun mencoba menembus batas di lintas partai, tennasuk pada partai-partai yang tidak memiliki kepentingan primordial yang sama pada identitas Islam mereka.

---

The reason of choosing this topic is the lack of research which specifically talking about women in Islamic political world, especially in Islamic political parties in Indonesia. This study investigates Islamic political parties which participated in General Election 2004 by interviewing of 9 moslem women politicians from five Islamic parties. who become subjects of the research. Those five parties are: PBB, PPP, PAN , PKS.

There are 6 research questions that I hope will be answered at the end of the research. Those questions are : (I) how are the developing concepts in moslem community about women and politics (2) what are the reason's of Moslem women politician in choosing Islamic political parties (3) how are women represented in Islamic political parties (4) what kind of concept about "women" which are constructed by those parties through their agenda, platform and program (5) what is the impact of that to women political agenda (6) and what the moslem women politicians mean their existence in political world within the political parties they had chooses.

Several concepts which talk about Islamic political party, representation, and Islamic politics have developed several discourses that we can see from the various feminist political theories. Women political representation has been described in the amount of women representation in political parties or as parliament members, in the women issues and interest that will be implemented in the political parties' agendas, platforms, and programs. The reflection of subject as a politician that always "stand for" and "act for" both moslem and women.

From this research, the writer tries to elaborate 2 categories of Islamic political party in responding women issues. First the limitative party in responding women's rights, that are represented by the Islamic political party that call themselves as "Islamic parties" like PBB, PPP, PKS. Second, we can also find the liberalize party in responding women's rights. These kind of parties are represented by the inclusive interpretation of Islam that becomes guidance for party. We can call this type as a moslem organization based party like PAN and PKB. And in those two kinds of party, women try to advocate their interest through raising higher political position, using women's wings of the party as their strategies and engage in inter parties .women network. Including parties without primordial connection to them, in using "Islam? as a political identity."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan di dunia politik yang berdampak pada perubahan sosial budaya di Yordania. Perempuan di Yordania masih relatif sedikit dalam keterlibatan di dunia politik, padahal gerakan feminisme dan kesetaraan gender sudah ada sejak 1974. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran perempuan di dunia politik berpengaruh dalam perubahan sosial Budaya di Yordania. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi pustaka dan teknik wawancara jarak jauh dengan seorang perempuan Yordania. Peneliti menggunakan Teori Feminisme Islam dan Teori Partisipasi Politik. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, keterlibatan perempuan di dalam politik di Yordania memang masih relatif rendah, namun telah memberikan dampak signifikan di dalam perubahan sosial budaya. Hal tersebut nampak dari meningkatnya jumlah perempuan terdidik yang pada gilirannya semakin meningkatkan kesadaran perempuan untuk dilibatkan lebih lebih luas di dunia politik. Keterlibatan perempuan di dunia politik juga penting untuk membangun kesadaran perempuan-perempuan Yordania untuk lebih mandiri dan lebih percaya kepada kemampuan mereka sendiri, sehingga dapat turut serta dalam berbagai aktivitas di dunia publik. Namun, perjuangan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di dunia politik masih mendapat tantangan dari norma budaya dan masyarakat Yordania yang patriaki.

---

This study aims to analyze the role of women in the world of politics which has an impact on socio-cultural changes in Jordan. Women in Jordan are still relatively few involved in politics, even though the feminist movement and gender equality have existed since 1974. The question raised in this research is how the role of women in politics influences socio-cultural changes in Jordan. The method used is a qualitative method with literature study and remote interview techniques with a Jordanian woman. This study uses Islamic Feminist Theory and Political Participation Theory. The results of this study conclude that, women's involvement in politics in Jordan is still relatively low, but has had a significant impact on socio-cultural changes. This can be seen from the increasing number of educated women which in turn has increased women's awareness to be involved more broadly in the world of politics. The involvement of women in the world of politics is also important to build the awareness of Jordanian women to be more independent and have more confidence in their own abilities, so they can participate in various activities in the public world. However, the struggle to increase women's involvement in politics is still being challenged by cultural norms and Jordan's patriarchal society."

"Meningkatkan jumlah perempuan di panggung politik merupakan isu yang banyak diperdebatkan sepanjang masa Pemilu tahun 2004 ini terutama menjelang Pemilu 5 April 2004 yang lalu untuk memilih calon legislatif. Inti perdebatan terfokus pada masalah kemampuan perempuan dalam berpolitik dan tidak terpenuhinya kuota 30 %.Partisipasi perempuan dalam dunia politik masih kurang terwakili. Hal ini disebabkan bukan karena kecilnya represcntasi kaum wanita tetapi karena lambatnya proses perubahan. Hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa keikutsertakan kaum perempuan di kancah dunia politik akan membahwa dampak buruk yaitu ketidakstabilan dalam keluarga sehingga kaum pria enggan untuk memberikan tempat bagi wanita di dunia politikSebagai penelitian kualitatif dengan perspektif kritis, dalam tesis ini digunakan metode analisis wacana dengan paradigma kritis. Yaitu, model wacana critical discourse analysis (CDA) dari Norman Fairclough. Teori ini menggabungkan tiga dimensi dalam communicative events, yaitu teks, praktik wacana (discourse practice) dan praktik sosial budaya (sociocultural practise). Selanjutnya analisis teks yang digunakan berdasar teori Pan dan Konsicki.Hasilnya dari frame yang ditemukan bahwa Metro TV, stasiun televisi yang mengukuhkan diri sebagai Election Channel menonjolkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik perlu mendapatkan perhatian lebih. Sanyak caleg perempuan yang berkualitas dengan visi dan misi yang jelas harus terhadang dengan kendala-kendala yang disebabkan oleh budaya patriaki.Penelitian ini juga memakai paradigma kritis. Dalam ilmu komunikasi dan kajian media, paradigma kritis sering dipakai dalam penelitian terutama dalam mengungkapkan bagaimana suatu teks muncul di masyarakat. Di dalam paradigma kritis terdapat cultural study, the critical theory. feminism, reception theory dan semiotic. Data ideologi sendiri merupakan kata yang penting dalam teori kritis. Definisi ideologi adalah sekelompok ide yang menjadi struktur dasar sebuah grup, sebuah sistim representasi bagaiman suatu grup atau individual melihat keadaan di sekelilingnya. Produksi teks yang diteliti mencerminkan bagaimana ideologi pengelola Metro TV yang berfungsi sebagai perpanjagnan tangan dari sekelompok pemegang kckuasaan. Maka isi media itu tentu tidak bertentangan dengan kepentingan mereka.

---

The main issue in 2004 election, especially in the upcoming of the last . July 5th, 2004 legislative candidate election was how to increase the number of women in politics. The debates were focused on the women's performance in politics and unfulfilled quota of 30%.Women's participation in political world is still not well represented, not because of the small number of representation, but merely in view of the fact that changing the opinion that women's participation in politics will bring instability in their family's life. That is the reason why men are not eager to give place to women in political world.As a qualitative research with crisis perspective, this thesis will use critical discourse analysis (CDA) from Norman Fairclough. This theory combines three dimensions in communicative events which are text, discourse practice and sociocultural practice. Next, the text analysis that will be use is based on Pan and Konsicki theory.The result from the frame the has been discovered by Metro TV, TV station that proclaimed as the Election Channel, was women's representation in politics needs more attention, since many women candidates the have a quality vision and a clear mission stumbled by patriarchal culture.This research was also using a critical paradigm, in communication science and media presenting is use to discover how a text emerge in society. Inside critical' paradigm there are cultural study, the critical theory, feminism, reception theory and semiotic. The word ideology it self is an important word in critical theory. Definition of ideology is a group of ideas that become a base of a group, a representing system or how a group or individual see their surrounding. The researched on the text production reflects on how Metro TV ideology functions as the helping hand from the people in power, so they would not go against their interest."

"Permasalahan penelitian dan tulisan ini adalah bagaimana pola rekruitmen caleg perempuan yang dilakukan Partai Golkar dan PBB serta apa pengaruhnya terhadap keterwakilan perempuan dua parpol ini di DPRD Propinsi Sumbar pads Pemilu 2004. Penelitian yang dilakukan di Partai Golkar dan PBB ini diangkat karena di Propinsi Sumbar dari hasil Pemilu 1999 dan 2004 lalu, dua partai tersebut mengalami kenaikan perolehan suara clan jurnlah kursi di DPRD Propinsi Sumbar. Partai Golkar yang merupakan pemenang di dua pemilu terakhir, pada Pemilu 1999 berhasil menempatkan 4 orang perempuan dan 12 kursi yang diperolehnya, namun pada Pemilu 2004 ini meski terjadi kenaikan menjadi 16 kursi yang didapat justru tidak seorang pun perempuan. Sementara itu PBB yang tidak menempatkan perempuan pada Pemilu 1999, pada Pemilu 2004 ini menempatkan 2 orang perempuan.Tulisan ini menggunakan teori Pipa Norris tentang sistem rekruitmen anggota legislatif, teori tersebut digunakan untuk melihat bagaimana rekruitmen yang dilakukan di dua partai tersebut. Selain itu, juga digunakan teori tentang kuota, hal ini untuk melihat dan menganalisa keterwakilan perempuan dua parpol tersebut. Di samping itu juga dipakai konsep tentang demokratisasi dan sistem pemilu serta konsep parpol yang mendukung teori di atas untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah pola rekruitmen caleg di Partai Golkar dan PBB, kemudian memperbandingkannya serta melihat pengaruhnya terhadap keterwakilan perempuan.Dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif. Dari analisa tersebut, penulis menemukan bahwa ada tiga aspek perbedaan pola rekruitmen caleg antara Partai Golkar dan PBB untuk DPRD Propinsi Sumbar pada Pemilu 2004 ini, yaitu sumber rekruitmen caleg, usulan pencalonan serta dalam penyusunan dan penentuan nomor unit caleg. Secara keseluruhan, ketentuan internal dari di PBB lebih menguntungkan caleg perempuan untuk dapat terpilih daripada di Partai Golkar. Hal tersebut kemudian dapat dilihat pengaruh yang diberikannya terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Propinsi Sumbar, bahwa caleg perempuan terpilih dari PBB ada dua orang sementara tidak ada dari Partai Golkar.

---

The research problem of this study is to find out the female legislators' recruitment pattern applied by Golkar Party and PBB and its impacts to the woman representation of these two political parties at the Legislative Council of West Sumatra Province in 2004 General Election. This research is carried out at the two political parties because in West Sumatra Province during the 2004 General Election, both parties gained an increasing votes and seats at the Legislative Council of West Sumatra Province. Golkar Party, which has been the winner of two consecutive elections, in 1999 Election has placed 4 women from 12 seats that it has achieved; however, in 2004 Election, none of its legislators is a woman although it has gained 16 seats. PBB, which did not place a female legislator in 1999 Election, has placed 2 female legislators in 2004.

The study employs theory of Pipa Norris about legislative recruitment system in order to find out how both parties conduct the recruitment process. In addition, the study also uses theory about quota to see and analyze woman representation in both parties. The study also uses concept on democratization and election system as well as the concept of political parties that support all theories that have been mentioned to answer the research problem. The research focuses on the legislative recruitment pattern at Golkar Party and PBB, then compare them and analyze the impacts to the woman representation.

By using in-depth interview technique and library research, the data is collected and analyzed using qualitative method by descriptive analysis. From such analysis, the researcher finds out that there are three aspects of different patterns in legislative recruitment at Golkar Party and PBB for the Legislative Council of West Sumatra Province in 2004 General Election. The aspects include legislative recruitment resource, candidacy proposal and the composition and the rank of the legislative candidates. In overall, internal mechanism of PBB is more beneficial for female candidates to be selected than that of Golkar Party. Then its impacts to the woman representation at the Legislative Council of West Sumatera Province can be seen: that there are two female legislators from PBB and no female legislator from Golkar Party."

"PKS memiliki dua (karakter) yang sangat menonjolkan aspek keagamaannya. Dua tersebut ialah (1) paradigma hubungan agama dan negara yang dianut adalah hubungan yang tidak terpisahkan. PKS menganggap bahwa antara agama dan negara tidak boleh ada pemisahan. Keduanya saling terintegrasi (integrated) dan (2) idealisme politik sangat terasa keberadaannya. Idealisme politik ini merupakan implementasi dari nilai-nilai agama Islam yang menjadi landasan filosofis mereka.Teori konstruksi sosial Berger yang melihat agama sebagai realitas sosial ini dijadikan pijakan teoritik dalam penelitian. Melalui sosialisasi yang berjalan menurut tiga momentum maka agama sebagai realitas sosial dikonstruksikan. Tiga momentum atau langkah tersebut ialah: eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi. Eksternalisasi ialah suatu pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mental. Setelah mengalami proses eksternalisasi berikutnya terjadi obyektivikasi yaitu disandangnya produk-produk aktivitas itu (baik fisik maupun mental), suatu realitas yang berhadapan dengan para produsennya semula, dalam bentuk suatu kefaktaan (faktisitas) yang eksternal terhadap, dan lain dari para produsen itu sendiri. Pada akhirnya seorang manusia akan mengalami proses berikutnya yaitu internalisasi di mana terjadi perasaan kembali atas realitas yang telah dialami oleh manusia tersebut. Realitas yang telah diserap selanjutnya ditransformasikan sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subyektif. Dalam proses internalisasi inilah maka manusia menjadi produk masyarakat.Proses internalisasi nilai-nilai agama ini merupakan konstruk Islam yang dibangun oleh PKS. Konstruksi Islam yang demikian membuat para simpatisan PKS mengalami obyektivikasi yang ditandai dengan adanya karakteristik pribadi Islam, yang dalam teori Berger disebut memiliki struktur sosial baru yang berbeda dengan karakteristik pribadi mereka sebelum mengikuti kegiatan Pos Keluarga KeadiIan. Setelah melewati proses internalisasi dan obyektifikasi, sosialisasi nilai-nilai agama akan memasuki tahap baru yaitu eksternalisasi. Sebagai manifestasi dari proses eksternalisasi adalah upaya membangun konstruksi sosial yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang telah terinternalisasi dalam diri. Di dalam PKS perubahan karakteristik individu menjadi karakteristik pribadi Islam diharapkan akan membawa perubahan dan perbaikan pada masyarakat di mana individu tersebut tinggal.Pertanyaan tentang apakah terjadi hubungan di antara pemahaman nilai-nilai agama -yang merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai agama- dengan tingkat partisipasi politik perempuan seperti yang banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah dapat juga terjadi di Kecamatan Kebayoran Lama yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Bagaimana signifikansi sosialisasi nilai-nilai agama yang dimiliki oleh para politisi perempuan yang terlibat dalam partai politik (dalam hal ini PKS DPC Kecamatan Kebayoran Lama) berperan penting dalam menentukan tingkat partisipasi politik mereka. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan inilah maka penelitian sosial berbasis pada metodologi ilmiah perlu dilakukan.Studi ini berhasil memperlihatkan dua temuan utarna menyangkut perilaku politik perempuan. Pertama, studi ini memperlihatkan bahwa sosialisasi nilai-nilai agama yang dilakukan oleh partai politik temyata tidak terlalu efektif untuk mendongkrak perilaku partisipasi politik. Dalam studi ini model sosialisasi nilai-nilai agama yang sudah lama tidak dilakukan oleh institusi politik formal seperti partai politik membuat masyarakat enggan untuk melakukan partisipasi politik di luar kegiatan pemilihan umum. Kalangan perempuan yang terpinggirkan dari aktivitas politik sejak masa Orde Baru tidak dapat meningkatkan partisipasi politiknya walaupun diberikan stimuli politik."