Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hal yang sangat didambakan oleh-pasangan suami isteri yang terikat perkawinan adalah lahirnya anak sebagai penerus keturunan dan tumpuan harapan orang tua di masa depan. Dunia kedokteran telah mampu menciptakan teknologi bayi tabung yang ternyata dapat memberikan solusi dalam membantu pasagan suami isteri yang mengalami gangguan kesuburan guna mendapatkan anak dari benih mereka sendiri. Dalam perkembangannya, teknologi bayi tabung juga diterapkan dengan menggunakan sperma donor, ovum donor, maupun rahim ibu pengganti (surro gate mother). Selain mengundang problema etik dan moral, penerapan teknologi bayi tabung dengan menggunakan sperma donor, ovum donor, maupun rahim ibu pengganti, juga menyebabkan terjadinya permasalahan mengenai kedudukan hukum dari anak yang dilahirkan. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu perangkat perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung. Bagai manapun juga, anak hasil proses bayi tabung adalah generasi penerus, kandidat pengemban tugas bangsa di masa yang akan datang, seperti halnya anak-anak lain yang dilahirkan secara alamiah."

"Teknologi dalam bidang kedokteran telah mampu membantu pasangan suami isteri yang infertil (kurang subur) untuk mendapatkan anak melalui fertilisasi invitro, atau yang lebih dikenal dengan istilah "Bayi Tabung". Bayi-bayi tabung ini sudah menjadi pengemban hak dan kewajiban sejak ia dilahirkan hidup. Salah satu haknya sebagai subyek hukum adalah hak mewaris. Hak waris seorang anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung ini sangat berkaitan erat dengan status hukumnya. Dengan mengetahui status hukum anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung, maka kita dapat mengetahui pula hak warisnya. Status hukum bayi tabung yang berbeda-beda baik itu menurut hukum perdata barat maupun hukum Islam, sesuai dengan programnya; program bayi tabung yang menggunakan sperma suami dan ovum isteri, sperma donor atau rahim ibu pengganti (surrogate mother), menyebabkan hak waris anak tersebut menjadi berbeda-beda pula."

"Multi Level Marketing kini telah berkembang dengan pesat baik di luar maupun di dalam negeri. Sejak diperkenalkan pertama kali di Indonesia tahun 1980-an perlahan tapi pasti akhirnya keberadaan MLM mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan dikeluarkannya KepMenPerindag No. 73/MPP/Kep/3/2000 tanggal 20 maret tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang. Besarnya usaha Multi Level Marketing di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah dan masyarakat sendiri. Industri inipun akhirnya menjadi salah satu solusi usaha seiring dengan terus berubahnya kondisi perekonomian negara ini. Dengan jutaan pelaku usaha MLM di Indonesia, maka jelas industri ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Pada masyarakat luas beragam pandangan telah diterima oleh MLM, baik yang sangat mendukung keberadaannya maupun yang menentang sistem MLM ini. Namun ironisnya sebagian besar masyarakat yang memberikan opini tersebut hanya memberikan sisi positif dan negatif MLM saja, tanpa pemahaman apa MLM itu sebenarnya sehingga dapat menjadi bumerang bagi industri ini. Hal ini juga diperparah dengan adanya usaha Money Game yang mendompleng nama MLM, kenyataannya perusahaan tersebut hanya menghimpun dana dari masyarakat dengan memberikan janji-janji yang berlebihan tanpa kenyataan. Malahan usaha ini berhasil mengeruk dan membawa lari bermilyar-milyar dana yang dihimpun dari masyarakat yang tidak mengerti apa itu sebenarnya MLM. Untuk dapat meluruskan pandangan negatif pada masyarakat yang menyamaratakan semua perusahaan MLM adalah Money Game dan kedok dari penipuan, maka penulis tertarik untuk membahas masalah MLM ini ditinjau dari sudut hukum perdata barat dan hukum Islam, karena Indonesia menganut hukum perdata barat dan sebagian besar masyarakatnya pemeluk agama Islam dengan mengambil satu contoh perusahaan MLM sebagai perbandingannya."

"Transseksual merupakan gangguan identitas jeniskelamin, dimana penderitanya merasa mempunyai jenis kelaminyang bertentangan dengan alat kelamin fisiknya. Penderitatransseksual ini, sering menempuh upaya operasi penggantiankelamin. Operasi penggantian kelamin merupakan pelaksanaandari hak untuk mengurus badannya sendiri atau The Right ofSelf Determination (TROS). Namun TROS tidak dapatdilaksanakan secara mutlak, tetapi dibatasi oleh ketertibandan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, operasi penggantiankelamin harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesiadan harus memperhatikan hukum Islam karena hukum Islammerupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Selain itu,operasi penggantian kelamin berdampak pada akta kelahirankarena akta kelahiran tersebut harus disesuaikan denganjenis kelamin yang baru. Kemudian yang menjadi permasalahandalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah tinjauan hukumIslam dan hukum perdata terhadap operasi penggantiankelamin? Bagaimanakah pengaturan operasi penggantiankelamin dalam hukum positif di Indonesia?Bagaimana dampakoperasi penggantian kelamin terhadap akta kelahiranditinjau dari sudut hukum Islam dan hukum perdata? Metodepenelitian ini adalah metode kwalitatif, dengan menggunakandata sekunder yang diperoleh dari buku, berita, danartikel. Namun, untuk melengkapi data, penulis jugamemperoleh data primer melalui wawancara dengan ketuaMajelis Ulama Indonesia dan pegawai kantor catatan sipil.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa menurut hukumIslam, operasi penggantian kelamin boleh dilakukan jikauntuk tujuan pengobatan. Selain itu, operasi penggantiankelamin merupakan suatu perjanjian medis antara pasiendengan dokter sehingga harus memenuhi ketentuan Pasal 1320KUHPerdata. Akta kelahiran dari orang yang merubah jeniskelaminnya, harus diberi catatan pinggir yang memberikaninformasi bahwa telah terjadi perubahan jenis kelamin.Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai operasi penggantian kelamin dengan jelas.Oleh karena itu, hendaknya dibuat suatu peraturanperundang-undangan tingkat nasional yang mengatur mengenaioperasi penggantian kelamin, agar operasi penggantiankelamin tidak menjadi suatu hal yang kontroversial."