Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Human being is unique as both an individual and social creature. This uniqueness then encourages people to behave dynamically and multi-dimension as well. This paper discusses the meaning , dimension, and reflection of the people behavior in term of organizational life in the public sector, the , the phenomenon that later is so called bureaucracy bahavior."

"Civil service quality correlated with bureaucracy quality at one state that civil service reform is absolute prerequisite required just for secure for professional governance management. Indonesian government, utilizing reform momentum on 1999 by publishes Law No. 43 years 1999 on the changes in Law No. 8 years 1974 on the Ordinance of the Civil Service . Reform is done in each civil service aspect, but fact points out is still a lot of problems in principle consisting of two highlights : (1) internal problems of the civil service itself; (2) external problems that regard civil service function and professionalism . Started from merit system's principle that can be implemented in recruitment process yet. Government failure for civil service reform have borne have borne moral hazard bureaucrat and also ability gap between task and responsibility (lack of competencies). Need to repair comprehensively not just in system domain and regulation, but also touch norm and value structure that shallbe embedded to civil servant as public service. Fixed up comprehensively that expected will form quality and bureaucracy performance that orient to society need (service delivery culture )."

"[Birokrasi adalah mesin admnistrasi negara. Ia bekerja untuk melayanipublik. Patriarkism telah membajaknya menjadi pealatan kepentingan politik laki-laki.Sinergi antara aktivis perempuan, politisi, perempuan dan perempuan birokrat diperlukan untuk merekonstruksi birokrasi agar dapat aktif memperjuangkan kelompok marjinal, khususnya perempuan., Bureaucracy is the state administrative machinery. Its works to serve the public. Patriarchalism has hijacked it in to political interest tools of men. Synergy between women activist, politicians, bureaucrats is needed to reconstruct bureaucracy in order to actively fight for the interest of marginalized groups, especially women.]"

"Bureaucracy can be perceived as personification of government be cause who undertakes the daylly tasks of government in order to realize national objectves is bureaucracy plays the key role to bring into reality the concept of good governance in the implementation of government tasks...."

"this article describes basic policies, planning and implementation strategy of bureaucracy reform in Civil Service Agency (BKN). The focus on the aspects, are institution, business process and human resources management, give massages that BKN as government institution that has responsibility in civil service management in Indonesia, has changed and try to improve in order to be better than before."

"Tesis ini tentang Corak Birokrasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Industri dan Perdagangan Oleh Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Perhatian utama tesis ini adalah pada corak birokrasi yang terdapat dalam kegiatan penyidikan yang tergambar dalam hubungan antara penyidik dengan saksi, penyidik dengan tersangka, dan di antara penyidik itu sendiri. Fokus penelitian tentang corak birokrasi dalam Sat Indag Dit Reskrimsus sehubungan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang industri dan perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berpedoman untuk mengungkapkan corak birokrasi yang terdapat di Sat Indag tersebut.Tesis ini menunjukkan bahwa corak birokrasi yang terjadi di dalam kegiatan penyidikan oleh Sat Indag, terjadi sebagai suatu bentuk birokrasi dan patologi dalam birokrasi, dan dilakukan dengan cara berhubungan, berkomunikasi, dan dalam berinteraksi sosial antara saksi, tersangka, dan penyidik Sat Indag. Corak birokrasi ini terbentuk dalam hierarki otoritas, adanya spesialisasi dan sistem peraturan, serta impersonalitas. Implikasinya, corak birokrasi yang ada seperti, pertama, tugas-tugas dibagi ke dalam berbagai posisi sebagai tugas resmi. Kedua, petugas diorganisir secara hierarkis dengan rantai ketat perintah dari atas ke bawah. Ketiga, diciptakan pembagian kerja secara detail. Keempat, aturan mengatur semua perilaku dalam rangka pelaksanaan tugas. Kelima, personil dipilih atas dasar kompetensi. Dan keenam, jabatan kantor cenderung menjadi pekerja seumur hidup. Kejahatan yang dilakukan itu berkaitan dengan kemiskinan dan minimnya kesempatan kerja dalam kehidupan mereka. Birokrasi ini diperparah lagi dengan reward dan punishment yang belum dioperasionalkan dalam Sat Indag, sehingga jalinan emosional yang terbentuk sangat tinggi.

---

The thesis discusses bureaucratic patterns in investigating criminal act in industry and trade conducted by Sat Indag Dit Rekrim Sus (Industrial and Trade Section, Special Crime and Detective Directorate) Jakarta Metropolitan Regional Police. The main focus of the thesis is the bureaucratic patterns of investigation activities which drawn in the relationship between investigator and witness; investigator and suspect; and among investigators themselves. The writer employs ethnography method and collects data by conducting observation, involved-observation, and guided-interview in order to uncover the bureaucratic patterns in Sat Indag above.

The result of the thesis reveals that the bureaucratic patterns in investigation activities conducted by Sat Indag happen as a form of bureaucracy and pathology in bureaucracy. They are conducted by establishing relationship, communication and social interaction among witnesses, suspects and investigators of Sat Indag. The bureaucratic pattern is formed in the hierarchy of authority and there are specialization, system of rule and impersonality. There are some implications of such bureaucratic patterns. First, duties are divided into various positions as official duty. Second, personnel are hierarchically organized with a tight chain of command in a top-down way. Third, job distribution is created in a detail way. Fourth, regulations regulate all behavior in carrying out duties. Fifth, personnel are selected based upon their competence. And sixth, position in the office tends to be a position for life.

The bureaucracy is aggravated by the system of reward and punishment that has not been operationalized in Sat Indag Dit Reskrimsus resulting in higher emotional relationship among the personnel."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat peranan dan kedudukan tokoh agama dalam birokrasi kerajaan Islam Banten abad 16 - 18, melalui data-data sejarah masa lalu, dan bukti-bukti arkeologis. Beberapa kasus dan peristiwa dari sumber lokal memperlihatkan bahwa kedudukan dan peran dari tokoh agama ini cukup penting dan diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama dalam sumber lokal itu dapat diidentifikasikan melalui penelusuran terhadap sejumlah nama-nama yang disebutkan dalam sumber lokal. Diantaranya adalah Sunan Gunung Jati, Molana Hasanuddin, Molana Yusup, Molana Muhammad, Kiyahi Dukuh, Surasaji, Senapati Pontang, Dipati Jayanegara, Ki Waduaji, dan Ki Wijamanggala, Ki Amar, Lebe Panji, Tisnajaya, Wangsaraja, Sultan Abulmafakhir Mahmud Abdulkadir, Ki Pekih, Nyai Mas Eyang, Entol Kawista, Santri betot, Sayid Alli, Abulnabi, Haji Salim, dan Ki Haji Abbas. Di samping itu ada juga tokoh lain di dalam sejarah Banten yang tidak terekam di dalam sumber lokal, tetapi peran dan kedudukannya sebagai tokoh agama cukup penting yaitu adalah Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Haji, Syekh Yusuf, dan Kyai Tapa. Peranan para tokoh agama tersebut dapat terbagi kepada tokoh yang bertindak dan berperilaku sebagai tokoh agama layaknya sekaligus berperan dalam kehidupan politik pemerintahan sebagai penguasa atau pejabat kerajaan Islam, dan tokoh agama yang benar-benar berkecimpung dalam kegiatan keagamaan saja seperti memberi pelajaran Al qur'an kepada anak didiknya, memberi pelajaran keagamaan kepada masyarakat serta melakukan da'wah agama."