Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTBilyet giro kosong merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam dunia perbankan. Dengan banyak terjadinya penarikan bilyet giro kosong tersebut maka Bank Indonesia menerbitkan peraturan terbaru terkait bilyet giro dan bilyet giro kosong yaitu PBI No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro dan PBI No. 18/43/PBI/2016 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. Terdapat perubahan baru di dalam peraturan tersebut, baik dari syarat formal bilyet giro hingga hal-hal yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normative. Metode penelitian yuridis normative merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis akan menelaah peraturan bilyet giro yang terdahulu hingga yang terbaru, serta melakukan analisis terkait peraturan bilyet giro tersebut. Sistematika penulisan skrispsi ini dibagi menjadi beberapa pada bab pertama merupakan pendahuluan kemudian bab kedua adalah tinjauan umum mengenai bilyet giro dan penggunaannya dalam sistem pembayaran di Indonesia, bab ketiga adalah tinjauan mengenai pengaturan hukum terkait penarikan bilyet giro kosong menurut ketentuan perbankan di Indonesia, bab keempat adalah analisis pengaturan perbankan dalam menjamin perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro kosong, dan bab kelima adalah penutup. Hasil penelitian diharapkan mampu menjelaskan bagaimana peraturan baru terkait bilyet giro dapat menjamin perlindungan hukum terhadap pemegang bilyet giro itu sendiri dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada penarik bilyet giro kosong.

---

ABSTRACTWithdrawal of the blank Bilyet Giro is one of the crime in the world of banking. With a lot of the withdrawal of the blank bilyet giro, Bank Indonesia issued the latest regulations related to Bilyet Giro and Blank Bilyet Giro, namely PBI No. 18/41/ PBI / 2016 concerning Bilyet Giro and PBI No. 18/43/PBI/2016 concerning the National Black List of Check Pullers and / or Blank Bilyet Giro. There are new changes in the regulation, both from the formal requirements of the giro account to things that must be fulfilled by the parties. The method used by the author is a normative juridical method. Normative juridical research method is legal research conducted by examining library materials or secondary data as basic material to be examined by conducting a search of the rules and literature-literature relating to the problems. The author will review the current bilyet giro regulations up to the latest, as well as conduct an analysis related to the bilyet giro regulations. The systematics of writing this questionnaire is divided into several in the first chapter is an introduction, then the second chapter is an overview of the demand deposit and its use in the payment system in Indonesia analysis of banking arrangements in guaranteeing legal protection for holders of empty demand deposits, and the fifth chapter is closing. The results of the study are expected to be able to explain how the new regulations related to the bilyet giro can guarantee legal protection for the bilyet giro holders themselves."

"Bank as intermediary institutions (intermediacy) has a role in the strategic development of the business activity. In carrying out its role, the bank should be based on the principle of prudence and implement the necessary measures to ensure the observance of the bank against the provisions of the Banking Act and the provisions of other legislation, one of which regulation upon the administering Bilyet Giro rejection. In practice, sometimes bank and bank employees are not implementing measures necessary to ensuring observance to the provision in a law, banking namely purposefully performs records related publishing fake affidavits refusal skp, travel (bilyet where reason disapproval outlined not confirming to fact or reason proposed by the towing. It certainly will cause legal consequence for the offender in put on criminal sanctions. The problem that need to be assessed is how responsible of the false bank were conducted by bank employees in publishing affidavits refusal (bilyet the giro skp) this is important in order to create a condition of health banking."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Giro Wajib Minimum (GWM), Efisiensi Operasional (BOPO) dan Ukuran Perusahaan terhadap kinerja bank yang diukur menggunakan Return On Asset (ROA). Penelitian dilakukan terhadap 96 bank umum di Indonesia selama periode 2006-2013 yang dikelompokan menjadi 4 katagori yaitu: 1. Semua bank dalam penelitian ini, 2. Bank yang sudah go public dan bank yang belum go public, 3. Bank yang sudah pernah melakukan merger dan akuisisi dan bank yang belum pernah melakukan merger dan akuisisi, 4. Bank devisa dan bank yang bukan termasuk bank devisa. Metode penelitian menggunakan pengujian regresi data panel dengan variabel dependen CAR, LDR, NPL, GWM, BOPO dan Ukuran Perusahaan dan variabel independen ROA sebagai proksi kinerja bank. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat signifikansi dari pengelompokan bank berdasarkan katagori tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa rasio keuangan BOPO dan Ukuran Perusahaan memiliki perngaruh yang signifikan terhadap ROA. Sedangkan CAR, LDR, NPL dan GWM tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Berdasarkan dari pengelompokan yang dilakukan, ternyata tidak ada perbedaan tingkat signifikansi rasio keuangan terhadap kinerja bank. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa setiap bank harus menjaga atau meningkatkan kinerjanya walaupun bank tersebut sudah pernah melakukan merger atau akuisisi dan sudah masuk dalam katagori bank yang sudah go public atau bank devisa.

---

This research aims to determine the impact of financial ratios Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Reserve Requirement/Giro Wajib Minimum (GWM), Operational Efficiency (BOPO) and company size on banks performance as measured by ROA. The study was conducted on 96 commercial banks in Indonesia during the period 2006 to 2013 were grouped into 4 categories, namely: 1. All the banks in the study, 2. Banks that have gone public and the banks that have not gone public, 3. Banks that have already been merged and acquisitions and bank who has never made mergers and acquisitions, 4. exchange bank and bank no including foreign.

Research methods using panel data regression testing with the dependent variable CAR, LDR, NPL, GWM, ROA and size of the Company and the independent variables ROA as a proxy for bank performance. The purpose of this study to determine whether there are differences in the level of significance of the grouping categories based bank.

The results of this study concluded that the financial ratios ROA and company size has a significant effect on ROA. While CAR, LDR, NPL and GWM has no effect on ROA. Based on the grouping is done, there was no difference in the level of significance to the performance of the bank's financial ratios. The results of this study suggest that each bank must maintain or improve its performance even though the bank had never done a merger or acquisition and has been included in the category of banks that have gone public or foreign banks."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis prinsip prudential banking terhadap cek buruk dalam kasus cek kosong yang diterbitkan oleh Bank X dengan menganalisis undang-undang perbankan terkait. Penulis menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian terhadap cek buruk di Bank X memenuhi hukum dan peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan internal mengenai prinsip kehati-hatian terhadap cek buruk di Bank X telah sesuai dengan undang-undang perbankan yang berlaku. Dalam prakteknya, Bank X tidak dapat bertanggung jawab untuk check buruk untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan undang-undang. Namun, peraturan yang berlaku pada prinsip kehati-hatian tidak dapat mendeteksi alamat palsu di KTP. Melalui tesis ini, penulis berharap bahwa Bank X harus memberikan perhatian lebih pada pelaksanaan prudential banking terhadap cek yang buruk.

---

ABSTRACTThis research aims to describe and analyze the prudential banking principle against bad check in the case of bad check issued by Bank X by analyzing the related banking legislation. The Author uses research method of normative legal research with literature study. The research result shows that prudential banking principle against bad check at Bank X complied with laws and regulation. The research result shows that internal regulations regarding prudential banking principle against bad check at Bank X has been in accordance with the prevailing banking legislation. In practice, Bank X cannot be held accountable for bad check for implementing prudential banking principle in accordance with the legislation. However, current regulations on prudential banking principle are unable to detect fake address on KTP. Through this thesis, the Author hopes that Bank X should give more attention to the implementation of prudential banking against bad check. "