Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2020, perekonomian global mengalami masa resesi terparah sejak Perang Dunia II. Wabah Covid-19 adalah penyebab utama kejatuhan ekonomi dunia, karena penyakit menular ini bertanggung jawab atas kematian jutaan orang di seluruh dunia. Selain itu, pandemi Covid-19 menyebabkan penguncian besar-besaran, yang menyebabkan banyak bisnis tutup dan kurangnya mobilitas. Pemerintah Australia mencoba menerapkan kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa sulit. Tujuan dari karya ini adalah melakukan evalusasi seberapa efektif mengunakan kebijakan tersebut dalam mendorong ekonomi di masa pandemi. Metode saya adalah membandingkan bagaimana pertumbuhan ekonomi ,tingkat pengganguran dan pertukaran uang di Australia saat keadaan norman dengan zaman pandemi. Data saya dapatkan dari website Reserve Bank of Australia untuk melakukan penelitian saya. Setelah saya melakukan penelitian, saya membuat satu kesimpulan yaitu kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter hanya dapat efektif dalam keadaan normal atau pra-pandemi jika semua kegiatan ekonomi di suatu negara beroperasi secara penuh.

---

In 2020, the global economy experienced its worst recession since World War II. The Covid-19 outbreak is a major cause of the world's economic downturn, as this infectious disease is responsible for the deaths of millions of people worldwide. In addition, the Covid-19 pandemic led to massive lockdowns, leading to many businesses closing and a lack of mobility. The Australian government tries to implement fiscal and monetary policies to boost economic growth in difficult times. The purpose of this work is to evaluate how effective these policies during a pandemic. My method is to compare how Austalia's the economic growth, unemployment rate and money exchange were during normal times compare to pandemic. I got my data mostly from reliable website like Reserve Bank of Australia to do my research. After I did my research, I came to a conclusion that economic policies such as fiscal and monetary policies can only be effective in normal or pre-pandemic conditions if all economic activities in a country are fully operational.

"

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan akta perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia oleh notaris di Indonesia untuk perkawinan campuran beda kewarganegaraan antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Australia yang mana perkawinannya itu dilangsungkan di negara bagian New South Wales - Australia berdasarkan hukum perkawinan Australia. Maka timbul permasalahan mengenai kedudukan akta perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dalam hukum perkawinan di Australia. Apakah akta perjanjian perkawinan tersebut berlaku dan diakui kedudukannya sebagai perjanjian perkawinan di Australia atau tidak. Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normatif dan deskripsi analitis, yaitu berupa kajian terhadap asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan campuran beda kewarganegaraan dan dilihat dari teori-teori Hukum Perdata Internasional yang terkait dengan masalah perjanjian perkawinan yang bersifat internasional ini. Serta peraturan dan perundang-undangan Australia yang mengatur mengenai perkawinan, perjanjian perkawinan dan pengakuan perjanjian perkawinan yang dibuat di luar Australia. Sebagai hasil dari penelitian ini, bahwa Australia hanya mengakui perjanjian perkawinan asing bilamana segala persyaratan tentang tata cara pembuatan perjanjian perkawinan Bindin Financial Agreement di Australia. Jadi dalam kasus tesis ini akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris di Indonesia tidak diakui dan secara hukum tidak mengikat. Perjanjian perkawinan tersebut hanya dipakai oleh hakim di Pengadilan Keluarga Australia sebagai bahan pertimbangan saja.

---

This thesis is the review of a prenuptial agreement deed that made in Indonesia by Indonesian Public Notary for a mixed marriage with different nationalities between an Indonesian nationality and an Australian nationality, where the wedding was held in New South Wales - Australia. Is the prenuptial deed above valid and recognise as prenuptial agreement in Australia. The above conflicts, has been reviewed and obsereved by the writer using a yuridis normative method and deskriptive analitic, law principles rules by Indonesian regulation related with mixed marriage prenuptial agreement subject, also using the principles by International Private Law, Australian Acts and regulation that rules international mixed marriage on how foreign prenuptual agreement is recognise in Australia. The result has come up that Australian only recognise foreign prenuptial agreement as long as it meet with all the requirements on how Australian make a binding financial agreement. So in this case, the prenuptial agreement deed made by Indonesian public notary in Indonesia does not recognise and does not binding in Australian. Its use for the judge in Family Court for a concideration only. "

"Makalah ini mengeksplorasi perkembangan gig economy di Australia, menganalisis dampaknya terhadap model ketenagakerjaan tradisional, manajemen tenaga kerja, dan hak-hak karyawan. Dengan memanfaatkan data sekunder seperti data pemerintah dan literatur akademis, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh sektor ekonomi yang sedang berkembang ini. Pergeseran ini, yang ditandai dengan kontrak jangka pendek atau pekerjaan lepas dibandingkan dengan pekerjaan tetap, mempunyai implikasi besar terhadap manajemen tenaga kerja dan hak-hak karyawan.

---

This paper explores the flourishing gig economy in Australia, analysing its impact on traditional employment models, workforce management, and employee rights. By leveraging secondary data such as from government data and academic literature, this study aims to present a comprehensive overview of the challenges and opportunities presented by this evolving economic sector. This shift, characterised by short-term contracts or freelance work as opposed to permanent jobs, has profound implications for workforce management and employee rights."