Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya akar perbedaan yang menonjol dalam pemikiran politik Islam antara Islam Syi'ah dan Sunni tentang kekuasaan khususnya studi tentang sistem politik Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan. Namun dalam pemikiran ini memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan negara Islam. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban seperti apa pemikiran politik Islam Syi'ah dan Sunni tentang kekuasaan? Serta bagaimana implikasi politik Islam Syi'ah dan Sunni terhadap Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan?.Sebagai kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan teori kekuasaan politik, kepemimpinan politik Islam dan teori triass politika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur.Temuan dalam penelitian ini menunjukkan pemikiran Syi'ah dengan konsep Imamah-nya mampu memberikan terobosan dalam dunia Islam sejak revolusi Khomeini pada tahun 1979 hingga saat ini. Dengan kekuasaan para ulamanya di Republik Islam Iran negara tersebut telah menjadi power yang ditakuti oleh negara kuat lainnya seperti Amerika dan Israel. Begitu pula halnya dengan Islam Sunni, dimana konsep Khalifah dapat diimplementasikan pada suatu Negara di Pakistan yang sebagai Negara Republik Islam Pakistan sejak tahun 1970.Implikasi sistem politik Islam ini menunjukkan bahwa politik kekuasaan dengan studi sistem politik Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan menjadi tolak ukur seperti apa fakta yang terjadi dalam suatu negara yang dilahirkan berdasarkan pemikiran politik masing-masing keyakinan Islam Syi'ah dan Sunni. Implikasi politik ini juga menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu teori itu diterapkan dalam sistem pemerintahan atau negara.

---

The study was backed by the roots by the difference that stands out in the political thought of Islam between Shiites and Sunnis about Islamic power in particular studies of the political system of the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan. In this thinking, however, have the same goal, namely to create an Islamic State. Therefore, this research was conducted to seek answers as to what the political thought of Islam Shi'ah and Sunnis about power? Political implications as well as how Shia and Sunnis against the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan?.As a theoretical framework, this research uses theories of political power, the political leadership of Islam and the theory of "triass politika". This research uses qualitative research methods to approach literature.The findings in this research indicates the Shi'ah concept of Imamate thought with his capable of delivering breakthrough in the Islamic world since the Khomeini revolution in 1979 to the present. With the power of the ulamanya in the Islamic Republic of Iran the country has become dreaded by the State power firm more like America and Israel. Sunni Islam, in which the concept can be implemented in a Caliphate State the Country of Pakistan as the Islamic Republic of Pakistan since the 1970s.The implications of the political system in Islam to show that political power with the study of the political system of the Islamic Republic Iran Islamic Republic of Pakistan and become a benchmark as to what facts that happened in a country that was born by virtue of their respective political thought Shia and Sunni beliefs. This also shows the political implications of successful or whether a theory is applied in the system of Government or the State."

"Sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah perbedaan pendapat antar lembaga negara dan adanya tuntutan dari suatu lembaga negara terhadap lembaga negara yang lain. Dalam hal ini, sengketa kewenangan antar lembaga negara yang menjadi obyek sengketa merupakan kewenangan konstitusional. Hukum Islam dalam hidup bernegara memegang prinsip bahwa negara dibangun untuk menegakkan keadilan sebagaimana tertuang dalam Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 10. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara terhadap negara yang menerapkan hukum Islam yaitu Afghanistan, Iran, dan Pakistan dan disandingkan dengan Indonesia yang dalam hal ini merupakan negara demokrasi dan mengakui hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang hidup di masyarakat. Negara-negara tersebut merupakan negara yang melaksanakan syariat Islam dan sangat beragam. Skripsi ini hadir dengan membahas peranan lembaga yudisial dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara dan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga sebagaimana diatur dalam konstitusi di negara Islam. Tulisan ini menggunakan metode normatif dalam bentuk kualitatif, yang kemudian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara di negara yang menerapkan hukum Islam memiliki cara penyelesaian dengan metode serta penerapannya yang berbeda.

---

Disputes over authority between state institutions are differences of opinion between state institutions and the existence of demands from one state institution against another state institution. In this case, the authority dispute between state institutions which is the object of the dispute is a constitutional authority. Islamic law provides guidance that the state is built to uphold justice as stated in Q.S. Al-Hujurat (49) verse 10. The problem in this study is how to resolve disputes over authority between state institutions against countries that adhere to Islamic law, namely Afghanistan, Indonesia, Iran and Pakistan and juxtaposed with Indonesia which in this case is a democratic country and recognizes Islamic law as one of the living legal systems in society. These countries are Muslim countries that implement Islamic law and have their own diversity. This thesis presents by discussing the role of the judiciary in resolving authority disputes between state institutions in countries that adhere to Islamic law and resolving authority disputes between institutions as stipulated in the constitution. This paper uses a normative method in a qualitative form, which then concludes that the settlement of disputes between the authorities of state institutions in countries that adhere to Islamic law has a way of solving them with their respective methods and applications."

"Kelahiran PPKI berhubung erat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa bulan sebelum Proklamasi diucapkan. Beberapa dari peristiwa itu adalah : terbentuknya Dokuritsu Jumbi Gosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia _BPUPKI) ; dan lahirnya keputusan Saiko Sonae Shido Kaigi (Mahkamah Perang Tertinggi). pada tanggal 17 Juli 1945. Dokuritsu Jumbi Gosakai (seterusnya disebut Badan Penyelidik) merupakan realisasi janji Perdana Menteri Koiso Koniski bahwa segenap bangsa Indonesia diperkenankan kemerdekaannya kelak kemudian hari. Badan Penyelidik dibentuk berdasarkan pengumuman Guaseikan No. 23 tanggal 29 April 1945. Dalam maklumat tersebut disebutkan bahwa Badan Penyelidik bertujuan menyelidiki hal-hal yang penting mengenai Kemerdekaan Indonesia serta menyusun berbagai usaha yang penting. Badan penyelidik mempersiapkan rancangan yang akan dibicarakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan _"

"Iran merupakan salah satu Negara Timur Tengah, dimana mayoritas masyarakatnya bermazhab Syiah. Syiah adalah salah satu gerakan politik keagamaan Islam pada pertengahan abad ke-18 yang dalam perkembangannya berhasil mendirikan sebuah negara Republik Islam Iran. Sebagai salah satu aliran agama, ummat Syiah cenderung memiliki sifat fanatisme yang kuat kepada pemimpinnya dan ajaran-ajaran mazhabnya (puritan) dan para mullah senantiasa aktif dalam perpolitikan sehingga mampu mengantarkan "modernisasi politik" di Iran.Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi, dan menjelaskan proses modernisasi politik di masyarakat Iran. Serta menguji dan membandingkan teori modernisasi politik.Penelitian ini menganut paradigma Positivisme (classical paridigm) dengan menggunakan metode studi kasus (case study). Data sekunder dalam bentuk dokumen, naskah dan literatur lain, selanjutnya dianalisa mantra interpretasi penelili dalam suatu kerangka konsep dan teori (theoretical framework) tentang modernisasi dan gerakan politik ummat Syiah.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa modernisasi poliitik memang tidak sepenuhnya berjalan di Iran namun dernikian modernasi politik sudah dimulai sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979, dalam kenyataannya sangat dipengaruhi oleh sejarah berdirinya Republik Islam Iran dimana Mazhab Syiah sebagai ideologi revolusioner memberikan nilai-nilai tersendiri bagi perjuangannya. Berkenaan dengan modernisasi politik Iran, nampaknya Proses modernisasi yang terjadi di Iran menyerupai model modernisasi tipe kolektifitas suci (cosumatorry collective) yang berlangsung dalam sistem mobilisasi (mobilized system) dimana rakyat menjadi agen modernisasi. Implikasi dari proses modemisasi yang demikian, minimal bisa memberikan gambaran tentang apa itu Syiah dan bagaimana politik Syiah, serta ajaran-ajaran tradisi Syiah di Iran. Setidaknya juga menginformasikan betapa kuatnya masyarakat Iran memegang kebudayaan dan nilai-nilai yang diwarisi dari ajaran mazhab Syiah. serta melahirkan suatu bentuk masyarakat politik modem dengan ciri dan karakter yang berbeda dari masyaralcat modem di negara lain.

---

Iran is one country in The East Middle Countries, majority its societies are Shias. Shia, one of the Islamic movements in the mid 18th century and reached the declared formally Iran Islam Republic in 1979_ As a mainstream of Islamic movement, Shia tends to have strong fanaticism to their leader and their doctrines (mazhab Shia) or most often identified as puritan and mullah always active in politics, later they able company Iran society to Islam Revolution or "politic of modernization".

The purpose of this research is to understand, explore and explain the modernization process in Iran dominated by Shia society then to test and also to compare the theories of politic modernization.

The research used positivism/classical paradigm with qualitative method in case study form. The secondary data required, such as documents, texts, and literatures. Then, analyzed within the framework of political modernization theories, religious political movement of Shia.

This research indicates that the political modernization process in Iran, was begun in 1979 (Iran Islam Revolution) by mullah. Shia as one of the Islamic movements had given values and influences in the Iran Islam Revolution. The model this is modernization as like consummator collective, mobilized system and spiritual ideologies.

The implication of this modernization is giving the deep information about Shia, what is Shia, how about his politics, and what is the value in Shia tradition. So above political modernization process will bring Iran as a unique character of modern state in difference style compared to other modem states. Minimum had given also, what is strong Shia held the values in Shia tradition."