Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kehidupan bermasyarakat terutama di bidang ekonomi sering ditemukan para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan. Mengenai perikatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian umum yang terangkum dalam bab I-IV yang berisi asas-asas umum perikatan dan bagian khusus yang terangkum dalam bab V-XVIII yang berisi aturan yang mengatur tentang perjanjian. Perjanjian adalah sebab yang menimbulkan perikatan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan perselisihan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor tersebut yaitu tidak ditaatinya ketentuan dari pasal 1320 KUHPer yang mengatur mengenai syarat sah dari suatu perjanjian. Jika ketentuan dari pasal tersebut tidak dipenuhi maka akan akibat yang ditimbulkan adalah batalnya perjanjian atau perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya. Perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang belum berbadan hukum sangat mengandung resiko bagi pihak kreditur. Karena dalam hal ini perseroan tidak dapat diminta pertangung-jawabannya, melainkan Direksi dan Komisarislah yang harus bertangung jawab penuh terhadap perjanjian yang dibuatnya. Begitu pula dalam hal perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai institusi perbankan. Dalam hal melakukan perjanjian kredit bank seharusnya mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan juga undang undang lainnya. Dalam Hal ini para pihak haruslah sudah mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Apabila perjanjian yang dibuat antara para pihak batal demi hukum. Maka kreditur dalam hal ini pihak yang dirugikan harus mengetahui apa yang menjadi hak mereka bila kerugian tersebut menimpa, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang dengan sendirinya tidak menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan."

"Perseroan adalah badan hukum (legal person, legal entity), dianggap sebagai subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak seperti manusia. Perseroan adalah badan hukum hasil rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia..."

"Tesis ini membahas mengenai anggaran dasar perseroan, dimana dalam setiap perseroan terdapat anggaran dasar yang merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perseroan menurut hukum. Perseroan yang ada di Indonesia sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibentuk berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan lahirnya Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, maka dibutuhkan penyesuaian atas anggaran dasar perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dengan undang-undang perseroan terbatas yang baru. Undang-undang memberikan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk perseroan melakukan penyesuaian. Jika perseroan tidak melakukan penyesuaian, maka perseroan dapat dibubarkan oleh putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."

"Tak jarang pengusaha membentuk persekutuan komanditer ketika memulai kegiatan usaha. Seiring berkembanganya kegiatan usaha tak jarang dilakukan restrukturisasi menjadi perseroan terbatas dengan memasukan persekutuan komanditer sebagai modal perseroan terbatas. Namun minimnya peraturan pemasukan persekutuan komanditer sebagai modal perseroan terbatas menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Dengan demikian, dibutuhkan ketentuan yang mengatur prosedur pemasukan persekutuan komanditer sebagai modal perseroan terbatas. Penulisan tesis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif.

---

It is common for entrepreneurs to establish a limited partnership (commanditaire vennootschap) when starting a business. As the development of its business activities, it is often the limited partnership be restructured into a limited liability company by subscribing the limited partnership into the limited liability company's capital. However, the lack of regulation regarding the subscription of a limited partnership into a limited liability company's capital has caused legal uncertainty. Therefore, it is necessary to have a regulation which governs about the subscription of a limited partnership into a limited liability company's capital. This thesis is using qualitative research with normative juridical method."

"Peraturan hukum sebelum Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) berlaku, yang mengatur kaidah hukum harta perkawinan secara tertulis, adalah hukum perdata barat. Setelah berlakunya UU Perkawinan, bagi kekayaan suami istri baik secara pribadi maupun bersama-sama, yang berwujud kebendaan saham, sebagai bukti kepemilikan modal di dalam badan hukum perseroan terbatas. Terhadapnya, selain asas-asas hukum harta perkawinan, juga berlaku hukum perdata dan hukum perseroan terbatas. Untuk itu penelitian hukum normatif, ini dilakukan secara preskriptif dengan bersumberkan pada peraturan-peraturan hukum peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tertulis yaitu, didalam bahan kepustakaan berupa data sekunder di bidang hukum, tujuannya untuk penelaahan atas fakta-fakta hukum. Kedudukan suami dan istri bersandarkan pada pemikiran hukum adat dan hukum agama, yang diatur di dalam UU Perkawinan adalah seimbang termasuk kepada harta perkawinannya. UU Perkawinan mengenal, harta bersama, dan harta suami dan harta istri (harta bawaan) yang masing-masing pada prinsipnya baik suami dan istri cakap melakukan perbuatan hukum untuk melakukan pengurusan, pemilikan dan pembebanan terhadap harta mereka. Apabila suami istri memiliki saham dalam suatu perseroan terbatas, baik karena penyertaan (penyetoran) ke dalam perseroan karena ikut bersama-sama mendirikan, atau dengan cara-cara peralihan hak, pemindahan hak, maupun restrukturisasi perseroan terbatas sebagai badan hukum, sejak itulah harta tersebut telah berubah, dengan sepenuhnya menjadi kekayaan perseroan terbatas, karena statusnya sebagai subyek hukum yang mandiri selaku badan hukum. Prinsip kepemilikan harta bersama adalah kesamaan antara ikatan perkawinan dengan perseroan terbatas, untuk itu prinsip pemisahan harta menjadi perlindungan bagi pemegang dan pemilik saham dalam perseroan, termasuk bagi pasangan suami istri, namun sebaiknya ditegaskan dengan suatu perjanjian kawin, bahwa diantara mereka terdapat peniadaan campur harta atau harta campur terbatas. Apabila terjadi kepailitan perseroan maupun suami atau istri, dengan demikian pembagian tanggung jawab pelunasan utang, tidak serta merugikan kekayaan pribadi suami ata u istri, yang masing-masing memiliki saham dalam perseroan.

---

Regulation of law before Law of Marriage (Marriage Code) going into effect, as a law in writing arranging marriage estate, is west civil law. After going into effect, the law of marriage, for property of husband and wife either through each person, and also together as their marriage, extant of hoarding of share, as evidence of ownership of capital, in limited liability corporation. To marriage estate, besides law of marriage principle, also effecting civil law and limited liability law. For that this research of law, is normative, conduct by prescriptive with source of law in written that within bibliography materials in data of secondary in law area, its target for observation of law facts. Position of wife and husband rest on concept of adat law and religion law, arranged in law of marriage is well-balanced, including to its marriage estate. Law of marriage recognized, unite property, also husband and wife estate (dowry portion) which is in principle, each one, either husband or wife, well and capable conducting act of law to do managing, encumbering and ownership to their estate. If wife husband have share in a limited liability corporation, either due (join) into the company because following collectively establishing, or in the way of switchover of rights, conveyance of rights, and also restructuring of limited liability corporation as legal body, since that's the estate have changed, completely become properties of limited liability, because its status as self-supporting subject of law, as legal body. Principal ownership of unite property is equality among matrimony with limited liability corporation, for that principle dissociation of estate become shield to vendor and owner of share in the company, including to husband or wife as a spouse, but better be affirmed with an prenuptials agreement, that among them, there are mix negation of estate or limited mix of estate. In the event of bankruptcy of limited liability corporation and also husband or wife, thereby the separation of responsibility to redemption of debt, it?s not harm properties of husband or wife, as each of them owning share in the limited liability corporation."

"Legal aspects of limited liability companies in Indonesia."