Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai keberlakuan klausula-klausula baku mengenai sewa beli yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama Operasi PKO PT. Express Kencana Lestari yang pada praktiknya penggunaan klausula baku adalah hal yang biasa digunakan dalam suatu perjanjian. Pada dasarnya hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu mengenai asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan analisis dari penulis yang didasarkan pada teori dan ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian sewa beli dijelaskan bahwa pada Perjanjian Kerjasama Operasional PKO PT. Express Kencana Lestari memang terjadi perjanjian sewa beli. Kemudian terhadap klasula-klausula baku mengenai sewa beli di dalam PKO tersebut, penulis juga menemukan pelanggaran terhadap asas-asas pada perjanjian dimana klasula baku tersebut secara keseluruhan maupun terkhusus mengenai sewa beli adalah melanggar asas keseimbangan. Karena klausula baku menimbulkan adanya ketidaksetaraan di antara pihak-pihak yang menyetujui suatu perjanjian. Bargaining Position ada pada yang membuat kontrak standar tersebut atau dalam kasus ini adalah PT. Express Kencana Lestari. Selain itu juga permasalahan terdapat pada klasula baku yang memuat adanya pengakhiran kerjasama secara sepihak di dalam PKO PT. Express Kencana Lestari yang berdasarkan Pasal 1266 itu masuk kedalam klasifikasi syarat batal dan pembatalannya itu harus dimintakan ke pada hakim. Seharusnya PT. Express Kencana Lestari memberikan kesempatan kepada supir taksi untuk menegosiasikan apa yang menjadi isi perjanjian sebelum menyerahkannya kepada supir taksi. Serta terhadap klausula pengakhiran kerjasama haruslah melihat ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

---

This thesis focuses its discussion on the application of standard clauses regarding hire purchase that appear and used as common on partnership agreement PKO PT. Express Kencana Lestari. Its basicly regulated by Article 1338 Indonesian Civil Code regarding freedom of contract. Based on analytical observation done by the author of this thesis that referred to experts theory and governing rules about hire purchase, it is explained that partnership agreement by PKO PT. Express Kencana Lestari is indeed hire purchase. Furthermore, by analysing the attached partnership agreement, author realize that there are some breach towards basic principles whereas standard clause as a whole in general or specific is violating equilibrium principle. Because standard clause itself is making inequality between agreeing parties. bargaining position appear at the maker of standarized clause, or upon this case study PT. Express Kencana Lestari. Moreover, there are issues on standard clause that contains unilateral termination by PKO PT. Express Kencana Lestari which, based on article 1266 Indonesian Civil Code belongs to condition of voidance and the act to voidance itself is to be requested to the court. PT. Express Kencana Lestari should open up more job vacancy to cab drivers in consider to negotiate the content of the partnership agreement before giving it to cab drivers. As well as unilateral termination clause is in accordance to Article 1266 Indonesian Civil Code."

"Banyaknya pembangunan infrastruktur di Jakarta membuat pengawasan internal pelaksanaan kontrak rancang bangun pembangunan gedung negara perlu mendapat perhatian. Permasalahan dalam pengawasan internal, yaitu masih adanya beberapa temuan yang tidak terdeteksi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) namun ditemukan oleh auditor eksternal, serta keterlambatan penyelesaian pengawasan. Permasalahan tersebut diantaranya, terbatasnya jumlah auditor teknis, belum meratanya pengetahuan dan pengalaman pengawasan konstruksi, penugasan yang tumpang tindih, dan proses pelaporan yang memakan waktu lama. Permasalahan tersebut berdampak pada tidak tercapainya tujuan pengawasan internal dan ketidakpatuhan proses konstruksi terhadap peraturan perundangan, sehingga pengawasan internal konstruksi tidak berjalan secara efektif dan efisien. Dalam pemerintahan, diperlukan adanya standarisasi prosedur operasional (SOP) untuk membantu kinerja pemerintah agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan standar prosedur operasional pengawasan internal konstruksi bangunan gedung negara menggunakan kontrak rancang bangun berbasis risiko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis arsip atau studi literatur, survei kuesioner, dan metode Delphi. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat 3 proses bisnis dalam pengawasan internal, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam aktivitas pengawasan internal ditemukan 90 risiko yang mungkin terjadi dan 16 risiko diantaranya dikategorikan sebagai level risiko tinggi. Respon risiko atas 16 risiko tinggi tersebut digunakan sebagai dasar pengembangan SOP berbasis risiko.

---

The amount of infrastructure development in Jakarta makes internal control of the implementation of design and build contracts for construction of state buildings need attention. The problem is there are still some findings that are not detected by APIP but found by external auditors, and delays in completing assignments. The problems include a limited number of technical auditors, uneven knowledge, and experience of construction supervision, overlapping assignments, and a report process that takes time. These problems have an impact, that are lack of internal control objectives’s achievement and non-compliance with laws and regulations, thus showing that internal control of construction is not running effectively and efficiently. In government, it is necessary to standardize operational procedures (SOP) to help government performance more effective and efficient. This research aims to develop SOP for internal control of building construction using design and build contracts with risk based. Methods used in this research are archival analysis or literature study, questionnaire survey, and Delphi method. The results showed that there are 3 business processes, namely the planning, implementation, and reporting. In internal control activities, 90 potential risks were found and 16 of them were categorized as high-risk level. Risk responses of 16 high risks are used as the basis for developing risk-based SOP."

""Guide to MW05", the new edition of Sarah Lupton's very successful "Guide to MW98", is a practical guide to the operation and administration of the JCT Minor Works Building Contract 2005 (MW05 and MWD05 versions)."

"Pembangunan stadion di berbagai daerah di Indonesia yang tingkat kesulitannya cukup tinggi karena penggunaan kontrak rancang bangun terpadu sangat mendesak dan menuntut percepatan waktu pelaksanaan, pembaruan sistem pengadaan pekerjaan, dan penyerahan proyek yang lebih mudah. Tidak sedikit dari kondisi tersebut mengundang perselisihan, salah satu permasalahan yang muncul akibat tidak adanya standar dalam penentuan perhitungan volume pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat dari berbagai pihak mengenai pengukuran volume pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan Metode Pengukuran Standar (SMM) untuk volume pekerjaan arsitektur, fasilitas eksterior bangunan, dan pekerjaan lain-lain di gedung utama stadion di gedung negara khusus dengan kontrak desain dan konstruksi terintegrasi berdasarkan Work Breakdown Structure (WBS) dan model hubungan antara metode pengukuran pada pekerjaan arsitektur, fasilitas eksterior bangunan, dan pekerjaan lain-lain. Kemudian untuk mengetahui tingkat ketelitian dalam menghitung volume pekerjaan menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM). Hasil analisa menggunakan SEM-PLS didapatkan R-Square sebesar 0.635 dan Model Matematikanya yaitu Y = 0.255 X1 + 0.604 X2. Produk dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengukur volume pada konstruksi infrastruktur di Indonesia khususnya pada pekerjaan arsitektur, fasilitas eksterior bangunan, dan miscellaneous work sehingga terwujud metode pengukuran yang konsisten dan menghasilkan metode pengukuran yang dapat diterima oleh berbagai pemangku kepentingan.

---

The construction of stadiums in various regions of Indonesia which has a fairly high level of difficulty due to the use of an integrated design and build contract is urgent and demands acceleration of implementation time, renewal of the work procurement system, and easier project delivery. Not a few of these conditions invite disputes, one of the problems that arise due to the absence of standards in determining the calculation of the volume of work which causes different ideas from various parties regarding the measurement of the volume of work. This study aims to compile and develop a Standard Measurement Method (SMM) for the volume of architectural work, building exterior facilities, and miscellaneous work in the main stadium building in a special state building with an integrated design and construction contract based on the Work Breakdown Structure (WBS) and model the relationship between measurement methods on architectural work, building exterior facilities, and miscellaneous work. Then to determine the level of accuracy in calculating the volume of work using the Structural Equation Modeling (SEM) method. The results of the analysis using SEM-PLS obtained an R-Square of 0.635 and the mathematical model is Y = 0.255 X1 + 0.604 X2. The product of this research is expected to be a guide in measuring the volume of infrastructure construction in Indonesia, especially in architectural work, building exterior facilities, and miscellaneous work of the main stadium building so that a consistent measurement method can be realized and produce a measurement method that is acceptable to various stakeholders."