Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""Guide to MW05", the new edition of Sarah Lupton's very successful "Guide to MW98", is a practical guide to the operation and administration of the JCT Minor Works Building Contract 2005 (MW05 and MWD05 versions)."

"Skripsi ini membahas tentang yurisdiksi ICSID terhadap sengketa kewajiban kontraktual dan sengketa kewajiban traktat. Sengketa kewajiban kontraktual tunduk pada hukum nasional negara penerima investasi sehingga diselesaikan melalui pengadilan nasional negara penerima investasi. Sedangkan, sengketa kewajiban traktat tunduk pada hukum internasional, yang di antara lain meliputi prinsip hukum umum maupun hukum kebiasaan internasional sehingga diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa seperti ICSID. Dalam praktik, seringkali terdapat tumpang tindih antara kedua jenis sengketa tersebut karena investor asing dapat mengajukan sengketanya ke ICSID secara langsung meskipun lahir dari pelanggaran kontrak investasi dan bukan perjanjian investasi bilateral (PIB). Hal ini disebabkan karena yurisdiksi ICSID berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Konvensi ICSID didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam masing-masing kontrak investasi maupun PIB. Selain itu, majelis arbitrase ICSID memiliki pendekatan yang berbeda-beda untuk menentukan lingkup yurisdiksi ICSID.Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk meninjau penerapan ketentuan yurisdiksi ICSID terhadap sengketa kewajiban kontraktual dan sengketa kewajiban traktat dalam kasus Churchill Mining v. Indonesia, Vivendi Annulment, SGS v. Pakistan, dan SGS v. Philippines. Berdasarkan keempat kasus tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa ICSID memiliki yurisdiksi terhadap sengketa kewajiban traktat selama persyaratan dalam yurisdiksi ICSID terpenuhi. Akan tetapi, yurisdiksi ICSID terhadap sengketa kewajiban kontraktual bergantung pada konstruksi masing-masing kontrak investasi dan PIB. Skripsi ini menyarankan agar para pihak penyusun kontrak investasi dan PIB memperjelas sengketa yang masuk dalam lingkup kesepakatannya. Selain itu, negara penerima investasi dapat menyisipkan kewajiban untuk menempuh seluruh upaya dalam hukum nasional negara penerima investasi (exhaustion of local remedies) sebelum para pihak dapat bersengketa di ICSID.

---

This thesis provides an overview of ICSID jurisdiction over contract and treaty claims. Contract claims are claims based on contract which fall within the purview of the domestic law of the host state, hence subject to the courts of the host state. On the other hand, treaty claims are based on violations of a treaty (in this case a Bilateral Investment Treaty or BIT) and is subject to international law with its own dispute settlement mechanism, such as ICSID. Contract and treaty claims are often conflated in practice because of the direct access that investors have to ICSID. This situation is perpetuated by the fact that ICSID jurisdiction under Article 25(1) of the ICSID Convention is based on the consent of both parties, which differs in each investment contract or BIT. Furthermore, tribunals employ different approaches to determine the scope of ICSID jurisdiction.This thesis uses a juridical-normative approach to determine how tribunals apply ICSID jurisdiction over contract and treaty claims based on four cases, namely Churchill Mining v. Indonesia, Vivendi Annulment, SGS v. Pakistan, and SGS v. Philippines. Based on these four cases, ICSID has jurisdiction over treaty claims, so long as its jurisdictional requirements are met. However, ICSIDs jurisdiction over contract claims is highly contingent on the construction of each specific investment contract or BIT. In conlusion, this thesis suggests that drafters of investment contracts and BITs should explicitly provide the disputes that fall within each agreement. Moreover, BIT drafters could include an exhaustion of local remedies requirement."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimanakah peran asas itikad baik dalam hal terjadi perbedaan penafsiran pada klausula perjanjian, serta hal apa sajakah yang dapatmenjadi faktor penyebab klaim konstruksi dan bagaimana pertanggungjawaban Pengguna Jasa konstruksi terhadap klaim tambahan biaya yang timbul akibat perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh Pengguna Jasa. Itikad baik seharusnya memegang peranan penting dalam penafsiran suatu perjanjian, sehingga penafsiran terhadap perjanjian dilakukan dengan fair dan patut. Khususnya dalam hal terjadinya klaim yang diajukan oleh salah satu pihak dalam Kontrak Konstruksi, klaim dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, namun secara garis besar yang dimintakan dalam klaim konstruksi adalah perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dan penyesuaian harga kontrak. Meskipun Kontrak Konstruksi telah mencantumkan secara jelas ketentuan mengenai klaim, namun dalam prakteknya seringkali salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dan melakukan penafsiran lain terhadap isi kontrak tersebut guna menghindari kerugian.Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis-eksploratif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Jenisdata yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) buah putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

---

This thesis will discuss the implementation of the principle of good faith in the case of different interpretation of the agreement clause, as well as what could be the causative factors of construction claims and how the responsibility of construction service user towards additional cost claims due to extension of time of completion of work caused by construction service user. Good faith should play an important role in the interpretation of an agreement, so that the interpretation of the agreement can be conducted with fair and proper. Specifically in the case of claims filed by one of the parties in the Construction Contract, claims may be caused by various factors, but the outline required in construction claims is an extension of time of completion of the work and the

adjustment of the contract price. Although the Construction Contract has clearly stated the terms of the claim, but in practice one of the parties does not implement the provisions contained in the contract and perform another interpretation of contents of the contract in order to avoid losses. The research conducted for this thesis utilized library research methodology. By using the normative judicial form of research, with the approach used is an analytical explorative approach with reference to the legal norms contained in the legislation.

The research utilized the secondary data consists of the primary, secondary, and tertiary legal materials. The research itself is a descriptive research with a qualitative approach. This research uses 3 (three) decisions of Indonesian National Arbitration

Board."

"Dengan maksud mempersingkat waktu proses persiapan dan pelaksanaan tender, maka dipilihlah sistem kontrak rancang bangun design and build untuk proyek Mixed Use Building. Namun pada pelaksaannya, muncul banyak klaim yang diajukan oleh kontraktor sehingga menyebabkan dispute diantara para stakeholder terkait yang seharusnya dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen kontrak yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen kontrak konstruksi design and build yang tepat pada proyek Mixed Use Building berdasarkan CMBOK dengan melakukan survey dan interview pakar. Pada penelitian ini diperoleh sistem manajemen kontrak rancang bangun design and build yang berbasis resiko.

---

In order to expedite preparation and tender process, design and build contract used for Mixed Use Building Project. In practice, many claims are raised by contractors, causing dispute amoing related stakeholders that should be minimized by proper contract management. This study aims to find out the right construction and design construction contract management strategy in the Mixed Use Building project based on CMBOK by conducting surveys and expert interviews. This study obtained contract management for design and build which is risk based."