Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tesis ini membahas mengenai kelalaian Notaris yang dilakukannya dalam memenuhi perjanjian yang mengikat Notaris. Notaris yang telah melakukan kelalaian dalam memenuhi perjanjian. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penulisan tesis ini adalah mengenai akibat hukum terhadap Notaris yang terikat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dan juga mengenai tanggung jawab Notaris atas kelalaian yang dilakukan Notaris dalam memenuhi perjanjian yang mengikat Notaris. Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk Yuridis Normatif yaitu dengan meneliti data sekunder, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpulan data adalah dengan studi dokumen, setelah itu analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu disusun kembali sehingga ditemukan simpulan dalam penelitian. Hasil dari penulisan tesis ini adalah bahwa Notaris harus memenuhi perjanjian apabila sudah terikat dalam perjanjian yang dibuatnya meskipun itu bukan merupakan tugas dan kewajibannya, Apabila terjadi pelanggaran  maka Notaris harus bertanggung jawab dengan menerima sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya, dalam kasus ini Notaris harus menerima sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari Majelis Pengawas Notaris dan juga sanksi perdata yaitu denda. Oleh sebab itu, dalam memberikan jasanya Notaris harus benar-benar memahami aturan yang ada, sehingga tidak mengikatkan dirinya kedalam perjanjian.

---

This thesis discusses Notarys negligence in fulfilling an agreement that binds the Notary.  A Notary who has committed negligence in fulfilling the agreement.  The problem statement raised in this thesis is regarding the legal consequences of a Notary who is bound by the agreement made by the parties.  And also regarding the Notarys liablility for negligence carried out by the Notary in fulfilling the agreement that binds the Notary.  This thesis is written using a research method of Juridical Normative, which examines secondary data, with the research typology of descriptive analytical.  The type of data used to support research is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.  The data collection is conducted through document study, analysis of the data is then carried out qualitatively and rearranged so that conclusions can be drawn from the study. The result of this thesis is that a Notary is obligated to fulfill an agreement if the Notary has been bound by the agreement he made although it is not part of a Notarys duty and obligation. If the Notary committed a breach of agreement, the Notary must accept responsibility by receiving sanctions according to the violation, in this case the Notary must accept administrative sanctions in the form of temporary suspension from the Notary Supervisory Council and civil sanctions in the form of fines.  Therefore, in providing services, the Notary must really understand the rules and regulations, so that the Notary would not enter into an agreement.

"

"Penulisan ini membahas tentang tanggung jawab Notaris terkait dengan kelalaian yang dilakukannya dalam pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan mengangkat kasus yang dilaporkan ke Majelis Pemeriksa Notaris dan telah mendapatkan putusan yang sah dan mengikat melalui Putusan Nomor: 04/B/Mj. PPN/V/2013 Tanggal: 13 Mei 2013 dan tentang akibat hukum terhadap Akta tersebut serta terhadap Notaris yang melakukan kelalaian. Penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Akta Relaas yaitu Akta yang dibuat oleh Notaris, sehingga Notaris bertanggungjawab penuh atas seluruh isi Akta. Kasus yang diangkat dalam penulisan ini pada intinya melaporkan Notaris Diastuti, S.H., seorang Notaris di Bandung yang dalam komparisi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuatnya menyebutkan adanya kuasa dari seorang pemegang saham kepada pemegang saham lainnya. Namun pada kenyataannya, pemberian kuasa tersebut tidak ada, sehingga menimbulkan permasalahan. Tanggung jawab Notaris terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu tanggung jawab secara administratif (berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia), tanggung jawab menurut Hukum Pidana, dan tanggung jawab menurut Hukum Perdata. Majelis Pemeriksa Pusat Notaris menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan atas kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dan menyatakan Notaris terbukti melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akibat hukum terhadap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris Diastuti, S.H. tersebut ialah dinyatakan atau dituduh palsu.

---

This legal writing focuses on the responsibilities arising out of the negligence committed by notaries in drawing up Deeds of General Meetings of Shareholders, and discusses the cases reported to the Panel of Notaries Examiners which have been decided by virtue of Resolution No. 04/B/Mj.PPN/V/2013, dated 13 May 2013. Deeds of General Meetings of Shareholders are called Relaas Deeds, and Notaries who draw up such deeds shall be fully held responsible for the entire contents of the Deeds.

The case discussed in this paper essentially is concerning Diastuti,S.H., a Notary in Bandung, who was reported to the Panel of Notaries Examiners for a false statement made in the Deed of General Meeting of Shareholders drawn up BY (not BEFORE) the aforesaid notary in which Deed of Minutes of General Meeting of Shareholders a statement was made in the preamble (komparisi) of the Deed that a shareholder had conferred a power of attorney upon another shareholder to attend the General Meeting of Shareholders. But in fact, such authorization was never given, giving rise to problems.

Notary’s responsibility consists of 3 (three), namely (i) administrative responsibility (under the Law on Notary and the Code of Ethics and Professional Conduct of Indonesian Notary Association), (ii) criminal responsibility under the applicable and prevailing Criminal Code, and (iii) civil-law responsibilities under the Civil Code. The Central Panel of Notaries Examiners sentenced the aforesaid notary by suspending her licence for six (6) months for negligence committed by her and declared that her negligence violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a and b of Law No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notarial Authority. The legal consequences entailing the decision of the Panel is that the aggrieved party(ies) may file a lawsuit against the Notary and demand for the cancellation of the Deed of in question."

"Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris mengatur bahwa notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf a undang-undang jabatan notaris menyatakan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak dalam perbuatan hukum. Pada kenyataannya, terdapat notaris pengganti yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris. Salah satu contoh tersebut terdapat dalam Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 90/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim yang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum kepada seorang notaris pengganti yang membuat akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang melanggar mekanisme pelaksanaan rapat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar yayasan tersebut dan mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa akibat dari kelalaian notaris NA dan ER, maka Akta pernyataan keputusan rapat beserta turunannya tersebut menurut putusan pengadilan tidak berkekuatan hukum. Artinya, akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Adapun pertanggungjawaban notaris secara perdata adalah ganti kerugian atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum, secara pidana dengan dasar pelanggaran atas Pasal 264 kitab undang-undang hukum pidana, dan secara administrasi adalah berupa teguran dan pemberhentian sebagaimana terdapat pada Pasal 16 ayat (11) undang-undang jabatan notaris.

---

The provisions in Article 1 point 3 of law number 2 of 2014 concerning the position of a notary stipulate that a notary is to be appointed as a notary to appoint a notary who is on leave, sick, or temporarily unable to carry out his position as a notary. Article 16 paragraph (1) of the notary position law states that notaries have an obligation to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and protect the interests of parties in legal actions. In fact, there are notaries who are not in accordance with their obligations as regulated in the notary position law. One such example is found in the East Jakarta District Court number 90/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, which is a lawsuit against the law against a substitute notary who made a statement on the decision of the foundation builder meeting which violated the implementation of the meeting as stipulated in the articles of association. the foundation and resulted in the deed being null and void. The research method used is a normative juridical approach with the application of laws and a case approach. The results of the analysis obtained in this study are that as a result of the negligence of notaries NA and ER, the deed of decision statement and its derivatives according to the court's decision has no legal force. That is, the action is considered never existed. Non-civil liability is compensation for lawsuits against the law, criminally based on violation of Article 264 of the criminal code of law, and administratively in the form of warnings and restrictions as contained in Article 16 paragraph (11) of the law on the position of a notary."

"Sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, perbuatan melawan hukum merupakan salah satu dasar pengajuan gugatan di pengadilan di Indonesia. Perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum common law dikenal dengan istilah tort, yang memiliki beragam bentuk serta pembelaan atas tort. Salah satu bentuk pembelaan tort adalah doktrin contributory negligence, yang biasa digunakan tergugat apabila penggugat memiliki kontribusi terhadap kerugian yang dideritanya sehingga melarang segala bentuk ganti rugi bagi penggugat. Skripsi ini menggambarkan kedudukan doktrin contributory negligence dalam konsep perbuatan melawan hukum melalui beberapa putusan pengadilan di Indonesia dan melihat bentuk pertanggung jawaban perdata antara pelaku dan korban sebagai implementasi dari doktrin contributory negligence. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menyarankan untuk mengupayakan pengaturan bagi hukum di Indonesia terhadap korban yang berkontribusi atas kerugian yang timbul, sebagaimana tort memperkenalkan doktrin contributory negligence untuk diterapkan sebagai pembelaan tergugat.

---

As a country that adhere civil law system, unlawful act is one of the two ways to file a claim in Indonesian courts. It rsquo s also called tort in common law system, which have various forms along with its defences. One of tort rsquo s defences is contributory negligence doctrine, commonly used by defendants if plaintiff has contributed to their own damage they will be excluded from having any form of recovery and compensation. This study describes role of contributory negligence doctrine in some of Indonesia rsquo s court rulings and identify its liability between defendant and plaintiff as its implementation. This study is normative, descriptive and comparative research. The outcome of this study indicates that victim rsquo s contribution to the injury should be considered by Indonesian law system, as tort utilizes contributory negligence doctrine to deliver defendant rsquo s form of defence."