Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pornografi dalam masyarakat Jepang diterima secara berbeda karena dipengaruhi berbagai faktor seperti gaya hidup, iklim, kepercayaan, sejarah dan ilmu pengetahuan. Masuknya nilai-nilai baru membuat masyarakat Jepang harus berkompromi walau tetap mempertahankan pornografi sebagai sebuah aktifitas pribadi yang definisinya tetap berada dalam ‘wilayah abu-abu’, sehingga pornografi dapat hidup berdampingan dalam distorsi dan kontradiksi nilai masyarakat Jepang.

---

In Japanese society pornographic content is accepted differently. Many factors such as lifestyle, climate, history, science and religious believe affect how Japanese perceive pornography. With the coming of new values, Japanese society must compromise while preserving pornography as private activity and define it as ‘gray area’ in society, thus making pornographic content to coexist with the distortion and contradiction in Japanese society values."

"Revenge pornography menjadi isu baru yang pada dewasa ini makin mudah terjadi karena mudahnya akses ke internet. Walaupun bentuk dari revenge pornography berbeda dari kekerasan seksual konvensional, dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan sama besarnya dari kekerasan seksual lainnya. Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang dilakukan pada empat wanita penyintas revenge pornography untuk melihat pengalaman subjektif penyintas revenge pornography mengenai dampak dan upaya penyintas untuk memulihkan dampak psikologis yang diterima karena revenge pornography. Hasil pada penelitian ini ditemukan bahwa pelaku revenge pornography yang dialami tiga dari empat subjek adalah pacar atau mantan pacar subjek, keempat subjek mengalami dampak psikologis akibat revenge pornography yang dialamil, serta coping mechanism yang dilakukan para subjek umumnya berbentuk avoidance.

---

Revenge pornography is becoming a new issue which nowadays is getting easier due to technological developments. Although the form of revenge pornography is different from conventional sexual violence, the impact and consequences are just as great as any other form of sexual violence. This research is a qualitative study conducted on four women survivors of revenge pornography to see the subjective experiences of survivors of revenge pornography regarding the impact and efforts of survivors to recover the psychological impact received due to revenge pornography. The results of this study found that the perpetrators of revenge pornography experienced by three of the four subjects were the subject's boyfriend or ex-boyfriend, the four subjects experienced psychological impacts due to the revenge pornography experienced, and the coping mechanism used by the subjects was generally in the form of avoidance."

"Deepfake pornography adalah konten foto, video, atau audio yang memiliki muatan pornografi. 90-95% konten deepfake di internet adalah konten deepfake pornography. Faktanya, 90% korban adalah perempuan. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dan etnografi digital yang berperspektif feminist legal theory untuk mengetahui apakah regulasi dan upaya yang ada telah mengakomodir kebutuhan korban perempuan. Regulasi yang dianalisis adalah UU Pornografi, UU ITE, UU TPKS, dan UU PDP. Hasil penelitian ini adalah regulasi yang ada belum cukup efektif dalam melindungi korban deepfake pornography. Kemudian, upaya yang dilakukan dalam pelindungan korban adalah literasi artificial intellegence, penghapusan jejak digital korban (right to be forgotten), pendampingan hukum dan psikologis, dan upaya mewujudkan peraturan pendukung. Tantangan yang dihadapi adalah seperti kurangnya edukasi deepfake pornography, kurangnya kesadaran aparat penegak hukum, kurangnya kualitas dan kuantitas fasilitas pengada layanan, belum adanya peraturan khusus deepfake pornography, dan platform digital yang belum berpartisipasi maksimal dalam upaya pelindungan. Lalu, meskipun peraturan dan hukuman Indonesia lebih banyak dan lebih tinggi dari Thailand, ternyata kualitas penanganan Indonesia masih kurang. Kemudian, refleksi dari pengalaman korban adalah bahwa budaya patriarki menjadi faktor perbuatan pelaku. Terakhir, delik aduan yang ada di UU TPKS menghambat korban melaporkan kasusnya ke jalur hukum. Karena, dari perspektif feminist legal theory, sistem hukum ini tidak sensitif terhadap korban perempuan yang seringkali merasa takut, malu, atau terintimidasi untuk melapor. Lalu, aparat penegak hukum kurang aktif menangani kasus dengan membebankan pembuktian kepada korban. Hal ini menghambat pelaksanaan right to be forgotten sebagai hak atas pemulihan korban.

---

Deepfake pornography is photo, video or audio content that has pornographic content. 90-95% of deepfake content on the internet is deepfake pornography content. In fact, 90% of victims are women. This research uses socio-legal methods and digital ethnography with a feminist legal theory perspective to find out whether existing regulations and efforts have accommodated the needs of female victims. The regulations analyzed are the Pornography Law, the ITE Law, the TPKS Law, and the PDP Law. The results of this research are that existing regulations are not effective enough in protecting victims of deepfake pornography. Then, the efforts made to protect victims are artificial intelligence literacy, erasing digital traces of victims (right to be forgotten), legal and psychological assistance, and efforts to create supporting regulations. The challenges faced include a lack of education on deepfake pornography, a lack of awareness by law enforcement officials, a lack of quality and quantity of service provision facilities, the absence of specific regulations on deepfake pornography, and digital platforms that have not participated optimally in protection efforts. Then, even though Indonesia's regulations and penalties are more numerous and higher than Thailand's, it turns out that Indonesia's handling quality is still lacking. Then, a reflection of the victim's experience is that patriarchal culture was a factor in the perpetrator's actions. Lastly, the complaint offense contained in the TPKS Law prevents victims from reporting their cases to legal channels. Because, from the perspective of feminist legal theory, this legal system is not sensitive to female victims who often feel afraid, embarrassed or intimidated to report. Then, law enforcement officials are less active in handling cases by placing the burden of proof on the victim. This hampers the implementation of the right to be forgotten as a right to recovery for victims."

"Tugas Karya Akhir ini membahas terkait viktimisasi dari fenomena kejahatan pornografi deepfake non-konsensual yang melibatkan seorang perempuan yang bekerja dalam industri hiburan, yaitu aktris bernama Nina (nama samaran). Data dalam TKA ini diperoleh menggunakan data dari pemberitaan kasus aktris Nina di media melalui portal berita online, dan laporan oleh lembaga, seperti Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, OHCHR, dan SAFEnet, dan hasil penelitian oleh perusahaan cybersecurity, seperti Deeptrace dan Home Security Heroes. Tujuan dari TKA ini adalah untuk memahami terkait bentuk-bentuk viktimisasi yang dialami oleh aktris Nina sebagai korban dari pembuatan dan penyebaran pornografi deepfake non-konsensual. Dengan menggunakan perspektif feminisme radikal, hasil analisis menunjukan bahwa aktris Nina merupakan korban kekerasan berbasis gender online (KBGO), lebih spesifiknya merupakan korban non-consensual intimate image (NCII) atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Ditemukan pula bahwa Nina juga mengalami beberapa bentuk viktimisasi yang muncul dari viktimisasi pertamanya, seperti objektifikasi dan eksploitasi seksual, viktimisasi berganda oleh media, dan reviktimisasi.

---

This thesis discusses the victimization of the phenomenon of non-consensual deepfake pornography involving a woman who’s working in the entertainment industry, namely an actress named Nina (pseudonym). The data in this thesis obtained using data from news coverage of the actress Nina's case in the media through online news portals, and reports by institutions, such as Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, OHCHR, and SAFEnet, and research results by cybersecurity companies, such as Deeptrace and Home Security Heroes. The purpose of this thesis is to understands the forms of victimization experienced by actress Nina as a victim of the creation and distribution of non-consensual deepfake pornography. By using radical feminist perspective, the results of the analysis show that actress Nina is a victim of online gender-based violence (KBGO), more specifically a victim of non-consensual intimate image (NCII) or the distribution of intimate content without consent. It was also found that Nina also experienced several forms of victimization that emerged from her first victimization, such as sexual objectification and exploitation, multiple victimization by the media, and re-victimization."