Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya tingkat perceraian di Indonesia menimbulkan kekhawatiran terhadap kehidupan anak-anak korban perceraian. Berdasarkan UU Perkawinan, kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya tetap berjalan meskipun orang tua telah bercerai. UU Perlindungan Anak juga menyebutkan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak. Melaksanakan tanggungjawab sebagai orang tua dalam mengasuh anak tentunya membutuhkan biaya, baik biaya hidup maupun biaya pendidikan. Oleh karena itu tunjangan anak merupakan hal penting dalam hal pemenuhan hak anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang demi masa depannya. Demi perkembangan hukum, melalui penelitian ini dilakukan perbandingan dengan negara lain, yaitu Australia, salah satu negara yang mempelopori sistem tunjangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari mengenai tunjangan anak sebagai kewajiban orang tua akibat perceraian berdasarkan ketentuan yang ada di Indonesia dan Australia. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran umum tentang kewajiban orang tua akibat perceraian yang ada di Indonesia dan Australia serta menambah ilmu pengetahuan tentang tunjangan anak sebagai kewajiban orang tua akibat perceraian dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis–normatif dengan melakukan studi pustaka terhadap data sekunder. Di Indonesia, belum ada penghitungan secara pasti mengenai jumlah tunjangan anak beserta pemungutannya kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, belum ditemukan konsekuensi yang efisien terhadap orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian. Berbeda dengan Australia, negara tersebut sudah memiliki sistem mengenai tunjangan anak setelah perceraian. Dimulai dari adanya departemen yang khusus bertugas untuk menangani penagihan tunjangan anak, formula untuk menghitung jumlah tunjangan anak yang harus dibayarkan, serta berbagai konsekuensi yang akan dihadapi oleh orang tua sebagai upaya pemaksaan agar tunjangan anak dibayarkan. Melalui analisis terhadap putusan pengadilan di kedua negara tersebut, menunjukkan bahwa lebih mudah untuk meninggalkan kewajiban orang tua di Indonesia dibandingkan dengan di Australia.

---

The high divorce rate in Indonesia raises concerns about the lives of children who are victims of divorce. Based on the Marriage Law, the obligation of parents to care and educate their children as well as possible continues even though the parents are divorced. The Child Protection Law also mentions the obligations of parents in fulfilling children's rights. Carrying out parental responsibilities in raising children certainly requires costs, both living expenses and educational costs. Therefore, child support is essential in terms of fulfilling children's rights so they can grow and develop for their future. For the sake of legal development, this research makes a comparison with other countries, namely Australia, one of the countries that pioneered the child support system. This study aims to learn about child support as a parent's obligation due to divorce based on the provisions in Indonesia and Australia. The expected benefits of this research are to provide an overview of parental obligations due to divorce in Indonesia and Australia and to increase knowledge about child support as a parent's obligation due to divorce by using legal research methods juridical-normative by conducting literature studies on secondary data. In Indonesia, there is no exact calculation regarding the amount of child support and its collection except for civil servants. In addition, efficient consequences for parents who do not fulfill their obligations after divorce have not been found. Unlike Australia, the country already has a system regarding child support after divorce. Starting from a department specifically tasked with handling child support collection, a formula for calculating the amount of child support that must be paid, as well as the various consequences that parents will face in an effort to force child support to be paid. Through an analysis of court decisions in both countries, it is shown that it is easier to abandon parental obligations in Indonesia than in Australia."

"Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia mewadahi persoalan-persoalan hukum Islam termasuk yang menyangkut cerai ke dalam kompilasi hukum bernama Kompilasi Hukum Islam. Alih-alih menjadi solusi bagi umat muslim, nyatanya hukum tersebut memunculkan persoalan baru karena kebanyakan aturan yang ada di dalamnya menimbulkan ketidakadilan gender. Itu terjadi karena Al-Qur’an yang menjadi sumber rujukannya ditafsirkan dengan menggunakan metode klasik yang mengabaikan konteks sehingga tafsir yang dihasilkan tidak relevan dengan situasi sekarang ini. Dengan menggunakan metode hermeneutika feminis, artikel ini mengedepankan tafsir berkeadilan gender. Artikel ini menyimpulkan bahwa hukum perceraian berbasis syariat islam di dalam KHI sudah tidak relevan karena masih menggunakan tasir klasik yang bias gender. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini menggunakan metode deskripsi analitis untuk menjabarkan ketidakadilan gender yang terkandung pada hukum perceraian dan dilanjutkan dengan menggunakan metode hermeneutika feminis untuk menafsirkan ayat-ayat mengenai perceraian. Penggunaan metode hermeneutika feminis dalam penafsiran Al-Qur’an akan menghasilkan tafsir tanpa bias gender yang berpotensi untuk dapat mengatasi permasalahan ketidakadilan gender pada hukum Islam.

---

Having Muslim population as majority, Indonesia accommodates Islamic law’s issues, including divorce law, into a legal compilation called KHI or Kompilasi Hukum Islam (Compilation of Islamic Law). Instead of being a solution for Muslims, the law raises new problems because most of the rules in it causing gender injustice. This happens because the Qur’an, the source of KHI, is being interpreted using classical methods that ignore the context in the process of interpretation which leads to irrelevant interpretation with the current situation. By using the feminist hermeneutic method, this article puts forward an interpretation of gender justice. In order to achieve this goal, this article uses the analytical description method to describe the gender inequality contained in the divorce law and continues by using the feminist hermeneutic method to interpret verses about divorce. The use of the feminist hermeneutic method in the interpretation of the Qur'an will result in an interpretation without gender bias that has the potential to overcome the problem of gender inequality in Islamic law."

"[ABSTRAKHubungan anak terhadap orang tuanya tidak dapat berakhir karena putusan pengadilan. Salah satu akibat dari perceraian adalah hak asuh anak atau hadhanah. Pokok permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana akibat hukum dari perceraian terhadap hak pengasuhan anak menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana jika setelah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0338/Pdt.G/2013/PAJS tersebut, para pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeliharaan anaknya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Dalam hal terjadi perselisihan pada pelaksanaan hadhanah, utamakan penyelesaian secara kekeluargaan, jika melibatkan Pengadilan maka baiknya melibatkan pengawasan oleh Komnas Perlindungan Anak serta senantiasa mendahulukan kepentingan anak.

---

ABSTRACTThe relation of a child against their parents cannot be expired because judicial decisions. One of divorce?s impact is children custody rights or hadhanah.The main issues in this writing is about the legal consequences of divorce law to the child custody rights according to Islamic Law, Marriage Law and Islamic Law Compilation, and how is the consequences if after judicial decisions of South Jakarta Islamic Court no. 0338/Pdt.G/2013/PAJS take effect, the parties did not carry out their obligations in maintenance of their children. Methods used in this writing is normative law research which done by literature research from primary or secondary material. In the event of disputes during the implementation of hadhanah the parties are strongly suggested to resolve it in a familial manner, but if the dispute involving the Court, better be supervised by Child Protection Commission and always put the interests of children in the first place. ;ABSTRAKHubungan anak terhadap orang tuanya tidak dapat berakhir karena putusan pengadilan. Salah satu akibat dari perceraian adalah hak asuh anak atau hadhanah. Pokok permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana akibat hukum dari perceraian terhadap hak pengasuhan anak menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana jika setelah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0338/Pdt.G/2013/PAJS tersebut, para pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeliharaan anaknya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Dalam hal terjadi perselisihan pada pelaksanaan hadhanah, utamakan penyelesaian secara kekeluargaan, jika melibatkan Pengadilan maka baiknya melibatkan pengawasan oleh Komnas Perlindungan Anak serta senantiasa mendahulukan kepentingan anak.

---

ABSTRACTThe relation of a child against their parents cannot be expired because judicial decisions. One of divorce?s impact is children custody rights or hadhanah.The main issues in this writing is about the legal consequences of divorce law to the child custody rights according to Islamic Law, Marriage Law and Islamic Law Compilation, and how is the consequences if after judicial decisions of South Jakarta Islamic Court no. 0338/Pdt.G/2013/PAJS take effect, the parties did not carry out their obligations in maintenance of their children. Methods used in this writing is normative law research which done by literature research from primary or secondary material. In the event of disputes during the implementation of hadhanah the parties are strongly suggested to resolve it in a familial manner, but if the dispute involving the Court, better be supervised by Child Protection Commission and always put the interests of children in the first place. , ABSTRAKHubungan anak terhadap orang tuanya tidak dapat berakhir karena putusan pengadilan. Salah satu akibat dari perceraian adalah hak asuh anak atau hadhanah. Pokok permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana akibat hukum dari perceraian terhadap hak pengasuhan anak menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana jika setelah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0338/Pdt.G/2013/PAJS tersebut, para pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeliharaan anaknya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Dalam hal terjadi perselisihan pada pelaksanaan hadhanah, utamakan penyelesaian secara kekeluargaan, jika melibatkan Pengadilan maka baiknya melibatkan pengawasan oleh Komnas Perlindungan Anak serta senantiasa mendahulukan kepentingan anak.

---

ABSTRACTThe relation of a child against their parents cannot be expired because judicial decisions. One of divorce’s impact is children custody rights or hadhanah.The main issues in this writing is about the legal consequences of divorce law to the child custody rights according to Islamic Law, Marriage Law and Islamic Law Compilation, and how is the consequences if after judicial decisions of South Jakarta Islamic Court no. 0338/Pdt.G/2013/PAJS take effect, the parties did not carry out their obligations in maintenance of their children. Methods used in this writing is normative law research which done by literature research from primary or secondary material. In the event of disputes during the implementation of hadhanah the parties are strongly suggested to resolve it in a familial manner, but if the dispute involving the Court, better be supervised by Child Protection Commission and always put the interests of children in the first place. ]"

"Skripsi ini membahas perceraian dengan alasan suami menuduh isteri berzina disertai penyangkalan anak dan apakah pemeriksaan perceraian Li?an dalam Putusan Nomor:xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, lalu bagaimana kedudukan anak Li?an beserta akibat hukum suami istri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Skripsi ini dibuat berbentuk yuridis-normatif menggunakan metode deskriptif analitis. Dapat disimpulkan bahwa Suami menuduh istrinya berzina harus melihat dengan mata kepalanya sendiri tidak bisa hanya berdasarkan prasangka dan kecemburuan semata, tetapi tidak dapat membuktikannya dengan empat orang saksi maka dilakukan sumpah li'an sesuai Al-Qur'an surat an-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Berakibat suami istri bercerai untuk selamanya dan anak bernasab kepada istri, suami tidak wajib memberi nafkah.

---

This research discusses divorce by reason of the husband accuses his wife of adultery with the child and whether the denial of inspection Li'an divorce in Decision No. xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw in accordance with the provisions of Islamic law, and how the position of the child Li'an husband and wife and their legal consequences based on Islamic Law and Law No. 1 of 1974. This research paper is composed form of juridical-normative descriptive analytical method. It can be concluded that the husband accuses his wife of adultery should look eye his own head could not only based on prejudice and jealousy alone, but can not prove it by four witnesses then made oath according Li'an the Qur'an's vein an- Nur verse 6 to verse 9. Resulted divorced husband and wife and children and for nasab to the wife, the husband is not obliged to make a living."

"Suatu perkawinan biasanya diadakan dengan tujuan membangun keluarga. Namun, tidak jarang terjadi permasalahan dalam Rumah Tangga yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan melalui perceraian. Dari perceraian yang dilakukan, dimungkinkan munculnya kewajiban hukum yang dapat mengikat para pihak dalam perkawinan. Salah satu kewajiban yang mungkin muncul dalam hal ini adalah pemberian alimentasi atau biaya penafkahan yang diberikan setelah terjadinya perceraian. Kewajiban alimentasi akibat perceraian perkawinan menjadi penting untuk dibahas mengingat bahwa adanya ketidakpastian yang mungkin dihadapi dalam kelangsungan hidup oleh para pihak dalam perkawinan setelah terjadinya perceraian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana penggunaan data sekunder, yakni bahan pustaka dalam bentuk norma-norma hukum tertulis ditekankan, serta dilakukan perbandingan antara Indonesia dengan Inggris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, masih dibutuhkan pengaturan alimentasi akibat perceraian yang lebih komprehensif dikarenakan berbeda dengan sebagaimana yang terdapat di Inggris, pengaturan mengenai alimentasi akibat perceraian mengatur secara jelas mengenai hak-hak dan kedudukan para pihak dalam perkawinan dan juga anak, termasuk didalamnya mengenai jangka waktu pembayaran alimentasi, bentuk-bentuk alimentasi yang dapat dipilih, jumlah alimentasi yang dapat dibayarkan, serta syarat-syarat hal yang wajib dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam menetapkan suatu permohonan alimentasi. Dengan begitu, Pemerintah Indonesia seharusnya dapat mengambil contoh dari Inggris dalam hal pengaturan mengenai alimentasi akibat perceraian perkawinan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

A marriage is usually held with the aim of building a family. However, it is not uncommon for problems to arise in the household that could eventually cause a marriage to break through a divorce. From the divorce that is carried out, it is possible for some legal obligations to emerge that can bind the parties of the marriage. One of the obligations that may arise in this case is the provision of alimony or maintenance fees that are given after the divorce. The obligation of alimony due to marital divorce is important to be discussed, given that there are uncertainties that may be faced in the survival of the parties of a marriage after the divorce. The approach used in this study is a normative juridical approach, where the use of secondary data, namely library materials in the form of written legal norms, is emphasized, and comparisons of the laws between Indonesia and England are made. The result of this study indicates that in Indonesia, a more comprehensive regulation of alimony due to divorce is still needed because contrast from what is available in England, the regulation regarding alimony due to divorce regulates the rights and positions of the parties of a marriage and also children clearly and comprehensively, including the term of alimony payment, the forms of alimony that can be filed, the amount of alimony that can be paid, and the conditions that must be considered by the Court in determining an alimony application. That way, the Indonesian government should be able to take an example from England in regulating alimony due to marriage divorce in order to provide legal certainty for the community.

"

"Penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai keabsahan perceraian yang dilakukan melalui layanan pesan singkat (sms). Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Saat ini di masyarakat sudah muncul fenomena perceraian atau penjatuhan talak yang dilakukan melalui sms seiring dengan perkembangan teknologi.Maka dari itu hal ini perlu diteliti lebih lanjut apakah perceraian atau penjatuhan talak yang dilakukan melalui sms ini sudah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku, yakni UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 UU Perkawinan No . 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian maupun penjatuhan talak hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perceraian maupun penjatuhan talak yang dilakukan melalui layanan pesan singkat adalah tidak sah kecuali kedua belah pihak kemudian mengurus hal tersebut di Pengadilan. Dalam kasus pun Hakim terlihat terlalu buru-buru dalam menetapkan putusan karena bukti yang diajukan sebenarnya tidak cukup lengkap untuk membuktikan bahwa Tergugat benar mengirimkan SMS yang berisi talak kepada Penggugat.

---

Research in this thesis is about the validity of the divorce via short message service. This research is a juridical normative legal reseach using library research approach with written legal norms and case study. The divorce is evolve with the development of technology that makes a phenomenon of divorce via short message service.

Therefore, it needs to be further investigated, whether the divorce via sort message service is in accordance with the Marriage Law No. 1 of 1974 and also the Compilation of Islamic Law. According to Article 39 of the Marriage Law No. 1 of 1974 and Article 113 Compilation of Islamic Law stated that a divorce can only be done at the Court after the Ccourt had tried to reconcile both of sides, but did not work.

Based on this research, it can be conclude that the divorce done through short message services is invalid unless both sides then took the matter to the Court. In this case, the judge look too quick take a decision because the evidence presented on the Court was not complete enough to prove that there is an sms containing a request to divorce."

"Perceraian dari perkawinan di luar negeri dan perkawinan campuran internasional dapat dikatakan sebagai perceraian dengan unsur asing. Dalam perkara perceraian dengan unsur asing ini jika ditinjau dari segi HPI memiliki persoalan pokok yang menyangkut pada penentuan hukum yang berlaku serta kewenangan mengadili dari sebuah forum. Dalam prakteknya, ketika perkara perceraian yang melibatkan unsur asing diajukan di hadapan pengadilan Indonesia, maka hukum yang digunakan dalam perkara-perkara perceraian tersebut selama ini adalah lex fori, yakni hukum Indonesia. Sementara itu, dengan adanya perbedaan hukum yang mengatur perceraian serta forum tempat mengadili perceraian yang mungkin berbeda dengan hukum dan forum perkawinan menyebabkan permasalahan perceraian dengan unsur asing menjadi kompleks, Penelitian ini akan membahas serta menganalisis mengenai pertimbangan hakim terhadap forum yang berwenang dan lex fori sebagai hukum yang berlaku dalam perkara-perkara perceraian di Indonesia yakni Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0304/Pdt.G/2014/PA.JP, Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Register Perkara 1978/Pdt.G/2017/PA.Tng.Nomor, dan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 449/Pdt.G/2015/PN.Sg. Penelitian ini akan mengaitkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan teori-teori HPI.

---

Divorce from marriage abroad and international mixed marriage in Indonesia can be considered as divorce with foreign elements. In the case of divorce with foreign elements, if viewed from the Private International Law (PIL) point of view, has the main problem concerning the determination of the applicable law and the competent to adjudicate from a forum. In practice, when cases such as divorce with foreign elements are presented before an Indonesian court, then the law used in divorce cases so far is lex fori, specifically Indonesian law. In fact, due to the differences of the laws governing divorce as well as forums where the divorce proceedings may be different from the law and marriage forums, the problem of divorce with foreign elements becomes complex. This research will discuss and analyze the judges' consideration of the authorized forum and lex fori as the applicable law in the case of Central Jakarta Religious Court Decision Number 0304 / Pdt.G / 2014 / PA.JP, Tangerang Religious Court Decision Case Registration Number 1978 / Pdt.G / 2017 / PA.Tng, and Singaraja District Court Decision Number 449 / Pdt.G / 2015 / PN.Sg. This research will correlate these considerations with PIL theories."