Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat dalam diri setiap individu manusia dalam suatu Negara. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Anak merupakan harapan dan apabila sampai saatnya, seorang anak akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.  Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.  Namun kenyataannya tidaklah demikian, anak sebagai korban perlakukan kekerasan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab sebagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958 secara aklamasi mensahkan "Declaration of the Right of the Child". Preamble Declaration of the Right of the Child (Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak) dalam alinea ke 3. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child) tersebut adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tujuan perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

Human rights are the fundamental rights that are possessed and inherent in each human individual in a Contracting State. In LAW No. 39 year 1999 on Human rights, mentioned that human rights is a set of rights inherent to the nature and existence of man as a God almighty being and is his grace which must be respected, held and protected by the state, law, government, and everyone for the dignity and protection of human dignity.

The child is a hope and when it comes to the time, a child will replace the old generation in furthering the wheels of the country's life, thus, the child needs to be built so that they are not wrong in their lifetime. Each child has the right to obtain legal protection from any form of physical or mental violence, abandonment, bad treatment, and sexual harassment during the care of their parents or guardian, or any other party responsible for Care of the child.  But the truth is not the case, the child as a victim of violent abuse is often overlooked by competent institutions in the criminal justice system, which should provide adequate attention and protection based on the law. It is not supposed to happen, because the victim still has the right to be treated fairly, and protected by his rights.

To realize the protection and welfare of the child, the General Assembly of the United Nations on 20 November 1958 is acclamation to confirm the Declaration of the Right of the Child. Preamble Declaration of the Right of the Child, in paragraph 3. The United Nations Convention on the Rights of the Child, is an international convention governing the Civil, political, economic, social, and cultural rights of children and the children. In the Indonesian legislation of the child protection purpose is governed by article 3 of the Law No. 23 of 2002 on child protection."

"Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yaitu Proses Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (PKS- AMPK) yang difokuskan terhadap anak korban kekerasan seksual di LPA DKI Jakarta, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Informan penelitian terdiri dari Sakti Peksos, Ketua LPA, Penerima Manfaat beserta orang tuanya dan Subdit AMPK sebagai pelaksana program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pemberian bantuan sosial anak, sebagian besar diperuntukkan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yaitu perlengkapan sekolah. Dan keseluruhan proses tersebut telah sesuai dengan Pedoman Operasional PKS- AMPK.

---

This study is an evaluation that Social Welfare Programme Implementation Process Children Who Need Special Protection, which focused on child victims of sexual violence in LPA Jakarta, as well as factors supporting and inhibiting its implementation. Way informants consisted of Social Workers, Chairman of LPA, Beneficiaries and their parents and Subdit AMPK as a program manager. The results of this study indicate that the provision of social services children, mostly devoted to the fulfillment of basic needs ie school supplies. And the whole process is in accordance with the Operational Guidelines PKS-AMPK"

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tentang Upaya Preventif Child Protection Networks Dalam Merespon Kekerasan Terhadap Anak, di Kota Dili, Timor-Leste. Child Protection Networks dibentuk oleh Pemerintah Demokratik Timor-Leste, yakni Kementrian Solidaritas Sosial dalam rangka merespon kekerasan terhadap anak. Pelaksanaan kegiatan mobilisasi sosial dalam rangka upaya preventif terahadap kekerasan anak di Dili masih pada tingkat pemahaman mendasar tentang hak-hak anak dan perlindungan anak. Faktor pendukung mobilisasi sosail antara lain adanya partisipasti stakeholder, serta komitmen pemeritntah dalam pelakasanaannya. Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan mobilisasi sosial diantaranya: kurangnya ketrampilan staff, pergantian staff, ketergantugan pada donor, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan.

---

This is a qualitative research about the Prevention Effort of Child Protection Networks in Responding Child Abuses in Dili, Timor-Leste. Child Protection Networks was established by the Democratic Government of Timor-Leste, Ministry of Social Solidarity in responding to child abuses. The implementation of social mobilization activities as a prevention effort in responding child abuses in Dili is still on the basic level of child rights and child protection. The contributing factors of social mobilization activities such as participation of stakeholders as well as the commitment of the government on its implementation. The inhibiting factors that effected the implementation of social mobilization activities such as: lack of skilled staff, turn-over staff, dependency to donor, and less transparency in budget reporting."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan dan perkembangan makna kekerasan di masyarakat, yang secara khusus membahas mengenai kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi dalam keluarga dan juga penerapan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai permasalahan itu. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat perkembangan mengenai makna dari kekerasan itu yang awalnya hanya mencakup kekerasan fisik semata, namun sekarang menjadi lebih luas mencakup kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi serta penelantaran. Adanya lebih dari satu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur permasalahan kekerasan terhadap dalam keluarga yaitu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga adanya perbedaan penerapan kedua peraturan perundang-undangan yang khusus tersebut dalam kasus yang sama.

---

Abstract This thesis discusses about the problems and developments in the meaning of violence in society, which specifically about the physical violence against children occurs within families and also the implementation of legislation that specifically regulates the issue. This thesis using normative juridical method in the manner of using secondary data and be done with data collection by means of literature study.

The result of this study concluded there was development of the meaning of the violence that initially only includes physical violence, but now becoming more widely include physical violence, sexual abuse, economic abuse as well as neglect. The existence of more than on legislation specifically addressing the issues of violence against the family, namely Law No. 35 of 2014 on the Amendment to Law No. 23 of 2002 about Protection of Children and Law No. 23 of 2004 about the Elimination of Domestic Violence, which the differences in the application of legislation that is specifically mentioned in the same case. "