Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKasus sengketa tanah dapat terjadi antara institusi dengan masyarakat baik institusi swasta maupun pemerintah. Pada tesis ini dilaporkan kasus sengketa tanah antara Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani) dengan masyarakat di Kabupaten Sumenep.Tujuan studi ini adalah mengkaji kekuatan hukum dari alat bukti kohir/petok D sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan mengkaji hak-hak masyarakat atas tanah yang termasuk kawasan hutan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888k/PDT/2014.Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada kasus ini empat orang warga Sumenep menggugat Perhutani karena menganggap Perhutani telah menyerobot tanah milik mereka. Warga menggugat Perhutani berdasarkan kohir/petok D yang dimilikinya padahal kohir/petok D bukan alat bukti penguasaan tanah. Sementara itu Perhutani menggunakan penunjukan kawasan hutan sebagai dasar penguasaan tanah. Penunjukan kawasan hutan bukan dasar yang kuat terhadap kepemilikan tanah di kawasan hutan karena harus diikuti proses penataan batas dan penetapan kawasan hutan. Pada kasus ini, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi warga. Seharusnya Mahkamah Agung mempertimbangkan hasil penilaian dari tim IP4T karena bila terjadi sengketa tanah di kawasan hutan, perlu dibentuk tim IP4T yang akan menilai dan menyelesaikan sengketa di kawasan hutan. Selanjutnya tanah tersebut dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dan didaftarkan permohonan hak atas tanah di kantor pertanahan setempat. Dengan demikian warga dapat melakukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung tersebut.

---

ABSTRACT

Land dispute cases could occur between institutions with society, either private and government institutions. This thesis reported cases of land disputes between the State Forestry Public Company (Perhutani) with peoples in Sumenep.

The purpose of this study are to assess legal force of the evidence Kohir/Petok D as Proof of Land Entitlement Rights in Forest Areas and examine the rights of peoples over land including forest area is related with the Supreme Court verdict No. 1888k / PDT / 2014.

The method used is the literature research to perform study towards a case that has become a court verdict and has enforceable. In this case there are four Sumenep villagers sued Perhutani because it assume Perhutani had usurped their properties. The residents that sued Perhutani based kohir/Petok D while them are not evidence of land tenure. Meanwhile, Perhutani use the designation of forest areas as a basis of entitlement of land. The designation of forest area is not a strong basis for the entitlement of land in the forest because they have followed structuring limit process and establishment of forest. In this case, the Supreme Court rejected the resident cassation. The Supreme Court should consider the results of the assessment IP4T team because, when there is land disputes in forest areas, need to be formed IP4T team that will assess and resolve disputes in the forest area. Furthermore, the land could excluded from of forest area and registered the application of land rights in the local land office. Thus residents can undertake a reconsideration of the verdict of the Supreme Court."

"Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa terjadinya alih fungsi lahan didaerah hulu yakni kawasan lindung di Puncak Kecamatan Cisarua, kabupatenBogor telah mempengaruhi besarnya air permukaan dan berujung kepadaterjadinya banjir di daerah hilir. Untuk menertibkan pembangunan di kawasantersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan penataan ruang kawasanJabodetabekpunjur yakni Perpres 54/2008 yang merupakan revisi dari perpressebelumnya. Masalah anggaran adalah kendala utama dalam penertibanbangunan tersebut, maka DKI Jakarta memberi dana hiba kepada pemerintahkabupaten Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didukung denganwawancara dan observasi lingkungan. Hasil dari penelitian ini adalah: penertibanbangunan telah dilakukan dengan membongkar 43 bangunan dari 131 bangunanyang tidak sesuai. Pembongkaran akan dilanjutkan setelah ada dana hibaberikutnya dari DKI Jakarta. Rehabilitasi lahan paska pembongkaran belumdilakukan karena belum dilakukannya pembersihan lahan bekas bangunan.

---

Some research says that the land use change in the upstream area of protectedareas in Puncak Cisarua subdistrict, Bogor regency has affected the amount ofsurface water and led to flooding in downstream areas. To curb the developmentin the region, the government issued a policy of regional spatial planningJabodetabekpunjur which is a revision of the previous policy. The main problemof demolition of building is budget, so Jakarta provides grant funds to the regencyof Bogor. It's a qualitative research which is supported by interviews andobservations. The results of this study are the demolition of 43 buildings out of131 buildings the demolition will be continued after the next grant fund fromJakarta is received and the rehabilitation of the land after the demolition has notbeen done because it has not been completely cleared."