Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Perpustakaan perguruan tinggi menjadi target para penyumbang dengan beragam kepentingan. Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana kekuatan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan SNI Corner dengan kaca mata ekonomi politik media Vincent Mosco meliputi tiga aspek, yaitu komodifikasi, spasialisasi dan strukturasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konstruktivis dengan 8 (delapan) informan, yaitu 2 (dua) orang pimpinan dari BSN, Kepala Perpustakaan Daun, Direktur Perpustakaan Bunga dan 4 (empat) petugas SNI Corner. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi partisipan dan analisis dokumen.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BSN SNI Corner membidik perpustakaan perguruan tinggi yang mempunyai banyak pengguna untuk memenuhi capaian jumlah pemanfaat informasi dan membangun kesadaran berbudaya standar. Dalam pengelolaan SNI Corner, kaitan ekonomi politik media yang paling menonjol terlihat pada spasialisasi dan komodifikasi. SNI Corner menjadi media spasialisasi BSN untuk menemui khalayak perguruan tinggi  dan mendiseminasikan produknya. Spasialisasi berhasil mengatasi kebijakan akses SNI, mengatasi jarak sosial dan efisiensi waktu berhasil menyebarkan informasi standardisasi tersedia di 31 (tiga puluh) lokasi di Indonesia. BSN melakukan komodifikasi konten dalam bentuk koleksi dan fasilitas perpustakaan yang dikemas dalam SNI Corner. Rektor universitas Bunga maupun Universitas Daun secara tidak langsung telah melaksanakan praktik komodifikasi khalayak, yaitu mengubah pengguna perpustakaan kepada BSN untuk memperkuat kerjasama yang telah dijalin. Kerjasama yang terjadi disini saling menguntungkan. BSN memperoleh target khalayak, sementara perpustakaan memperoleh SNI Corner yang berisi koleksi informasi standardisasi beserta fasilitasnya dan sertifikat MoU yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Dalam komodifikasi pekerja, petugas SNI Corner meskipun hanya tugas tambahan (rangkap) atau petugas piket tidak mendapat imbalan apapun ternyata tetap berjalan.

---

So far, university libraries have been targeted by donors with various interests. This phenomenon has inspired this study which is to uncover the strength of the parties who are involved in managing SNI corner, based on a media political economys perspective of Vincent Moscow. This research used a constructivist method with 8 (eight) informants, who are 2 (two) managers of BSN, manager of Daun Library, manager Bunga Library and 4 (four) SNI Corner librarians. Data is collected through in-depth interviews, participant observation and document analysis. The results of this research indicates that SNI Corner has targeted universities libraries due to their large numbers of users. This number of users were intended to meet the achievements number for spreading information and building awareness of standardization. In SNI Corner management, the most prominent relation to the political economy is seen in the spatialization and the the commodification. SNI Corner is BSNs spatial media to meet the achievements numbers of user and to disseminated the product. Spatialization also succeeded in overcoming policies, distance and time constraints of BSN to disseminate its products. The spatialization has been a fully disseminating of standardization information which is available in 31 (thirty) locations in Indonesia. SNI Corner has carried out the commodification of content, starts from collections and facilities of the library which were packaged in SNI Corner. The chancellor of Bunga University and Daun University have indirectly carried out the practice of commodification of the audiences by changing their librarys users into BSNs. This action has strengthened the mutually benefited cooperation, between the universities and BSN. The benefit for BSN is that it gained targeted audiences, while the universities libraries enriched with SNI Corner which contains a collection of standardization information along with its facilities. Besides, the universities libraries have MoU certificates that can be used for various purposes. Although the SNI corner has benefited the two parties above, it has no effect on the commodification of workers (SNI Corner Librarians) because they have another additional task or a dual task or picket system without any reward.

"

"Skripsi ini membahas Artemis Accords sebagai kerangka hukum internasional baru yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ruang angkasa. Artemis Accords bertujuan untuk menunjang kegiatan komersial sumber daya ruang angkasa berdasarkan Outer Space Treaty. Artemis Accords tidak menggunakan Moon Agreement sebagai dasar perjanjiannya karena Moon Agreement mengatur bahwa Bulan, benda-benda ruang angkasa lain, dan sumber daya di dalamnya merupakan common heritage of mankind (CHM) yang manfaatnya harus dibagi kepada seluruh umat manusia dan tidak ada negara manapun yang dapat melakukan apropriasi atas ruang angkasa, berbeda dengan Artemis Accords yang tidak mengatur hal tersebut. Sementara itu, Outer Space Treaty mengatur bahwa ruang angkasa bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh semua negara selama berlandaskan kepentingan seluruh negara dan menjadi province of all mankind (POM). Berdasarkan hal tersebut, prinsip yang lebih baik untuk mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ruang angkasa adalah prinsip CHM. Akan tetapi, apabila implementasi prinsip CHM di ruang angkasa dibandingkan dengan wilayah berstatus CHM lainnya, terlihat bahwa hukum ruang angkasa internasional belum mengatur secara spesifik mekanisme hukum eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ruang angkasa serta pembagian manfaat yang adil untuk semua negara. Dalam hal ini, Artemis Accords juga belum mengatur mekanisme hukum yang jelas dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ruang angkasa dan tidak memandang ruang angkasa sebagai CHM, maka dari itu terdapat kemungkinan terjadinya eksploitasi berlebih oleh negara tertentu yang dapat merugikan keberlanjutan sumber daya ruang angkasa.

---

This thesis discusses the Artemis Accords as a new international legal framework governing the exploration and exploitation of space resources. Artemis Accords aims to support commercial activities of space resources under the Outer Space Treaty. The Artemis Accords did not based its principles on the Moon Agreement because the Moon Agreement stipulates that the Moon, other celestial bodies, and its resources are the common heritage of mankind (CHM) which its benefits must be shared with all mankind and no other country can make appropriations over space, in contrast to the Artemis Accords which does not regulate this. Meanwhile, the Outer Space Treaty stipulates that outer space is free to be accessed and utilized by all countries as long as it is based on the interests of all countries and becomes a province of all mankind (POM). Based on this, a better principle for regulating the exploration and exploitation of space resources is the CHM principle. However, if the implementation of the CHM principle in space is compared with other CHM status areas, it appears that international space law has not specifically regulated the legal mechanism for the exploration and exploitation of space resources and equitable benefit sharing for all countries. In this case, the Artemis Accords also has not regulated a clear legal mechanism in the exploration and exploitation of space resources and does not view space as a CHM, therefore there is a possibility of overexploitation by certain countries which can harm the sustainability of space resources."

"Foodbank menjadi salah satu organisasi berperan dalam pengentasan masalah kelaparan dan kerawanan pangan akibat kemiskinan, serta menjadi organisasi kontroversial dengan kritik ditujukan kepada foodbank karena dianggap sebagian besar pendekatannya hanya dapat dikategorikan sebagai bantuan darurat. Namun hal tersebut berbeda dengan yang ditemukan pada foodbank di Indonesia, khususnya Foodbank of Indonesia (FOI). Dalam konteks kesejahteraan sosial, studi ini merupakan studi pertama terkait bank makanan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi pembangunan sosial yang digunakan Foodbank of Indonesia dalam membantu mengatasi masalah kelaparan dan gizi buruk akibat kemiskinan melalui program Kampung Anak Sejahtera di Desa Cibatok, Kabupaten Bogor. Selain itu, menggambarkan manfaat yang diterima oleh stakeholder yang terlibat menjadi tujuan yang kedua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, lebih menitikberatkan pada deskripsi aktivitas dan fenomena sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter dan studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi. Informan terdiri dari staf FOI, pemerintah daerah dan penerima manfaat dengan teknik pemilihan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah FOI memiliki karakteristik pembangunan sosial dan juga memiliki sinergi dari tiga strategi pembangunan sosial, yaitu strategi individu, komunitas dan pemerintah.

---

Foodbank is one of the organizations playing a role in alleviating the problem of hunger and food insecurity due to poverty, as well as being a controversial organization with criticism aimed at foodbank because its approached is considered be categorized as emergency assistance. However, different thing found in food banks in Indonesia, especially the Foodbank of Indonesia (FOI). In the context of social welfare, this study is pioneer research related to food banks in Indonesia. The purpose of this study is to describe social development strategies used by Foodbank of Indonesia helping to overcome the problem of hunger and malnutrition due to poverty through the Kampung Anak Sejahtera program in Cibatok Village, Bogor Regency. In addition, describing the benefits received by the stakeholders involved becomes the second objective. This study uses qualitative methods with descriptive research, with more emphasis on the description of social phenomena and activities. The data was collected through documentary and literature studies, in-depth interviews, and observations. The purposive sampling technique uses as sampling method. The result is that FOI has the characteristics of a social development and also has a synergy of three social development strategies, individual, community and government strategies."