Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kantor Diklat Kabupaten Bandung merencanakan kebutuhan Diklat pada Diklatpim Tingkat IV serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif di Kantor Diklat Kabupaten Bandung selama 11 (sebelas) minggu yang dimulai dari pertengahan bulan Oktober sampai dengan akhir bulan Desember 2002.Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sejumiah informan yang ditentukan secara purposif dengan menggunakan pedoman wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis yang ada kaitannya dengan topik penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Kebutuhan Diklat pada Diklatpim Tingkat IV Pemerintah Kabupaten Bandung menggunakan Metode Tinjauan Pustaka (Studi Literatur) dan yang dijadikan pustaka/Iiteratur hanya berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasl Negara Nomor 541/XIII/10/E/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV dan dokumentasi tentang jumlah pejabat eselon IV yang belum Adum/Diklatpim Tingkat IV. Dan faktor yang mempengaruhi Perencanaan Kebutuhan Diklat pada Diklatpim Tingkat IV dl Kabupaten Bandung adalah Kebijaksanaan Teknis di Bidang Diklatpim Tingkat IV, Kompetensi Perencana Kebutuhan Diklatpim Tingkat IV , Jumlah Calon Peserta, Kompetensi Widyaiswara, Sarana dan Prasarana, serta Kompetensi Tenaga Kediklatan Lainnya. Dari keenam faktor tersebut, terdapat faktor yang selalu ada dalam tiap-tiap faktor yaitu dipengaruhi oleh norma hukum berupa himpunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Kantor Diklat Kabupaten Bandung Serta Diklatpim Tingkat IV.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penelitian ini menyarankan, dalam jangka pendek, hendaknya tidak hanya melakukan analisa kebutuhan Diklat berdasarkan Keputusan Kepala LAN No. 541/XII/10/6/2001 semata, tetapi perlu dikombinasikan dengan analisa kebutuhan Diklat menurut Hartawan. Sedangkan untuk saran jangka panjang, 1) Perlu ditetapkan Kelompok-kelompok Jabatan Fungsional yang tertuang dalam Peraturan Daerah, 2) Isi Jabatan Fungsional tersebut dengan Widyaiswara Madya kebawah, 3) Tambahkan Seksi Perencanaan dan Seksi Evaluai yang tertuang dalam Peraturan Daerah, 4) Perjelas tanggung jawab pembinaan dan wewenang yang dibelikan kepada Kantor Diklat yang terpisah dengan tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah yang tertuang setidaknya dalam Keputusan Bupati. Pemisahan tanggung jawab pembinaan dan wewenang tersebut, bias merujuk pendapat Moenir tentang Tanggung Jawab Unit Pengelola Kepegawaian, 5) Bina secara berkala para Pejabat Fungsional di Kantor Diklat dan Pegawai dengan Diklat Fungsional Profesionalisme Kediklatan, serta 6) Khusus bagi para Pejabat Fungsional Kantor Diklat, selain diikutsertakan pada Diklat Fungsional Profesionalisme Kediklatan, juga perlu diikutsertakan secara berkala pada Diklat Fungsional Widyaiswara, Ahli Kurikulum, Ahli Pengujian, Pamong Belajar, dan Guru Ahli."

"Saat ini dunia dihadapkan pada kondisi VUCA (Volability, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) yang berdampak pada kondisi suatu organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien menjadi salah satu cara untuk dapat menghadapi hal ini. Salah satu organisasi sektor publik Indonesia yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta memiliki fungsi krusial dan strategis dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini, Bappeda DKI Jakarta masih menghadapi permasalahan dalam bidang Sumber Daya Manusianya yang apabila tidak diselesaikan, permasalahan ini akan berdampak pada menurunnya kinerja Bappeda DKI Jakarta. Melihat fungsinya yang krusial dan permasalahan SDM yang dihadapi, dibutuhkan perhatian terhadap work engagement dari para pegawainya agar hasil kinerja Bappeda DKI Jakarta tercapai maksimal. Terkait dengan hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat work engagement pegawai Bappeda DKI Jakarta serta faktor yang memengaruhinya. Pendekatan penelitian ini merupakan kuantitatif dengan teknik pengumpulan mixed method. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan melalui survei dan teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 6 narasumber. Peneliti menggunakan teori work engagement dari Schaufeli et al., (2002) melalui Ultrecht Work Engagement Scale. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pegawai Bappeda DKI Jakarta memiliki tingkat work engagement dalam kategori sedang (59,7%). Secara kualitatif, ditemukan faktor yang memengaruhi hasil work engagement seperti faktor tuntutan kerja, kondisi lingkungan kerja dan faktor internal diri pegawai. Penelitian ini memberikan beberapa saran seperti pemetaan beban kerja dapat dilakukan melalui cross cutting performance, peningkatan work engagement dapat difokuskan pada aspek leadership dan unit kerja, serta perlu perhatian dari pengelola SDM berkaitan dengan work engagement.

---

Currently the world is faced with VUCA (Volability, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) conditions which have an impact on the condition of an organization. Managing human resources effectively and efficiently is one way to deal with this. One of the Indonesian public sector organizations, the Regional Development Planning Agency (Bappeda) DKI Jakarta, has a crucial and strategic function in terms of regional development planning. In this case, Bappeda DKI Jakarta is still facing problems in the field of Human Resources which, if not resolved, these problems will have an impact on decreasing the performance of Bappeda DKI Jakarta. Seeing its crucial function and the human resource problems it faces, it requires attention to the work engagement of its employees so that the results of Bappeda DKI Jakarta's performance are achieved to the fullest. Related to this, the purpose of this research is to analyze the level of work engagement of Bappeda DKI Jakarta employees and the factors influence it. This research approach is quantitative with mixed method collection techniques. Quantitative data collection techniques were carried out through surveys and qualitative data collection techniques were carried out through in-depth interviews with 6 informants. The researcher used work engagement theory from Schaufeli et al., (2002) through the Ultrecht Work Engagement Scale. The findings from this study state that Bappeda DKI Jakarta has a moderate level of work engagement with a percentage of 59.7%. Qualitatively, factors were found that influenced the results of work engagement such as Job Demands, environmental work conditions and internal factors themselves. This research provides several suggestions such as workload mapping can be done through cross cutting performance, increasing work engagement can be focused on aspects of leadership and work units, and the need for attention from HR managers related to work engagement."

"Pembinaan Aparatur Pemerintah yang dalam hal ini adalah Pengawai Negeri Sipil merupakan Condition Sine Qua Non guna membentuk sosok aparatur yang profesional dan berkualitas. Pembinaan dimaksud dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang terdiri dari Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang kesemuaanya sebagai suatu sistem. Pada kesempatan ini penulis hanya mengetengahkan salah satu Diklat Struktural yaitu Diklat Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (SPAMA) yang mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan eselon III. Jabatan ini sangat strategis dilingkungan pemerintahan, rnengingat pejabat tersebut dituntut mampu memimpin, membimbing dan menguasai pengetahuan serta ketrampilan dalam pelaksanaan kegiatan dan program. Selain itu juga dituntut mampu berperan selaku staf untuk menampung dan menganalisis serta menyiapkan konsep berupa telaahan staf dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan. Mengingat betapa strategisnya keberadaan Diklat SPAMA bagi PNS, maka komitmen pimpinan merupakan keharusan dalam pembinaan PNS. Dalam kaitan ini pemerintah telah menetapkan PP Nomor 14 dan 15 Tahun 1994, kemudian ditindak lanjuti oleh LAN selaku Instansi Pembina Diktat dengan menerbitkan berbagai pedoman sebagai alat sebagai alat (tool) yang efektif untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah. Namun kenyataannya bahwa Diklat SPAMA belum sebagaimana diharapkan, hal ini dapat dilihat pada Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Penerangan, Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Perhubungan belum sepenuhnya dilakukan dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang baik serta pemanfaatan yang tepat. Oleh karena itu untuk Diktat SPAMA yang efektif, seyogianya diawali dengan analisis kebutuhan Diklat (Training Needs Analysis) dan atas dasar kebutuhan dimaksud dirumuskan program Diklat SPAMA yang benar-benar sebagai bagian integral dari pengembangan kualitas aparatur pemerintah."

"Dalam rangka pemberdayaan masyarakat terdapat tiga strategi yang dapat dilakukan. Salah satu strategi tersebut yaitu intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah melalui aparat birokrasinya berperan untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, mendorong kemajuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Kemajuan masyarakat tersebut dapat berwujud tatanan kehidupan masyarakat madani, yaitu suatu masyarakat yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam proses pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.Untuk menghadapi hal itu aparatur birokrasi secara terus menerus dan terprogram harus meningkatkan dan ditingkatkan kemampuannya agar secara internal dapat melaksanakan tugas organisasi dan secara eksternal dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.Peningkatan dan pemantapan profesionalisme aparatur pemerintah (Depdagri dan Pemda) melalui pendidikan dan pelatihan aparatur merupakan salah satu fungsi yang vital hares dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dalam rangka membina dan mengembangkan kualitas profesional aparat birokrasi pemerintahan.Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan Analisis Kebutuhan Diklat sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi secara tepat kemampuan yang dibutuhkan atau yang belum dimiliki oleh aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dilapangan.Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan diperoleh fakta bahwa dalam perumusan program diklat aparatur di Badan Diktat Depdagri tidak melalui tahapan awal perencanaan yaitu melaksanakan analisis kebutuhan diklat sehingga tidak memberikan hasil yang maksimal dalam perencanaan diklat aparatur.Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui mengapa program ini tidak dapat berjalan sesuai dengan normative yang ada serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan analisis kebutuhan diklat agar program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana awal kebijakan ini dikeluarkan .Penelitian ini mempergunakan pendekatan teori dan konsep tentang analisis kebutuhan diklat, perencanaan dan pendidikan dan pelatihan aparatur serta analisis kebutuhan diklat sebagai sebuah program kebijakan Badan Diklat Depdagri. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data memakai teknik wawancara studi kepustakaan serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan data yang telah terkumpul akan dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian ini.Penelitian ini berkesimpulan bahwa, pelaksanaan program analisis kebutuhan diktat tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang ada karena lemahnya unsur perencanaan pada saat program ini akan ditetapkan sehingga program ini terlihat tidak rasional, integrative dan fleksibel. Disamping itu terdapat tiga faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan program ini.Faktor tersebut berupa ada tidaknya kewenangan pelaksanaan program analisis kebutuhan diktat, karakteristik pelaku kebijakan (stakeholders) serta pengaruh lingkungan intern dan ekstern yang turut mempengaruhi kebijakan pelaksanaan program analisis kebutuhan diklat. Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi dan terkait satu dan lainnya."

"ABSTRAKMasalah pengembangan suatu daerah sebetulnya merupakan suatu masalah yang tidak bisa dipisahkan dengan Masalah Pembangunan Nasional secara keseluruhan. Banyak para ahli yang memperdebatkan teori-teori atau pendekatan-pendekatan yang lebih cocok untuk mengembangkan suatu daerah, tetapi nampaknya perdebatan tersebut masih akan berlangsung terus, karena diantara mereka memang sulit untuk menemukan suatu teori atau suatu pendekatan yang manjur yang bisa digunakan di setiap daerah yang mempunyai potensi yang sangat heterogen. Walaupun demikian, diantara perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ahli, diantara mereka sebetulnya mempunyai konsensus bahwa pembangunan daerah haruslah merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan. Pentingnya pembangunan daerah ini juga dirasakan di Indonesia, karena pada dasarnya pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh penjuru tanah air. Di dalam Trilogi Pembangunan juga disebutkan bahwa unsur atau logi pertama dari Trilogi Pembangunan ialah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh tanah air. Untuk mewujudkan adanya pemerataan pembangunan di seluruh tanah air, maka Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mencantumkan perlunya pembangunan daerah berdampingan dengan pembangunan sektoral, dalam suatu kerangka pembangunan nasional, sesuai dengan konsep wawasan nusantara. Karena Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai daerah dengan tingkat perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan yang masing-masing berbeda. Maka hal ini menuntut penanganan yang berbeda pula bagi masing-masing daerah. Pentingnya pembangunan daerah ini juga dinyatakan oleh Benyamin Fisher, dengan mana ia mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah mencapai suatu tahap pembangunan nasional yang menuntut dipentingkannya kebijaksanaan pembangunan daerah atau regional. Di dalam Repelita IV, kebijaksanaan pembangunan daerah antara lain akan diarahkan pada keserasian antara pembangunan regional dengan pembangunan sektoral serta peningkatan pendapatan daerah. Untuk mencapai keserasian antara pembangunan sektoral dengan pembangunan regional, diperlukan adanya perencanaan regional di daerah tersebut. Perencanaan regional juga menjadi penting karena dalam proses pembangunan daerah, biasanya daerah tersebut dihadapkan dengan masalah keterbatasan berbagai sumber yang dibutuhkan untuk pembangunan, tetapi di lain pihak daerah tersebut harus mampu menghasilkan suatu output yang maksimal, sehingga untuk mencapai semuanya ini diperlukan adanya suatu perencanaan regional. Selain diperlukan adanya perencanaan regional yang tepat, daerah dalam membangun atau mengembangkan dirinya juga memerlukan adanya sumber dana dari daerah tersebut dalam jumlah yang mencukupi, sehingga kombinasi dari perencanaan regional dan peningkatan keuangan daerah akan merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk mengembangkan suatu daerah. "