Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini mencoba mengukur keterbukaan sektor keuangan dan daya tahan sektor keuangan terhadap guncangan eksternal di Indonesia. Keterbukaan dan daya tahan sektor keuangan diukur dengan menggunakan general interest rate model yang diturunkan menjadi indeks keterbukaan dan indeks daya tahan sektor keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi OLS. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time-series dari tahun 2001-2015 yang dipublikasikan oleh lembaga yang kredibel seperti Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Filipinas, World Bank, The Federal Reserve System, dan Bank Indonesia. Penelitian ini juga membandingkan sektor keuangan Indonesia dan Malaysia, dan Filipina sebagai landasan untuk melakukan pengukuran relatif dari daya tahan sektor keuangan Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa secara absolut sektor keuangan Indonesia dapat dikategorikan memiliki daya tahan dan keterbukaan yang tinggi selama periode observasi. Meskipun demikian, secara relatif terhadap Malaysia dan Filipina, daya tahan sektor keuangan di Indonesia rendah dengan tingkat keterbukaan yang cukup rendah.

---

ABSTRACTThis study tried to measure Indonesia?s financial sector openness and resilience toward external shocks. In this research, the measurement will be done through general interest rate model with a time-series OLS regression. The data in this research is time-series data from 2001-2015, taken from many credible sources such as, Bank Negara Malaysia, Bank Indonesia, Bangko Sentral ng Filipinas, World Bank, and The Federal Reserve System. In order to have a comparable measurement, this research tried to compare financial sector in Indonesia, Malaysia, and Philippines. The result shows that in terms of absolute measurement, Indonesia has a high level of financial sector openness and resilience during the observation period. Nevertheless, in terms of comparable measurement, Indonesia has lower level of resilience and openness compared to Malaysia and The Philippines."

"Dengan menggunakan strategi penelitian berupa studi kasus, studi ini dilakukan guna mendalami fenomena penilaian investasi dengan meningkatnya peran aspek-aspek non-keuangan yang digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasinya. Penilaian ini menggunakan pendekatan berupa studi kualitatif, dan menggunakan instrumen penelitian berupa wawancara semi terstruktur dan observasi dalam melakukan pendalaman fenomena yang terjadi. Berdasarkan studi dan pengumpulan data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa para investor di Indonesia mengatakan sudah adaptif dan sangat positif terhadap faktor-faktor non finansial yang kerap bermunculan, terutama dalam era disrupsi ekonomi, perubahan iklim, dan manajemen sumber daya manusia. Namun, pemangku kepentingan lain, seperti penyusun atau preparers, tidak setuju dengan pernyataan investor dan mengklaim bahwa implementasi dan pendidikan tentang faktor non-keuangan di Indonesia masih relatif kurang.

---

With the use of a research strategy in the form of case studies, this study was conducted to explore the phenomenon of investment valuation with the increasing role of non-financial aspects used by investors in making investment decisions. This study uses an approach in the form of qualitative studies and uses research instruments in the form of semi-structured interviews and observations in deepening the phenomena that occur. Based on studies and data collection that have been conducted, it can be concluded that investors in Indonesia say they have been adaptive and very positive to non-financial factors that often arise, especially in the era of economic disruption, climate change, and human resource management. However, other stakeholders, such as preparers, disagree with investors' statements and claim that implementation and education on non-financial factors in Indonesia are still relatively lacking."

"Setiap warga negara pada hakikatnya adalah berhak untuk dapat mengetahui mengenai semua kegiatan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Hak untuk memperoleh informasi publik ini sering ada permasalahan baik dari sisi regulasi maupun perilaku petugas PPID yang tidak mendukung. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai masalah Keterbukaan Informasi publik dalam pelaksanaannya seringkali bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dimana di dalam peraturan Menteri Agraria dimaksud diatur mengenai pembatasan-pembatasan dalam memberikan permohonan informasi data pertanahan yang seringkali tidak sejalan dengan pengaturan keterbukaan informasi publik yang diatur di dalam UU KIP. Sehingga masyarakat menjadi tidak serta merta bisa mendapatkan informasi data pertanahan yang pada akhirnya akan memunculkan gugatan dari masyarakat kepada Kementerian ATR/BPN di Komisi Informasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari permasalahan tersebut, adanya upaya perlindungan hukum untuk masyarakat atas sebuah penolakan permohonan Informasi Publik pada Kementerian ATR/BPN. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.

---

Every citizen in essence has the right to be able to know about all activities or policies carried out by Public Officials. The right to obtain public information is often problematic, both in terms of regulations and the behaviour of PPID officers who do not support it. Law Number 14 of 2008 concerning the Law on Public Information Disclosure which regulates the issue of Public Disclosure in its implementation often contradicts the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head National Land Agency Number 3 of 1997, in which the Minister of Agrarian regulation referred to regulates restrictions on granting requests for information on land data which are often not in line with the provisions on public disclosure regulated in UU KIP. So that the public will not necessarily be able to obtain land data information which will eventually lead to a lawsuit from the public against the ATR/BPN Ministry at the Information Commission and the State Administrative Court. From these problems, there is an effort to protect the law for the community regarding a rejection of a request for Public Information at the Ministry of ATR/BPN. This research is a field research (field research). The type of data used in this research is the type of primary data and secondary data."

"ABSTRACTSehubungan dengan tingkat perkembangan pelayanan keuangan pada beberapa negara berkembang, maka tingkat masyarakat yang mampu mengakses lembaga keuangan tersebut harusnya semakin meningkat. Kemudian dengan berjalannya roda perekonomian karena adanya penyaluran kegiatan keuangan terhadap layanan ekonomi itu, maka berbanding lurus dengan pengentasan kemiskinan, namun demikian dalam skripsi ini membahas tentang pengaruh keuangan inklusif terhadap pertumbuhan kemiskinan pada 2 negara asia tenggara, yaitu negara Indonesia dan Thailand. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) data yang di ambil dari sumber data World Bank ini berkisar pada kurun waktu 2006-2016. Hasil dari penilitian ini adalah bahwa beberapa variabel yang terdapat pada tulisan ini berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kemiskinan yang berada pada Thailand dan Indonesia. Pada tulisan ini menunjukan adanya signifikansi pada PDB, jumlah bank, populasi dan inflasi pada kedua negara tersebut.

---

ABSTRACTAs the level of development of financial services in several developing countries, the level of the community that is able to access these financial institutions should increase. Then with the passage of the economy due to the distribution of financial activities to economic services, it is directly proportional to poverty alleviation, however in this thesis discusses the effects of financial inclusion on poverty growth in 2 Southeast Asian countries, namely Indonesia and Thailand. By using the Ordinary Least Square (OLS) method the data taken from this World Bank data source ranges from 2006 to 2016. The results of this study are that some of the variables contained in this paper have a significant and positive effect on poverty at Thailand and Indonesia. This paper shows the significance of GDP, number of banks, population and inflation in both countries."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan maksimum pembiayaan, lama waktu pemrosesan pembiayaan, dan syarat agunan pada lembaga keuangan mikro islam di Indonesia apabila credit officer didalamnya memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah. Dengan menggunakan uji Wilcoxon signed-rank test Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan positif dalam maksimum pembiayaan dan perbedaan negatif pada lama waktu pemrosesan pembiayaan apabila credit officer memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah. Namun tidak ditemukan adanya perbedaan syarat agunan apabila credit officer memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah.

---

This undergraduate thesis examines whether there is any difference in maximum financing allowance, duration of processing financing application, and the terms of collateral in Islamic microfinance institutions in Indonesia if the credit officer has a relationship with the customer. Using Wilcoxon signed rank test The result shows that there is a positive difference in the maximum financing allowance and the negative difference in the length of processing time if the credit officer has relationship with the customer. However, there is no difference in collateral requirement if the credit officer has a relationship with the customer."