Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketimpangan wilayah di Indonesia merupakan masalah yang terjadi. Indonesia telah berfokus pada cara-cara untuk mengurangi kesenjangan ini dan mendorong pertumbuhan yang adil di seluruh wilayah. Saya meneliti apakah daerah-daerah miskin di Indonesia mengejar yang lebih kaya dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data pendapatan per kapita daerah, saya menguji hipotesis konvergensi pada provinsi di Indonesia untuk periode 1983 - 2020. Saya menemukan bahwa ada pola konvergensi pendapatan per kapita untuk Indonesia, dan tingkat pertumbuhan berbanding terbalik dengan tingkat awal pendapatan per kapita. Saya juga menemukan bahwa pencapaian pendidikan tinggi, dan akses yang lebih tinggi ke sumber air minum, sanitasi, dan listrik yang bersih juga berkontribusi untuk mendorong konvergensi pendapatan. Implikasi kebijakan dari skripsi ini termasuk menyediakan akses yang lebih baik ke air, sanitasi, listrik dan pencapaian pendidikan tinggi di daerah. Selain itu, kebijakan ini harus sesuai dengan kebutuhan unik masing-masing daerah dan menetapkan standar pelayanan minimum yang merata untuk semua daerah.

---

Regional disparities in Indonesia have always been prevalent. Indonesia has been focusing on ways to abate these disparities and promote equitable growth throughout the regions. I examine whether poorer regions in Indonesia catch up towards the richer ones. Using data of regional per capita income, I test the convergence hypothesis across provinces in Indonesia for the period of 1983 - 2020. I find that a per capita income convergence pattern exists for Indonesia, and growth rates are inversely related to initial levels of per capita income. I also find that higher education attainment, and higher access to clean sources of drinking water, sanitation, and electricity also contribute to fostering income convergence. Policy implications include providing better access to water, sanitation, electricity and aiming for higher educational attainment in regions. Additionally, these policies should adhere to each region’s unique needs and set minimum service standards equitable for all regions."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana hubungan antara berbagai jenis korupsi yaitu state capture, grand corruption, dan petty corruption dengan PMA dan PMDN di Indonesia. Menggunakan metode ordinary least square, penelitian ini menganalisis data putusan korupsi dari Mahkamah Agung yang terjadi pada 509 kabupaten/kota dengan tempus tahun 2015 s.d. 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi dengan jenis petty corruption dan grand corruption berkorelasi positif dan signifikan dengan PMA, sedangkan untuk PMDN hanya grand corruption yang memiliki korelasi yang positif dan signifikan. Korelasi grand corruption dengan PMA terlihat lebih kuat apabila dibandingkan dengan petty corruption, sedangkan state capture corruption tidak berhubungan signifikan baik dengan PMA maupun PMDN. Hal ini menunjukkan pertumbuhan investasi di Indonesia diiringi dengan meningkatnya korupsi terutama korupsi dengan skala besar yaitu grand corruption.

---

This study aims to see how various types of corruption, namely state capture, grand corruption, and petty corrupton in correlation with foreign direct investment and domestic investment in Indonesia. Using ordinary least square methode, this study analyses data on corruption court decisions that occurred in 509 regencies during 2015 to 2019. The results show that grand corruption and petty corruption are positively and significantly correlated with foreign direct investment, while for domestic investment only grand corruption has positive and significant correlation. Compared to petty corruption, grand corruption has a stronger correlation with investment especially Foreign Direct Investment, while state capture corruption is not significantly correlated to either foreign direct investment or domestic investment. This indicates that investment growth in Indonesia is accompanied by an increase in the number of corruptions, especially large-scale corruption such as grand corruption."

"ABSTRAKPenelitian ini diawali dari keinginan penulis untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai hubungan dua kawasan antara Asia dan Eropa dalam forum kerjasama Asia-Europe Meeting (ASEM).Untuk mengarahkan penelitian, dirumuskan research problem: bagaimana peran dan prospek hubungan kerjasama antara Asia dan Eropa dalam pengembangan hubungan kerjasama bidang ekonomi antara Asia dan Eropa.Penelitian ini menggunakan metode multi disipliner yaitu hubungan internasional, hukum internasional dan memfokuskan pada disiplin ekonomi internasional (Ekonomi Eropa) dengan menganalisis secara lebih mendalam pada pilar ekonomi dalam struktur forum kerjasama ASEM melalui 2 (dua) perspektif, Asia dan Eropa.Hasil penelitian yang dilakukan berupa abstraksi yaitu: Kebijakan Uni Eropa untuk mengevaluasi kembali secara lebih mendalam terhadap Asia yang dituangkan dalam dokumen berjudul Towards a New Strategy Commission of the European Communities pada tahun 1994 kemudian dipertegas lagi dengan dikeluarkannya dokumen berjudul Europe and Asia: A Strategic Framework for Enhance Partnerships, kedua dokumen tersebut merupakan landasan utama bagi Uni Eropa dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara di Asia.Hubungan kerjasama antara Asia dan Eropa yang tergabung dalam forum Asia Europe Meeting (ASEM) dan bersifat informal Meeting dikukuhkan dalam Bangkok Declaration pada tanggal 2 Maret 1996 di Bangkok, Thailand yang dilandasi oleh sikap saling menghormati, terbuka dan sejajar dengan ditopang oleh tiga pilar utama yaitu Politik, Ekonomi dan Budaya-Intelektual.Kerjasama di bidang ekonomi antara Asia dan Eropa dilandasi oleh pengakuan bersama bahwa pasar besar Asia membutuhkan barang-barang konsumen dalam jumlah yang sangat besar, peraturan mengenai modal keuangan dan infrastruktur. Sementara Eropa merupakan pasar utama dunia bagi barang-barang investasi dan jasa terutama sejak berdirinya European Single Market (EMU). Kondisi ini yang membuka peluang bagi Asia dan Eropa untuk saling bekerjasama dalam lalu lintas pasar barang, modal, infrastruktur, keahlian, alih teknologi, dsb.Guna mempromosikan perdagangan dan investasi yang lebih intensif antar kedua kawasan maka disepakati adanya langkah-langkah bagi liberalisasi dan fasilitas perdagangan diantaranya berupa penyederhanaan dan perbaikan prosedur kepabeanan, pengurangan atau penghilangan berbagai hambatan tarif dan non-tarif, memajukan usaha kecil-menengah, dsb.Maka kemitraan yang kuat dan sejajar antara Asia dan Eropa harus dimanfaatkan semaksimal mungkin guna memperbesar aliran perdagangan dan investasi secara dua arah dengan tetap berada di bawah peraturan World Trade Organization (WTO) yang berkomitmcn pada ekonomi pasar, sistem perdagangan multilateral yang terbuka, liberalisasi perdagangan yang non-diskriminasi serta regionalisme yang terbuka,Kerjasama ASEM yang relatif masih muda tidak luput dari berbagai masalah, hambatan, peluang dan tantangan namun adanya keinginan bersama kedua kawasan untuk lebih memajukan perekono nian mereka, perlahan namun pasti peran dan prospek hubungan kerjasama dibidang ekonomi antara Asia dan Eropa akan meningkat dan diperhitungkan dalam dunia internasional.

---

ABSTRAK

This research is started with the writer's hope to acknowledge the relationship between the two regions between Asia and Europe in the cooperation forum of Asia-Europe Meeting (ASEM).

To direct a research, a research problem is formulated: how the role and prospect of cooperation relation between Asia and Europe in developing the cooperation between Asia and Europe.

This research used the multidisciplinary method, which is the international relations science, international law science, and focused on the international economy science discipline (European economy) by analyzing the pillar economy in depth in the ASEM cooperation forum structure within 2 (two) perspectives, Asia and Europe,

The result of the conducted research comes in form of an abstraction, that is: European Union Policy to re-evaluate Asia in depth that should be stipulated in the documents entitled Towards a New Strategy Commission of the European Communities in 1994. This shall restrengthen the view of European Union (EU) on Asia in 2001. Another document, entitled Europe and Asia: A Strategic Framework for Enhanced Partnerships was issued. The two documents came as the main base for European Union (EU) to establish cooperation relationship with Asian countries.

The cooperation relation between Asia and Europe joining in the forum of Asia-Europe Meeting (ASEM) and tends to be Informal Meeting was strengthened in the Bangkok Declaration on March 2. 1996 in Bangkok, Thailand based on the respect, open and equal principles supported by three main pillars, that are Politics, Economy and Culture-Intellectual.

The cooperation in the economic sector between Asia and Europe was based on the joint testimony that Asian major market requires consumer products in huge number, regulation on the finance and infrastructure capitals. Meanwhile, Europe is an international major market for investment and service products, particularly since the establishment of European Single Market (EMU). This condition opens opportunity for Asia and Europe to work together in the traffic of capital market, capital, infrastructure, expertise, technology transfer, etc.

In order to promote a more intensive trade and investment between the two regions, several measures for liberalization and trade facilities have been approved including simplifying and improvement of taxation procedures, the lessening or nullification of tariffs and non-tariffs problems, improving the small-middle enterprises, etc.

A strong and equal partnership between Asia and Europe must be maximized to improve the trade flow and investment in two ways by still being under the World Trade Organization (WTO) that is committed to the market economy, an open multilateral trade system, non-discriminative trade liberalization and an open regionalism.

An ASEM cooperation that is still relatively new suffers various problems, obstacles and opportunity. However, the joint hope between the two regions to improve the economy will increase the role and prospects in economic cooperation between Asia and Europe and make them accountable in the international world."

"Tujuan dari laporan ini adalah untuk menentukan strategi internasionalisasi terbaik dalam melakukan ekspansi pasar di dalam pasar Amerika Serikat untuk cokelat Vollenweider menggunakan mode entri Joint Venture. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan situasi terkini negara asal serta implikasinya terhadap perbedaan budaya, dan daya tarik dengan negara tuan rumah. Analisis risiko dalam tesis ini akan menggunakan menggunakan Porter’s five forces model dengan tujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang dirancang untuk mempersiapkan ekspansi pasar.

---

The purpose of this report is to determine the best internationalisation strategies in doing the market expansion within the United States market for the Vollenweider Chocolate using the entry mode of Joint Venture. The analysis was undertaken by considering the existing home country situation and its implications to cultural differences with the proposed host country, and the host country attractiveness, as well as the host country, risks using Porter’s five forces model with the aim of generating recommendations designed to prepare for the market expansion."

"Pertumbuhan sektor industri Indonesia selain menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, juga menimbulkan ekstemalitas negatif bagi lingkungan hidup berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan pencemaran. Pencemaran udara adalah salah satunya. Saat ini pencemaran udara di Indonesia, khususnya di kota besar, telah mencapai taraf yang cukup memprihatinkan. Pencemaran akan menurunkan kualitas sumber daya alam dan juga manusia, sehingga pada akhirnya akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi.Studi ini dilakukan untuk menganalisis struktur perekonomian Indonesia, menganalisis keterkaitan antara output perekonomian dengan tingkat pencemaran udara secara sektoral untuk menentukan arah kebijakan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Selain itu, studi ini bermaksud untuk mengetahui:1. dampak diperkenalkannya kegiatan pembersihan polusi terhadap output dantingkat emisi polusi.2. dampak penurunan subsidi listrik terhadap harga output dan biaya polusi.Metodologi dalam studi ini menggunakan model Input-Output Leontief dan pengembangannya yaitu model Input-Output yang diperbesar (Augmented Leoinfief Model) dan model harga 1-0 (Price Model). Analisis struktur ekonomi menunjukkan bahwa saat ini yang menjadi sektor unggulan di Indonesia adalah sektor manufaktur karena memiliki nilai pengganda output dan indeks keterkaitan yang besar. Adapun sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam ternyata tidak lagi mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi walaupun porsinya terhadap PDB masih cukup besar.Sementara itu, berdasarkan total polusi sektoral diketahui 3 sektor penyumbang polusi udara terbesar di Indonesia yaitu: sektor bangunan; sektor transportasi dan komunikasi; serta sektor listrik, gas dan air minum. Sektor transportasi dan sektor listrik menjadi pencemar udara terbesar karena keduanya sangat terkait dengan penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosii sebagai inputnya. Namun demikian sektor-sektor yang memiliki pengganda polusi tertinggi (dan karenanya berpotensi paling besar dalam meningkatkan polusi jika perrnintaan akhir terhadap sektor-sektor ini meningkat) adalah: sektor pupuk dan pestisida; sektor listrik, gas dan air minum; serta sektor industri semen. Adapun sektor yang memiliki angka total polusi udara maupun pengganda polusi kecil biayanya merupakan sektor yang tergolong dalam pertanian.Jika kita mengklasifikasi sektor-sektor berdasarkan indeks keterkaitan ke belakang (yang juga merupakan indeks pengganda output) dan indeks polusi maka, dengan kriteria indeks pengganda output besar dan indeks polusi kecil, kita dapat menentukan sektor-sektor yang dapat menjadi prioritas dalam pembangunan. Sektor-sektor yang memenuhi kriteria ini adalah: petemakan; industri makanan dan tembakau; produk kayu; pulp dan kertas; industri kimia; industri manufaktur lainnya; restoran dan hotel; serta sektor jasa jasa lainnya.Simulasi pembersihan polusi menghasilkan dua hal panting. Pertama, adanya kegiatan ini menyebabkan angka pengganda polusi untuk setiap jenis polutan di setiap sektor turun. Artinya, dengan adanya kegiatan pembersihan polusi menyebabkan peningkatan polusi akibat kenaikan permintaan akhir tidaklah sebesar jika tidak ada kegiatan ini. Penurunan pengganda polusi ini juga dapat diartikan sebagai diterapkannya teknologi baru dalam pembuangan polusi yang lebih ramah lingkungan. Kedua, kegiatan pembersihan polusi ternyata tidak berdampak besar terhadap total output.Sementara itu dari simulasi penurunan subsidi listrik sebesar 50% jugs dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, sebagian besar sektor mengalarni peningkatan harga output yang kurang signifikan. Kedua, biaya polusi juga meningkat walaupun jugs tidak terlalu tinggi. Untuk membersihkan 1 ton CO2 biayanya hanya naik sebesar 0,45%. Untuk membersihkan 1 ton S02 kenaikan biayanya adalah sebesar '1,56%. Adapun biaya pembersihan setiap ton polusi NOx hanya naik sebesar 2,89%."

"Angka pengangguran tenaga kerja terdidik terus meningkat setiap tahunnya. Dari 8,59 juta penganggur ditahun 2010, 4,8 juta di antaranya adalah penganggur terdidik. Sementara itu, lama mencari kerja mencapai11 bulan. Metode Heckman Dua Tahap digunakan untuk menduga upah minimum yang diinginkan danMetode OLS untuk menduga lama mencari kerja serta berdasarkan karakteristik sosial, demogra, danregional. Lama mencari kerja bagi yang berpendidikan tinggi lebih lama daripada yang berpendidikanrendah. Upah minimum yang diinginkan dengan karakteristik sosial, demogra, dan regional angkatan kerjaberpendidikan tinggi lebih besar daripada yang lainnya."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganilisis dampak asimetris perubahan harga minyak terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia menggunakan model vector autoregression (VAR) untuk periode dari tahun 1990 kuartal I sampai dengan tahun 2016 kuartal IV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh perubahan harga minyak terhadap produk domestik bruot (PDB) adalah asimetris, yaitu penurunan harga minyak secara signifikan menurunkan PDB, sedangkan kenaikan harga minyak tidak secara signifikan mempengaruhi PDB. Upaya untuk menurunkan ketergantungan terhadap minyak dibutuhkan oleh Indonesia, khususnya penurunan kontribusi minyak sebagai sumber pendapatan negara, serta dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Sementara itu, perubahan harga minyak, baik penurunan maupun kenaikan harga minyak, tidak mempengaruhi inflasi secara signifikan. Tidak terdapatnya pengaruh perubahan harga minyak terhadap inflasi disebabkan oleh adanya kebijakan subsidi bahan bakar minyak di Indonesia."