Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank Perantara adalah salah satu mekanisme penanganan Bank yang mengalami kesulitan permodalan. Seperti di Amerika Serikat, Bank Perantara berfungsi untuk menjembatani tenggang waktu antara kegagalan suatu Bank dengan ketika otoritas resolusi berhasil melaksanakan pengambil-alihan Bank Gagal tersebut kepada pihak ketiga. Pada masa ini, Bank Perantara melanjutkan kegiatan usaha Bank Gagal guna menjaga rasa kepercayaan masyarakat. Bank Perantara bersifat sementara dan harus segera dibeli atau diambil-alih oleh pihak ketiga.Di Indonesia, mekanisme ini merupakan kewenangan baru Lembaga Penjamin Simpanan yang baru diatur pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai perbedaan pengaturan Bank Perantara di Indonesia dengan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perbankan, serta perbandingan pengaturannya dengan Amerika Serikat. Bentuk penelitian skrispi ini bersifat yuridis normatif yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa perbedaan pengaturan Bank Perantara dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perbankan dalam hal jumlah pemilik dan/atau pemegang saham, ketentuan modal awal yang mengesampingkan ketentuan modal Bank Umum, materi rencana bisnis Bank Perantara yang lebih spesifik, prosedur Uji Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama yang dipersingkat, dan ketentuan pengakhiran Bank Perantara yang lebih jelas. Pengaturan Bank Perantara di Amerika Serikat jauh lebih jelas dan tegas disertai dengan beragam kasus praktik, sedangkan di Indonesia masih sangat minim dan belum memiliki peraturan teknis dan peraturan pelaksana. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk melakukan penyesuaian pengaturan Bank Perantara dengan iklim hukum dan perekonomian di Indonesia.

---

Bridge Bank is one of mechamisms to resolve Banks'insolvency problem. Similar to that of the United States, Bridge bank is established to bridge the gap between the failure of a bank and the time when the resolution authority can implement a satisfactory acquisition by a third party. During this time, bridge bank maintains the continuation of failed bank's services to maintain public and customer's trust. It has limited time and must be purchased or assumed by the third party as soon as possible.

In Indonesia, this mechanism is newly introduced by Law Number 9 Year 2016 on Prevention and Resolution of Financial Crisis System, whch expands Indoneisa Deposit Insurance Corporation authority to also become resolution authority. Therefore, this thesis analyzes the differences of regulation of Bridge Bank in Indonesia with Company Law and Banking Regulations and compares it with Bridge Bank Regulations in the United States. The research uses the normative juridical approach with a descriptive typology.

This research discovers that Bridge Bank regulation in Indonesia has some different provisions with Company's Law and Banking Regulations in term of paid up capital that waives Commercial Banks provision, its owners shareholders, more specific Bridge Bank's business plan substance, simple and quick fit and proper test procedure, and clear conditions of Bridge Bank's termination. Brige Bank regulation in the United States is far clearer and assertive with many cases, while Indonesia has not had technical and implementative policies. In conclusion, there is an urgency to adjust Bridge Bank's regulation with Indonesian legal and economic condition."

"Asas yang melandasi hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah hubungan kepercayaan (fiduciary relationship). Kewajiban yang berlandaskan Asas Kepercayaan dapat timbul karena adanya hubungan hukum di antara bank dan nasabahnya. Bank dapat digugat atau dilaporkan apabila ia merugikan nasabahnya karena melakukan unsafe dan unsound practices sehingga melanggar kewajiban yang dipercayakan kepadanya. Sengketa yang disebabkan oleh pengaduan nasabah di sektor jasa keuangan terhadap bank tidak selalu dapat menghasilkan kesepakatan maupun penyelesaian secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan nasabah di sektor jasa keuangan atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka Otoritas Jasa Keuangan membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”). Dalam penelitian ini, Penulis hendak: (1) menganalisis bagaimana Asas Kepercayaan dalam hukum perbankan dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak nasabah; dan (2) mengkaji pengaturan pelaksanaan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perbankan di LAPS SJK sesuai dengan Asas Kepercayaan dalam hukum perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perbankan Indonesia ternyata belum mengatur secara spesifik mengenai penerapan Asas Kepercayaan oleh bank yang mengemban status sebagai penasihat transaksional sehingga hak-hak nasabah investor belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, peraturan pelaksanaan mediasi, baik dalam bentuk Peraturan OJK maupun Peraturan LAPS SJK belum mengakomodir kebutuhan para pihak untuk menentukan jumlah ganti rugi yang wajib dibayar oleh pihak yang melanggar perjanjian mediasi. Dengan diakomodirnya kebutuhan tersebut, maka diharapkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan dan LAPS SJK akan semakin meningkat.

---

The principle underlying the legal relationship between banks and customers is a relationship of trust (fiduciary relationship). Obligations based on the Principle of Trust can arise because of the legal relationship between the bank and its customers. A bank can be sued or reported if it harms its customers because it carries out unsafe and unsound practices thereby violating the obligations entrusted to it. Disputes caused by complaints from customers in the financial services sector against banks do not always result in agreements or resolutions that are simple, fast and at low cost. Therefore, to meet the needs of customers in the financial services sector for dispute resolution outside of court, the Financial Services Authority established an Alternative Institution for Dispute Resolution in the Financial Services Sector ("LAPS SJK"). In this research, the author wants to: (1) analyze how the Principle of Trust in banking law can guarantee the protection of customer rights; and (2) reviewing the arrangements for implementing mediation as an alternative for resolving banking disputes at LAPS SJK in accordance with the Principles of Trust in banking law. The research results show that Indonesian banking law does not yet specifically regulate the application of the Principle of Trust by banks that hold the status as transactional advisors so that the rights of investor customers do not receive adequate legal protection. In addition, the regulations for implementing mediation, both in the form of OJK Regulations and LAPS SJK Regulations, do not accommodate the needs of the parties to determine the amount of compensation that must be paid by the party who violates the mediation agreement. By accommodating these needs, it is hoped that the level of customer trust in banking and LAPS SJK will increase."

"Peningkatan pengguna internet di Indonesia memunculkan masalah baru mengenai barang yang diperjualbelikan oleh penjual (merchant) dalam sistem yang ditawarkan oleh pihak penyelenggara marketplace. Beragamnya barang dalam platform marketplace bahkan mencakup barang yang seharusnya tidak diperjualbelikan secara bebas contohnya beberapa perangkat surveillance. Rekaman melalui perangkat surveillance dapat dilaksanakan dengan proses yang tanpa didasari persetujuan dari pihak yang direkam dan dapat mengandung informasi bersifat pribadi sehingga mengancam eksistensi hak privasi. Sepatutnya penggunaan perangkat surveillance mempertimbangkan metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi atau data yang bersifat pribadi seharusnya melalui cara yang adil dan tidak menyalahi ketentuan hukum. Dibutuhkan kerjasama berbagai pihak mengingat potensi masalah tersebut tidak lepas dari hubungan saling terkait antara para pihak yaitu negara atau Pemerintah; marketplace atau penyedia Platform; pemilik toko daring/Penjual/seller/merchant; dan Pembeli. Kehadiran negara mengawasi peredaran beberapa jenis perangkat surveillance penting adanya. Keadaan diperburuk dengan tidak dilaksanakannya berbagai prinsip dan kewajiban dalam penyelenggaraan sistem elektronik oleh marketplace menyikapi penjual (merchant) yang memperjualbelikan produk tersebut. Perlu dikaji mengenai regulasi yang mendasari pelaksanaan kegiatan surveillance dan penggunaan perangkat surveillance di Indonesia dan aktivitas perdagangan perangkat tersebut dikaitkan dengan eksistensi pelindungan hak privasi masyarakat di Indonesia serta menganalisa tanggung jawab hukum marketplace. Pendekatan dalam kajian ini adalah dengan metode yuridis normatif.

---

The increase in internet users in Indonesia raises new problems regarding goods traded by sellers (merchants) in the system offered by the marketplace organizer. The variety of goods in the marketplace platform even includes goods that should not be freely traded, for example some surveillance devices. Recording through surveillance devices can be carried out with a process that is not based on the consent of the recorded party and may contain personal information that threatens the existence of privacy rights. The use of surveillance equipment should consider the method used to obtain information or personal data that should be in a fair manner and not violate legal provisions. The cooperation of various parties is needed considering that the potential problem cannot be separated from the interrelated relationship between the parties, namely the state or the Government; marketplace or Platform provider; online shop owner/seller/seller/merchant; and Buyers. The presence of the state oversees the circulation of several types of important surveillance equipment. The situation is exacerbated by the non-implementation of various principles and obligations in the implementation of the electronic system by the marketplace in response to the seller (merchant) who trades the product. It is necessary to study the regulations that underlie the implementation of surveillance activities and the use of surveillance equipment in Indonesia and the trading activities of these devices are related to the existence of protecting the privacy rights of the people in Indonesia as well as analyzing the legal responsibilities of the marketplace. The approach in this study is the normative juridical method."

"Berdasarkan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara, salah satu usaha pertahanan adalah meningkatkan ketahanan terhadap ancaman yang akan menganggu kedaulatan negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari kepulauan dan kaya akan sumber alam hayati dan non hayati sehingga banyak negara lain yang ingin memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan tindakan yang ilegal. Pada umumnya wilayah baik darat maupun Iaut belum mendapat pengawasan secara proporsional. Kondisi demikian disebabkan kurangnya dukungan sarana prasarana yang ada serta sumberdaya manusia dalam mengawasi wilayah darat maupun laut, sehingga masih banyak terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas wilayah, perompakan, penyelundupan, terjadinya illegal fishing, illegal logging sera kejahatan transnasional lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan suatu strategi yang efektif dan efisien yaitu dengan menggunakan PTTA (pesawat terbang tanpa awak). Untuk membangun strategi yang akan dibuat, maka perlu dilakukan analisis SWOT dalam menganalisa faktor yang mempengaruhi surveillance PTTA yaitu strategi, teknis, sumberdaya manusia dan kebijakan pemerintah. Dari analisis SWOT terbentuk suatu strategi surveillance wilayah yurisdiksi dengan memanfaatkan kekuatan dari kemampuan PTTA untuk meraih peluang-peluang ada.

---

Based on Act No.3 of 2002 about National Defenee, one of defense effort is improving of tenacity against threats that will be disturb sovereignty of Indonesia. Indonesia is a country composed of islands which it?s rich of biological and non biological natural resourees and so many contries that want to exploit this condition to perform an illegal act. In general, both land and sea areas yet to get good surveillance. These conditions caused by lack of support of existing infrastructure and human resourees to survey land and sea territory, so there are lots of various problem such as changing boundaries, piracy, smuggling, illegal fishing, illegal logging and other transnational crimes. To solve these problems, it needs an effective and efficient strategy by using PTTA (unmanned aircraft), The building of strategy needs SWOT (Strengths, Weakness, 0pportunity, Threat) analysis that will be analized the factors that influenced UAV surveillance such as strategy ability, technical, human resources and govemment policy. The results of SWOT analysis will be formed a surveillanee strategy of territorial jurisdiction by role of strength of UAV ability to seize opportunities that exist."