Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHubungan bank dan nasabah menjadi sorotan tajam akhir-akhir ini sebagai akibat dari Paket 28 Oktober 1988 (PAITO 88) yang mengakibatkan jumlah bank meningkat dengan tajam demikian juga dengan meningkatnya dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan nasional. Melalui peningkatan jumlah bank dan dana masyarakat , maka meningkat pula produk-produk perbankan yang diikuti oleh variasi-variasi dari produk-produk perbankan. Nasabah mempunyai ketertarikkan tersendiri atas produk-produk perbankan tersebut, karena adanya iming-iming hadiah yang diberikan oleh sejumlah bank terhadap para deposan. Di balik hubungan bank dan nasabah ini, terlihat berdasarkan hasil penelitian, kedudukan dari deposan mulai dipertanyakan karena belum memadainya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang dapat melindungi kepentingan dari para deposan. Kasus Bank Surma merupakan suatu contoh tersendiri, bahwa betapa rapuhnya perlindungan hukum bagi para deposan yang diberikan oleh bank. Salah satu sebab kurangnya perlindungan hukum bagi para deposan yaitu karena lemahnya bargaining position yang dimiliki oleh para deposan. Hal ini disebabkan klausul-klausul yang sudah baku yang diterapkan oleh perbankan terhadap perjanjian baku yang terdapat pada setiap penbukaan rekening tabungan dan deposito. Menghadapi permasalahan dari hubungan bank dan nasabah terhadap produk tabungan dan deposito, meialui tesis ini penulis berusaha nenjawab permasalahan yang terdapat dalam masyarakat perbankan melalui pendekatan secara yuridis, dengan prinsipnya melakukan penelitian hukum yang nornatif, bercorak kuantitatif, multidisipliner dan perbandingan hukum."

"Bank selaku kreditur seringkali mengalihkan piutang melalui cessie terhadap kredit. Persoalan yang timbul setelah piutang dialihkan identik dengan keterkaitan keabsahan cessie terhadap peralihan jaminan hak tanggungan yang diikatkan pada perjanjian pokok. Timbul perbedaan implementasi hukum pada tiap-tiap perbedaan kondisi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mekanisme pengalihan piutang melalui cessie pada bank konvensional menurut hukum Indonesia, perkembangan pengaturan pendaftaran peralihan hak tanggungan karena cessie, dan akibat hukum pengalihan piutang (cessie) terhadap objek jaminan hak tanggungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 79/Pdt.G/2019/PN Tab dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 754 PK/Pdt/2011. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, penelurusan penelusuran literatur, serta wawancara narasumber dari pihak Bank Konvensional dan Badan Pertanahan Nasional dengan pendekatan kualitatif, dan tipologi penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Mekanisme pengalihan piutang melalui cessie pada Bank Tabungan Negara (BTN) menurut Pasal 613 KUHPerdata dan Perjanjian Kredit antara BTN dengan debitur dilakukan dilakukan sebagai salah satu cara penyelamatan kredit macet. Cessie telah mengalami perubahan metode dari yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dengan beban tanggung jawab pengecekan berkas berada di Kantor Pertanahan saja menjadi secara elektronik yang telah membagi tanggung jawab pengecekan berkas kepada Kantor Pertanahan, Kreditur, dan PPAT. Walaupun hak tanggungan yang terikat pada perjanjian pokok ikut beralih ke kreditur baru secara hukum, tetapi tetap perlu dilakukan serangkaian prosedur administrasi dengan mendaftarkan peralihan hak tanggungan dalam rangka memenuhi syarat publisitas di Kantor Pertanahan tempat jaminan berada.

---

Banks act as creditors for selling receivables through a cessie to credit. Problems that arise after the transfer of receivables are identical to the relevance of the validity of the cessie to the mortgage guarantee transfer stipulated in the main agreement. There are differences in the legal conscequences in each conditions. The problems discussed in this research are the mechanism through a cessie in conventional banks according to Indonesian law, the development of the regulation on registration of transfer of mortgage, and the legal consequences of the act (cessie) on objects of mortgage guarantee based on the District Court Decision Number 79/Pdt. G/2019/PN Tab and Judicial Review Decision Number 754 PK/Pdt/2011. This research used normative juridical research method which focuses on the use of secondary data in the form of legislation, literatures, as well as interviewing sources from the Conventional Bank and Badan Pertanahan Nasional with a qualitative approach, and descriptive research typology. Based on the analysis, it can be concluded that the mechanism through the cessie at the Bank Tabungan Negara (BTN) according to Article 613 of the Civil Code and the Credit Agreement between BTN and the debtor is carried out as one way of non-performing loan. Cessie has experienced a change from what was previously done conventionally with the responsibility of checking files being handled by the Land Office transformed into using electronic method that divides the responsibility of checking files to the Land Office, Creditors, and PPAT. Even though the mortgage applicable in the main agreement is legally transferred to the new creditor, it still needs to be carried out through registration of transfer of mortgage in order to fulfill the publicity requirements at Badan Pertanahan Nasional where the collateral land is located."

"Dari hasil analisis, secara umum dapat disimpulkan bahwa merger dan akuisisi dapat berpengaruh secara signifikan pada kinerja bank yang diproksikan dengan rasio keuangan. Sinergi yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu dua tahun.Walaupun kondisi bank-bank yang melakukan merger dan akuisisi masih dalam masa transisi menyamakan misi dan visi bank-bank hasil merger dan akuisisi,terjadi perubahan yang langsung bisa terlihat seperti meningkatnya aset bank hasil merger dan akuisisi walaupun di lain sisi juga peningkatan NPL dan BO/PO bank hasil merger yang berdampak buruk bagi kinerja bank hasil merger. Banyak bank-bank nasional melakukan merger dan akusisi selain faktor ekonomis dikarenakan adanya alasan going corncern, untuk menghindari dari penutupan bank atau yang dikenal likuidasi oleh Bank Indonesia (BI)."

"Bank adalah suatu institusi yang salah satu bidang usahanya adalah penghimpunan dana masyarakat, maka terdapat persyaratan dimana suatu Bank harus mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, dapat berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional dan harus menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (prudential banking). Oleh karena itu industri Perbankan di Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu bidang usaha yang sarat dengan peraturan-peraturan (heavy regulated business) yang sengaja diterbitkan oleh pemerintah untuk mencegah terulangnya kebobrokan perbankan yang pernah menyeret Indonesia kedalam krisis berkepanjangan. Perbankan juga diharapkan ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan menerapkan Kebijakan prinsip kehati-hatian Bank. Perbaikan dalam industri perbankan ini harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang telah mempercayakan dananya kepada dunia perbankan. Adapun pengaturan di bidang perbankan akan mencakup diantaranya kaidah-kaidah kedudukan pelaku di bidang perbankan, Mengingat hal tersebut maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai bentuk badan hukum yang paling ideal dan bank. Dalam tulisan ini akan dianalisis mengenai kaitan antara karakteristik usaha perbankan dengan karakteristik dari masing-masing bentuk badan hukum dari Bank (Koperasi, Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas/PT) dengan menggunakan parameter prinsip dasar, cara pendirian dan permodalan serta struktur organisasinya yang tujuan akhirnya adalah untuk menelaah bentuk badan hukum yang paling tepat untuk suatu Bank. Setelah penelaahan bentuk badan hukum PT memiliki kelebihan-kelebihan dibanding bentuk badan hukum yang lain, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa saat ini bentuk badan hukum untuk suatu Bank yang ideal adalah Perseroan Terbatas."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perbedaan kinerja Perbankan sebelum dan sesudah deregulasi paket Oktober 1988, melalui studi perbandingan antara periode sesudah deregulasi (1989,1990,1991,1992) dan periode sebelum deregulasi (1984,1985,1986,1987 dan 1988) dengan cut off period tahun 1988.Sebagai responden dari penelitian ini adalah Bank Devisa yang sudah ada sejak tahun 1984 dan masih ada sampai dengan tahun 1992. Jumlah bank yang terpilih menjadi sample sebanyak 23 Bank atau 80 % dari populasi. Analisis data dilakukan dengan analisa silang (cross Sectional Analysis) dan Uji Beda Dua Rata-rata Berpasangan (difference between means: paired observation).Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi perubahan tingkat kinerja Perbankan sebelum deregulasi dibanding tingkat kinerja sesudah deregulasi. Ditinjau dari jumlah Bank yang mengalami penurunan kinerja (57%) lebih besar dibanding yang meningkat, (43%). Maka bisa dikatakan terjadi penurunan kinerja pada perbankan di Indonesia sesudah deregulasi Pakto 1988.Kelompok Bank Swasta Nasional Devisa berhasil meningkatkan pangsa pasarnya dengan merebut pangsa pasar Bank Pemerintah, porsi kelompok Bank Pemerintah masih teratas namun seluruh Bank Pemerintah mengalami penurunan kinerja.Hasil uji beda dua rata-rata menunjukan bahwa variabel yang dominan membedakan tingkat kinerja usaha perbankan sebelum dan sesudah deregulasi adalah varibel-variabel;(1) interest margin, (2) Cost Of Fund, (3) Burden rasio dan, (4) Biaya operasional.Untuk lebih memperkuat hasil penelitian ini disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan menambah tahun penelitian dan memperluas ruang lingkup penelitian pada kinerja bukan keuangan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pangsa aset, pangsa dana dan pangsa kredit, dan beberapa faktor lainnya yaitu kesehatan bank yang diukur oleh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Loan to Deposit Ratio (LDRU kepemilikan (ownwership) dan klasifikasi 10 bank terbesar aset terhadap proiitabilitas bank-bank di Indonesia yang diukur dengan Return on Assets (ROA). Penelitian ini dilakukan atas bank-bank devisa nasional dengan pooling data 2001-2003. Data dianalisisi dengan metode regresi linear berganda, pengujian ekonometrik dan pengujian statistik.Hasil penelitian menunjukan bahwa pangsa aset, pangsa dana , pangsa kredit. Capital Adequacy Ratio (CAR ), Loan to Deposit Ratio (LDR), , kepemilikan(ownership) dan klasifikasi 10 bank terbesar aset secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Return on Assets (ROA). Secara parsial variabel pangsa pasar, dana dan kredit, Capital Adequacy Ratio (CAR ), Loan to Deposit Ratio (LDR) tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Assets (ROA). Sedangkan kepememilikan dan klasifikasi 10 bank terbesar aset tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.Faktor yang dominan mempengaruhi profitabilitas adalah Capital Adequaey Ratio (CAR ), Loan to Deposit Ratio (LDR), oleh karena itu seyogyanya kedua aspek itu menjadi pehatian manajemen bank dalam menjalankan kegiatan operasional bank.

---

The ideal banking structure is very exciting things to learn deeply. The experts mention that for ideal banking structure must have strength bank. Its man that banking system must have dominant market share, assets, etc.This study examine the market share of assets, funch and credits and others determinant factors of banking prolitability in Indonesia. The others determinant factors are Loan to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), ownership and national champion bank. The research using pooled and annual data for the period 2001-2003 from banking data in Indonesia.The result of research shows that market share of assets, funds and credits, LDR and CAR have significant impact. Those variables show that positive impact to banking profitability. Otherwise the ownership and top ten banking do not have impact significantly. The dominant factors that depended on CAR and LDR. The banking management should be more focus on those things."

"ABSTRAKIstilah gadai dalam Islam disebut ar-rahn. Definisi ar-rahn yaitu menjadikan benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dart (harta) benda itu bila utang tidak dibayar. Hukum gadai terdapat dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 282 dan 283, As-sunnah dan ijma' para ulama. Bank BNI Unit Usaha Syariah lahir dengan konsep Dual Banking System yaitu penyediaan dua layanan perbankan secara konvensional dan syaniah sekaligus, telah mengeluarkan salah satu produk jasa yaitu gadai emas Syariah (ar-rahn). Dengan konsep Dual Banking System serta produk jasa ar-rahn yang cenderung baru tersebut tentu akan timbul permasalahan. Dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai keberadaan bank BNI Unit Usaha Syariah yang harus sesuai dengan hukum Islam, proses pemberian ar-rahn serta upaya penyelesaian pihak bank BNI Unit Syariah Syariah terhadap nasabah yang tidak melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo (wanprestasi), faktor pendukung dan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ar-rahn pada BNI Unit Usaha Syariah. Untuk dapat menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan wawancara.Berdasarkan penelitian yang dilakukan di temukan bahwa modal awal yang berupa modal inti pada bank BNI Unit Usaha Syariah berasal dari bank BNI Konvensional. Pengaturan dan pengawasan terhadap bank BNI Unit Usaha Syariah tetap dilakukan oleh Bank Indonesia dan badan khusus yaitu Dewan Syariah Nasional dengan menempatkan Dewan Pengawas Syariah sedangkan terhadap pemberian ar-rahn berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Upaya penyelesaian apabila nasabah wanprestasi melalui penjualan secara lelang baik di hadapan umum maupun di bawah tangan, namun apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah, arbitrase atau pengadilan. Adapun yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan ar-rahn adalah jumlah penduduk yang beragama Islam cukup banyak di Indonesia, kurang lebih hampir 90% dari total penduduk Indonesia dan salah satu faktor yang menjadi kendala adalah sumber daya insani yang kurang ahli, terutama juru taksir yang harus memiliki keahlian khusus.

---

ABSTRACT

The mortgage term in Islam is mentioned as ar-rahn. The definition of ar-rahn is making the object that is considered like a wealth as the belief from a debt that could be paid from (the price) the object when the debt was not paid. The mortgage law was received in al-qur'an, al-Baqarah verses 282 and 283, As-sunnah and ijma' the Muslim scholars. BNI Sharia Business Unit was born with the Dual Banking System concept that is the provisions of two banking services conventionally and Islamic canon law (sharia) at the same time, issued one of the service products that is the mortgage of Islamic canon law (sharia) gold (ar-rahn). With the concept of Dual Banking System as well as the service product ar-rahn that is considered new will certainly caused some problem.

In this Thesis the writer promoted the problem about the condition of BNI Sharia Business Unit must to run appropriate with Islamic law, giving ar-rahn as well as efforts of the resolution of the BNI Sharia's Business Unit side against the customer who did not settle funding when it is due (wanprestasi), the supporting factor and the factor that became the hindrance in the implementation of ar-rahn to BNI Sharia Business Unit. To be able to answer this problem, the writer used the method of bibliography research and juridical normative, supported with the interview. According to the research that was carried out, it was found that the initial capital that took the form of core capital to the BNI Sharia Business Unit came from conventional BNI. The regulation and the supervision of BNI Sharia Business Unit continue to be carried out by the Bank of Indonesia and government organization such as the Sharia National Council by placing Sharia Supervisor Council whereas towards giving ar-rahn was based on the Article number 8 commandment number 10, 1998. Resolution efforts if the wanprestasi's customer through the selling in a manner of good auction in the public or under the hands, but if in the later days should there be any dispute then it will be completed in a manner of the conference, arbitration or the court. Another supporting factor is the Muslim population which consists of 90% of the national population. However, good appraiser is hardly found in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh indikator non keuangan yaitu jumlah cabang, layanan electronic banking serta pangsa pasar/market share dan indikator keuangan yaitu: Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Net Interest Margin (NIM) dan Non Performing Loan (NPL) terhadap Return On Asset (ROA) sebagai proksi dari kinerja keuangan perusahaan perbankan umum konvensional yang tercatat di Bank Indonesia periode 2007 hingga 2011. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini diperolah dari Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Perusahaan Perbankan yang tercatat di Bank Indonesia periode Desember 2007 hingga Desember 2011. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda, serta ukuran sampel dengan jumlah perusahaan observasi sebanyak 538 selama tahun 2007-2011.Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator non keuangan yang diwakili oleh variabel jumlah cabang dan market share berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Variabel electronic banking berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Untuk indikator keuangan, variabel CAR dan NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sementara variabel BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Variabel LDR dan NPL menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap ROA.

---

The objective of this research is to analyze the effect of non-financial indicators, namely the number of branches, electronic banking services as well as market share and financial indicators, namely Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Operating Expenses and Operating Income (BOPO), Net Interest Margin (NIM) and Non-Performing Loan (NPL) on Return On Assets (ROA) as a proxy of conventional bank financial performances that registered in Bank Indonesia for period 2007 to 2011. The main data used in this research were generated from the Bank Publication of Quarterly Financial Statements that recorded in Bank Indonesia from December 2007 to December 2011. Hypothesis testing is done by using multiple regression models, with 538 number of observed banks during 2007 to 2011.The results showed that non-financial indicators that represented by number of branches and market share have negative and significant influence to ROA. Variable electronic banking showed a weak influence on ROA. In other side, financial indicators that represented by variable CAR and NIM have positive and significant influence on ROA, while the BOPO variable have negatif and significant influence to ROA. Variable LDR and NPL showed not significant influence ROA."